Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Langkah Korektif Presiden Prabowo untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA,TelusuR.ID — Pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai langkah korektif yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Aktivis sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai perubahan kepemimpinan di tubuh BGN merupakan respons atas berbagai dinamika yang berkembang selama satu tahun terakhir dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

“Pergantian pimpinan BGN merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Publik tentu berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Andrianto di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, program MBG merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, pelaksanaannya harus ditopang oleh manajemen yang profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Selama pelaksanaan program, kata Andrianto, sejumlah polemik sempat mencuat dan menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari persoalan komunikasi publik, isu pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai perdebatan terkait pelaksanaan program di lapangan.

“Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, yang terpenting saat ini adalah memastikan program tetap berjalan dan terus disempurnakan. Jangan sampai tujuan besar Presiden untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru terganggu oleh persoalan-persoalan administratif maupun manajerial,” ujarnya.

Andrianto menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang negara untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

Ia mengaitkan program tersebut dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

“Presiden Prabowo sedang menjalankan mandat konstitusi melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Tujuannya jelas, yaitu menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, bebas stunting, serta memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Karena itu, lanjut Andrianto, evaluasi terhadap pelaksana program merupakan bagian dari upaya memastikan cita-cita besar tersebut tidak melenceng dari jalurnya.

Menurut dia, keputusan Presiden melakukan penyegaran kepemimpinan menunjukkan adanya komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola program nasional yang menyangkut kepentingan puluhan juta anak Indonesia.

“Presiden menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan masyarakat. Ketika ada kebutuhan untuk melakukan pembenahan, langkah itu diambil demi kepentingan yang lebih besar, yakni keberhasilan program dan masa depan generasi bangsa,” ujarnya.

Andrianto mengaku optimistis kepemimpinan baru BGN akan mampu memperkuat pelaksanaan program MBG. Ia menilai Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, memiliki pengalaman panjang di bidang komunikasi publik dan pemahaman yang baik terhadap visi pembangunan Presiden Prabowo.

Selain itu, Nanik akan didampingi oleh Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan dan pengawasan, serta Mayjen TNI Trenggono yang dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan dan manajerial yang mumpuni.

“Kombinasi ini memberikan harapan baru. Pengalaman komunikasi publik, penguatan tata kelola keuangan, dan kemampuan manajemen organisasi menjadi modal penting untuk membawa BGN bekerja lebih efektif,” katanya.

Andrianto menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung penuh keberlanjutan program MBG. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengelolaan yang semakin profesional sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.

“Program Makan Bergizi Gratis harus terus dilanjutkan karena ini merupakan investasi besar bangsa. Kita sedang berbicara tentang masa depan jutaan anak Indonesia yang kelak akan menjadi penopang Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Dalam struktur baru tersebut, Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pergantian tersebut dipandang sebagai bagian dari langkah konsolidasi pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia secara berkelanjutan.

Semangat Tak Ikut Hanyut: Anak-Anak SDN 10 Linge Bertahan Belajar di Tenda Darurat Pascabanjir Bandang

ACEH TENGAH,TelusuR.ID — Banjir bandang yang menerjang kawasan Linge, Aceh Tengah, memang merusak bangunan SD Negeri 10 Linge. Namun, bencana itu tak mampu meruntuhkan semangat para siswanya untuk tetap belajar.

Setiap pagi, anak-anak tetap datang mengenakan seragam sekolah. Mereka membawa buku pelajaran, duduk di atas terpal sederhana, lalu mengikuti proses belajar di tenda darurat yang kini menjadi ruang kelas sementara.

Di tengah keterbatasan fasilitas dan situasi pascabencana, aktivitas belajar tetap berjalan. Bagi mereka, sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan harapan untuk masa depan.

Suasana itulah yang terlihat saat sejumlah pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BPMP Aceh meninjau langsung kondisi sekolah terdampak banjir.

Kepala BPMP Aceh, Safran, mengatakan bangunan lama SDN 10 Linge mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Setelah dilakukan kajian, lokasi sekolah lama ditetapkan sebagai zona merah karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.

“Sekolah tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi yang sama karena masuk kawasan rawan bencana,” kata Safran saat meninjau lokasi bersama jajaran BPMP Aceh, Direktorat SD Kemendikdasmen, BGTK Aceh, Seknas SPAB, serta tim pendamping lainnya.

Penetapan relokasi sekolah menjadi pilihan yang dinilai paling aman untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

Meski demikian, proses relokasi bukan tanpa tantangan. Pemerintah daerah kini harus menyiapkan lahan baru yang aman dari ancaman bencana sekaligus memiliki status hukum yang jelas dan bebas sengketa.

Sementara proses itu berjalan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan di tenda darurat agar pendidikan para siswa tidak terhenti.

Bukan hanya kehilangan ruang kelas, sebagian siswa juga harus menghadapi medan perjalanan yang lebih berat. Sejumlah akses jalan menuju lokasi belajar mengalami kerusakan akibat diterjang banjir.

Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap datang ke sekolah.

Para guru, orang tua, hingga masyarakat sekitar turut bergotong royong memastikan anak-anak tetap memiliki ruang belajar meski dalam kondisi serba terbatas.

Situasi di SDN 10 Linge menjadi gambaran bagaimana pendidikan di daerah bencana tidak hanya bergantung pada gedung sekolah, tetapi juga pada ketahanan sosial dan kepedulian bersama.

Di tengah kondisi itu, harapan baru mulai muncul. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen disebut telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan sekolah baru bagi SDN 10 Linge.

Muhammad Kasman dari Direktorat SD Kemendikdasmen menegaskan dana revitalisasi telah tersedia dan siap dikucurkan begitu syarat administrasi dipenuhi.

“Dana revitalisasi sudah siap dikucurkan. Syaratnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus menyediakan lahan baru yang aman dari potensi bencana dan status tanahnya clear and clean,” ujarnya.

Proposal relokasi sekolah kini juga tengah dipersiapkan untuk diajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagi anak-anak SDN 10 Linge, harapan mereka sebenarnya sederhana: kembali belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman.

Safran optimistis harapan itu dapat segera terwujud.

“Anak-anak ini punya semangat luar biasa. Mereka pantas mendapatkan sekolah yang lebih aman dan lebih baik,” katanya.

Gerakan Pilah Sampah Jakarta Dapat Apresiasi, Dinilai Jadi Langkah Nyata Ubah Budaya Pengelolaan Limbah

JAKARTA – Upaya membangun budaya pengelolaan sampah dari sumbernya mulai mendapat perhatian berbagai kalangan. Gerakan pemilahan sampah terpadu melalui program Jaga Jakarta Bersih dan Asri yang digagas Polda Metro Jaya dinilai menjadi langkah konkret dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap persoalan sampah perkotaan.

Program yang dicanangkan pada 23 Mei 2026 tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan. Pelaksanaannya melibatkan jajaran Polda Metro Jaya, Polres, hingga Polsek dengan mendorong penerapan sistem pemilahan sampah di lingkungan kerja masing-masing.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengapresiasi sinergi yang dibangun antara Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengampanyekan gerakan pilah sampah. Menurut dia, langkah tersebut menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah, yakni kebiasaan masyarakat dalam memilah dan mengelola limbah sejak dari sumbernya.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan aparat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun budaya baru yang lebih peduli terhadap lingkungan,” kata Antony dalam keterangannya.

Menurut dia, kehadiran institusi kepolisian dalam kampanye lingkungan menunjukkan bahwa konsep keamanan publik saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketertiban dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

“Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari kualitas hidup warga kota. Karena itu, upaya membangun kesadaran ekologis menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Antony menilai dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta menjadi faktor penting agar gerakan tersebut tidak berhenti di lingkungan internal institusi. Ia berharap kampanye pilah sampah dapat menjangkau kawasan permukiman, sekolah, pasar, perkantoran, rumah ibadah, hingga ruang publik lainnya.

Menurut dia, sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dapat menjadi model kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Polda Metro Jaya telah menyiapkan fasilitas tempat sampah terpilah untuk kategori organik, anorganik, dan bahan berbahaya serta beracun (B3). Program tersebut juga melibatkan ribuan personel dari berbagai satuan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Antony menegaskan bahwa pemilahan sampah merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sampah anorganik dapat didaur ulang, sedangkan limbah B3 perlu dipisahkan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

“Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipandang sekadar urusan mengangkut dan membuang. Sampah berkaitan dengan tata kelola kota, kesehatan publik, dan pengembangan ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” katanya.

Komrad Pancasila berharap program Jaga Jakarta Bersih dan Asri dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurut Antony, konsistensi edukasi, ketersediaan sarana pendukung, serta keteladanan para pemimpin akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.

“Jika pemerintah, aparat, komunitas, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat bergerak bersama, Jakarta memiliki peluang besar menjadi kota yang tidak hanya modern dan produktif, tetapi juga bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID — Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil langkah progresif dan proaktif dalam melindungi kesehatan warganya dari ancaman penyakit menular. Bertempat di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (3/6/2026) pagi, Bupati Jombang Warsubi resmi meluncurkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Skrining Aktif dan Edukasi Tuberkulosis.

Langkah hukum ini menjadi payung kebijakan strategis untuk mempercepat penemuan kasus Tuberkulosis (TBC), memberikan pengobatan yang tepat hingga sembuh, sekaligus memutus mata rantai penularan di tengah masyarakat. Melalui regulasi ini, Pemkab Jombang memperkuat gerakan bersama yang diberi nama “Jombang SAE” (Skrining Aktif dan Edukasi Tuberkulosis) demi mendukung target nasional Eliminasi TBC pada tahun 2030.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menjelaskan bahwa lewat Perbup ini, sistem penanggulangan TBC di Jombang mengalami transformasi. Penemuan kasus tidak lagi hanya menunggu pasien yang datang ke fasilitas kesehatan secara mandiri, melainkan dilakukan dengan pendekatan proaktif (jemput bola) melalui skrining massal pada kelompok berisiko tinggi dan investigasi kontak serumah.

Bupati Jombang, Warsubi, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan kasus TBC yang belum terdeteksi berpotensi besar menurunkan produktivitas keluarga dan kualitas sumber daya manusia di Jombang. Oleh karena itu, Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Bupati Warsubi ini meminta seluruh perangkat daerah terkait, jajaran camat, desa, hingga lurah untuk bergerak serentak.

“Saya berharap, semua pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Begitu pula perangkat daerah lainnya agar berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar Bupati Jombang, Warsubi, di hadapan para undangan yang hadir.

“Kita jangan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kita juga harus aktif menjemput bola mendatangi masyarakat, menemukan kasus lebih dini, memberikan edukasi yang tepat, serta memastikan setiap pasien mendapatkan pengobatan hingga sembuh,” tegas Bupati Warsubi.

Secara khusus, Bupati juga berpesan kepada para Camat agar mengoordinasikan Kepala Desa, kader kesehatan, kader PKK, serta tokoh agama sebagai ujung tombak edukasi di masyarakat. Langkah ini krusial agar warga yang memiliki gejala batuk atau indikasi TBC bisa segera diarahkan untuk mendapat pemeriksaan medis.

“Kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, organisasi profesi, dan seluruh tenaga kesehatan, saya mengajak untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat skrining aktif, mempercepat diagnosis, serta memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Warsubi meminta kerja sama lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa diperkuat demi menyukseskan program ini. “Kepada para camat, untuk dapat mengoordinasikan kepala desa, lurah, kader kesehatan, kader PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Peluncuran Perbup Nomor 25 Tahun 2026 ini membawa pesan edukatif yang sangat penting bagi masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Jombang mengimbau warga untuk tidak perlu takut atau malu melakukan pemeriksaan dini demi keselamatan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi juga menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dari lingkungan terdekat. Menurutnya, penerimaan masyarakat sangat membantu proses penyembuhan pasien secara psikologis selama masa pengobatan.

“Mari kita hilangkan stigma terhadap penderita tuberkulosis. Mereka membutuhkan dukungan dan pendampingan, bukan pengucilan. Tuberkulosis adalah penyakit yang dapat disembuhkan apabila ditemukan sejak dini dan menjalani pengobatan secara teratur sampai selesai,” pungkasnya.

Dengan mengusung jargon utama “Temukan Cepat, Obati Tuntas, Jombang Bebas TBC”, gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan pernapasan keluarga mereka. Acara peluncuran kemudian ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Perbup No. 25 Tahun 2026 oleh seluruh elemen yang hadir, didahului oleh Bupati Jombang.

Agenda ini dihadiri dan mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen penting, mulai dari jajaran Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang, hingga Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Sinergi ini semakin diperkuat dengan hadirnya instansi vertikal, perbankan, KOPI TB, Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera, Baznas, serta ormas keagamaan dan perempuan seperti PCNU, PD Muhammadiyah, Muslimat NU, dan Aisyiyah Jombang.

SURABAYA, TELUSUR.ID — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di wilayahnya berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diambil demi menjamin akses pendidikan yang seluas-luasnya dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Timur.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan peninjauan langsung proses verifikasi dan validasi data SPMB di sejumlah sekolah. Khofifah mendatangi SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Surabaya pada Senin (1/6), yang kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 9 Surabaya pada Selasa (2/6) untuk memantau kelancaran sistem di lapangan.

“Saya rasa ini menjadi referensi yang kuat. SMA Kompleks ini mengintegrasikan empat unit sekolah yang menjadi tumpuan harapan dari banyak calon murid untuk bisa diterima di sini,” ujar Khofifah di sela-sela peninjauannya di kompleks sekolah bersejarah tersebut dikutip Telusur.id, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan tanpa kendala berarti berkat sistem terjadwal yang efektif. Pola ini berhasil memecah kepadatan sehingga tidak ada lagi penumpukan antrean panjang orang tua murid yang biasanya memadati sekolah sejak fajar.

“Kita bisa melihat ruang verifikasi cukup longgar dan antrean teratur. Tidak ada lagi cerita seperti tahun lalu di mana calon wali murid harus datang sejak subuh karena takut kehabisan kuota, sebab kali ini waktu pelayanan yang disediakan jauh lebih panjang,” tuturnya menambahkan.

Secara teknis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menerangkan bahwa kuota verifikasi dibatasi maksimal 200 orang per hari di setiap sekolah. Demi memberikan pelayanan prima, pihak panitia bahkan tetap membuka layanan verifikasi pada hari libur dan akhir pekan.

Proses pengambilan PIN dan verifikasi dokumen sendiri telah dimulai sejak 29 Mei hingga 9 Juni 2026, yang didukung rata-rata 10 operator di setiap sekolah. Setelah itu, simulasi atau latihan pendaftaran secara daring akan digelar pada 8-9 Juni guna mematangkan pemahaman calon murid dan orang tua sebelum memasuki fase seleksi riil.

Adapun pendaftaran jalur resmi akan dibuka bertahap, diawali Jalur Domisili (11-12 Juni), disusul Jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua, dan Prestasi Lomba (17-18 Juni). Selanjutnya, Jalur Prestasi Akademik SMA dibuka pada 24-25 Juni, dan ditutup dengan Jalur Prestasi Akademik SMK pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.

Kendati sistem berjalan matang, Khofifah tetap mengingatkan tantangan klasik terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan data Dindik Jatim, dari total 618.479 lulusan SMP/MTs sederajat tahun ini, daya tampung SMA/SMK negeri hanya mampu menyerap 244.621 murid atau sekitar 39,55 persen saja.

Kondisi tersebut menyisakan sekitar 373.858 lulusan (60,45 persen) yang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. “Karena itu, selalu ada ruang di mana calon murid harus menentukan pilihan ke sekolah swasta. Kerja sama dengan sektor swasta menjadi kunci pemenuhan hak pendidikan anak-anak kita,” kata Khofifah.

Menyiasati hal tersebut, Pemprov Jatim memperkuat sinergi dengan menggandeng 2.106 SMA/SMK swasta pada tahun 2026 untuk menyediakan program beasiswa penuh maupun potongan biaya. Angka keterlibatan sekolah swasta ini meningkat signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya diikuti oleh 1.757 lembaga.

Rinciannya, terdapat 446 SMA swasta penyedia beasiswa penuh dan 337 SMA pemberi diskon biaya. Sementara di jenjang SMK, ada 764 sekolah yang menggratiskan biaya pendidikan serta 559 sekolah yang menawarkan potongan biaya khusus bagi murid baru.

Peningkatan kuota ini otomatis mendongkrak jumlah penerima manfaat dari 72.989 murid pada tahun lalu menjadi 79.086 murid pada tahun 2026. Khofifah mengapresiasi kontribusi nyata lembaga swasta ini sebagai wujud gotong royong dalam membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul.

Antusiasme dan optimisme SPMB tahun ini salah satunya dirasakan oleh Hafiz, lulusan SMP Islam Darussalam. Meski mengaku sempat tegang karena merupakan pengalaman pertamanya, ia merasa terbantu dengan sistem yang rapi dan optimistis bisa lolos ke SMA negeri impiannya.

IKA BEM Nusantara dan KADIN Indonesia Bersinergi Kawal Indonesia Emas 2045

Alumni Kampus dan Dunia Usaha Satukan Langkah Siapkan SDM Unggul serta Pencipta Lapangan Kerja

JAKARTA, TelusuR.ID — Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan bangsa menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Ikatan Alumni BEM Nusantara (IKA BEM Nusantara) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, kepemudaan, dan sektor usaha agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

Ketua Umum IKA BEM Nusantara, Tomy Suswanto, menilai target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya dapat dicapai apabila pembangunan kualitas manusia berjalan beriringan dengan penguatan sektor ekonomi.

“Indonesia Emas 2045 membutuhkan dua fondasi utama, yakni sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi yang kuat. Alumni BEM Nusantara memiliki potensi SDM yang besar, sementara KADIN memiliki jaringan dan ekosistem usaha yang luas. Sinergi ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mengawal visi pembangunan nasional,” ujar Tomy kepada TelusuR.id (3/6/26).

Menurutnya, organisasi alumni tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi mantan aktivis kampus. Lebih dari itu, alumni harus mampu mengambil peran sebagai agen perubahan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui inovasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, menegaskan bahwa bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Waktu menuju 2045 yang tersisa kurang dari dua dekade dinilai sebagai momentum penting untuk menyiapkan generasi produktif.

“Anak muda hari ini adalah penentu wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, kami ingin memastikan mereka tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga tumbuh sebagai pencipta kerja, pelaku usaha sektor agro, eksportir, hingga pemimpin industri masa depan,” kata Nofel.

KADIN, lanjut dia, memiliki komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen strategis, termasuk kalangan akademisi dan alumni organisasi mahasiswa. Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompetitif, keterlibatan organisasi dunia usaha seperti KADIN dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan industri dengan potensi generasi muda. Melalui jaringan bisnis yang tersebar di berbagai sektor, KADIN diharapkan mampu menjadi katalisator lahirnya wirausahawan baru dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Peluncuran resmi kerja sama beserta sejumlah program turunannya dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan pelantikan Pengurus Besar IKA BEM Nusantara pada 18 Juni 2026 di Auditorium Graha Inti Fauzi, Bekasi.

Tomy menegaskan, agenda tersebut tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan momentum deklarasi komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Pelantikan nanti bukan hanya tentang pengurus baru. Ini adalah penegasan bahwa IKA BEM Nusantara siap mengambil peran konkret dalam mengawal Indonesia Emas 2045. Bukan sebatas wacana dan orasi, tetapi melalui program dan kerja nyata yang bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Layanan Kesehatan Gratis Keliling untuk Warga Kampung Muaranawa

JAYAPURA,TelusuR.ID – Personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 521/DY menggelar pelayanan kesehatan gratis keliling bagi warga Kampung Muaranawa, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung permukiman warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelayanan kesehatan dipimpin Danpos Muaranawa, Letda Inf Andik Prasetyo Wibowo. Kehadiran tim kesehatan Satgas mendapat respons positif dari masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Warga memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksakan kondisi kesehatan, berkonsultasi mengenai keluhan yang dialami, hingga memperoleh obat-obatan sesuai kebutuhan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, mengatakan pelayanan kesehatan keliling merupakan bagian dari komitmen TNI untuk hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga pelayanan sosial.

“Melalui pelayanan kesehatan keliling ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kehadiran kami di sini adalah untuk membantu dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Rahadyan.

Dalam kegiatan itu, personel kesehatan Satgas melakukan pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kondisi kesehatan umum, pemberian obat-obatan, serta penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat.

Selain memberikan layanan medis, personel Satgas juga membuka ruang konsultasi bagi warga yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan kesehatan yang mereka hadapi.

Salah satu tokoh masyarakat Kampung Muaranawa, Yopi Enumbi (55), menyampaikan apresiasinya atas kepedulian yang ditunjukkan Satgas Yonif 521/DY kepada warga setempat.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah datang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan,” katanya.

Melalui program pelayanan kesehatan keliling tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara aparat TNI dan warga di Distrik Airu.

Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana kesehatan, kehadiran layanan jemput bola seperti ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan cepat.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional, Babinsa jajaran Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen Serka Slamet Sriyanto bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian melaksanakan koordinasi intensif terkait rencana penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani di wilayah Miri, Rabu ( 03/06/2026).

Menurut Slamet, Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan guna memastikan bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran, tepat jenis, dan tepat waktu, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya produksi petani sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen jagung di wilayah Kecamatan Gemolong.

Slamet menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendampingi PPL adalah bentuk pengawalan agar bantuan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani.

“Kami bersama PPL berkomitmen untuk terus mengawal bantuan benih jagung ini dari gudang hingga ke tangan petani. Kami ingin memastikan tidak ada kendala dalam distribusinya, sehingga petani kita bisa segera melakukan penanaman dan mendapatkan hasil panen yang maksimal untuk mendukung ketersediaan pangan di daerah,” ujar Slamet dalam koordinasi tersebut.

Sementara itu, pihak PPL Ibu Intan Verawati menyatakan bahwa dukungan dari Babinsa sangat membantu dalam proses verifikasi lapangan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan komunikasi antara petugas dan petani dapat berjalan lebih cair, serta kendala-kendala yang dihadapi di tingkat petani dapat segera dicarikan solusinya.

(Agus Kemplu)

MENGINTEGRASIKAN DANANTARA DAN KEADILAN SOSIAL:
SEBUAH ARSITEKTUR BERBASIS TEORI REALITAS TERINTEGRASI

M. Shoim Haris
Peneliti ADCENT ( Advisory Center For Developnent)

Abstrak

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai babak baru kapitalisme negara Indonesia. Di satu sisi, Danantara mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari USD900 miliar untuk bersaing di pasar global. Di sisi lain, amanat konstitusi mewajibkan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artikel ini berargumen bahwa benturan antara logika kapitalisme negara dan logika keadilan sosial hanya dapat didamaikan jika Danantara diposisikan sebagai Infrastruktur Sirkular Kekayaan (Circular Wealth Infrastructure)—bukan sekadar penguasa modal. Menggunakan kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT), artikel ini menawarkan arsitektur integrasi berbasis tiga prinsip: (1) efisiensi entropi nol di hulu, (2) redistribusi non-negosiasi melalui kepemilikan saham silang (10-20% saham anak usaha SDA kepada BUMDes/Koperasi dengan dividen langsung ke rekening warga), dan (3) demokratisasi sektor hilir. Dilengkapi dengan mekanisme antisipasi kebocoran lokal, skenario kerugian, serta agregasi kepemilikan, arsitektur ini memungkinkan kapitalisme negara dan keadilan sosial berjalan sebagai satu sirkuit tertutup.

Kata kunci: Danantara, kapitalisme negara, keadilan sosial, Teori Realitas Terintegrasi, kepemilikan saham silang, Infrastruktur Sirkular Kekayaan

1. Pendahuluan: Dua Kutub yang Bertabrakan

Indonesia sedang memasuki eksperimen ideologis terbesarnya sejak Reformasi 1998. Pembentukan Danantara melalui RUU BUMN 2025 mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari USD900 miliar—menjadikannya salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Di satu sisi, ini adalah manifestasi kapitalisme negara yang agresif: negara bertindak seperti korporasi global, mengejar efisiensi, mengonsolidasikan sektor-sektor strategis, dan bersaing di pasar modal internasional.

Di sisi lain, konstitusi Indonesia—khususnya Pasal 33 UUD 1945—mengamanatkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ini adalah mandat keadilan sosial yang tidak bisa ditawar.

Persoalannya: bagaimana kedua logika ini didamaikan? Kapitalisme negara menuntut efisiensi, akumulasi, dan kompetisi. Keadilan sosial menuntut redistribusi, perlindungan, dan pemerataan. Jika tidak diikat oleh arsitektur yang rigid, Danantara berisiko menjadi monster oligarki baru—mengonsolidasikan kekayaan nasional di tangan segelintir elite dengan kedok efisiensi. Sebaliknya, jika Danantara dibebani misi sosial tanpa perhitungan ekonomi, ia akan menjadi raksasa yang merugi—membebani APBN tanpa menghasilkan dampak signifikan.

Artikel ini berargumen bahwa jalan keluar dari dilema ini adalah dengan mendesain ulang fungsi Danantara menggunakan kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT). Dalam IRT, setiap sistem sosial dapat didiagnosis melalui lima variabel: Energi (E), Informasi (I), Entropi (S), Kesadaran (C), dan Laju Evolusi (v). Posisi entropi (S) sebagai pembagi mengandung implikasi revolusioner: kebocoran struktural—termasuk ketimpangan ekstrem dan eksklusi ekonomi—tidak bisa diatasi dengan menambah energi (E), melainkan harus dengan menurunkan entropi (S) secara sistemik.

2. Kerangka Teori: IRT dan Arsitektur Sirkular Kekayaan

2.1 Persamaan Dasar IRT

IRT mempostulatkan bahwa hasil realitas kolektif (R) adalah fungsi integral dari lima variabel:

R_{(T)} = \int_{0}^{T} \left[ C(v) \cdot f\left( \frac{E \cdot I}{S} \right) \right] dt + \sigma W_T

Dalam konteks Danantara, kelima variabel ini dioperasionalkan sebagai:

· Energi (E): Total aset yang dikonsolidasikan (USD900 miliar), kapitalisasi pasar, arus kas dari sektor hulu.
· Informasi (I): Arsitektur tata kelola, transparansi investasi, akurasi data penerima manfaat, pelaporan publik real-time.
· Entropi (S): Kebocoran struktural—korupsi, oligarki, ketimpangan, eksklusi rakyat dari kepemilikan, serta kebocoran lokal di tingkat desa.
· Kesadaran (C): Komitmen politik untuk keadilan sosial, kesadaran kolektif rakyat sebagai pemilik sah, serta pengalaman nyata menerima dividen.
· Laju Evolusi (v): Kecepatan adaptasi Danantara terhadap dinamika global (transisi energi, digitalisasi) dan kebutuhan domestik.

2.2 Prinsip Dasar Arsitektur Sirkular

Berdasarkan IRT, arsitektur integrasi antara kapitalisme negara dan keadilan sosial harus memenuhi tiga prinsip:

1. Efisiensi Entropi Nol di Hulu: Di tingkat makro, Danantara harus beroperasi dengan logika korporasi global—mengejar efisiensi maksimal dan meminimalkan kebocoran (S → 0). Ini adalah syarat perlu agar energi (E) dapat diakumulasi.
2. Redistribusi Non-Negosiasi: Akumulasi energi di hulu tidak boleh berhenti di tangan negara atau elite. Ia harus mengalir secara otomatis ke rakyat melalui mekanisme kepemilikan yang sistemik—bukan sekadar bansos atau charity.
3. Demokratisasi Sektor Hilir: Sektor ekonomi yang menjadi ruang hidup rakyat kecil—perdagangan ritel, pertanian lokal, kuliner, UMKM—harus dilindungi dari monopoli BUMN. Di sektor ini, logika efisiensi digantikan oleh logika partisipasi.

3. Arsitektur Integrasi: Dari Kapitalisme Negara ke Keadilan Sosial

3.1 Sisi Atas: Kapitalisme Negara yang Efisien dan Agresif

Di tingkat atas, Danantara harus bertindak seperti korporasi global yang profesional dan efisien. Tujuannya: mengamankan kekayaan nasional dari jarahan asing dan mengakumulasi energi (E) sebesar-besarnya.

· Monopoli Sektor Hulu: Danantara mengonsolidasikan sektor-sektor strategis: pertambangan, energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi. Di level ini, efisiensi adalah hukum tertinggi. Setiap kebocoran—baik melalui korupsi, inefisiensi, maupun birokrasi berbelit—harus dipangkas. Dalam bahasa IRT: S harus ditekan mendekati nol.
· Global Yield Extractor: Danantara harus menjaring keuntungan dari pasar keuangan global—bukan untuk memperkaya elite, melainkan untuk mempertebal modal publik. Seperti Temasek (Singapura) atau Norway’s Government Pension Fund Global, Danantara harus menjadi kendaraan untuk menangkap global value dan membawanya pulang.

3.2 Sisi Bawah: Keadilan Sosial yang Mutlak

Di tingkat bawah, logika kapitalisme harus dihentikan total. Negara tidak boleh mencari untung dari urusan perut, kesehatan, dan pendidikan rakyatnya sendiri.

· Redistribusi Non-Negosiasi: Keuntungan dari kapitalisme negara di hulu wajib dialirkan secara otomatis ke bawah untuk mendanai pemenuhan hak dasar: jaminan kesehatan universal, pendidikan sains gratis, akses air bersih, dan akses internet gratis di kantong-kantong kemiskinan. Ini bukan charity—ini adalah hak rakyat sebagai pemilik sah kekayaan nasional.
· Demokratisasi Sektor Hilir: Sektor hilir—perdagangan ritel, pertanian lokal, kuliner, UMKM—sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. BUMN dilarang keras memonopoli pasar ritel yang menjadi ruang hidup masyarakat kecil. Di sektor ini, negara hadir sebagai pelindung dan fasilitator, bukan pesaing.

3.3 Jembatan Integratif: Kepemilikan Saham Silang dengan Pengaman Berlapis

Titik temu paling strategis agar kapitalisme negara tidak menggilas keadilan sosial adalah melalui redistribusi kepemilikan aset. Inilah inovasi kelembagaan yang membedakan arsitektur ini dari model kapitalisme negara konvensional.

Aksi Radikal: Setiap anak perusahaan BUMN di bawah Danantara yang mengeksploitasi sumber daya alam di suatu daerah, wajib memberikan sebagian sahamnya (10–20%) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Rakyat setempat. Saham ini bersifat non-tradable—tidak bisa dijual ke pihak luar, sehingga kepemilikan rakyat tetap terjaga.

Empat Pengaman Operasional:

1. Dividen Langsung ke Rekening Individu Warga – Untuk mencegah perebutan oleh elite lokal, dividen tidak disalurkan melalui BUMDes sebagai perantara, melainkan langsung ke rekening setiap warga dewasa yang terdaftar sebagai penduduk asli desa/kelurahan setempat. BUMDes atau Koperasi hanya bertindak sebagai administrator hak suara, bukan pemilik manfaat ekonomi.
2. Mekanisme jika Anak Usaha Merugi – Jika BUMN anak usaha mengalami kerugian, kewajiban pembagian saham silang ditunda hingga perusahaan kembali untung. Rakyat tidak menanggung kerugian modal (saham non-tradable tidak memiliki nilai likuidasi negatif). Namun, begitu laba pulih, akumulasi dividen yang tertunda dibayarkan secara pro-rata. Ini mencegah distorsi efisiensi.
3. Agregasi Kepemilikan melalui Badan Pengelola Kepemilikan Rakyat (BPKR) – Untuk menghindari fragmentasi (setiap desa memegang saham puluhan BUMN), saham-saham dari berbagai anak usaha di suatu wilayah dikonsolidasikan ke dalam BPKR di tingkat kabupaten/kota. BPKR menerima dividen agregat dan mendistribusikannya ke desa-desa berdasarkan formula alokasi (luas wilayah terdampak, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan). Desa kemudian menyalurkan ke rekening individu.
4. Hak Suara Terbatas – Saham rakyat tidak memiliki hak suara penuh dalam RUPS yang dapat mengganggu efisiensi operasional. Hak suara dibatasi pada: (a) persetujuan dividen minimum, (b) hak untuk mengaudit dampak lingkungan dan sosial, dan (c) hak veto terhadap relokasi paksa atau penghentian operasi sepihak. Hak strategis seperti investasi, akuisisi, dan komposisi direksi tetap di tangan Danantara.

Dampak Sistemik: Dengan model ini, ketika kapitalisme negara di atas bertumbuh semakin kaya, rakyat di tingkat bawah otomatis ikut menerima dividen tunai secara sistemis. Rakyat tidak lagi mengemis bantuan sosial. Mereka menerima hak sebagai pemilik sah dari kekayaan tanah air mereka sendiri. Dalam bahasa IRT: entropi distributif (S) diturunkan secara struktural, bukan melalui program temporer.

4. Membaca Arsitektur dengan Lensa IRT

4.1 Menurunkan Entropi Struktural (S)

Masalah terbesar ekonomi Indonesia bukanlah kekurangan modal (E), melainkan entropi struktural (S): ketimpangan, oligarki, dan kebocoran. Model kepemilikan saham silang dengan dividen langsung adalah mekanisme untuk menurunkan S secara langsung. Ketika rakyat menjadi pemilik manfaat, mereka memiliki insentif untuk menjaga dan mengawasi aset tersebut. Konflik agraria dan perlawanan terhadap korporasi akan berkurang drastis, karena rakyat tidak lagi menjadi korban—mereka menjadi mitra dan pemilik.

4.2 Memperkuat Arsitektur Informasi (I)

Agar skema ini berjalan, dibutuhkan transparansi absolut. Setiap anak perusahaan BUMN harus melaporkan secara publik: berapa keuntungan yang dihasilkan, berapa dividen yang dibagikan, ke mana aliran dana tersebut, dan berapa yang tertunda karena kerugian. BPKR juga wajib mengumumkan agregasi dividen dan distribusinya ke desa. Dalam bahasa IRT: I harus ditingkatkan secara bersamaan dengan penurunan S.

4.3 Membangkitkan Kesadaran (C)

Kesadaran bahwa rakyat adalah pemilik sah kekayaan nasional harus ditanamkan—bukan hanya melalui slogan politik, tetapi melalui pengalaman nyata menerima dividen setiap tahun. Ketika seorang petani di Kalimantan menerima dividen dari tambang batu bara di daerahnya, ia akan memiliki kesadaran baru: “Saya bukan penerima bansos. Saya adalah pemilik.”

4.4 Mempercepat Laju Evolusi (v)

Dunia bergerak cepat. Danantara harus terus beradaptasi—mengalihkan portofolio dari energi fosil ke energi terbarukan, dari ekstraksi ke inovasi. Dividen yang diterima rakyat hari ini harus diinvestasikan kembali ke pendidikan dan teknologi, sehingga generasi mendatang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam yang terbatas.

5. Implikasi, Risiko, dan Mekanisme Antisipasi (Diperkuat)

5.1 Risiko Oligarki Baru di Tingkat Pusat

Tanpa pengawasan ketat, Danantara bisa menjadi kendaraan bagi elite politik dan birokrat untuk menguasai aset negara. Solusi: Mekanisme saham silang dengan BPKR dan dividen langsung menghilangkan celah perantara. Selain itu, dibutuhkan Dewan Pengawas Publik yang terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis investigasi, dengan akses penuh ke data transaksi Danantara.

5.2 Risiko Rebutan oleh Elite Lokal (Kepala Desa, Oknum BUMDes)

Bahaya nyata: saham yang diberikan ke BUMDes justru dikendalikan oleh kepala desa atau kroni. Solusi (telah diintegrasikan di 3.3): Dividen disalurkan langsung ke rekening individu warga melalui sistem perbankan yang terintegrasi dengan Dukcapil. BUMDes hanya menjadi pengadministrasi hak suara terbatas, bukan pemilik dana. Setiap warga dapat melaporkan jika dividennya tidak masuk.

5.3 Risiko Jika BUMN Anak Usaha Merugi Berkelanjutan

Jika kerugian berkepanjangan, kewajiban saham silang ditunda, dan rakyat tidak mendapatkan dividen. Ini dapat memicu kekecewaan. Solusi: Danantara wajib membentuk Dana Penyangga Dividen (Dividend Buffer Fund) yang diisi dari keuntungan tahun-tahun baik (minimal 5% laba bersih konsolidasi). Dana ini digunakan untuk membayar dividen minimum (floor dividend) sebesar, misalnya, Rp200.000 per KK per tahun saat anak usaha merugi. Rakyat tetap merasakan kepemilikan, sementara tekanan untuk restrukturisasi BUMN yang merugi tetap ada.

5.4 Risiko Fragmentasi dan Kompleksitas Administrasi

Jika setiap desa memegang saham langsung dari puluhan BUMN, akan terjadi kekacauan administratif. Solusi (telah diintegrasikan): BPKR di tingkat kabupaten/kota sebagai agregator. BPKR menerima laporan dividen dari semua anak usaha di wilayahnya, menghitung total, lalu mendistribusikan ke desa dan akhirnya ke individu. BPKR diaudit oleh BPK dan terbuka untuk partisipasi publik.

5.5 Risiko Inefisiensi karena Beban Sosial Berlebihan

Jika Danantara dibebani terlalu banyak misi sosial tanpa perhitungan ekonomi, ia akan kalah bersaing dengan korporasi global. Solusi: Prinsip “efisiensi di hulu, keadilan di hilir” dijaga dengan ketat. Redistribusi dilakukan melalui mekanisme kepemilikan (saham dan dividen) setelah laba diperoleh, bukan melalui intervensi operasional. Anak usaha BUMN tidak boleh diarahkan untuk menjual di bawah harga pasar atau mempekerjakan tenaga kerja tidak produktif demi misi sosial.

5.6 Risiko Transisi: Bagaimana dengan Aset BUMN yang Sudah Beroperasi?

Model ini tidak bisa hanya berlaku untuk investasi baru. Jika tidak retroaktif, aset-aset lama akan tetap dikuasai elite. Solusi: Diberlakukan kewajiban retroaktif bertahap selama 5 tahun. Setiap anak usaha BUMN yang telah beroperasi wajib mengalokasikan 2% saham per tahun ke BPKR hingga mencapai 10%. Bagi BUMN yang sudah go public, saham dialokasikan dari kepemilikan negara yang tersisa (bukan dari pemegang saham publik). Tahapan ini memberi waktu penyesuaian tanpa mengguncang pasar modal.

6. Perluasan ke Sektor Non-SDA: Apakah Berlaku?

Model kepemilikan saham silang difokuskan pada anak usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam (tambang, migas, perkebunan besar, kehutanan, perikanan industri) karena sektor ini paling langsung menggunakan milik bersama (bumi, air, dan kekayaan alam). Untuk BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, atau infrastruktur non-SDA, penerapan kepemilikan saham silang bersifat opsional dan dapat diganti dengan kontribusi ke Dana Penyangga Dividen melalui pajak keuntungan. Alasannya: Sektor non-SDA tidak secara langsung menguras sumber daya alam yang secara hukum dimiliki bersama. Namun, jika BUMN perbankan memperoleh keuntungan luar biasa dari ekstraksi SDA (misalnya membiayai proyek tambang), maka regulator dapat mewajibkan kontribusi proporsional.

7. Jalan Menuju Implementasi: Tahapan dan Prasyarat

Agar arsitektur ini tidak tinggal utopia, diperlukan peta jalan lima tahun:

· Tahun 1-2: Revisi RUU BUMN dan RUU Danantara untuk mengakomodasi saham silang, BPKR, dan dividen langsung. Pembentukan sistem basis data tunggal kependudukan (Dukcapil) yang terhubung ke rekening bank.
· Tahun 2-3: Pilot project di 10 kabupaten/kota dengan anak usaha BUMN tambang atau perkebunan yang sudah matang. Evaluasi efektivitas dan kebocoran.
· Tahun 3-5: Perluasan ke seluruh anak usaha SDA. Pembentukan Dana Penyangga Dividen dari laba Danantara. Peluncuran portal publik transparansi.
· Tahun 5: Pemberlakuan retroaktif penuh. Dividen pertama masuk ke rekening 50 juta kepala keluarga di daerah terdampak SDA.

Prasyarat mutlak: Reformasi tata kelola Danantara sendiri. Sebelum saham diberikan ke rakyat, Danantara harus memiliki sistem anti-korupsi berlapis, audit forensik berkala, dan dewan pengawas independen. Jika Danantara masih bocor, maka saham yang diberikan kepada rakyat adalah saham perusahaan yang merugi atau dikorupsi.

8. Penutup: Dari Dua Kutub ke Satu Siklus

Strategi atas-bawah yang mencoba mengawinkan kapitalisme negara dan keadilan sosial adalah pertaruhan ideologis yang sangat berbahaya jika tidak diikat oleh arsitektur yang rigid. Namun, ia juga adalah peluang historis—kesempatan untuk mendesain ulang hubungan antara negara, modal, dan rakyat.

IRT menawarkan kerangka untuk mewujudkannya: bukan dengan memilih salah satu kutub, melainkan dengan menyatukan keduanya dalam satu sirkuit tertutup. Kapitalisme negara di hulu mengakumulasi energi. Jembatan kepemilikan saham silang dengan agregasi BPKR dan dividen langsung mendistribusikannya tanpa kebocoran. Keadilan sosial di hilir—ditambah dengan dana penyangga dan perlindungan sektor rakyat—memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal.

Danantara tidak boleh menjadi penguasa modal. Ia harus menjadi Infrastruktur Sirkular Kekayaan—mesin yang mengubah energi alam Indonesia menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

“Negara yang kaya bukanlah negara yang menguasai segalanya, melainkan negara yang memastikan bahwa setiap rakyatnya memiliki bagian dari kekayaan itu.”

Diskusi Rutin GMRI Berlanjut di Kediaman Prof. Ana Mariana Bersama Dr. Tjokorda Agung Kesumayudha dan Gus Hery Haryanto Azumi

Oleh Jacob Ereste

TelusuR.ID  – Pertemuan rutin Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) yang digelar dua kali sepekan, setiap Senin dan Kamis, kembali berlangsung pada 1 Juni 2026 di Sekretariat GMRI, Jalan Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat. Pertemuan kali ini disambangi Joyo Yudhantoro bersama laskar Srikandinya yang menikmati sajian beras kencur racikan Mbak Ning. Minuman tradisional itu bukan sekadar penghangat suasana, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kesehatan dan semangat hidup sering kali berawal dari hal-hal sederhana yang diwariskan budaya.

Menurut sang permaisuri, ukuran awet muda bukanlah wajah yang tampak segar, melainkan semangat yang tetap menyala untuk terus bergerak, bersilaturahmi, dan berkarya. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni, hafalan, atau slogan. Pancasila baru bermakna apabila hidup dalam tindakan nyata dan perilaku sehari-hari.

Dari Sekretariat GMRI, pertemuan berlanjut ke kediaman Prof. Dr. Ana Mariana, SH., MH., MBA., di kawasan Puri Ampera, Ragunan, Jakarta Selatan. Obrolan yang dimulai pukul 19.30 WIB itu berlangsung hangat hingga menjelang dini hari.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dr. Tjokorda Ngurah Agung Kesumayudha, SH., M.Sc., bersama rombongan Gus Hery Haryanto Azumi, tokoh muda Nahdlatul Ulama yang dikenal memiliki jaringan pergaulan luas serta perhatian mendalam pada pengembangan spiritualitas. Turut hadir pula Sri Eko Sriyanto Galgendu yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual Nusantara.

Dalam diskusi yang berlangsung cair itu mengemuka gagasan besar GMRI tentang pentingnya diplomasi spiritual global. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa kemajuan teknologi dan peradaban modern sering kali berjalan lebih cepat dibanding perkembangan etika dan moral manusia. Akibatnya, banyak persoalan kemanusiaan muncul justru karena manusia kehilangan orientasi nilai yang semestinya menjadi penuntun.

Karena itu, GMRI memandang perlunya membangun kerja sama lintas bangsa untuk membangkitkan kembali kesadaran spiritual sebagai fondasi etika, moral, dan akhlak. Sebab tanpa fondasi tersebut, kemajuan hanya akan melahirkan kecanggihan tanpa kebijaksanaan.

Dalam konteks itu, berbagai kearifan lokal Nusantara menjadi relevan untuk kembali dibaca. Masyarakat Sunda mengenal konsep Tri Tangtu di Buana, sementara masyarakat Bali memiliki falsafah Tri Hita Karana. Keduanya mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai inilah yang selama berabad-abad menjaga daya tahan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakatnya.

Kesadaran bahwa manusia bukan penguasa tunggal, melainkan bagian dari tatanan semesta, menjadi inti dari berbagai ajaran luhur tersebut. Ketika hubungan dengan alam rusak, manusia akan menuai akibatnya. Ketika hubungan antarmanusia retak, lahirlah konflik. Dan ketika hubungan dengan Tuhan diabaikan, manusia kehilangan arah.

Falsafah inilah yang menurut Dr. Tjokorda Ngurah Agung Kesumayudha layak menjadi rujukan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pemahamannya yang luas tentang hukum, kebudayaan, dan spiritualitas membuat pandangannya mampu menjembatani berbagai perspektif yang kerap dipertentangkan.

Di tengah diskusi yang berlangsung santai namun serius itu, Prof. Ana Mariana juga aktif memberikan pandangan, tanggapan, dan penjelasan atas berbagai persoalan kebangsaan yang mengemuka. Suasana makan malam bersama membuat pertemuan terasa akrab, tetapi tidak kehilangan bobot pemikiran yang dibicarakan.

Pada akhirnya, seluruh peserta sepakat bahwa gerakan membangun kesadaran spiritual perlu terus diperluas. Bukan untuk menjauhkan manusia dari realitas kehidupan, melainkan untuk memperkuat fondasi budaya, etika, dan moral dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks.

Sebab bangsa yang kehilangan akar nilai akan mudah terombang-ambing oleh arus kepentingan. Sedangkan bangsa yang mampu menjaga akhlak, etika, dan kesadaran spiritualnya akan lebih siap mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan membawa rahmat bagi sesama.

Ragunan, 1 Juni 2026