IKA BEM Nusantara dan KADIN Indonesia Bersinergi Kawal Indonesia Emas 2045

Alumni Kampus dan Dunia Usaha Satukan Langkah Siapkan SDM Unggul serta Pencipta Lapangan Kerja

JAKARTA, TelusuR.ID — Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan bangsa menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Ikatan Alumni BEM Nusantara (IKA BEM Nusantara) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, kepemudaan, dan sektor usaha agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

Ketua Umum IKA BEM Nusantara, Tomy Suswanto, menilai target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya dapat dicapai apabila pembangunan kualitas manusia berjalan beriringan dengan penguatan sektor ekonomi.

“Indonesia Emas 2045 membutuhkan dua fondasi utama, yakni sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi yang kuat. Alumni BEM Nusantara memiliki potensi SDM yang besar, sementara KADIN memiliki jaringan dan ekosistem usaha yang luas. Sinergi ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mengawal visi pembangunan nasional,” ujar Tomy kepada TelusuR.id (3/6/26).

Menurutnya, organisasi alumni tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi mantan aktivis kampus. Lebih dari itu, alumni harus mampu mengambil peran sebagai agen perubahan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui inovasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, menegaskan bahwa bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Waktu menuju 2045 yang tersisa kurang dari dua dekade dinilai sebagai momentum penting untuk menyiapkan generasi produktif.

“Anak muda hari ini adalah penentu wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, kami ingin memastikan mereka tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga tumbuh sebagai pencipta kerja, pelaku usaha sektor agro, eksportir, hingga pemimpin industri masa depan,” kata Nofel.

KADIN, lanjut dia, memiliki komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen strategis, termasuk kalangan akademisi dan alumni organisasi mahasiswa. Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompetitif, keterlibatan organisasi dunia usaha seperti KADIN dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan industri dengan potensi generasi muda. Melalui jaringan bisnis yang tersebar di berbagai sektor, KADIN diharapkan mampu menjadi katalisator lahirnya wirausahawan baru dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Peluncuran resmi kerja sama beserta sejumlah program turunannya dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan pelantikan Pengurus Besar IKA BEM Nusantara pada 18 Juni 2026 di Auditorium Graha Inti Fauzi, Bekasi.

Tomy menegaskan, agenda tersebut tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan momentum deklarasi komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Pelantikan nanti bukan hanya tentang pengurus baru. Ini adalah penegasan bahwa IKA BEM Nusantara siap mengambil peran konkret dalam mengawal Indonesia Emas 2045. Bukan sebatas wacana dan orasi, tetapi melalui program dan kerja nyata yang bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Layanan Kesehatan Gratis Keliling untuk Warga Kampung Muaranawa

JAYAPURA,TelusuR.ID – Personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 521/DY menggelar pelayanan kesehatan gratis keliling bagi warga Kampung Muaranawa, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung permukiman warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelayanan kesehatan dipimpin Danpos Muaranawa, Letda Inf Andik Prasetyo Wibowo. Kehadiran tim kesehatan Satgas mendapat respons positif dari masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Warga memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksakan kondisi kesehatan, berkonsultasi mengenai keluhan yang dialami, hingga memperoleh obat-obatan sesuai kebutuhan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, mengatakan pelayanan kesehatan keliling merupakan bagian dari komitmen TNI untuk hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga pelayanan sosial.

“Melalui pelayanan kesehatan keliling ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kehadiran kami di sini adalah untuk membantu dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Rahadyan.

Dalam kegiatan itu, personel kesehatan Satgas melakukan pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kondisi kesehatan umum, pemberian obat-obatan, serta penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat.

Selain memberikan layanan medis, personel Satgas juga membuka ruang konsultasi bagi warga yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan kesehatan yang mereka hadapi.

Salah satu tokoh masyarakat Kampung Muaranawa, Yopi Enumbi (55), menyampaikan apresiasinya atas kepedulian yang ditunjukkan Satgas Yonif 521/DY kepada warga setempat.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah datang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan,” katanya.

Melalui program pelayanan kesehatan keliling tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara aparat TNI dan warga di Distrik Airu.

Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana kesehatan, kehadiran layanan jemput bola seperti ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan cepat.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional, Babinsa jajaran Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen Serka Slamet Sriyanto bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian melaksanakan koordinasi intensif terkait rencana penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani di wilayah Miri, Rabu ( 03/06/2026).

Menurut Slamet, Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan guna memastikan bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran, tepat jenis, dan tepat waktu, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya produksi petani sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen jagung di wilayah Kecamatan Gemolong.

Slamet menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendampingi PPL adalah bentuk pengawalan agar bantuan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani.

“Kami bersama PPL berkomitmen untuk terus mengawal bantuan benih jagung ini dari gudang hingga ke tangan petani. Kami ingin memastikan tidak ada kendala dalam distribusinya, sehingga petani kita bisa segera melakukan penanaman dan mendapatkan hasil panen yang maksimal untuk mendukung ketersediaan pangan di daerah,” ujar Slamet dalam koordinasi tersebut.

Sementara itu, pihak PPL Ibu Intan Verawati menyatakan bahwa dukungan dari Babinsa sangat membantu dalam proses verifikasi lapangan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan komunikasi antara petugas dan petani dapat berjalan lebih cair, serta kendala-kendala yang dihadapi di tingkat petani dapat segera dicarikan solusinya.

(Agus Kemplu)

MENGINTEGRASIKAN DANANTARA DAN KEADILAN SOSIAL:
SEBUAH ARSITEKTUR BERBASIS TEORI REALITAS TERINTEGRASI

M. Shoim Haris
Peneliti ADCENT ( Advisory Center For Developnent)

Abstrak

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai babak baru kapitalisme negara Indonesia. Di satu sisi, Danantara mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari USD900 miliar untuk bersaing di pasar global. Di sisi lain, amanat konstitusi mewajibkan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artikel ini berargumen bahwa benturan antara logika kapitalisme negara dan logika keadilan sosial hanya dapat didamaikan jika Danantara diposisikan sebagai Infrastruktur Sirkular Kekayaan (Circular Wealth Infrastructure)—bukan sekadar penguasa modal. Menggunakan kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT), artikel ini menawarkan arsitektur integrasi berbasis tiga prinsip: (1) efisiensi entropi nol di hulu, (2) redistribusi non-negosiasi melalui kepemilikan saham silang (10-20% saham anak usaha SDA kepada BUMDes/Koperasi dengan dividen langsung ke rekening warga), dan (3) demokratisasi sektor hilir. Dilengkapi dengan mekanisme antisipasi kebocoran lokal, skenario kerugian, serta agregasi kepemilikan, arsitektur ini memungkinkan kapitalisme negara dan keadilan sosial berjalan sebagai satu sirkuit tertutup.

Kata kunci: Danantara, kapitalisme negara, keadilan sosial, Teori Realitas Terintegrasi, kepemilikan saham silang, Infrastruktur Sirkular Kekayaan

1. Pendahuluan: Dua Kutub yang Bertabrakan

Indonesia sedang memasuki eksperimen ideologis terbesarnya sejak Reformasi 1998. Pembentukan Danantara melalui RUU BUMN 2025 mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari USD900 miliar—menjadikannya salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Di satu sisi, ini adalah manifestasi kapitalisme negara yang agresif: negara bertindak seperti korporasi global, mengejar efisiensi, mengonsolidasikan sektor-sektor strategis, dan bersaing di pasar modal internasional.

Di sisi lain, konstitusi Indonesia—khususnya Pasal 33 UUD 1945—mengamanatkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ini adalah mandat keadilan sosial yang tidak bisa ditawar.

Persoalannya: bagaimana kedua logika ini didamaikan? Kapitalisme negara menuntut efisiensi, akumulasi, dan kompetisi. Keadilan sosial menuntut redistribusi, perlindungan, dan pemerataan. Jika tidak diikat oleh arsitektur yang rigid, Danantara berisiko menjadi monster oligarki baru—mengonsolidasikan kekayaan nasional di tangan segelintir elite dengan kedok efisiensi. Sebaliknya, jika Danantara dibebani misi sosial tanpa perhitungan ekonomi, ia akan menjadi raksasa yang merugi—membebani APBN tanpa menghasilkan dampak signifikan.

Artikel ini berargumen bahwa jalan keluar dari dilema ini adalah dengan mendesain ulang fungsi Danantara menggunakan kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT). Dalam IRT, setiap sistem sosial dapat didiagnosis melalui lima variabel: Energi (E), Informasi (I), Entropi (S), Kesadaran (C), dan Laju Evolusi (v). Posisi entropi (S) sebagai pembagi mengandung implikasi revolusioner: kebocoran struktural—termasuk ketimpangan ekstrem dan eksklusi ekonomi—tidak bisa diatasi dengan menambah energi (E), melainkan harus dengan menurunkan entropi (S) secara sistemik.

2. Kerangka Teori: IRT dan Arsitektur Sirkular Kekayaan

2.1 Persamaan Dasar IRT

IRT mempostulatkan bahwa hasil realitas kolektif (R) adalah fungsi integral dari lima variabel:

R_{(T)} = \int_{0}^{T} \left[ C(v) \cdot f\left( \frac{E \cdot I}{S} \right) \right] dt + \sigma W_T

Dalam konteks Danantara, kelima variabel ini dioperasionalkan sebagai:

· Energi (E): Total aset yang dikonsolidasikan (USD900 miliar), kapitalisasi pasar, arus kas dari sektor hulu.
· Informasi (I): Arsitektur tata kelola, transparansi investasi, akurasi data penerima manfaat, pelaporan publik real-time.
· Entropi (S): Kebocoran struktural—korupsi, oligarki, ketimpangan, eksklusi rakyat dari kepemilikan, serta kebocoran lokal di tingkat desa.
· Kesadaran (C): Komitmen politik untuk keadilan sosial, kesadaran kolektif rakyat sebagai pemilik sah, serta pengalaman nyata menerima dividen.
· Laju Evolusi (v): Kecepatan adaptasi Danantara terhadap dinamika global (transisi energi, digitalisasi) dan kebutuhan domestik.

2.2 Prinsip Dasar Arsitektur Sirkular

Berdasarkan IRT, arsitektur integrasi antara kapitalisme negara dan keadilan sosial harus memenuhi tiga prinsip:

1. Efisiensi Entropi Nol di Hulu: Di tingkat makro, Danantara harus beroperasi dengan logika korporasi global—mengejar efisiensi maksimal dan meminimalkan kebocoran (S → 0). Ini adalah syarat perlu agar energi (E) dapat diakumulasi.
2. Redistribusi Non-Negosiasi: Akumulasi energi di hulu tidak boleh berhenti di tangan negara atau elite. Ia harus mengalir secara otomatis ke rakyat melalui mekanisme kepemilikan yang sistemik—bukan sekadar bansos atau charity.
3. Demokratisasi Sektor Hilir: Sektor ekonomi yang menjadi ruang hidup rakyat kecil—perdagangan ritel, pertanian lokal, kuliner, UMKM—harus dilindungi dari monopoli BUMN. Di sektor ini, logika efisiensi digantikan oleh logika partisipasi.

3. Arsitektur Integrasi: Dari Kapitalisme Negara ke Keadilan Sosial

3.1 Sisi Atas: Kapitalisme Negara yang Efisien dan Agresif

Di tingkat atas, Danantara harus bertindak seperti korporasi global yang profesional dan efisien. Tujuannya: mengamankan kekayaan nasional dari jarahan asing dan mengakumulasi energi (E) sebesar-besarnya.

· Monopoli Sektor Hulu: Danantara mengonsolidasikan sektor-sektor strategis: pertambangan, energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi. Di level ini, efisiensi adalah hukum tertinggi. Setiap kebocoran—baik melalui korupsi, inefisiensi, maupun birokrasi berbelit—harus dipangkas. Dalam bahasa IRT: S harus ditekan mendekati nol.
· Global Yield Extractor: Danantara harus menjaring keuntungan dari pasar keuangan global—bukan untuk memperkaya elite, melainkan untuk mempertebal modal publik. Seperti Temasek (Singapura) atau Norway’s Government Pension Fund Global, Danantara harus menjadi kendaraan untuk menangkap global value dan membawanya pulang.

3.2 Sisi Bawah: Keadilan Sosial yang Mutlak

Di tingkat bawah, logika kapitalisme harus dihentikan total. Negara tidak boleh mencari untung dari urusan perut, kesehatan, dan pendidikan rakyatnya sendiri.

· Redistribusi Non-Negosiasi: Keuntungan dari kapitalisme negara di hulu wajib dialirkan secara otomatis ke bawah untuk mendanai pemenuhan hak dasar: jaminan kesehatan universal, pendidikan sains gratis, akses air bersih, dan akses internet gratis di kantong-kantong kemiskinan. Ini bukan charity—ini adalah hak rakyat sebagai pemilik sah kekayaan nasional.
· Demokratisasi Sektor Hilir: Sektor hilir—perdagangan ritel, pertanian lokal, kuliner, UMKM—sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. BUMN dilarang keras memonopoli pasar ritel yang menjadi ruang hidup masyarakat kecil. Di sektor ini, negara hadir sebagai pelindung dan fasilitator, bukan pesaing.

3.3 Jembatan Integratif: Kepemilikan Saham Silang dengan Pengaman Berlapis

Titik temu paling strategis agar kapitalisme negara tidak menggilas keadilan sosial adalah melalui redistribusi kepemilikan aset. Inilah inovasi kelembagaan yang membedakan arsitektur ini dari model kapitalisme negara konvensional.

Aksi Radikal: Setiap anak perusahaan BUMN di bawah Danantara yang mengeksploitasi sumber daya alam di suatu daerah, wajib memberikan sebagian sahamnya (10–20%) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Rakyat setempat. Saham ini bersifat non-tradable—tidak bisa dijual ke pihak luar, sehingga kepemilikan rakyat tetap terjaga.

Empat Pengaman Operasional:

1. Dividen Langsung ke Rekening Individu Warga – Untuk mencegah perebutan oleh elite lokal, dividen tidak disalurkan melalui BUMDes sebagai perantara, melainkan langsung ke rekening setiap warga dewasa yang terdaftar sebagai penduduk asli desa/kelurahan setempat. BUMDes atau Koperasi hanya bertindak sebagai administrator hak suara, bukan pemilik manfaat ekonomi.
2. Mekanisme jika Anak Usaha Merugi – Jika BUMN anak usaha mengalami kerugian, kewajiban pembagian saham silang ditunda hingga perusahaan kembali untung. Rakyat tidak menanggung kerugian modal (saham non-tradable tidak memiliki nilai likuidasi negatif). Namun, begitu laba pulih, akumulasi dividen yang tertunda dibayarkan secara pro-rata. Ini mencegah distorsi efisiensi.
3. Agregasi Kepemilikan melalui Badan Pengelola Kepemilikan Rakyat (BPKR) – Untuk menghindari fragmentasi (setiap desa memegang saham puluhan BUMN), saham-saham dari berbagai anak usaha di suatu wilayah dikonsolidasikan ke dalam BPKR di tingkat kabupaten/kota. BPKR menerima dividen agregat dan mendistribusikannya ke desa-desa berdasarkan formula alokasi (luas wilayah terdampak, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan). Desa kemudian menyalurkan ke rekening individu.
4. Hak Suara Terbatas – Saham rakyat tidak memiliki hak suara penuh dalam RUPS yang dapat mengganggu efisiensi operasional. Hak suara dibatasi pada: (a) persetujuan dividen minimum, (b) hak untuk mengaudit dampak lingkungan dan sosial, dan (c) hak veto terhadap relokasi paksa atau penghentian operasi sepihak. Hak strategis seperti investasi, akuisisi, dan komposisi direksi tetap di tangan Danantara.

Dampak Sistemik: Dengan model ini, ketika kapitalisme negara di atas bertumbuh semakin kaya, rakyat di tingkat bawah otomatis ikut menerima dividen tunai secara sistemis. Rakyat tidak lagi mengemis bantuan sosial. Mereka menerima hak sebagai pemilik sah dari kekayaan tanah air mereka sendiri. Dalam bahasa IRT: entropi distributif (S) diturunkan secara struktural, bukan melalui program temporer.

4. Membaca Arsitektur dengan Lensa IRT

4.1 Menurunkan Entropi Struktural (S)

Masalah terbesar ekonomi Indonesia bukanlah kekurangan modal (E), melainkan entropi struktural (S): ketimpangan, oligarki, dan kebocoran. Model kepemilikan saham silang dengan dividen langsung adalah mekanisme untuk menurunkan S secara langsung. Ketika rakyat menjadi pemilik manfaat, mereka memiliki insentif untuk menjaga dan mengawasi aset tersebut. Konflik agraria dan perlawanan terhadap korporasi akan berkurang drastis, karena rakyat tidak lagi menjadi korban—mereka menjadi mitra dan pemilik.

4.2 Memperkuat Arsitektur Informasi (I)

Agar skema ini berjalan, dibutuhkan transparansi absolut. Setiap anak perusahaan BUMN harus melaporkan secara publik: berapa keuntungan yang dihasilkan, berapa dividen yang dibagikan, ke mana aliran dana tersebut, dan berapa yang tertunda karena kerugian. BPKR juga wajib mengumumkan agregasi dividen dan distribusinya ke desa. Dalam bahasa IRT: I harus ditingkatkan secara bersamaan dengan penurunan S.

4.3 Membangkitkan Kesadaran (C)

Kesadaran bahwa rakyat adalah pemilik sah kekayaan nasional harus ditanamkan—bukan hanya melalui slogan politik, tetapi melalui pengalaman nyata menerima dividen setiap tahun. Ketika seorang petani di Kalimantan menerima dividen dari tambang batu bara di daerahnya, ia akan memiliki kesadaran baru: “Saya bukan penerima bansos. Saya adalah pemilik.”

4.4 Mempercepat Laju Evolusi (v)

Dunia bergerak cepat. Danantara harus terus beradaptasi—mengalihkan portofolio dari energi fosil ke energi terbarukan, dari ekstraksi ke inovasi. Dividen yang diterima rakyat hari ini harus diinvestasikan kembali ke pendidikan dan teknologi, sehingga generasi mendatang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam yang terbatas.

5. Implikasi, Risiko, dan Mekanisme Antisipasi (Diperkuat)

5.1 Risiko Oligarki Baru di Tingkat Pusat

Tanpa pengawasan ketat, Danantara bisa menjadi kendaraan bagi elite politik dan birokrat untuk menguasai aset negara. Solusi: Mekanisme saham silang dengan BPKR dan dividen langsung menghilangkan celah perantara. Selain itu, dibutuhkan Dewan Pengawas Publik yang terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis investigasi, dengan akses penuh ke data transaksi Danantara.

5.2 Risiko Rebutan oleh Elite Lokal (Kepala Desa, Oknum BUMDes)

Bahaya nyata: saham yang diberikan ke BUMDes justru dikendalikan oleh kepala desa atau kroni. Solusi (telah diintegrasikan di 3.3): Dividen disalurkan langsung ke rekening individu warga melalui sistem perbankan yang terintegrasi dengan Dukcapil. BUMDes hanya menjadi pengadministrasi hak suara terbatas, bukan pemilik dana. Setiap warga dapat melaporkan jika dividennya tidak masuk.

5.3 Risiko Jika BUMN Anak Usaha Merugi Berkelanjutan

Jika kerugian berkepanjangan, kewajiban saham silang ditunda, dan rakyat tidak mendapatkan dividen. Ini dapat memicu kekecewaan. Solusi: Danantara wajib membentuk Dana Penyangga Dividen (Dividend Buffer Fund) yang diisi dari keuntungan tahun-tahun baik (minimal 5% laba bersih konsolidasi). Dana ini digunakan untuk membayar dividen minimum (floor dividend) sebesar, misalnya, Rp200.000 per KK per tahun saat anak usaha merugi. Rakyat tetap merasakan kepemilikan, sementara tekanan untuk restrukturisasi BUMN yang merugi tetap ada.

5.4 Risiko Fragmentasi dan Kompleksitas Administrasi

Jika setiap desa memegang saham langsung dari puluhan BUMN, akan terjadi kekacauan administratif. Solusi (telah diintegrasikan): BPKR di tingkat kabupaten/kota sebagai agregator. BPKR menerima laporan dividen dari semua anak usaha di wilayahnya, menghitung total, lalu mendistribusikan ke desa dan akhirnya ke individu. BPKR diaudit oleh BPK dan terbuka untuk partisipasi publik.

5.5 Risiko Inefisiensi karena Beban Sosial Berlebihan

Jika Danantara dibebani terlalu banyak misi sosial tanpa perhitungan ekonomi, ia akan kalah bersaing dengan korporasi global. Solusi: Prinsip “efisiensi di hulu, keadilan di hilir” dijaga dengan ketat. Redistribusi dilakukan melalui mekanisme kepemilikan (saham dan dividen) setelah laba diperoleh, bukan melalui intervensi operasional. Anak usaha BUMN tidak boleh diarahkan untuk menjual di bawah harga pasar atau mempekerjakan tenaga kerja tidak produktif demi misi sosial.

5.6 Risiko Transisi: Bagaimana dengan Aset BUMN yang Sudah Beroperasi?

Model ini tidak bisa hanya berlaku untuk investasi baru. Jika tidak retroaktif, aset-aset lama akan tetap dikuasai elite. Solusi: Diberlakukan kewajiban retroaktif bertahap selama 5 tahun. Setiap anak usaha BUMN yang telah beroperasi wajib mengalokasikan 2% saham per tahun ke BPKR hingga mencapai 10%. Bagi BUMN yang sudah go public, saham dialokasikan dari kepemilikan negara yang tersisa (bukan dari pemegang saham publik). Tahapan ini memberi waktu penyesuaian tanpa mengguncang pasar modal.

6. Perluasan ke Sektor Non-SDA: Apakah Berlaku?

Model kepemilikan saham silang difokuskan pada anak usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam (tambang, migas, perkebunan besar, kehutanan, perikanan industri) karena sektor ini paling langsung menggunakan milik bersama (bumi, air, dan kekayaan alam). Untuk BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, atau infrastruktur non-SDA, penerapan kepemilikan saham silang bersifat opsional dan dapat diganti dengan kontribusi ke Dana Penyangga Dividen melalui pajak keuntungan. Alasannya: Sektor non-SDA tidak secara langsung menguras sumber daya alam yang secara hukum dimiliki bersama. Namun, jika BUMN perbankan memperoleh keuntungan luar biasa dari ekstraksi SDA (misalnya membiayai proyek tambang), maka regulator dapat mewajibkan kontribusi proporsional.

7. Jalan Menuju Implementasi: Tahapan dan Prasyarat

Agar arsitektur ini tidak tinggal utopia, diperlukan peta jalan lima tahun:

· Tahun 1-2: Revisi RUU BUMN dan RUU Danantara untuk mengakomodasi saham silang, BPKR, dan dividen langsung. Pembentukan sistem basis data tunggal kependudukan (Dukcapil) yang terhubung ke rekening bank.
· Tahun 2-3: Pilot project di 10 kabupaten/kota dengan anak usaha BUMN tambang atau perkebunan yang sudah matang. Evaluasi efektivitas dan kebocoran.
· Tahun 3-5: Perluasan ke seluruh anak usaha SDA. Pembentukan Dana Penyangga Dividen dari laba Danantara. Peluncuran portal publik transparansi.
· Tahun 5: Pemberlakuan retroaktif penuh. Dividen pertama masuk ke rekening 50 juta kepala keluarga di daerah terdampak SDA.

Prasyarat mutlak: Reformasi tata kelola Danantara sendiri. Sebelum saham diberikan ke rakyat, Danantara harus memiliki sistem anti-korupsi berlapis, audit forensik berkala, dan dewan pengawas independen. Jika Danantara masih bocor, maka saham yang diberikan kepada rakyat adalah saham perusahaan yang merugi atau dikorupsi.

8. Penutup: Dari Dua Kutub ke Satu Siklus

Strategi atas-bawah yang mencoba mengawinkan kapitalisme negara dan keadilan sosial adalah pertaruhan ideologis yang sangat berbahaya jika tidak diikat oleh arsitektur yang rigid. Namun, ia juga adalah peluang historis—kesempatan untuk mendesain ulang hubungan antara negara, modal, dan rakyat.

IRT menawarkan kerangka untuk mewujudkannya: bukan dengan memilih salah satu kutub, melainkan dengan menyatukan keduanya dalam satu sirkuit tertutup. Kapitalisme negara di hulu mengakumulasi energi. Jembatan kepemilikan saham silang dengan agregasi BPKR dan dividen langsung mendistribusikannya tanpa kebocoran. Keadilan sosial di hilir—ditambah dengan dana penyangga dan perlindungan sektor rakyat—memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal.

Danantara tidak boleh menjadi penguasa modal. Ia harus menjadi Infrastruktur Sirkular Kekayaan—mesin yang mengubah energi alam Indonesia menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

“Negara yang kaya bukanlah negara yang menguasai segalanya, melainkan negara yang memastikan bahwa setiap rakyatnya memiliki bagian dari kekayaan itu.”

Diskusi Rutin GMRI Berlanjut di Kediaman Prof. Ana Mariana Bersama Dr. Tjokorda Agung Kesumayudha dan Gus Hery Haryanto Azumi

Oleh Jacob Ereste

TelusuR.ID  – Pertemuan rutin Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) yang digelar dua kali sepekan, setiap Senin dan Kamis, kembali berlangsung pada 1 Juni 2026 di Sekretariat GMRI, Jalan Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat. Pertemuan kali ini disambangi Joyo Yudhantoro bersama laskar Srikandinya yang menikmati sajian beras kencur racikan Mbak Ning. Minuman tradisional itu bukan sekadar penghangat suasana, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kesehatan dan semangat hidup sering kali berawal dari hal-hal sederhana yang diwariskan budaya.

Menurut sang permaisuri, ukuran awet muda bukanlah wajah yang tampak segar, melainkan semangat yang tetap menyala untuk terus bergerak, bersilaturahmi, dan berkarya. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni, hafalan, atau slogan. Pancasila baru bermakna apabila hidup dalam tindakan nyata dan perilaku sehari-hari.

Dari Sekretariat GMRI, pertemuan berlanjut ke kediaman Prof. Dr. Ana Mariana, SH., MH., MBA., di kawasan Puri Ampera, Ragunan, Jakarta Selatan. Obrolan yang dimulai pukul 19.30 WIB itu berlangsung hangat hingga menjelang dini hari.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dr. Tjokorda Ngurah Agung Kesumayudha, SH., M.Sc., bersama rombongan Gus Hery Haryanto Azumi, tokoh muda Nahdlatul Ulama yang dikenal memiliki jaringan pergaulan luas serta perhatian mendalam pada pengembangan spiritualitas. Turut hadir pula Sri Eko Sriyanto Galgendu yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual Nusantara.

Dalam diskusi yang berlangsung cair itu mengemuka gagasan besar GMRI tentang pentingnya diplomasi spiritual global. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa kemajuan teknologi dan peradaban modern sering kali berjalan lebih cepat dibanding perkembangan etika dan moral manusia. Akibatnya, banyak persoalan kemanusiaan muncul justru karena manusia kehilangan orientasi nilai yang semestinya menjadi penuntun.

Karena itu, GMRI memandang perlunya membangun kerja sama lintas bangsa untuk membangkitkan kembali kesadaran spiritual sebagai fondasi etika, moral, dan akhlak. Sebab tanpa fondasi tersebut, kemajuan hanya akan melahirkan kecanggihan tanpa kebijaksanaan.

Dalam konteks itu, berbagai kearifan lokal Nusantara menjadi relevan untuk kembali dibaca. Masyarakat Sunda mengenal konsep Tri Tangtu di Buana, sementara masyarakat Bali memiliki falsafah Tri Hita Karana. Keduanya mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai inilah yang selama berabad-abad menjaga daya tahan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakatnya.

Kesadaran bahwa manusia bukan penguasa tunggal, melainkan bagian dari tatanan semesta, menjadi inti dari berbagai ajaran luhur tersebut. Ketika hubungan dengan alam rusak, manusia akan menuai akibatnya. Ketika hubungan antarmanusia retak, lahirlah konflik. Dan ketika hubungan dengan Tuhan diabaikan, manusia kehilangan arah.

Falsafah inilah yang menurut Dr. Tjokorda Ngurah Agung Kesumayudha layak menjadi rujukan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pemahamannya yang luas tentang hukum, kebudayaan, dan spiritualitas membuat pandangannya mampu menjembatani berbagai perspektif yang kerap dipertentangkan.

Di tengah diskusi yang berlangsung santai namun serius itu, Prof. Ana Mariana juga aktif memberikan pandangan, tanggapan, dan penjelasan atas berbagai persoalan kebangsaan yang mengemuka. Suasana makan malam bersama membuat pertemuan terasa akrab, tetapi tidak kehilangan bobot pemikiran yang dibicarakan.

Pada akhirnya, seluruh peserta sepakat bahwa gerakan membangun kesadaran spiritual perlu terus diperluas. Bukan untuk menjauhkan manusia dari realitas kehidupan, melainkan untuk memperkuat fondasi budaya, etika, dan moral dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks.

Sebab bangsa yang kehilangan akar nilai akan mudah terombang-ambing oleh arus kepentingan. Sedangkan bangsa yang mampu menjaga akhlak, etika, dan kesadaran spiritualnya akan lebih siap mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan membawa rahmat bagi sesama.

Ragunan, 1 Juni 2026

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat dan optimisme terus ditunjukkan keluarga besar Kodim 0724/Boyolali dalam memberikan dukungan kepada Kontingen Kodam IV/Diponegoro yang tengah berlaga pada Lomba Pencak Silat Militer (PSM) Virtual tingkat TNI Angkatan Darat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui doa bersama yang dilaksanakan setiap hari usai apel pagi di Makodim 0724/Boyolali, Selasa (02/06/2026).

Kegiatan doa bersama ini menjadi bentuk ikhtiar batin yang melengkapi berbagai persiapan matang yang telah dilakukan para atlet dan peserta kontingen. Dengan penuh khidmat, seluruh anggota Kodim memanjatkan doa agar para peserta diberikan kelancaran, keselamatan, dan hasil terbaik selama mengikuti ajang bergengsi tersebut.

Pasiops Kodim 0724/Boyolali, Kapten Inf Muslih, menyampaikan bahwa doa bersama akan terus dilaksanakan hingga seluruh rangkaian lomba selesai. Menurutnya, selain kemampuan dan latihan yang maksimal, dukungan spiritual juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan diri dan mental juang para peserta.

“Setiap hari usai apel pagi kita akan melaksanakan doa bersama seperti ini sampai selesainya kejuaraan nanti. Semoga kontingen PSM Kodam IV/Diponegoro senantiasa diberikan keselamatan, kesuksesan, dan keberhasilan dalam setiap tahapan perlombaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapten Inf Muslih menegaskan bahwa doa merupakan kekuatan yang mampu menghadirkan harapan dan perubahan ke arah yang lebih baik. “Nasib tidak bisa dirubah, takdir tidak bisa diganti, namun dengan kekuatan doa semua bisa berubah,” tandasnya penuh keyakinan.

Melalui kebersamaan dan doa yang terus dipanjatkan, seluruh prajurit Kodim 0724/Boyolali berharap Kontingen Kodam IV/Diponegoro mampu tampil maksimal, mengharumkan nama satuan, serta meraih prestasi terbaik dalam Lomba PSM Virtual jajaran TNI AD tahun 2026. Dukungan moril ini menjadi bukti kuatnya solidaritas dan semangat juang yang senantiasa menyertai setiap langkah para prajurit dalam meraih kemenangan.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana malam di Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, tampak semarak pada Senin malam (1/6/2026).

Ratusan warga memadati lokasi acara Bersih Dusun yang digelar sebagai bentuk pelestarian tradisi sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Di tengah antusiasme warga, aparat TNI dan Polri turut hadir memberikan rasa aman.

Untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, Koramil 09 Giritontro jajaran Kodim 0728/Wonogiri patroli dan pengamanan di wilayah Kecamatan Giritontro.

Dipimpin oleh Pelda Paryatmo yang didampingi personel dari Polsek Giritontro. Kehadiran aparat mendapat apresiasi dari masyarakat karena mampu menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif.

Selain melakukan pengamanan di lokasi acara Bersih Dusun Desa Pucanganom, petugas juga patroli di sejumlah titik wilayah Kecamatan Giritontro.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan.

Acara yang menampilkan hiburan rakyat tersebut berlangsung meriah. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tampak menikmati jalannya kegiatan dengan penuh kegembiraan.

Kebersamaan yang tercipta menjadi bukti bahwa tradisi Bersih Dusun masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan.

Sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan acara malam itu. Komunikasi yang baik serta kesiapsiagaan petugas di lapangan mampu memberikan rasa tenang bagi warga yang hadir. Situasi yang aman dan tertib membuat seluruh rangkaian acara dapat dinikmati dengan nyaman hingga selesai.

Danramil 09 Giritontro Kapten Inf Siswanto melalui personelnya menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Hingga berakhirnya acara, kondisi wilayah terpantau aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran aparat tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian TNI-Polri dalam mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Giritontro.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.ID – Perdebatan mengenai lokasi kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kembali menjadi pembahasan dalam sebuah sarasehan yang digelar DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jombang, Senin (1/6/2026) malam.

Dalam forum yang merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila tersebut, sejumlah akademisi, budayawan, mahasiswa, pemerhati sejarah, dan kader partai mendiskusikan berbagai kajian terkait dugaan bahwa Bung Karno lahir di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Wakil Ketua Bidang DPC PDIP Jombang, Andika Wahyono, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membahas polemik mengenai tempat kelahiran Bung Karno, tetapi juga menjadi ruang untuk mengkaji kembali pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Proklamator RI tersebut.

“Momentum 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila menjadi waktu yang tepat untuk kembali mendiskusikan sejarah Bung Karno sekaligus menggali nilai-nilai perjuangannya,” ujar Andika, Selasa (2/6/2026).

Dalam sarasehan itu, akademisi dari Universitas Negeri Surabaya memaparkan sejumlah data yang selama ini menjadi dasar pandangan bahwa Soekarno lahir di Surabaya. Sementara itu, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai memperkuat dugaan bahwa Bung Karno lahir di Ploso.

Beberapa temuan yang dipaparkan antara lain berasal dari penuturan keluarga yang disebut pernah merawat Bung Karno saat masih bayi serta keberadaan lokasi yang diyakini sebagai tempat pemakaman ari-ari sang proklamator.

Menurut Andika, diskusi semacam itu penting untuk memperluas pemahaman generasi muda terhadap sosok Bung Karno, tidak hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai pemikir yang melahirkan berbagai gagasan kebangsaan.

“Yang lebih penting adalah bagaimana pemikiran Bung Karno tentang marhaenisme, Trisakti, dan semangat kebangsaan bisa dipahami dan diimplementasikan oleh generasi muda hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana peningkatan kapasitas intelektual kader partai dan mahasiswa agar memiliki cara pandang yang lebih kritis terhadap sejarah bangsa.

“Banyak mahasiswa yang hadir. Kami ingin ruang-ruang diskusi seperti ini terus hidup agar wawasan generasi muda semakin luas dan tidak terjebak pada satu sudut pandang saja,” ujar Andika.

Pada kesempatan yang sama, budayawan Jombang Nasrul Illah atau Cak Nas mengapresiasi dukungan PDIP Jombang terhadap upaya penetapan Ploso sebagai lokasi kelahiran Bung Karno.

Menurut dia, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan partai politik menjadi dorongan positif bagi proses kajian sejarah yang selama ini dilakukan.

“Siapa pun yang mendukung upaya ini tentu kami apresiasi. Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kelompok tertentu,” kata Cak Nas.

Ia berharap pemerintah pusat melalui instansi terkait dapat segera menindaklanjuti berbagai hasil kajian yang telah disusun. Bahkan, ia menargetkan adanya kepastian mengenai status situs yang diyakini sebagai tempat lahir Bung Karno sebelum akhir 2026.

“Kalau bisa sebelum September atau November sudah ada kepastian. Semakin lama prosesnya, tentu tantangannya akan semakin besar,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terus berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur untuk memfasilitasi dialog dengan pihak Surabaya.

Menurut Cak Nas, forum bersama diperlukan agar seluruh data dan bukti sejarah yang dimiliki masing-masing pihak dapat dipertemukan secara terbuka dan akademis.

“Kalau nanti Surabaya tetap memiliki pandangan berbeda, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah semua data dan fakta sejarah bisa dibahas dalam satu forum yang objektif,” tuturnya.

Ia menegaskan, perdebatan mengenai lokasi kelahiran Bung Karno seharusnya tidak menjadi ajang persaingan antardaerah. Yang lebih penting, menurut dia, adalah menjaga dan mengungkap sejarah secara utuh untuk menjadi pengetahuan bersama bagi masyarakat Indonesia.

“Yang terpenting bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan ini, tetapi bagaimana sejarah Bung Karno bisa diungkap secara lengkap dan menjadi pengetahuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Cak Nas.

Sragen,TelusuR.ID – Semangat gotong royong tampak terlihat jelas saat Babinsa Desa Jurangjero dari Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen Serma Eko Budi, turun langsung ke lapangan membantu warga melakukan pengecoran jalan desa di wilayah binaannya, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan TNI dalam percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Jalan yang dicor tersebut diharapkan mampu memperlancar akses mobilitas warga serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat Desa Jurangjero. Di bawah terik matahari, Serma Eko Budi tampak berbaur dengan warga, bahu-membahu meratakan adukan semen dan material lainnya.

Babinsa Desa Jurangjero, Serma Eko Budi, mengungkapkan bahwa kehadiran dirinya dalam kerja bakti ini adalah bagian dari pengabdian untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya.

“Pengecoran jalan ini merupakan kebutuhan mendesak warga untuk akses transportasi sehari-hari. Sebagai Babinsa, sudah menjadi tugas saya untuk hadir dan memberikan motivasi kepada masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang harus kita jaga, karena dengan bekerja bersama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan hasil pembangunan pun akan lebih maksimal bagi kepentingan Bersama” Ujar Eko Budi.

Tokoh Masyarakat Desa Jurangjero Bapak Iswanto (45) turut memberikan apresiasi atas dedikasi Serma Eko Budi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Serma Eko Budi. Beliau tidak pernah absen mendampingi kami dalam setiap kegiatan di desa. Kehadiran beliau selalu memberikan semangat baru bagi warga untuk terus menjaga kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan desa” Ucap Iswanto.

(Agus Kemplu)

Wonogiri – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin, (1/6/2026). Peserta upacara terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, perwakilan organisasi masyarakat, Mahasiswa serta pelajar SMA.

Pancasila adalah “bintang penuntun” yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Pancasila adalah “jangkar moral” kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai. Demikian ditegaskan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman pendopo Kabupaten Wonogiri.

Ikut hadir Dandim 0728/Wonogiri Letkol (Inf) Rodricho Ivan Pattihahuan beserta jajaran Forkopimda. Juga hadir para pejabat teras jajaran Pemkab Wonogiri beserta para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Imbuhnya.

(Agus Kemplu)