Jacob Ereste:

Catatan dari Negeri yang Sumpek: Tiada Hari Tanpa Korupsi

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia tampaknya telah sampai pada satu fase yang memprihatinkan: tiada hari tanpa berita korupsi. Seolah-olah korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, melainkan bagian dari rutinitas harian yang hadir bersama secangkir kopi pagi dan berita petang.

Riuh penangkapan aparat negara dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam berbagai praktik penyimpangan sepanjang akhir 2025 hingga pertengahan 2026 memang patut diapresiasi sebagai langkah penegakan hukum. Namun publik juga berhak bertanya: apakah semua ini benar-benar upaya membersihkan negeri, atau sekadar panggung untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain yang tak kalah besar?

Kasus dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang menyeret aparat negara hanyalah salah satu episode dari serial panjang penyalahgunaan kekuasaan. Belum reda kegaduhan itu, publik kembali dikejutkan oleh kasus yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semestinya menjadi investasi masa depan bangsa justru meninggalkan tanda tanya besar setelah muncul berbagai kasus keracunan di sejumlah daerah.

Ironisnya, yang ramai diberitakan adalah para tersangka dan nilai kerugiannya, sementara nasib anak-anak yang menjadi korban nyaris tenggelam dari perhatian. Padahal dampak gangguan kesehatan pada masa pertumbuhan bukan sekadar soal sakit beberapa hari. Ia dapat meninggalkan jejak panjang terhadap perkembangan fisik, mental, bahkan kecerdasan generasi yang kelak akan memikul masa depan bangsa ini.

Belum selesai satu kasus, muncul kasus lain yang tak kalah mencengangkan. Kali ini dari lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dugaan praktik suap sistematis dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing membuka tabir bagaimana birokrasi dapat berubah menjadi ladang perburuan rente.

Jumlah tenaga kerja asing yang terus meningkat semestinya menjadi potensi penerimaan negara yang sah dan terukur. Namun di tangan oknum yang rakus, peluang itu justru berubah menjadi sumber pendapatan pribadi. Uang yang seharusnya masuk kas negara malah mengalir ke kantong-kantong gelap yang sulit dilacak.

Inilah wajah korupsi yang semakin canggih. Tidak lagi sekadar menggerogoti anggaran negara, tetapi juga mencuri hak negara atas penerimaan yang sah. Bentuknya beragam: suap, pungutan liar, penghilangan barang sitaan, manipulasi dokumen, hingga jual-beli perlindungan hukum. Semua bergerak dalam jaringan yang rapi dan sering kali sulit disentuh.

Akibatnya, rakyat menyaksikan paradoks yang makin telanjang. Di satu sisi aparat penegak hukum tampak sibuk melakukan operasi tangkap tangan. Di sisi lain, kasus-kasus besar yang telah lama menjadi perhatian publik justru seperti berjalan di tempat.

Persoalan konsesi tambang dan perkebunan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan serta bencana banjir di berbagai wilayah misalnya, masih menyisakan banyak tanda tanya. Begitu pula sejumlah buronan yang telah divonis pengadilan tetapi entah mengapa tetap sulit ditemukan. Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja menjaga mereka tetap aman dari jerat hukum.

Sementara itu, kehidupan rakyat berjalan dalam kecemasan yang berbeda. Jika pejabat sibuk memperdagangkan kewenangan, rakyat sibuk bertahan menghadapi mahalnya kebutuhan hidup. Harga pangan, tarif listrik, biaya energi, hingga kebutuhan dasar lainnya menjadi sumber keresahan yang nyata setiap hari.

Yang membuat keadaan semakin ganjil adalah narasi keberhasilan yang terus diperdengarkan dari berbagai podium kekuasaan. Ketahanan pangan disebut berhasil. Perekonomian dikatakan tumbuh. Stabilitas terus dipuji. Tetapi di pasar, di dapur, dan di kantong rakyat, kenyataannya sering kali berbeda.

Rakyat tidak hidup dari pidato. Mereka hidup dari kemampuan membeli beras, membayar listrik, membeli gas, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika itu semua terasa semakin berat, maka klaim keberhasilan menjadi sulit dipercaya.

Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga moral dan nilai kebangsaan pun tampak kehilangan gema. Pancasila lebih sering menjadi slogan seremoni daripada pedoman tindakan. Yang terdengar justru kabar tentang pemborosan anggaran, perjalanan dinas, dan kegiatan yang minim dampak bagi kesadaran publik.

Akumulasi dari semua kejanggalan ini perlahan membentuk trauma kolektif. Rakyat menjadi lelah, sinis, dan kehilangan kepercayaan. Mereka menyaksikan terlalu banyak janji yang tidak ditepati, terlalu banyak pelaku yang lolos, dan terlalu banyak kasus yang menguap tanpa penyelesaian yang jelas.

Trauma sosial semacam ini memang tidak terlihat. Ia tidak meninggalkan luka fisik. Tetapi dampaknya jauh lebih berbahaya. Ia mengeras dalam kesadaran publik seperti batu yang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Dan ketika kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin terkikis, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemerintah, melainkan masa depan kehidupan berbangsa itu sendiri.

Di negeri yang sumpek oleh skandal dan ironi seperti sekarang, korupsi bukan lagi sekadar kejahatan. Ia telah menjelma menjadi cermin paling jujur yang memperlihatkan betapa rapuhnya integritas dalam penyelenggaraan negara.

Dan selama cermin itu masih memantulkan wajah yang sama, tampaknya kita masih akan terus mendengar kabar yang berulang: tiada hari tanpa korupsi.

Pecenongan, 4 Juni 2026

YOGYAKARTA, TELUSUR.ID — Bupati Jombang, Warsubi, menghadiri langsung malam puncak penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (4/6/2026) malam. Dalam ajang bergengsi tersebut, Bupati Warsubi naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan prestisius tersebut secara langsung.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, kepada orang nomor satu di Pemkab Jombang tersebut. Kabupaten Jombang sukses dinobatkan sebagai Terbaik 3 Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Tingkat Kabupaten se-Regional Jawa-Bali.

Selain trofi penghargaan, pencapaian gemilang ini membawa berkah tersendiri bagi daerah dengan diraihnya dana Insentif Fiskal sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan nasional atas komitmen dan kerja terukur Pemkab Jombang dalam menggerakkan roda perekonomian.

Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran ini menilai keseriusan dan efektivitas kepala daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Berdasarkan penilaian tim ahli, Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dinilai unggul dalam beberapa aspek strategis.

Aspek-aspek tersebut antara lain perencanaan ketenagakerjaan yang matang dan berkelanjutan, serta adanya keberpihakan APBD yang kuat dalam mendanai program-program penurunan pengangguran. Selain itu, Jombang dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran secara berkala berbasis data terpadu BPS lewat solusi kreatif dalam memperluas lapangan kerja.

Melalui torehan prestasi di tingkat regional Jawa-Bali ini, Kabupaten Jombang berhasil masuk dalam jajaran tiga kabupaten terbaik. Jombang bersanding dan mengukir prestasi bersama dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Kulon Progo.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Metro TV ini turut dihadiri oleh para pejabat tinggi negara. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemberian reward berupa insentif fiskal ini bertujuan untuk menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat di antara pemerintah daerah.

Tito Karnavian mengapresiasi para kepala daerah yang memiliki rekam jejak kerja yang bagus dan senantiasa melahirkan inovasi yang berprestasi. Di sisi lain, tuan rumah acara, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya turut memberikan ucapan selamat sekaligus memberikan wejangan penting bagi para pemenang.

Sri Sultan mengingatkan bahwa penghargaan ini pada esensinya adalah sebuah tanggung jawab besar untuk terus melangkah maju demi kesejahteraan masyarakat. “Apa yang telah bapak dan ibu lakukan di masing-masing daerah bukan hanya prestasi, melainkan inspirasi nyata bagi Indonesia,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Usai menerima penghargaan dan dana insentif fiskal sebesar Rp1 miliar tersebut, Bupati Jombang Warsubi tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Beliau menegaskan bahwa penghargaan tingkat regional ini sepenuhnya didedikasikan untuk seluruh masyarakat Jombang dan jajaran OPD yang telah bekerja keras di lapangan.

Dana insentif fiskal senilai Rp1 miliar yang didapatkan ini berkomitmen akan dialokasikan kembali secara transparan dan akuntabel oleh Pemkab Jombang. Dana tersebut akan difokuskan untuk menggenjot program penyerapan tenaga kerja, penguatan kompetensi terpadu, serta pemberian inovasi stimulus bagi sektor makro-mikro ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah wujud nyata dari kerja keras, gotong royong, dan sinergi seluruh elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Jombang. Penghargaan ini seutuhnya milik warga Jombang,” tutur Bupati Warsubi saat memberikan keterangan kepada awak media.

Terkait pemanfaatan dana insentif, Warsubi berjanji akan mengawalnya agar tepat sasaran demi memperluas lapangan kerja baru, meningkatkan pelatihan kompetensi pemuda, serta memperkuat UMKM daerah. Menurutnya, prestasi ini merupakan energi baru bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus hadir memberikan solusi nyata.

“Prestasi ini bukan akhir, melainkan energi baru bagi kami untuk terus hadir memberikan solusi nyata demi kesejahteraan masyarakat Jombang. Kami juga memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Jombang tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi para investor,” pungkas Warsubi menutup pernyataannya.

Boyolali,TelusuR.ID – Upaya membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan cinta tanah air terus dilakukan oleh jajaran TNI. Seperti yang dilakukan enam anggota Koramil 04/Teras Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Pelda Pujiyanto saat memberikan pembekalan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Kamis (04/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar mendapatkan materi tentang nilai-nilai kebangsaan, mulai dari pemahaman Pancasila, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, hingga pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Pelda Pujiyanto menegaskan bahwa pembekalan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkarakter.

Menurutnya, keberhasilan generasi muda tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata, tetapi juga oleh karakter yang kuat. “Ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan disiplin, tanggung jawab, serta semangat mencintai bangsa dan negara. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi bekal para siswa dalam meraih masa depan,” ujarnya di hadapan para peserta.

Selain memberikan materi Wasbang, anggota Koramil juga memberikan motivasi kepada siswa yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Para pelajar diajak untuk mengenal lebih dekat dunia keprajuritan dan memahami bahwa menjadi anggota TNI bukan hanya membutuhkan kemampuan fisik, tetapi juga semangat pengabdian, kedisiplinan, serta mental yang kuat untuk melayani bangsa dan negara.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Teras menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Koramil 04/Teras terhadap dunia pendidikan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat dalam menanamkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, serta membentuk karakter siswa agar menjadi generasi muda yang membanggakan bagi daerah, bangsa, dan negara.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID — Upaya dua guru aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jombang yang diberhentikan untuk memperoleh penjelasan dan menyampaikan keberatan mulai menemukan titik terang. Setelah hampir sebulan menunggu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang memastikan akan memfasilitasi rapat dengar pendapat (hearing) terkait kasus tersebut pada pekan depan.

Dua guru yang mengajukan hearing adalah Ndaru Suwandono dan Yogi Susilo, yang sebelumnya diberhentikan dari status ASN dan kini tengah mengajukan banding ke Badan Pertimbangan ASN (BP ASN). Ndaru mengungkapkan bahwa permohonan hearing tersebut sebenarnya telah diajukan secara resmi kepada pimpinan dewan sejak 8 Mei 2026 lalu.

“Hingga awal Juni agenda tersebut belum terlaksana, sehingga saya beberapa kali menanyakan perkembangan prosesnya,” kata Ndaru yang merupakan guru olahraga di SDN Jombatan 6 saat dikonfirmasi pada Kamis (4/6/2026) dikutip Telusur.id.

Menurutnya, forum ini sangat penting untuk memberikan kesempatan menyampaikan pembelaan serta data tandingan terkait keputusan pemberhentiannya.

Hal senada disampaikan Yogi Susilo, guru SDN Jipurapah 2, Kecamatan Plandaan, yang menyatakan kesiapannya untuk hadir dan memaparkan berbagai dokumen otentik. Yogi mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti administrasi hingga berencana menghadirkan saksi kunci yang mengetahui aktivitas serta kehadirannya selama bertugas mengajar di sekolah.

“Semua data dan fakta sebaiknya dibuka bersama di dalam forum tersebut agar dapat diketahui secara jelas apa dasar pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujar Yogi menegaskan keinginannya agar persoalan ini diuji secara terbuka.

Merespons hal itu, Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, membenarkan bahwa lembaganya akan memfasilitasi ruang dialog tersebut. Saat ini, pihak kesekretariatan dewan masih menunggu koordinasi dan kepastian jadwal internal dari komisi terkait yang akan memimpin jalannya pertemuan.

“Insyaallah difasilitasi minggu depan. Saat ini kami masih menunggu konfirmasi jadwal pasti dari komisi yang membidangi,” kata Danang saat memberikan keterangan terpisah mengenai kepastian agenda rapat dengar pendapat tersebut.

Secara teknis, Komisi D DPRD Jombang selaku mitra kerja bidang pendidikan menyatakan akan mengkaji persoalan ini secara menyeluruh dari kedua belah pihak. Dewan berencana memanggil instansi terkait, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hingga kedua guru bersangkutan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati, menjelaskan bahwa kasus ini murni berkaitan dengan persoalan penegakan disiplin pegawai negeri sehingga mekanismenya harus berjalan objektif. Kendati aturan sanksi bagi ASN yang mangkir sudah jelas, pihaknya enggan terburu-buru memberikan penilaian sebelum memahami duduk perkara yang utuh.

“Kami belum bisa berkomentar terlalu dalam karena harus mendalami kasusnya terlebih dahulu. Keterangan dari semua pihak harus di-cross check, termasuk dari guru yang bersangkutan, baru setelah itu bisa dilihat jalur apa yang dapat ditempuh,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang tersebut.

Dalam pokok perkara, Ndaru secara tegas membantah tuduhan yang menyebut dirinya mangkir bekerja selama 177 hari sebagaimana tercantum dalam SK pemberhentian. Ia mengklaim masih mengantongi dokumen kuat, termasuk catatan kehadiran manual serta bukti autentik kegiatan pembelajaran selama ia bertugas.

Setali tiga uang, Yogi Susilo juga menolak narasi yang menganggap dirinya tidak melaksanakan kewajiban mengajar. Di sisi lain, Kepala SDN Jipurapah 2, Winarsih, membantah tudingan guru tersebut dan menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki rekam jejak digital maupun dokumen absensi yang menunjukkan Yogi memang tidak aktif dalam kurun waktu lama.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, menegaskan bahwa sanksi berat ini murni berdasar pada pelanggaran disiplin kerja, bukan karena faktor eksternal seperti sikap kritis guru terhadap fasilitas sekolah. Keputusan tersebut diambil secara kolektif melibatkan BKPSDM, Inspektorat, hingga Bagian Hukum Pemkab Jombang.

Menutup keterangannya, Kepala BKPSDM Jombang, Anwar, menambahkan bahwa proses pembinaan terhadap kedua ASN tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2024 melalui tahapan sanksi berjenjang. Meski demikian, pihak Pemkab menegaskan tetap menghormati langkah hukum administratif dan ruang banding yang kini tengah ditempuh kedua guru tersebut.

Sragen,TelusuR.ID – Wajah ceria terpancar dari para petani di Dk Kedungwaru RT 17 Desa Geneng, Kec Miri saat melaksanakan panen raya padi di lahan sawah milik Bpk Maskur, Kamis (04/06/2026). Di tengah hamparan padi yang menguning, tampak sejumlah personel Babinsa dari Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Serka Mukmin, turun langsung ke lapangan membantu proses pemanenan.

Menurut Mukmin, Kehadiran aparat kewilayahan di tengah sawah ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam mengawal ketahanan pangan nasional di wilayah Kabupaten Sragen. Babinsa tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga terjun langsung membaur bersama kelompok tani, mulai dari memotong padi hingga proses perontokan gabah.

Mukmin menegaskan bahwa pendampingan yang diberikan tidak berhenti saat panen saja, tetapi sudah dilakukan sejak masa tanam.

“Kami hadir dari awal, mulai dari pengolahan tanah, penyemaian bibit, hingga saat ini panen. Ini adalah bentuk pengabdian agar hasil panen petani di wilayah binaan kami maksimal. Ketika petani sukses dan sejahtera, itu adalah kebanggaan tersendiri bagi kami,” Ucap Mukmin.

Panen raya kali ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski cuaca sempat menjadi tantangan, berkat pendampingan rutin terkait teknis pertanian dan manajemen air yang dilakukan Babinsa bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), tanaman padi warga tetap mampu menghasilkan gabah berkualitas tinggi.

“Kehadiran Pak Babinsa membuat kami lebih bersemangat. Mereka tidak canggung kotor-kotoran di sawah, bahkan ikut mengangkat hasil panen kami. Pendampingan ini sangat berarti, terutama dalam memberikan motivasi agar kami terus giat mengelola lahan,” ungkap Maskur dengan penuh kebahagiaan.

(Agus Kemplu)

Surakarta,TelusuR.ID – Pendampingan pengawalan, dan monitoring distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 03/Serengan merupakan salah satu wujud nyata dalam menyukseskan program pemerintah.

Seperti hari ini dilakukan Serda Djoko Riyadi Babinsa Serengan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta yang melakukan pendampingan monitoring kegiatan pembagian program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan balita di wilayah binaan, (04/06/2026)

“ Salah satu kegiatan kami di wilayah desa binaan hari ini yaitu melaksanakan pendampingan atau monitoring pembagian makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan balita di Kelurahan Serengan yang pelaksanaannya dilakukan oleh para kader Posyandu Kelurahan Serengan “ kata Serda Djoko Riyadi yang sehari hari betugas menjadi Babinsa Kelurahan Serengan tersebut.

Dia juga jelaskan bahwa hadirnya dalam kegiatan tersebut merupakan tugas kewajiban yang kerap dilakukan guna terwujudnya sinergitas dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di wilayah binaan.

“ Disamping sebagai wahana sambung silaturahmi, tugas kami yaitu memastikan distribusi makanan sehat yang merupakan program dari pemerintah tersebut benar benar sesuai dan tepat sasaran, “ terang Babinsa Serengan .

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan oleh aparat kewilayahan di Kecamatan Jatipurno. Rabu malam (3/6/2026), Koramil 15 Jatipurno bersama Linmas Kecamatan patroli malam yang menyasar berbagai titik keramaian serta pos keamanan lingkungan (Poskamling) di seluruh wilayah Kecamatan Jatipurno. Dimulai pukul 20.00 WIB tersebut berlangsung hingga selesai dengan suasana yang aman dan kondusif.

Patroli dipimpin oleh personel Koramil 15 Jatipurno, Serka Hartono, yang didampingi anggota Linmas Kecamatan. Petugas menyambangi sejumlah poskamling dan lokasi yang masih ramai aktivitas warga pada malam hari. Kehadiran aparat di tengah masyarakat menjadi bentuk nyata komitmen dalam menciptakan rasa aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

Selain melakukan pemantauan situasi wilayah, petugas juga berdialog dengan warga ronda malam. Mereka mengapresiasi semangat masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri melalui kegiatan siskamling. Sinergi antara aparat dan warga dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang tetap tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Patroli ini mendapat respons positif dari warga. Kehadiran personel TNI dan Linmas di sejumlah titik dinilai mampu memberikan rasa tenang serta meningkatkan semangat gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Poskamling yang dikunjungi tampak aktif dengan warga yang tetap siaga meski malam semakin larut.

Hingga patroli berakhir, situasi di seluruh wilayah Kecamatan Jatipurno terpantau aman, tertib, dan lancar tanpa adanya kejadian menonjol. Koramil 15 Jatipurno berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Gerakan Hijau: Jangan Seret Kapolda Riau ke Framing Liar, Fokus Penegakan Hukum Lingkungan Harus Dijaga

PEKANBARU,TelusuR.ID — Polemik terkait isu renovasi rumah dinas Kapolda Riau senilai Rp300 juta dinilai tidak seharusnya berkembang menjadi serangan terhadap figur Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. Ketua Gerakan Hijau Untuk Indonesia, Abduh Alfatih, meminta publik bersikap objektif dan mengedepankan fakta yang telah disampaikan secara resmi.

Menurut Abduh, klarifikasi yang menyebutkan bahwa Polda Riau tidak pernah mengajukan maupun meminta bantuan renovasi rumah dinas kepada Pemerintah Provinsi Riau seharusnya menjadi rujukan utama dalam melihat persoalan tersebut. Karena itu, ia menilai upaya menggiring opini yang mengaitkan langsung Kapolda Riau dengan isu tersebut berpotensi menciptakan persepsi yang tidak proporsional.

“Setelah ada penjelasan resmi bahwa Polda Riau tidak pernah meminta bantuan tersebut, maka publik perlu melihat persoalan ini secara jernih. Kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi jangan sampai berkembang menjadi framing yang mengabaikan fakta dan merusak reputasi seseorang,” kata Abduh di Pekanbaru, Kamis (4/6/2026).

Abduh menegaskan, perhatian masyarakat seharusnya tidak teralihkan dari agenda besar yang saat ini tengah dijalankan Polda Riau, yakni memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan lingkungan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius di Provinsi Riau.

Dalam beberapa waktu terakhir, kata dia, kepemimpinan Irjen Pol Herry Heryawan menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan melalui pendekatan Green Policing, sebuah konsep yang mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam tugas dan fungsi kepolisian.

Melalui pendekatan tersebut, Polda Riau tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum, tetapi juga mendorong edukasi publik, pencegahan kerusakan lingkungan, restorasi kawasan terdampak, hingga penguatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem.

“Kapolda Riau sedang menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini patut diapresiasi karena Riau selama ini menghadapi tantangan besar mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perusakan kawasan konservasi, hingga berbagai bentuk kejahatan ekologis lainnya,” ujarnya.

Abduh menilai, ketegasan aparat dalam menyasar pelaku kejahatan lingkungan kerap berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Karena itu, ia mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam narasi yang berpotensi mengaburkan substansi penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya, ketika aparat mulai menyentuh jaringan pelaku yang lebih luas dan terorganisasi, tidak tertutup kemungkinan muncul berbagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik melalui pembentukan opini negatif.

“Riau memiliki persoalan lingkungan yang kompleks. Ketika penegakan hukum dilakukan secara serius dan menyentuh akar masalah, tentu akan ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam memilah informasi dan tidak mudah terpancing oleh spekulasi,” katanya.

Ia juga mengapresiasi konsistensi Kapolda Riau dalam menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan. Dalam berbagai kesempatan, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana tahunan, melainkan bentuk kejahatan lingkungan yang harus ditindak secara tegas dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut, lanjut Abduh, menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan hidup tidak lagi dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan bagian penting dari upaya menjaga masa depan daerah dan keselamatan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjaga hutan, lahan gambut, sungai, dan sumber daya alam Riau dari berbagai bentuk eksploitasi yang merusak.

“Publik perlu membedakan antara kritik yang berbasis data dengan opini yang dibangun tanpa landasan yang jelas. Jika ada bukti atau temuan hukum, tentu harus disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Namun jika tidak, maka spekulasi hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu fokus kerja aparat,” ujarnya.

Abduh menegaskan, Gerakan Hijau Untuk Indonesia akan terus mendukung setiap langkah penegakan hukum yang bertujuan melindungi lingkungan hidup dan memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi Riau saat ini bukanlah figur yang sedang berupaya menjaga kelestarian lingkungan, melainkan para pelaku perusakan alam yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.

“Hari ini Riau membutuhkan keberanian untuk melawan kejahatan lingkungan. Agenda besar tersebut tidak boleh terganggu oleh polemik yang telah mendapat klarifikasi maupun oleh narasi yang berpotensi mengaburkan fokus penegakan hukum. Biarkan Kapolda Riau dan jajarannya bekerja menuntaskan persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian bersama,” tutupnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID — Gelombang kelulusan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Kabupaten Jombang mulai memicu lonjakan pengurusan dokumen administratif di berbagai fasilitas kesehatan. Salah satu titik utama yang terpantau mengalami kepadatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang.

Direktur RSUD Jombang, dr. Puji Umbaran, mengonfirmasi adanya fenomena tahunan ini saat ditemui di ruang kerjanya. Pihaknya mencatat bahwa permohonan Surat Keterangan Sehat (SKS) mengalami peningkatan drastis seiring dengan dibukanya jalur penerimaan siswa baru serta mahasiswa baru di berbagai daerah.

Menurut dr. Puji, lonjakan pengurusan berkas ini dipicu oleh adanya persyaratan regulasi yang ketat dari lembaga pendidikan tinggi. Berbagai universitas negeri maupun sekolah kedinasan kini mewajibkan calon mahasiswa untuk menyertakan bukti tertulis yang menunjukkan kondisi fisik prima sebelum resmi diterima.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para lulusan kelas 12 tersebut tidak hanya mencakup pemeriksaan kesehatan jasmani secara umum. Mereka juga diwajibkan menjalani serangkaian tes kesehatan rohani atau evaluasi psikologis guna memastikan kesiapan mental dalam menempuh studi lanjut.

Bahkan, pada beberapa program studi spesifik atau akademi militer dan sekolah kedinasan, standar kualifikasi yang diminta institusi jauh lebih ketat. Para pendaftar mutlak diharuskan melampirkan surat keterangan bebas narkoba demi menjaga integritas dan moralitas di lingkungan institusi pendidikan.

Kondisi tersebut membuat area pelayanan pemeriksaan kesehatan di RSUD Jombang terus dipadati oleh ratusan remaja usia sekolah setiap harinya. Para calon mahasiswa tersebut rela datang dan mengantre sejak pagi hari demi melengkapi berkas administrasi sebelum batas waktu pendaftaran berakhir.

Berdasarkan data internal yang dihimpun dari unit pelayanan, jumlah pemohon SKS di rumah sakit pelat merah ini meningkat hingga beberapa kali lipat dibanding hari biasa. Pihak manajemen mencatat arus kedatangan warga yang membutuhkan layanan ini terus mengalir tanpa putus sepanjang jam operasional.

“Rata-rata setiap harinya ada sekitar 100 orang lebih yang datang khusus untuk melakukan tes kesehatan di sini. Fenomena ini sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir,” ujar Direktur RSUD Jombang, dr. Puji Umbaran dalam keterangannya di kantor kepada Telusur.id, Kamis (4/6/2026).

Kepadatan antrean pemohon surat sehat tersebut dilaporkan telah menjadi pemandangan rutin dalam beberapa pekan ke belakang. Manajemen RSUD Jombang memproyeksikan bahwa tren peningkatan ini masih akan bertahan cukup lama mengingat jadwal seleksi yang berlapis di tingkat nasional.

Guna mengantisipasi penumpukan dan menjaga kenyamanan warga, pihak rumah sakit memastikan seluruh petugas medis dan fasilitas laboratorium penunjang akan terus disiagakan penuh. Komitmen pelayanan prima ini akan dipertahankan hingga seluruh tahapan seleksi masuk perguruan tinggi selesai dilaksanakan.

Saat ini, arus utama pemohon didominasi oleh para lulusan yang sedang mengejar seleksi masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Gelombang terbesar datang dari para peserta yang baru saja menyelesaikan tahapan tes tulis maupun seleksi berbasis prestasi dan kedinasan.

Menariknya, fenomena pengurusan surat keterangan sehat di RSUD Jombang ini ternyata tidak hanya bersumber dari kelompok calon mahasiswa. Sejumlah calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga mulai tampak di lokasi.

Meski demikian, dr. Puji Umbaran menjelaskan bahwa permintaan dari lulusan SMP yang menuju SMA reguler atau sekolah umum jumlahnya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena mayoritas sekolah menengah umum negeri tidak menetapkan syarat kesehatan yang terlalu rumit bagi calon siswanya.

Pengecualian khusus biasanya terjadi pada sekolah-sekolah swasta favorit serta sekolah menengah yang menerapkan sistem asrama (boarding school). Lembaga dengan sistem tersebut umumnya mewajibkan pemeriksaan jasmani dan bebas narkoba secara menyeluruh sebelum siswa dinyatakan diterima menetap di asrama.

BOYOLALI,TelusuR.ID – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan aparat kewilayahan. Babinsa Desa Semawung, Koramil 15/Andong, Serka Sugiyono, bersama anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) menggelar patroli malam di wilayah Desa Semawung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

Kegiatan patroli tersebut difokuskan pada pemantauan situasi keamanan lingkungan sekaligus memastikan aktivitas ronda malam berjalan optimal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam patroli tersebut, Serka Sugiyono mengajak warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Ia juga mendorong masyarakat agar kembali menghidupkan budaya ronda malam sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis partisipasi warga.

Selain melakukan pemantauan wilayah, Babinsa turut berdialog dengan warga di Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Melalui komunikasi langsung tersebut, aparat dapat memperoleh informasi terkait kondisi keamanan sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Menurut Sugiyono, sinergi antara aparat keamanan dan warga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perlu terus diperkuat.

Melalui patroli malam dan kegiatan sambang Poskamling yang rutin dilakukan, diharapkan hubungan antara aparat dan masyarakat semakin erat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dan ketertiban di Desa Semawung dapat terus terjaga.

(Agus Kemplu)