Jacob Ereste:

Catatan dari Negeri yang Sumpek: Tiada Hari Tanpa Korupsi

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia tampaknya telah sampai pada satu fase yang memprihatinkan: tiada hari tanpa berita korupsi. Seolah-olah korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, melainkan bagian dari rutinitas harian yang hadir bersama secangkir kopi pagi dan berita petang.

Riuh penangkapan aparat negara dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam berbagai praktik penyimpangan sepanjang akhir 2025 hingga pertengahan 2026 memang patut diapresiasi sebagai langkah penegakan hukum. Namun publik juga berhak bertanya: apakah semua ini benar-benar upaya membersihkan negeri, atau sekadar panggung untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain yang tak kalah besar?

Kasus dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang menyeret aparat negara hanyalah salah satu episode dari serial panjang penyalahgunaan kekuasaan. Belum reda kegaduhan itu, publik kembali dikejutkan oleh kasus yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semestinya menjadi investasi masa depan bangsa justru meninggalkan tanda tanya besar setelah muncul berbagai kasus keracunan di sejumlah daerah.

Ironisnya, yang ramai diberitakan adalah para tersangka dan nilai kerugiannya, sementara nasib anak-anak yang menjadi korban nyaris tenggelam dari perhatian. Padahal dampak gangguan kesehatan pada masa pertumbuhan bukan sekadar soal sakit beberapa hari. Ia dapat meninggalkan jejak panjang terhadap perkembangan fisik, mental, bahkan kecerdasan generasi yang kelak akan memikul masa depan bangsa ini.

Belum selesai satu kasus, muncul kasus lain yang tak kalah mencengangkan. Kali ini dari lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dugaan praktik suap sistematis dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing membuka tabir bagaimana birokrasi dapat berubah menjadi ladang perburuan rente.

Jumlah tenaga kerja asing yang terus meningkat semestinya menjadi potensi penerimaan negara yang sah dan terukur. Namun di tangan oknum yang rakus, peluang itu justru berubah menjadi sumber pendapatan pribadi. Uang yang seharusnya masuk kas negara malah mengalir ke kantong-kantong gelap yang sulit dilacak.

Inilah wajah korupsi yang semakin canggih. Tidak lagi sekadar menggerogoti anggaran negara, tetapi juga mencuri hak negara atas penerimaan yang sah. Bentuknya beragam: suap, pungutan liar, penghilangan barang sitaan, manipulasi dokumen, hingga jual-beli perlindungan hukum. Semua bergerak dalam jaringan yang rapi dan sering kali sulit disentuh.

Akibatnya, rakyat menyaksikan paradoks yang makin telanjang. Di satu sisi aparat penegak hukum tampak sibuk melakukan operasi tangkap tangan. Di sisi lain, kasus-kasus besar yang telah lama menjadi perhatian publik justru seperti berjalan di tempat.

Persoalan konsesi tambang dan perkebunan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan serta bencana banjir di berbagai wilayah misalnya, masih menyisakan banyak tanda tanya. Begitu pula sejumlah buronan yang telah divonis pengadilan tetapi entah mengapa tetap sulit ditemukan. Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja menjaga mereka tetap aman dari jerat hukum.

Sementara itu, kehidupan rakyat berjalan dalam kecemasan yang berbeda. Jika pejabat sibuk memperdagangkan kewenangan, rakyat sibuk bertahan menghadapi mahalnya kebutuhan hidup. Harga pangan, tarif listrik, biaya energi, hingga kebutuhan dasar lainnya menjadi sumber keresahan yang nyata setiap hari.

Yang membuat keadaan semakin ganjil adalah narasi keberhasilan yang terus diperdengarkan dari berbagai podium kekuasaan. Ketahanan pangan disebut berhasil. Perekonomian dikatakan tumbuh. Stabilitas terus dipuji. Tetapi di pasar, di dapur, dan di kantong rakyat, kenyataannya sering kali berbeda.

Rakyat tidak hidup dari pidato. Mereka hidup dari kemampuan membeli beras, membayar listrik, membeli gas, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika itu semua terasa semakin berat, maka klaim keberhasilan menjadi sulit dipercaya.

Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga moral dan nilai kebangsaan pun tampak kehilangan gema. Pancasila lebih sering menjadi slogan seremoni daripada pedoman tindakan. Yang terdengar justru kabar tentang pemborosan anggaran, perjalanan dinas, dan kegiatan yang minim dampak bagi kesadaran publik.

Akumulasi dari semua kejanggalan ini perlahan membentuk trauma kolektif. Rakyat menjadi lelah, sinis, dan kehilangan kepercayaan. Mereka menyaksikan terlalu banyak janji yang tidak ditepati, terlalu banyak pelaku yang lolos, dan terlalu banyak kasus yang menguap tanpa penyelesaian yang jelas.

Trauma sosial semacam ini memang tidak terlihat. Ia tidak meninggalkan luka fisik. Tetapi dampaknya jauh lebih berbahaya. Ia mengeras dalam kesadaran publik seperti batu yang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Dan ketika kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin terkikis, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemerintah, melainkan masa depan kehidupan berbangsa itu sendiri.

Di negeri yang sumpek oleh skandal dan ironi seperti sekarang, korupsi bukan lagi sekadar kejahatan. Ia telah menjelma menjadi cermin paling jujur yang memperlihatkan betapa rapuhnya integritas dalam penyelenggaraan negara.

Dan selama cermin itu masih memantulkan wajah yang sama, tampaknya kita masih akan terus mendengar kabar yang berulang: tiada hari tanpa korupsi.

Pecenongan, 4 Juni 2026