Boyolali,TelusuR.ID – Semangat dan optimisme terus ditunjukkan keluarga besar Kodim 0724/Boyolali dalam memberikan dukungan kepada Kontingen Kodam IV/Diponegoro yang tengah berlaga pada Lomba Pencak Silat Militer (PSM) Virtual tingkat TNI Angkatan Darat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui doa bersama yang dilaksanakan setiap hari usai apel pagi di Makodim 0724/Boyolali, Selasa (02/06/2026).

Kegiatan doa bersama ini menjadi bentuk ikhtiar batin yang melengkapi berbagai persiapan matang yang telah dilakukan para atlet dan peserta kontingen. Dengan penuh khidmat, seluruh anggota Kodim memanjatkan doa agar para peserta diberikan kelancaran, keselamatan, dan hasil terbaik selama mengikuti ajang bergengsi tersebut.

Pasiops Kodim 0724/Boyolali, Kapten Inf Muslih, menyampaikan bahwa doa bersama akan terus dilaksanakan hingga seluruh rangkaian lomba selesai. Menurutnya, selain kemampuan dan latihan yang maksimal, dukungan spiritual juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan diri dan mental juang para peserta.

“Setiap hari usai apel pagi kita akan melaksanakan doa bersama seperti ini sampai selesainya kejuaraan nanti. Semoga kontingen PSM Kodam IV/Diponegoro senantiasa diberikan keselamatan, kesuksesan, dan keberhasilan dalam setiap tahapan perlombaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapten Inf Muslih menegaskan bahwa doa merupakan kekuatan yang mampu menghadirkan harapan dan perubahan ke arah yang lebih baik. “Nasib tidak bisa dirubah, takdir tidak bisa diganti, namun dengan kekuatan doa semua bisa berubah,” tandasnya penuh keyakinan.

Melalui kebersamaan dan doa yang terus dipanjatkan, seluruh prajurit Kodim 0724/Boyolali berharap Kontingen Kodam IV/Diponegoro mampu tampil maksimal, mengharumkan nama satuan, serta meraih prestasi terbaik dalam Lomba PSM Virtual jajaran TNI AD tahun 2026. Dukungan moril ini menjadi bukti kuatnya solidaritas dan semangat juang yang senantiasa menyertai setiap langkah para prajurit dalam meraih kemenangan.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana malam di Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, tampak semarak pada Senin malam (1/6/2026).

Ratusan warga memadati lokasi acara Bersih Dusun yang digelar sebagai bentuk pelestarian tradisi sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Di tengah antusiasme warga, aparat TNI dan Polri turut hadir memberikan rasa aman.

Untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, Koramil 09 Giritontro jajaran Kodim 0728/Wonogiri patroli dan pengamanan di wilayah Kecamatan Giritontro.

Dipimpin oleh Pelda Paryatmo yang didampingi personel dari Polsek Giritontro. Kehadiran aparat mendapat apresiasi dari masyarakat karena mampu menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif.

Selain melakukan pengamanan di lokasi acara Bersih Dusun Desa Pucanganom, petugas juga patroli di sejumlah titik wilayah Kecamatan Giritontro.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan.

Acara yang menampilkan hiburan rakyat tersebut berlangsung meriah. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tampak menikmati jalannya kegiatan dengan penuh kegembiraan.

Kebersamaan yang tercipta menjadi bukti bahwa tradisi Bersih Dusun masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan.

Sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan acara malam itu. Komunikasi yang baik serta kesiapsiagaan petugas di lapangan mampu memberikan rasa tenang bagi warga yang hadir. Situasi yang aman dan tertib membuat seluruh rangkaian acara dapat dinikmati dengan nyaman hingga selesai.

Danramil 09 Giritontro Kapten Inf Siswanto melalui personelnya menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Hingga berakhirnya acara, kondisi wilayah terpantau aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran aparat tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian TNI-Polri dalam mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Giritontro.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.ID – Perdebatan mengenai lokasi kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kembali menjadi pembahasan dalam sebuah sarasehan yang digelar DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jombang, Senin (1/6/2026) malam.

Dalam forum yang merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila tersebut, sejumlah akademisi, budayawan, mahasiswa, pemerhati sejarah, dan kader partai mendiskusikan berbagai kajian terkait dugaan bahwa Bung Karno lahir di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Wakil Ketua Bidang DPC PDIP Jombang, Andika Wahyono, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membahas polemik mengenai tempat kelahiran Bung Karno, tetapi juga menjadi ruang untuk mengkaji kembali pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Proklamator RI tersebut.

“Momentum 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila menjadi waktu yang tepat untuk kembali mendiskusikan sejarah Bung Karno sekaligus menggali nilai-nilai perjuangannya,” ujar Andika, Selasa (2/6/2026).

Dalam sarasehan itu, akademisi dari Universitas Negeri Surabaya memaparkan sejumlah data yang selama ini menjadi dasar pandangan bahwa Soekarno lahir di Surabaya. Sementara itu, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai memperkuat dugaan bahwa Bung Karno lahir di Ploso.

Beberapa temuan yang dipaparkan antara lain berasal dari penuturan keluarga yang disebut pernah merawat Bung Karno saat masih bayi serta keberadaan lokasi yang diyakini sebagai tempat pemakaman ari-ari sang proklamator.

Menurut Andika, diskusi semacam itu penting untuk memperluas pemahaman generasi muda terhadap sosok Bung Karno, tidak hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai pemikir yang melahirkan berbagai gagasan kebangsaan.

“Yang lebih penting adalah bagaimana pemikiran Bung Karno tentang marhaenisme, Trisakti, dan semangat kebangsaan bisa dipahami dan diimplementasikan oleh generasi muda hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana peningkatan kapasitas intelektual kader partai dan mahasiswa agar memiliki cara pandang yang lebih kritis terhadap sejarah bangsa.

“Banyak mahasiswa yang hadir. Kami ingin ruang-ruang diskusi seperti ini terus hidup agar wawasan generasi muda semakin luas dan tidak terjebak pada satu sudut pandang saja,” ujar Andika.

Pada kesempatan yang sama, budayawan Jombang Nasrul Illah atau Cak Nas mengapresiasi dukungan PDIP Jombang terhadap upaya penetapan Ploso sebagai lokasi kelahiran Bung Karno.

Menurut dia, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan partai politik menjadi dorongan positif bagi proses kajian sejarah yang selama ini dilakukan.

“Siapa pun yang mendukung upaya ini tentu kami apresiasi. Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kelompok tertentu,” kata Cak Nas.

Ia berharap pemerintah pusat melalui instansi terkait dapat segera menindaklanjuti berbagai hasil kajian yang telah disusun. Bahkan, ia menargetkan adanya kepastian mengenai status situs yang diyakini sebagai tempat lahir Bung Karno sebelum akhir 2026.

“Kalau bisa sebelum September atau November sudah ada kepastian. Semakin lama prosesnya, tentu tantangannya akan semakin besar,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terus berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur untuk memfasilitasi dialog dengan pihak Surabaya.

Menurut Cak Nas, forum bersama diperlukan agar seluruh data dan bukti sejarah yang dimiliki masing-masing pihak dapat dipertemukan secara terbuka dan akademis.

“Kalau nanti Surabaya tetap memiliki pandangan berbeda, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah semua data dan fakta sejarah bisa dibahas dalam satu forum yang objektif,” tuturnya.

Ia menegaskan, perdebatan mengenai lokasi kelahiran Bung Karno seharusnya tidak menjadi ajang persaingan antardaerah. Yang lebih penting, menurut dia, adalah menjaga dan mengungkap sejarah secara utuh untuk menjadi pengetahuan bersama bagi masyarakat Indonesia.

“Yang terpenting bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan ini, tetapi bagaimana sejarah Bung Karno bisa diungkap secara lengkap dan menjadi pengetahuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Cak Nas.

Sragen,TelusuR.ID – Semangat gotong royong tampak terlihat jelas saat Babinsa Desa Jurangjero dari Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen Serma Eko Budi, turun langsung ke lapangan membantu warga melakukan pengecoran jalan desa di wilayah binaannya, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan TNI dalam percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Jalan yang dicor tersebut diharapkan mampu memperlancar akses mobilitas warga serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat Desa Jurangjero. Di bawah terik matahari, Serma Eko Budi tampak berbaur dengan warga, bahu-membahu meratakan adukan semen dan material lainnya.

Babinsa Desa Jurangjero, Serma Eko Budi, mengungkapkan bahwa kehadiran dirinya dalam kerja bakti ini adalah bagian dari pengabdian untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya.

“Pengecoran jalan ini merupakan kebutuhan mendesak warga untuk akses transportasi sehari-hari. Sebagai Babinsa, sudah menjadi tugas saya untuk hadir dan memberikan motivasi kepada masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang harus kita jaga, karena dengan bekerja bersama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan hasil pembangunan pun akan lebih maksimal bagi kepentingan Bersama” Ujar Eko Budi.

Tokoh Masyarakat Desa Jurangjero Bapak Iswanto (45) turut memberikan apresiasi atas dedikasi Serma Eko Budi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Serma Eko Budi. Beliau tidak pernah absen mendampingi kami dalam setiap kegiatan di desa. Kehadiran beliau selalu memberikan semangat baru bagi warga untuk terus menjaga kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan desa” Ucap Iswanto.

(Agus Kemplu)

Wonogiri – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin, (1/6/2026). Peserta upacara terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, perwakilan organisasi masyarakat, Mahasiswa serta pelajar SMA.

Pancasila adalah “bintang penuntun” yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Pancasila adalah “jangkar moral” kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai. Demikian ditegaskan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman pendopo Kabupaten Wonogiri.

Ikut hadir Dandim 0728/Wonogiri Letkol (Inf) Rodricho Ivan Pattihahuan beserta jajaran Forkopimda. Juga hadir para pejabat teras jajaran Pemkab Wonogiri beserta para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Imbuhnya.

(Agus Kemplu)

Pancasila Bukan Hanya Seremonial: Saatnya Menjadi Etika Kekuasaan dan Jalan Keadilan Rakyat.

_Oleh: Antony Komrad/Komrad Pancasila_

TelusuR.ID – Peringatan Hari Lahir Pancasila selalu menghadirkan dua sisi sekaligus: penghormatan terhadap sejarah dan ujian terhadap kenyataan hari ini. Di satu sisi, bangsa ini mengenang kembali gagasan besar yang pernah dirumuskan para pendiri republik sebagai dasar hidup bersama. Di sisi lain, kita ditantang untuk bertanya secara jujur: sejauh mana Pancasila benar-benar bekerja dalam kehidupan rakyat, dalam kebijakan negara, dan dalam wajah kekuasaan sehari-hari?

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pernyataan ini penting, sebab Pancasila memang bukan sekadar rumusan normatif yang dipajang dalam dokumen negara, melainkan kristalisasi dari pergulatan panjang masyarakat Nusantara: tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Namun, justru karena Pancasila adalah konsensus agung bangsa, ia tidak boleh diperlakukan sebagai simbol yang selesai dibacakan dalam seremoni. Pancasila harus bergerak dari panggung upacara ke ruang kebijakan; dari teks konstitusional ke tindakan institusional; dari slogan politik ke keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Di tengah dunia yang semakin retak oleh rivalitas geopolitik, perang dagang, konflik bersenjata, dan ketidakpastian ekonomi, Pancasila dapat menjadi jangkar moral Indonesia. Tetapi jangkar itu hanya bermakna jika negara mampu menunjukkan bahwa persatuan tidak dibangun dengan penyeragaman, melainkan dengan keadilan. Perdamaian tidak cukup diserukan di forum internasional, tetapi juga harus dirawat di kampung-kampung, di ruang-ruang kerja, di sekolah, di tanah adat, di pasar rakyat, dan di meja makan keluarga Indonesia.

Persatuan bangsa tidak akan kokoh jika ketimpangan dibiarkan melebar. Persatuan akan rapuh jika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Persatuan akan kehilangan makna jika rakyat diminta mencintai negara, sementara negara lambat hadir ketika rakyat lapar, kehilangan tanah, sulit bekerja, atau tercekik oleh biaya hidup.

Karena itu, gagasan tentang ekonomi Pancasila menjadi sangat relevan. Ekonomi Pancasila bukan sekadar istilah alternatif dari sistem ekonomi pasar. Ia adalah kritik terhadap ekonomi yang membiarkan segelintir orang menguasai terlalu banyak sumber daya, sementara mayoritas rakyat hanya menjadi penonton pembangunan. Ekonomi Pancasila menuntut agar pertumbuhan tidak hanya diukur dari angka makro, tetapi dari martabat manusia: apakah petani makin sejahtera, buruh makin terlindungi, nelayan makin berdaya, pelaku UMKM makin kuat, dan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Dalam konteks inilah, Pancasila harus dibaca sebagai etika kekuasaan. Kekuasaan yang Pancasilais bukan kekuasaan yang paling fasih mengutip sila-sila, tetapi kekuasaan yang paling berani menundukkan dirinya pada kepentingan rakyat. Ia tidak alergi terhadap kritik, tidak menjadikan perbedaan sebagai ancaman, dan tidak memakai persatuan sebagai alasan untuk membungkam suara warga negara.

Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi ukuran moral bagi setiap keputusan politik dan ekonomi negara.

“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai mantra kebangsaan yang diucapkan setiap upacara. Ia harus menjadi kompas etik kekuasaan. Bila kebijakan negara tidak berpihak kepada rakyat kecil, bila hukum tidak melindungi yang lemah, bila ekonomi hanya menguntungkan elite, maka di situlah Pancasila sedang dikhianati secara diam-diam,” ujar Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila.

Pernyataan itu mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar Pancasila hari ini bukan datang dari mereka yang tidak hafal lima sila, melainkan dari praktik bernegara yang menjauh dari nilai-nilainya. Pancasila tidak hanya terancam oleh ideologi asing, tetapi juga oleh korupsi, oligarki, intoleransi, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kebijakan publik yang kehilangan empati.

Maka, memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya bukan sekadar mengenang Bung Karno dan sidang BPUPKI. Lebih dari itu, ia harus menjadi momentum koreksi nasional. Apakah pembangunan kita sudah manusiawi? Apakah demokrasi kita masih memberi ruang bagi suara rakyat? Apakah ekonomi kita benar-benar berjalan untuk kemakmuran bersama? Apakah negara hadir sebagai pelindung semua golongan, bukan hanya penjaga kepentingan yang kuat?

Pancasila adalah janji republik. Janji bahwa Indonesia dibangun bukan untuk satu kelompok, satu kelas, satu agama, satu suku, atau satu kepentingan politik tertentu. Indonesia dibangun untuk semua. Dan karena itu, siapa pun yang memegang mandat kekuasaan wajib menjadikan Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi dasar nurani dalam memimpin.

Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa bangsa ini tidak kekurangan slogan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuat nilai-nilai Pancasila terasa dalam hidup rakyat. Sebab pada akhirnya, Pancasila tidak diuji dari seberapa megah ia dirayakan, tetapi dari seberapa adil negara memperlakukan rakyatnya.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Komsos dan Layanan Kesehatan Gratis di Distrik Napua

Jayawijaya,TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY menggelar kegiatan komunikasi sosial (komsos) yang disertai pelayanan kesehatan gratis bagi warga Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu, 31 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Personel Pos Napua berinteraksi langsung dengan warga, menyerap aspirasi masyarakat, serta memberikan penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit, dan pemanfaatan layanan kesehatan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letnan Kolonel Infanteri Rahadyan Surya Murdata mengatakan komunikasi sosial menjadi salah satu cara efektif untuk membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat di wilayah penugasan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” kata Rahadyan.

Dalam kegiatan tersebut, tenaga kesehatan Satgas memberikan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pembagian obat sesuai keluhan pasien, serta edukasi kesehatan. Layanan itu dinilai membantu warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.

Salah seorang tokoh masyarakat Distrik Napua, Josep, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Satgas Yonif 521/DY. Menurut dia, kehadiran prajurit TNI tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.

“Kami merasa terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini. Kehadiran Satgas juga memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Satgas Yonif 521/DY berharap kegiatan komunikasi sosial dan pelayanan kesehatan dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi warga Distrik Napua.

(Prajurit Macan Kumbang Berhasil/Yonif 521-DY)

Boyolali,TelusuR.ID – Babinsa Desa Demangan Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali, Serka Agus Budiyanto, bersama warga bergotong royong membangun talud jalan di Dukuh Candirejo RT 02 RW 02, Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/5).

Pembangunan talud dilakukan untuk memperkuat badan jalan sekaligus mengantisipasi longsor dan erosi yang berpotensi mengganggu akses serta keselamatan pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, warga dan Babinsa bahu-membahu mengangkat batu serta menyusun material konstruksi. Proses pengerjaan dilakukan secara swadaya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Serka Agus Budiyanto mengatakan keterlibatan TNI dalam kegiatan karya bakti merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat mengatasi berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah binaan.

“Karya bakti ini menjadi wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Semangat gotong royong yang menjadi budaya bangsa harus terus dijaga dan dilestarikan,” kata Agus.

Keberadaan Babinsa dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka menilai kehadiran Babinsa tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Talud yang dibangun diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan meningkatkan keamanan infrastruktur jalan dan mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

(Agus Kemplu)

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serma Rumbawa, bersama anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan kerja bakti pembersihan di lingkungan Kantor Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Minggu (31/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor agar tetap sehat dan representatif bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Dalam kerja bakti itu, Serma Rumbawa bersama anggota Linmas bergotong royong membersihkan halaman kantor, menyapu area sekitar, mengumpulkan sampah, serta merapikan rumput dan tanaman di lingkungan kelurahan. Seluruh kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh semangat.

Serma Rumbawa mengatakan kegiatan kerja bakti tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat sinergi antara Babinsa dan Linmas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kerja sama antara Babinsa dan Linmas dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun perangkat kelurahan yang beraktivitas di Kantor Kelurahan Joyotakan,” ujarnya.

Kegiatan kerja bakti tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.

(Agus Kemplu)

Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lumpuhnya sistem imigrasi Malaysia pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, yang kemudian ramai dilaporkan pada 29 Mei 2026, harus dibaca lebih jauh daripada sekadar berita antrean panjang di perbatasan. Peristiwa itu adalah alarm penting bagi negara-negara yang sedang mempercepat digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk Indonesia.

Di titik-titik utama Malaysia, khususnya Pos Pemeriksaan Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, menuju Singapura, antrean pelancong dan pekerja lintas batas mengular panjang. Ruang tunggu, koridor pemeriksaan, dan area pelayanan dipadati ribuan orang. Sistem MyIMMs yang menjadi tulang punggung layanan imigrasi Malaysia sempat mengalami gangguan teknis. Akibatnya, gerbang otomatis, pemindai QR, dan sistem pengenalan wajah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hitungan jam, layanan yang biasanya bergerak cepat melalui sistem komputer berubah menjadi proses administratif manual. Waktu pemeriksaan yang dalam kondisi normal dapat berlangsung sekitar 10 menit, melonjak menjadi 30 sampai 40 menit, bahkan lebih. Petugas harus kembali mengandalkan prosedur darurat. Publik menunggu. Arus manusia tertahan. Perbatasan yang biasanya menjadi simbol kelancaran mobilitas modern mendadak berubah menjadi ruang kepadatan dan ketidakpastian.

Peristiwa ini memberi pelajaran sangat penting bagi Indonesia. Digitalisasi imigrasi memang kebutuhan zaman. Negara harus bergerak dari loket manual menuju smart border, dari stempel konvensional menuju biometrik, dari antrean panjang menuju layanan cepat berbasis data, dari pemeriksaan administratif menuju manajemen risiko berbasis teknologi. Namun, digitalisasi tanpa ketahanan justru dapat menjadi sumber kerentanan baru.

Sistem yang sangat cepat ketika normal bisa menjadi sangat rapuh ketika pusat data terganggu. Teknologi yang dirancang untuk mempercepat pelayanan dapat berubah menjadi titik lemah jika tidak disertai arsitektur cadangan, protokol krisis, kemampuan manual modern, dan kesiapan pemulihan cepat.

Imigrasi modern bukan lagi sekadar urusan paspor, visa, dan cap masuk. Imigrasi adalah infrastruktur kedaulatan digital negara. Di pintu imigrasi, negara memastikan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang berhak melintas, siapa yang harus dicegah, dan siapa yang perlu diawasi karena alasan keamanan. Di sana bertemu kepentingan pelayanan publik, keamanan nasional, perlindungan warga negara, mobilitas ekonomi, pariwisata, investasi, dan wibawa negara.

Karena itu, ketika sistem imigrasi lumpuh, yang terganggu bukan hanya kenyamanan pelancong. Yang terganggu adalah kepercayaan publik kepada negara. Yang terganggu adalah lalu lintas ekonomi. Yang terganggu adalah kredibilitas pelayanan perbatasan. Bahkan dalam situasi tertentu, yang terganggu dapat pula berupa kemampuan negara membaca risiko keamanan secara cepat.

Indonesia perlu mengambil pelajaran dari Malaysia tanpa merasa lebih unggul. Setiap negara yang semakin digital menghadapi risiko serupa: gangguan pusat data, kegagalan jaringan, kerusakan aplikasi, kesalahan konfigurasi, serangan siber, lonjakan trafik, ketergantungan berlebihan kepada vendor, atau transisi sistem lama menuju sistem baru. Dalam konteks Malaysia, publik juga mencatat adanya proses menuju sistem baru NIISe. Migrasi sistem seperti ini selalu menuntut kehati-hatian ekstra, karena fase transisi kerap menjadi masa paling rentan.

Maka ukuran keberhasilan digitalisasi imigrasi tidak boleh hanya dihitung dari berapa detik seseorang melewati autogate. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tetap bekerja ketika terjadi gangguan. Bukan hanya cepat ketika normal, tetapi juga tangguh ketika krisis.

Di sinilah konsep resilient immigration menjadi penting. Imigrasi Indonesia harus cepat, tetapi juga tahan krisis. Harus otomatis, tetapi tetap memiliki jalur cadangan. Harus terpusat, tetapi tidak boleh memiliki satu titik kegagalan nasional. Harus digital, tetapi tidak boleh kehilangan kemampuan manual yang modern, tertib, aman, dan dapat diaudit.

Ada beberapa agenda mendesak yang perlu diperkuat.

Pertama, arsitektur sistem imigrasi harus dirancang anti-lumpuh. Sistem kritikal tidak boleh bergantung hanya kepada satu pusat data. Indonesia memerlukan pusat data utama dan pusat data cadangan dengan skema active-active, replikasi data real-time, dan failover otomatis. Jika satu pusat terganggu, pusat lain harus langsung mengambil alih tanpa menunggu kepanikan di lapangan.

Kedua, setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi strategis perlu memiliki mode offline terbatas. Ketika koneksi ke pusat bermasalah, petugas tetap dapat menjalankan pemeriksaan dasar menggunakan data lokal terenkripsi yang diperbarui secara berkala. Data itu harus mencakup daftar cekal, watchlist, visa, paspor bermasalah, red notice, dan daftar risiko tertentu. Dengan demikian, layanan tidak berhenti total, tetapi tetap berjalan dalam koridor keamanan yang terukur.

Ketiga, prosedur manual harus dimodernisasi. Manual tidak boleh berarti asal menulis di kertas. Manual harus memiliki formulir darurat, pencatatan elektronik lokal, validasi berlapis, dokumentasi kamera, nomor referensi sementara, dan mekanisme rekonsiliasi setelah sistem pulih. Semua data yang diproses saat darurat harus dapat dimasukkan kembali ke sistem utama tanpa celah manipulasi.

Keempat, Indonesia membutuhkan Immigration Digital Command Center yang bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pusat komando ini harus memantau status autogate, jaringan, server, antrean, waktu pemeriksaan, koneksi ke sistem cekal, visa, paspor, Interpol, dan integrasi lintas lembaga. Gangguan tidak boleh baru diketahui setelah viral di media sosial. Negara harus tahu lebih dulu sebelum publik merasakan kerusakan layanan.

Kelima, simulasi system down harus menjadi budaya organisasi. Petugas di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara harus dilatih menghadapi keadaan ketika sistem digital terganggu. Latihan ini tidak cukup dilakukan secara seremonial. Harus ada uji mendadak, skenario realistis, evaluasi waktu pemulihan, dan koreksi prosedur. Dalam layanan perbatasan, kesiapan tidak lahir dari dokumen, tetapi dari latihan berulang.

Keenam, tata kelola vendor harus diperketat. Sistem imigrasi bukan proyek teknologi biasa. Ia menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, kontrak penyedia teknologi harus memuat service level agreement yang ketat, kewajiban pemulihan cepat, audit independen, transfer pengetahuan kepada SDM internal, keamanan sumber kode, dan sanksi jika terjadi kegagalan serius. Negara tidak boleh menjadi pengguna pasif yang sepenuhnya bergantung kepada vendor.

Ketujuh, komunikasi krisis harus disiapkan sejak awal. Ketika sistem bermasalah, publik membutuhkan kepastian. Penumpang perlu tahu apa yang terjadi, jalur mana yang dibuka, kelompok mana yang diprioritaskan, dan bagaimana estimasi penanganannya. Komunikasi yang jujur, cepat, dan satu pintu akan mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi.

Indonesia saat ini sedang membangun ekosistem imigrasi digital melalui penguatan layanan paspor, visa, autogate, integrasi data, M-Paspor, e-Visa, All Indonesia, dan modernisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Arah ini benar dan harus dilanjutkan. Namun, pengalaman Malaysia memberi peringatan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya mengejar kecepatan dan kemudahan. Ia harus dibangun di atas fondasi keamanan, ketahanan, redundansi, dan kapasitas pemulihan.

Ke depan, Indonesia perlu melakukan stress test nasional terhadap seluruh sistem imigrasi kritikal: SIMKIM, autogate, e-Visa, M-Paspor, All Indonesia, integrasi watchlist, serta sistem pendukung di bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan administratif.

Perbatasan adalah wajah negara. Di sana publik melihat apakah negara hadir, tertib, siap, dan berwibawa. Di sana pula dunia menilai apakah sebuah negara mampu mengelola mobilitas manusia secara aman, cepat, dan bermartabat.

Maka, sistem imigrasi tidak boleh mati. Ia boleh mengalami gangguan teknis, tetapi negara tidak boleh ikut lumpuh. Digitalisasi imigrasi bukan hanya soal mempercepat antrean, tetapi memastikan negara tetap bekerja ketika sistem terganggu.

Peristiwa Malaysia memberi pesan jelas: perbatasan modern tidak hanya dijaga oleh petugas, paspor, dan gerbang. Ia juga dijaga oleh server, data center, jaringan, enkripsi, failover, SOP darurat, dan kesiapan negara menghadapi hari ketika sistem tiba-tiba berhenti bekerja.