Boyolali,TelusuR.ID – Ancaman musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah tidak menyurutkan semangat petani di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, untuk melanjutkan musim tanam ketiga (MT III). Di tengah tantangan ketersediaan air, Babinsa Koramil 12/Simo Kodim 0724/Boyolali, Serka Budi Utomo, turun langsung ke area persawahan Dukuh Krikilan, Desa Blagung, Jumat (5/6/2026), guna memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan optimal.

Melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos), Serka Budi Utomo berdialog dengan para petani untuk memantau kondisi lahan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi menjelang puncak musim kemarau.

Di tengah kekhawatiran banyak daerah terhadap potensi kekeringan, para petani di Dukuh Krikilan mengaku masih dapat bernapas lega. Pasalnya, kebutuhan air irigasi hingga saat ini masih tercukupi berkat keberadaan sumur bor yang menjadi andalan untuk mengairi areal persawahan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan musim tanam serta mempertahankan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

“Keberadaan sumur bor sangat membantu petani dalam menghadapi musim kemarau. Dengan ketersediaan air yang cukup, proses tanam dan perawatan tanaman dapat terus berjalan sehingga hasil panen diharapkan tetap optimal,” kata Serka Budi Utomo.

Ia menegaskan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Karena itu, sinergi antara petani, pemerintah desa, dan aparat kewilayahan perlu terus diperkuat agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi.

Selain memberikan motivasi kepada petani, Babinsa juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan mengelola sumber air secara bijak agar kebutuhan irigasi dapat terpenuhi hingga masa panen tiba.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin secara intens antara Babinsa dan petani menjadi salah satu kunci untuk mendeteksi lebih awal berbagai persoalan pertanian, mulai dari ketersediaan air, serangan hama, hingga potensi gagal panen akibat cuaca ekstrem.

“Melalui komunikasi yang baik, setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusi bersama. Harapannya, produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di wilayah dapat terus diperkuat,” ujarnya.

Kehadiran Babinsa di tengah aktivitas petani menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu.

JAKARTA,TelusuR.ID – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto, S.Pd., M.H., mendapat kehormatan sebagai Dewan Penasehat Ikatan Alumni BEM Nusantara (IKA BEM Nusantara). Penunjukan tersebut akan dikukuhkan dalam agenda yang berlangsung di Auditorium Graha Inti Fauzi, Jakarta, pada 18 Juni 2026.

Atas kepercayaan tersebut, Siswanto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran IKA BEM Nusantara. Menurut dia, organisasi alumni tersebut merupakan wadah besar yang menghimpun para mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki rekam jejak kepemimpinan dan kontribusi bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan penghormatan yang diberikan sebagai Dewan Penasehat IKA BEM Nusantara. Organisasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan intelektual dan sosial dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Siswanto.

Ia berharap IKA BEM Nusantara di bawah kepemimpinan Ketua Umum Tomy Suswanto, S.E., M.M., dapat mengambil peran aktif dalam mengawal implementasi program Asta Cita, delapan visi dan misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Siswanto, salah satu peran strategis yang dapat dijalankan organisasi tersebut adalah memastikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dapat tersinkronisasi dengan kebijakan daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tata ruang wilayah, maupun berbagai regulasi daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum IKA BEM Nusantara Tomy Suswanto menyampaikan apresiasi atas kesediaan Siswanto bergabung sebagai Dewan Penasehat organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Tomy, pengalaman panjang Siswanto di berbagai organisasi kepemudaan dan pemerintahan menjadi modal penting dalam memperkuat arah gerak IKA BEM Nusantara ke depan.

“Beliau memiliki rekam jejak yang sangat baik, mulai dari aktivis BEM Universitas Negeri Semarang (UNNES), tiga periode kepengurusan di DPP KNPI, hingga saat ini dipercaya memimpin ADKASI sebagai Ketua Umum. Pengalaman tersebut tentu akan menjadi energi positif bagi penguatan IKA BEM Nusantara,” kata Tomy.

Dalam kesempatan itu, Siswanto juga menegaskan komitmen ADKASI untuk turut mengawal pelaksanaan program Asta Cita melalui sejumlah langkah konkret di tingkat daerah.

Pertama, memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah dengan memastikan program-program prioritas pemerintah dapat selaras dengan arah pembangunan kabupaten di seluruh Indonesia.

Kedua, meningkatkan fungsi pengawasan anggaran agar alokasi dan realisasi APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur daerah.

Ketiga, mendorong DPRD kabupaten melakukan evaluasi dan penyesuaian berbagai peraturan daerah guna mendukung iklim investasi yang sehat, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“ADKASI berkomitmen menjadi mitra strategis dalam memastikan agenda pembangunan nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan elemen masyarakat sipil, termasuk alumni gerakan mahasiswa, menjadi kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia,” ujar Siswanto.

SEMANGAT GENERASI MUDA NAHDLIYYIN JOMBANG: MENJAGA AKAR, MENYONGSONG ZAMAN

JOMBANG,TelusuR.ID – Kecintaan Bung Karno kepada Nahdlatul Ulama bukanlah bentuk kedekatan politik semata. Ia lahir dari pemahaman bahwa NU merupakan salah satu kekuatan moral yang ikut melahirkan dan menjaga Indonesia. NU berdiri bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, melainkan sebagai gerakan peradaban yang memadukan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam satu tarikan napas.

Kesadaran itulah yang dahulu ditanamkan oleh para pendiri NU. Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mengingatkan bahwa:

“Hubbul wathan minal iman” — cinta tanah air adalah bagian dari iman.

Meski ungkapan tersebut bukan hadis, pesan yang terus dihidupkan KH Hasyim Asy’ari itu telah menjadi ruh perjuangan kaum Nahdliyyin. Agama tidak dipertentangkan dengan kebangsaan. Menjadi Muslim yang baik berarti juga menjadi warga bangsa yang bertanggung jawab. Karena itu, sejak awal NU tidak pernah berdiri di luar Indonesia; NU tumbuh bersama Indonesia dan berjuang untuk Indonesia.

Namun hari ini tantangan yang dihadapi generasi muda tidak lagi berbentuk kolonialisme fisik. Tantangannya jauh lebih halus dan sering kali tidak disadari. Kita menghadapi kolonialisme informasi, krisis keteladanan, budaya instan, serta kecenderungan memuja popularitas daripada integritas.

Di tengah situasi seperti itu, pesan KH Hasyim Asy’ari terasa semakin relevan:

“Kemuliaan seseorang terletak pada ilmu dan adabnya.”

Di era media sosial, banyak orang berlomba menjadi terkenal, tetapi sedikit yang bersungguh-sungguh menjadi berilmu. Banyak yang ingin didengar, tetapi enggan belajar. Padahal dalam tradisi pesantren, ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan, sementara adab tanpa ilmu akan kehilangan arah.

Karena itulah Ketua Kaum Muda Nahdliyyin Jombang (KMNJ), Abd. Hamid Hamdah, menegaskan bahwa generasi muda Nahdliyyin tidak boleh kehilangan dua hal sekaligus: akar tradisi dan keberanian menghadapi masa depan. Modernitas harus dipeluk tanpa harus tercerabut dari nilai-nilai yang diwariskan para ulama.

Pandangan tersebut sejalan dengan pesan pendiri NU lainnya, KH Abdul Wahab Chasbullah, yang terkenal dengan semboyan:

“Al-Muhafazhah ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah.”

Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.

Inilah formula peradaban NU. Bukan konservatisme yang menolak perubahan, tetapi juga bukan modernisme yang membuang tradisi. NU mengajarkan keseimbangan: menjaga akar sambil merentangkan cabang ke masa depan.

Jombang memiliki tanggung jawab historis untuk merawat warisan tersebut. Kota ini bukan hanya dikenal sebagai kota santri, tetapi juga sebagai pusat lahirnya pemikiran-pemikiran besar yang membentuk wajah Islam Indonesia. Dari pesantren-pesantren di Jombang lahir para ulama yang membuktikan bahwa keberagamaan yang mendalam dapat berjalan beriringan dengan nasionalisme yang kokoh.

Karena itu, KMNJ tidak boleh sekadar menjadi organisasi kepemudaan yang sibuk mengurus agenda seremonial. Ia harus menjadi ruang kaderisasi pemikiran, laboratorium kepemimpinan, dan pusat lahirnya gagasan-gagasan strategis untuk menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks ini, pesan KH Wahid Hasyim juga layak menjadi pegangan generasi muda:

“Umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan agar mampu memimpin peradaban.”

Pesan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan umat tidak cukup hanya melalui mimbar dan retorika. Kemajuan bangsa membutuhkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan berbagai bidang strategis lainnya. Keislaman yang kuat harus berjalan beriringan dengan kapasitas intelektual yang tinggi.

Abd. Hamid Hamdah meyakini bahwa masa depan NU tidak ditentukan oleh seberapa besar organisasi ini di masa lalu, melainkan oleh kualitas kader mudanya hari ini. Jika generasi muda hanya menjadi penikmat warisan sejarah, maka NU akan berjalan di tempat. Tetapi jika mereka mampu menjadikan warisan para ulama sebagai energi untuk melahirkan karya dan inovasi, maka NU akan tetap menjadi kekuatan peradaban yang relevan sepanjang zaman.

Pada akhirnya, NU bukanlah sekadar organisasi yang didirikan pada tahun 1926. NU adalah ikhtiar panjang para ulama untuk menjaga agama, merawat bangsa, dan memuliakan manusia. Amanah besar itu kini berada di tangan generasi muda Nahdliyyin.

Sebagaimana pesan KH Hasyim Asy’ari:

“Jadilah orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”

Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke 35, peran generasi muda menjadi semakin penting dan menentukan. Muktamar tidak boleh dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan atau kontestasi pengaruh antar-kelompok. Lebih dari itu, muktamar adalah momentum perumusan arah peradaban NU di tengah perubahan global yang semakin kompleks. Karena itu, kaum muda Nahdliyyin harus hadir bukan sebagai penonton yang hanya meramaikan suasana, melainkan sebagai penjaga akal sehat organisasi, penyumbang gagasan, sekaligus pengawal nilai-nilai dasar yang diwariskan para muassis.

Tantangan NU ke depan tidaklah ringan. Disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, polarisasi sosial, hingga menguatnya budaya pragmatisme politik menuntut lahirnya pemikiran-pemikiran segar yang tetap berpijak pada khittah perjuangan NU. Dalam konteks inilah generasi muda memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa muktamar tidak terjebak pada perdebatan personal dan kepentingan jangka pendek, tetapi berorientasi pada agenda besar umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Ketua KMNJ, Abd. Hamid Hamdah, memandang bahwa menjelang muktamar, pemuda NU harus menjadi kekuatan moral yang menjaga marwah organisasi dari praktik-praktik yang dapat menggerus khidmah dan keteladanan. Generasi muda harus berani mengedepankan politik gagasan daripada politik kelompok, mengutamakan kapasitas dan integritas daripada popularitas, serta menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebab para pendiri NU mewariskan organisasi ini bukan untuk menjadi alat perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana pengabdian kepada agama, bangsa, dan masyarakat.

Lebih jauh, muktamar harus menjadi panggung kebangkitan intelektual kaum muda Nahdliyyin. Dari forum-forum diskusi, bahtsul masail, kajian kebangsaan, hingga penguatan ekonomi umat, generasi muda perlu menghadirkan gagasan yang mampu menjawab tantangan abad ke-21. NU membutuhkan kader-kader yang tidak hanya fasih membaca kitab kuning, tetapi juga mampu memahami kecerdasan buatan, transformasi digital, geopolitik global, ekonomi hijau, dan berbagai isu strategis lainnya. Sebab sebagaimana pesan KH Abdul Wahab Chasbullah, menjaga tradisi dan merespons perubahan harus berjalan beriringan.

Muktamar akan datang dan berlalu. Kepemimpinan akan berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun yang akan menentukan masa depan NU bukanlah siapa yang menang dalam muktamar, melainkan apakah muktamar mampu melahirkan generasi yang siap memikul amanah peradaban. Di titik inilah kaum muda Nahdliyyin Jombang harus mengambil peran: menjadi penjaga nilai, penggerak perubahan, dan penyambung cita-cita besar para muassis Nahdlatul Ulama.

Maka tugas generasi muda Nahdliyyin bukan sekadar mencintai NU dalam kata-kata, tetapi membuktikannya melalui ilmu, pengabdian, dan karya nyata untuk Indonesia.

KMNJ — Bergerak dengan gagasan, mengabdi dengan ketulusan, dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama dengan karya nyata.

Patroli Malam TNI di Jatisrono, Antisipasi Gangguan Kamtibmas hingga Jaga Objek Vital

Wonogiri, TelusuR.ID — Personel Koramil 14/Jatisrono menggelar patroli malam di sejumlah titik strategis di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Kamis (4/6) malam. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Patroli cipta kondisi itu dipimpin Sertu Mianto bersama Serda Teguh Santoso. Keduanya menyisir sejumlah lokasi yang dinilai memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi sekaligus menjadi objek vital di wilayah tersebut.

Beberapa titik yang menjadi sasaran patroli antara lain KDKMP Desa Jatisari, KDKMP Desa Watangsono, Kantor Bank BRI Unit Jatisrono, hingga Terminal Jatisrono. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman serta mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu aktivitas warga.

Tak hanya melakukan pengawasan, personel TNI juga berdialog langsung dengan masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Melalui komunikasi tersebut, aparat memperoleh informasi terkait kondisi lingkungan sekaligus menyampaikan imbauan agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan.

Kehadiran aparat di lapangan mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menilai patroli rutin yang dilakukan TNI mampu memberikan rasa aman serta memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kodim 0728/Wonogiri melalui Koramil 14/Jatisrono untuk terus menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan patroli yang dilakukan secara berkala, diharapkan situasi kamtibmas di Kecamatan Jatisrono tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

(Agus Kemplu)

TEP 2026 Diperluas, Ribuan Mahasiswa Diterjunkan Bangun 154 Kawasan Transmigrasi

JAKARTA,TelusuR.ID – Program Transmigrasi Patriot (TEP) 2026 dipastikan berlanjut dengan skala yang lebih besar. Setelah sukses menggandeng sejumlah kampus terkemuka pada 2025, pemerintah kini memperluas kolaborasi dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dalam upaya mempercepat transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, program TEP 2026 juga diperkuat oleh kehadiran Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, serta Universitas Hasanuddin.

Melalui program ini, ribuan akademisi dan mahasiswa akan diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi di berbagai penjuru Indonesia. Mereka tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat guna memetakan potensi ekonomi, menyusun strategi pengembangan wilayah, hingga mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Hasil riset tersebut nantinya menjadi fondasi penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan, TEP 2026 tidak lagi sekadar berfokus pada pengumpulan data dan kajian akademik. Program tahun ini diarahkan untuk memastikan berbagai rekomendasi hasil riset dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Fokus kita sekarang adalah implementasi. Hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Menurut Viva Yoga, keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci penting dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Kita melibatkan generasi muda yang memiliki talenta dan keterampilan luar biasa. Ilmu yang dimiliki civitas akademika harus bisa diwujudkan menjadi solusi konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kawasan transmigrasi,” katanya.

Tingginya antusiasme generasi muda terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar TEP 2026. Dari kebutuhan sebanyak 1.476 personel, tercatat 10.359 peserta mendaftarkan diri. Angka tersebut menunjukkan semakin kuatnya minat mahasiswa untuk terlibat langsung dalam agenda pembangunan nasional.

Dari total peserta yang lolos seleksi, sebanyak 246 orang ditetapkan sebagai ketua tim dan 1.230 lainnya menjadi anggota tim. Mereka akan ditempatkan di 41 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, 10 kawasan transmigrasi di Papua, serta dua Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian Transmigrasi.

Meski demikian, tugas yang menanti para peserta tidaklah ringan. Sebagian besar kawasan transmigrasi berada di wilayah terpencil dengan akses transportasi dan infrastruktur yang masih terbatas.

Karena itu, Viva Yoga mengingatkan bahwa para peserta harus memiliki semangat pengabdian, daya juang, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk menjadi agen perubahan di daerah penugasan.

“Diperlukan jiwa patriotisme, nasionalisme, dan ketangguhan. Mereka harus mampu mengolaborasikan ilmu pengetahuan dengan potensi masyarakat transmigran serta pemerintah daerah agar tercipta perubahan yang nyata,” ujarnya.

Pemerintah menilai TEP 2026 merupakan bagian penting dari strategi membangun Indonesia dari pinggiran. Kawasan transmigrasi yang selama ini kerap dipandang sebagai wilayah pelengkap justru memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi simpul ekonomi baru yang mampu menggerakkan pembangunan daerah.

“Dari kawasan-kawasan yang selama ini belum berkembang optimal, kita ingin melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan memperkuat pemerataan pembangunan nasional,” pungkas Viva Yoga.

JAKARTA, TelusuR.ID — Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting bagi upaya pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis pemerintah yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Nanik Sudarti Deyang, lembaga tersebut mulai menggeser fokus dari sekadar mengejar angka penerima manfaat menuju penguatan kualitas layanan, efisiensi anggaran, serta tata kelola yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dilakukan setelah BGN melakukan konsolidasi internal menyusul perubahan kepemimpinan lembaga. Nanik menegaskan bahwa berbagai kebijakan efisiensi yang tengah disiapkan tidak akan mengurangi hak masyarakat penerima manfaat program MBG.

Saat ini, alokasi anggaran BGN tercatat sebesar Rp268 triliun, turun dari pagu sebelumnya Rp335 triliun. Namun, menurut Nanik, penyesuaian anggaran justru menjadi peluang untuk memperbaiki efektivitas program agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi sasaran. Yang kami lakukan adalah memastikan anggaran digunakan secara tepat, terukur, dan berdampak langsung bagi penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Refocusing Penerima Manfaat

Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat. Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga distribusi program menjadi lebih tepat sasaran.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas MBG sekaligus menghindari pemborosan anggaran akibat distribusi yang tidak optimal.

Moratorium SPPG Baru

Langkah kedua adalah menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Alih-alih memperbanyak jumlah unit pelayanan dalam waktu singkat, BGN memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang telah ada. Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma dari ekspansi kuantitatif menuju penguatan kualitas layanan.

Standarisasi dan Audit Dapur MBG

Langkah ketiga adalah melakukan pembenahan terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.

BGN akan memperketat standar operasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas produksi makanan. Dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, maupun kualitas layanan akan dikenai penghentian operasional sementara hingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen BGN untuk memastikan setiap makanan yang diterima peserta program benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

“Jika ada dapur yang belum sesuai standar, kami akan melakukan suspend sampai seluruh persyaratan dipenuhi,” kata Nanik.

Skema Khusus untuk Daerah 3T

Langkah keempat adalah memperluas akses MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan hemat biaya.

BGN tidak lagi mengandalkan pola pembangunan dapur baru di setiap lokasi. Untuk wilayah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit, fasilitas yang telah tersedia seperti kantin sekolah akan dioptimalkan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi.

Pendekatan ini dinilai lebih realistis sekaligus mampu menghemat belanja negara tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil.

Fokus pada Mutu, Bukan Sekadar Angka

Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa Nanik adalah keberanian menggeser orientasi program dari target kuantitas menuju kualitas layanan.

BGN tidak lagi menjadikan capaian 82 juta penerima manfaat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program pada tahun 2026. Prioritas utama kini adalah memastikan setiap penerima memperoleh makanan bergizi dengan standar yang baik, distribusi yang tepat waktu, dan pengelolaan yang transparan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah untuk membangun program yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar capaian statistik jangka pendek.

Membuka Sumber Pendanaan Alternatif

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program, BGN juga mulai membuka peluang pendanaan non-APBN melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah internasional, serta kolaborasi dengan berbagai yayasan sosial.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting karena memungkinkan perluasan manfaat program tanpa sepenuhnya membebani keuangan negara.

Dengan kombinasi efisiensi, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas layanan, serta inovasi pembiayaan, BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang berupaya membangun fondasi baru bagi program Makan Bergizi Gratis. Fokusnya bukan lagi sekadar memperbesar angka penerima, melainkan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan gizi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Transformasi tersebut menjadi sinyal bahwa BGN tengah bergerak menuju tata kelola yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Perlunya Komite Inventarisasi Entropi Nasional

Oleh: M. Shoim Haris

Pendahuluan

Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak pernah kita ukur secara sistematis. Aforisme ini berlaku dalam manajemen perusahaan, juga dalam tata kelola negara.

Indonesia setiap tahun mengucurkan triliunan rupiah untuk pembangunan, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum. Namun hasilnya seringkali jauh dari harapan. Bukan karena anggaran kurang, bukan karena orangnya tidak kompeten. Tapi karena kita tidak pernah memetakan secara terstruktur di mana letak kebocoran sistemik yang sebenarnya.

Kebocoran itu, dalam kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT), disebut entropi. Bukan sekadar “tata kelola buruk”. Entropi adalah kehilangan kapasitas sistem untuk mengubah energi (anggaran, kewenangan, sumber daya alam) dan informasi (data, transparansi, pengetahuan) menjadi hasil yang diinginkan: kesejahteraan, keadilan, stabilitas. Korupsi, birokrasiberbelit, konflik kepentingan, regulasi tumpang tindih, impunitas, monopoli, dan kejahatan korporasi bukanlah masalah yang terpisah — melainkan manifestasi berbeda dari entropi yang sama.

Dengan definisi ini, entropi menjadi konsep yang operasional dan dapat diukur.

Mengapa inventarisasi entropi diperlukan?

Setiap kebijakan publik yang serius harus dimulai dengan diagnosis. Tanpa diagnosis, intervensi bersifat trial and error.

Saat ini, kita tahu perizinan di berbagai daerah rumit. Tapi tidak tahu persis di tahap mana yang paling bermasalah, berapa rata-rata waktu yang hilang, dan bagaimana perbandingan antar-kabupaten. Kita tahu praktik pungutan liar di beberapa lini pelayanan publik masih terjadi. Tapi tidak ada data agregat tentang sebaran geografis, modus yang paling umum, atau skala kerugian masyarakat. Kita mendengar adanya inefisiensi di institusi pertahanan dan keamanan, tetapi tidak ada peta terstruktur tentang kebocoran administratif dan anggaran. Kita menyadari bahwa kejahatan korporasi dan praktik monopoli merugikan negara dan rakyat, namun tidak pernah ada inventarisasi sistematis tentang sektor mana yang paling bermasalah atau sanksi mana yang tidak efektif.

Kita hanya punya anekdot dan kasus-kasus mencolok. Anekdot penting untuk menggugah kesadaran, tetapi tidak cukup untuk merancang kebijakan sistemik.

Yang diperlukan adalah inventarisasi terstruktur, periodik, dan publik tentang semua bentuk entropi. Data itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar:

· Sektor mana yang paling bocor (ekonomi, politik, hukum, keamanan)?
· Daerah mana yang terparah?
· Apakah entropi nasional meningkat atau menurun dibanding tahun lalu?
· Institusi mana yang paling resisten terhadap transparansi?
· Seberapa besar kerugian akibat monopoli dan kejahatan korporasi?
· Apakah sanksi yang ada bersifat gentar (deterrent) atau justru menjadi biaya langganan?

Tanpa data itu, perdebatan publik dan keputusan kabinet sama-sama berjalan dalam kegelapan.

Lembaga yang ada tidak dirancang untuk ini

Bukan karena lembaga kita lemah. Mereka bekerja sesuai mandatnya. Tapi mandat itu tidak mencakup inventarisasi entropi lintas sektor.

BPS menyediakan data sosial ekonomi makro yang sangat berharga. Tapi BPS tidak mengukur birokrasi. Ia tidak bisa memberi tahu rata-rata hari yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha di 514 kabupaten/kota, atau seberapa sering terjadi konflik kepentingan antara pejabat dan pengusaha.

BPK melakukan audit keuangan dengan standar profesional tinggi. Temuan kerugian negara penting. Tapi BPK tidak didesain untuk memetakan mengapa kerugian itu bisa terjadi secara sistemik. Laporannya juga tidak dirancang untuk dibaca publik luas sebagai instrumen tekanan sosial.

Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan maladministrasi. Tapi laporannya bersifat per kasus. Ombudsman tidak memiliki kewenangan atau sumber daya untuk mengagregasi ribuan laporan menjadi indeks entropi per sektor.

KPK awalnya dirancang untuk penindakan dan pencegahan korupsi. Tapi korupsi hanyalah salah satu bentuk entropi. Inefisiensi prosedur yang tidak sampai ke pidana, tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan yang legal tapi bermasalah — semua itu di luar radar KPK. Selain itu, kewenangan KPK semakin terbatas pasca revisi UU 2019.

KPPU menangani monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi tidak memiliki mandat inventarisasi lintas sektor. Laporannya tidak terintegrasi dengan peta entropi nasional.

Kejaksaan dan Kepolisian menangani kejahatan korporasi dan pidana lainnya secara kasuistis, tidak dalam bentuk agregasi pola kejahatan per sektor.

Kita memiliki banyak lembaga yang memotret potongan-potongan entropi. Tapi tidak ada yang menyusun mozaik utuhnya. Itulah kekosongan yang perlu diisi.

Komite, bukan birokrasi permanen

Karena sifatnya yang khusus dan sementara, entitas yang dibutuhkan bukanlah lembaga permanen berstruktur eselon. Komite Inventarisasi Entropi Nasional adalah bentuk kelembagaan yang lebih tepat: kecil, ramping, dengan masa kerja terbatas.

Struktur: 5–7 orang komisioner, didukung 50–100 staf teknis. Masa kerja 5 tahun, dievaluasi, dapat diperpanjang jika terbukti bermanfaat.

Anggaran: Di bawah Rp 200 miliar per tahun. Sebagai perbandingan, itu sekitar 0,007 persen dari APBN 2025. Sangat kecil dibandingkan kerugian akibat korupsi dan inefisiensi yang — berdasarkan berbagai estimasi — mencapai puluhan hingga ratusan triliun setiap tahun.

Kewenangan: Terbatas pada tiga fungsi — (1) mengakses data administratif yang sudah ada (laporan keuangan, hasil audit, putusan pengadilan, LHKPN teragregasi, data pengaduan publik) dari kementerian, lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan DPR, kecuali yang tergolong rahasia negara untuk kepentingan pertahanan dan intelijen operasional; (2) menginventarisasi dan mengklasifikasi entropi berdasarkan indikator terukur; (3) mempublikasikan temuan secara berkala.

Tidak memiliki kewenangan represif: Tidak bisa menangkap, mengadili, memecat, atau membatalkan kebijakan.

Pendekatan ini non-konfrontatif. Komite tidak akan mengintervensi operasional TNI atau Polri. Data yang diminta bersifat administratif dan anggaran — yang selama ini sudah diaudit BPK. Fokusnya adalah inefisiensi sistemik, bukan menunjuk kesalahan individu. Justru dengan peta entropi yang jelas, setiap institusi dapat melakukan pembenahan internal tanpa harus menunggu skandal besar terlebih dulu.

Bagaimana entropi diukur?

Komite tidak bekerja dengan opini. Inventarisasi entropi dilakukan melalui indikator kuantitatif yang bersumber dari data administratif yang sudah tersedia. Berikut adalah contoh indikator yang dapat digunakan:

Entropi umum lintas sektor

1. Waktu layanan publik – rata-rata hari penyelesaian perizinan (sumber: BPS, Ombudsman).
2. Jumlah regulasi tumpang tindih – identifikasi peraturan pusat-daerah yang saling bertentangan (Kemenkumham).
3. Tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman – per institusi.
4. Indeks konflik kepentingan – proporsi pejabat yang memiliki perusahaan di sektor yang diawasi (LHKPN anonim).
5. Rasio vonis terhadap tuntutan dalam perkara korupsi – per pengadilan (Mahkamah Agung).
6. Tingkat transparansi data publik – skor audit keterbukaan informasi (Komisi Informasi Pusat).

Entropi monopoli dan kejahatan korporasi

7. Indeks konsentrasi pasar (HHI) per sektor – untuk mengidentifikasi monopoli alami atau buatan.
8. Rasio denda terhadap keuntungan dalam kasus kejahatan korporasi – apakah sanksi bersifat gentar.
9. Jumlah korporasi residivis – yang berulang kali terjerat kasus lingkungan, kartel, atau pencucian uang.
10. Total kerugian lingkungan akibat korporasi (dari KLHK) yang diverifikasi.
11. Indeks perlindungan whistleblower korporasi – apakah pelapor internal dilindungi atau justru dipecat.

Setiap indikator diberi bobot dan diagregasi menjadi Indeks Entropi Sektoral (ekonomi, politik, hukum, keamanan) dan Indeks Entropi Nasional tahunan. Metodologi ini transparan, dapat direplikasi, dan tidak bergantung pada subjektivitas komisioner.

Referensi internasional

Di tingkat global, berbagai lembaga telah mengembangkan instrumen pengukuran tata kelola. Bank Dunia melalui Worldwide Governance Indicators (WGI) mengukur enam dimensi. OECD memiliki Regulatory Quality dan Integrity Indicators. Transparency International menerbitkan Corruption Perceptions Index (CPI) setiap tahun.

Beberapa negara memiliki lembaga yang secara fungsional mirip. Korea Selatan punya Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) yang melakukan integrity assessment terhadap institusi publik. Inggris punya National Audit Office (NAO) yang menjalankan value for money audit — bukan sekadar audit keuangan, tetapi audit efisiensi dan efektivitas sistem.

Indonesia sudah menggunakan indikator-indikator global tersebut sebagai rujukan eksternal. Namun semuanya bersifat agregat dan tidak spesifik pada kebocoran sistemik domestik. Tidak ada yang secara periodik dan berbasis data internal memetakan entropi seperti yang diusulkan di sini. Komite Inventarisasi Entropi Nasional dapat diposisikan sebagai pelengkap alami dari ekosistem pengukuran tata kelola global dengan resolusi yang lebih tinggi: data hingga level sektor, daerah, dan institusi.

Risiko yang dapat dikelola

Setiap usulan kelembagaan mengandung risiko. Lebih baik mengakuinya secara terbuka.

Risiko pertama: lembaga menolak memberikan data. Mitigasi: UU atau Perpres mewajibkan penyediaan data administratif. Penolakan dicatat sebagai temuan entropi informasional dan dipublikasikan. Publik berhak tahu institusi mana yang tidak kooperatif.

Risiko kedua: komisioner korup atau ditekan. Mitigasi: sistem publikasi dibuat otomatis. Staf teknis tetap dapat mengunggah data ke portal tanpa persetujuan komisioner. Tindak pidana korupsi oleh komisioner diproses secara hukum.

Risiko ketiga: anggaran dipotong atau tidak disetujui DPR. Mitigasi: komite dirancang sangat ramping. Bahkan dengan Rp 50 miliar per tahun, ia masih dapat beroperasi minimal. Jika DPR menolak, presiden dapat menggunakan alokasi dari pos reformasi birokrasi.

Risiko keempat: publik dan pengambil kebijakan mengabaikan temuan. Mitigasi: komite tidak bertanggung jawab untuk menindaklanjuti. Tugasnya hanya menyediakan data yang kredibel. Dalam pengalaman negara lain, data yang baik selalu ditemukan gunanya oleh pers, akademisi, aktivis, partai politik, bahkan lembaga eksekutif itu sendiri.

Yang lebih berisiko sebenarnya adalah tidak melakukan apa-apa. Status quo telah terbukti tidak mampu menurunkan entropi secara signifikan selama dua dekade terakhir.

Siklus perbaikan: dari data ke tekanan ke reformasi

Argumen paling penting adalah bahwa inventarisasi entropi, jika dilakukan dengan kredibel, akan memicu siklus perbaikan yang mandiri.

Tahap pertama: publikasi. Buku Inventarisasi Entropi Nasional tahunan terbit. Masyarakat mengetahui, misalnya, bahwa sektor perizinan tambang di Provinsi X memiliki Indeks Entropi Sektoral 8,7 dari skala 1–10 — tertinggi nasional, dengan penyebab utama tumpang tindih kewenangan serta tingginya pungli di tahap verifikasi lapangan.

Tahap kedua: tekanan publik. Media meliput. Aktivis menyoroti. DPR memanggil kepala daerah. Media sosial menyebarkan. Nama institusi menjadi perbincangan nasional.

Tahap ketiga: perbaikan sistem. Gubernur merampingkan prosedur. Kapolda melakukan pembersihan internal. Menteri terkait menerbitkan aturan baru.

Tahap keempat: inventarisasi ulang. Setahun kemudian, komite mengukur lagi. Jika entropi turun, publik mendapat kabar baik. Jika tetap atau naik, publik tahu bahwa intervensi sebelumnya tidak efektif, dan tekanan berlanjut.

Siklus ini tidak memerlukan kewenangan koersif dari komite. Ia hanya membutuhkan cermin yang jujur. Selama ini Indonesia beroperasi tanpa cermin itu.

Penutup: mengukur, bukan menebak

Indonesia tidak kekurangan energi. Anggaran negara besar, sumber daya alam melimpah, aparat penegak hukum dan institusi pertahanan profesional, demokrasi prosedural berjalan. Yang kurang adalah kemauan untuk mengukur kebocoran sistemik secara terbuka dan periodik.

Komite Inventarisasi Entropi Nasional adalah instrumen untuk mengisi kekosongan itu. Ia murah, kecil, non-represif, dan dirancang hanya untuk satu tugas: memetakan di mana energi bangsa ini terbuang sia-sia. Ia juga akan memberi perhatian khusus pada monopoli dan kejahatan korporasi yang selama ini luput dari inventarisasi sistematis.

Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu membentuk komite seperti ini. Anggaran kecil, struktur ramping, kewenangan terbatas — semua itu secara teknis mudah dipenuhi.

Pertanyaannya adalah: berapa lama lagi kita bersedia membiarkan kebocoran sistemik terjadi tanpa pernah mengukurnya secara serius?

Bangsa yang ingin maju membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan niat baik. Ia membutuhkan cermin yang jujur untuk melihat dirinya sendiri. Tanpa itu, reformasi hanya menjadi pengulangan janji yang sama dari tahun ke tahun.

Sudah waktunya kita berhenti menebak-nebak. Mulailah mengukur.

Penulis adalah peneliti ADCENT . Tulisan ini dikembangkan dari kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT).

ENERGI BERSIH BUKAN SEKADAR LINGKUNGAN, TETAPI KEDAULATAN BARU INDONESIA

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Pendiri GREAT Institute.
*Pengurus Pusat PII

Energi bersih terlalu sering dibicarakan hanya sebagai isu lingkungan. Seolah-olah transisi energi semata urusan menurunkan emisi, memasang panel surya, membangun pembangkit hijau, atau memenuhi tekanan dunia internasional.

Padahal, bagi Indonesia, energi bersih jauh lebih besar dari itu.

Ia adalah soal kedaulatan.

Negara yang berdaulat pada abad ke-21 bukan hanya negara yang memiliki tentara kuat, wilayah luas, atau sumber daya alam melimpah. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu mengamankan energi, menguasai teknologi, menjaga daya saing industri, melindungi rakyat dari gejolak harga, dan tidak mudah ditekan oleh perubahan standar ekonomi global.

Dalam kerangka itulah energi bersih harus ditempatkan: bukan sebagai beban, melainkan sebagai strategi nasional.

Indonesia sebenarnya memiliki modal sangat besar. Potensi energi baru terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3.686 gigawatt (GW), mencakup energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan energi laut.

Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara miskin energi bersih.

Masalahnya bukan ketiadaan potensi, melainkan kemampuan mengubah potensi menjadi kapasitas nyata.

Di sinilah letak ironi kita.

Potensi energi bersih ribuan GW, tetapi realisasi pemanfaatannya belum sebanding. Selama bertahun-tahun, bauran energi nasional masih didominasi energi fosil. Energi baru terbarukan memang terus tumbuh, tetapi belum menjadi tulang punggung utama sistem energi nasional.

Arah baru mulai terlihat dalam RUPTL PLN 2025–2034.

Pemerintah menetapkan tambahan kapasitas pembangkit dan sistem penyimpanan energi sebesar 69,5 GW. Dari jumlah itu, sekitar 52,9 GW atau 76 persen berasal dari energi baru terbarukan dan storage.

Rinciannya mencakup PLTS 17,1 GW, PLTA 11,7 GW, PLTB 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta storage 10,3 GW.

Ini bukan angka kecil.

Bila dijalankan konsisten, RUPTL ini dapat menjadi titik balik transisi energi nasional.

Namun energi bersih tidak boleh berhenti sebagai daftar proyek pembangkit. Ia harus menjadi strategi kedaulatan ekonomi.

Pertama, energi bersih penting untuk mengurangi kerentanan fiskal.

APBN selama ini memikul beban besar untuk menjaga harga energi rakyat. Subsidi adalah bentuk keberpihakan negara, terutama kepada kelompok rentan. Tetapi ketergantungan jangka panjang pada energi fosil membuat fiskal mudah terguncang oleh harga minyak, kurs rupiah, dan gejolak geopolitik.

Ketika harga minyak naik, APBN tertekan.

Ketika rupiah melemah, biaya impor energi meningkat.

Ketika konflik global mengganggu pasokan, rakyat ikut merasakan dampaknya.

Maka energi bersih bukan sekadar urusan emisi, tetapi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kedua, energi bersih penting untuk daya saing industri.

Dunia sedang bergerak menuju standar karbon. Uni Eropa, melalui Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM, mulai menerapkan rezim definitif sejak 1 Januari 2026 setelah masa transisi 2023–2025.

Artinya, produk industri masa depan tidak hanya dinilai dari harga dan kualitas, tetapi juga dari jejak karbonnya.

Jika listrik industri Indonesia masih terlalu bergantung pada energi kotor, maka produk ekspor kita berisiko menghadapi beban tambahan, tekanan reputasi, dan hambatan pasar.

Dalam bahasa sederhana:

Tanpa energi bersih, hilirisasi Indonesia bisa mahal di pasar global.

Ketiga, energi bersih terkait langsung dengan mineral kritis.

Indonesia adalah pemain utama nikel dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, sekitar 55 juta ton atau sekitar 42,3 persen cadangan global. Produksi nikel Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 2,2 juta ton, setara sekitar 59 persen produksi global.

Ini kekuatan besar.

Tetapi kekuatan itu bisa menjadi paradoks bila hilirisasi nikel masih ditopang energi kotor.

Dunia membutuhkan nikel untuk baterai, kendaraan listrik, penyimpanan energi, turbin angin, panel surya, dan teknologi hidrogen hijau. Namun bila proses produksinya menghasilkan emisi tinggi dan merusak lingkungan, Indonesia akan menghadapi kritik baru: menjual bahan baku transisi energi dengan cara yang belum sepenuhnya bersih.

Karena itu, hilirisasi Indonesia harus naik kelas menjadi hilirisasi hijau.

Nikel, baterai, baja, semen, pupuk, smelter, kawasan industri, dan data center harus mulai diarahkan pada energi rendah emisi.

Jika tidak, hilirisasi kita mudah diserang sebagai dirty downstreaming.

Keempat, energi bersih adalah instrumen geopolitik.

Sejak 2010, hampir 80 persen kenaikan kebutuhan energi Asia Tenggara masih dipenuhi oleh energi fosil, terutama batu bara. Pada 2023, batu bara menghasilkan sekitar setengah listrik kawasan dan menyumbang sekitar 80 persen emisi sektor ketenagalistrikan.

Ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih berada dalam jalur pembangunan yang sangat intensif karbon.

Pada saat yang sama, investasi energi bersih global bergerak cepat.

Negara yang mampu menyediakan listrik bersih, stabil, dan kompetitif akan menjadi tujuan industri masa depan. Data center, baterai, kendaraan listrik, manufaktur hijau, dan rantai pasok global akan mencari lokasi yang tidak hanya murah, tetapi juga rendah karbon.

Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pasar panel surya, baterai, turbin, atau kendaraan listrik asing.

Indonesia harus membangun ekosistem industri energi bersih sendiri: manufaktur komponen, riset baterai, smart grid, storage, PLTS atap, panas bumi, bioenergi, green hydrogen, hingga pengelolaan sampah menjadi energi.

Namun kedaulatan energi bersih menuntut kejujuran.

Tidak semua yang disebut hijau benar-benar bersih. Tidak semua proyek transisi otomatis adil. Tidak semua investasi hijau bebas dari risiko rente.

Di sinilah tata kelola menjadi kunci.

Energi bersih harus dikawal dengan data, audit, transparansi, dan standar yang kredibel.

Jika tidak, agenda hijau bisa berubah menjadi greenwashing: bungkusnya hijau, isinya tetap eksploitasi lama.

Negara harus memastikan bahwa transisi energi bukan sekadar proyek elite, melainkan perubahan struktural yang menyentuh rakyat.

Desa harus mendapat akses energi bersih untuk irigasi, cold storage, UMKM, pesantren, koperasi, dan pengolahan hasil pertanian.

Kota harus bergerak menuju transportasi publik bersih, pengelolaan sampah modern, PLTS atap, bangunan hemat energi, dan udara yang lebih sehat.

Industri harus mulai menghitung emisi.

Pemerintah daerah harus menjadikan energi bersih sebagai agenda pembangunan, bukan sekadar slogan lingkungan.

Dengan demikian, energi bersih bukan hanya urusan kementerian teknis.

Ia adalah agenda lintas sektor: energi, industri, perdagangan, keuangan, desa, pertanian, kelautan, pendidikan, riset, dan diplomasi.

Narasi besarnya harus jelas:

Energi bersih bukan sekadar lingkungan, tetapi kedaulatan baru Indonesia.

Kedaulatan untuk tidak terus bergantung pada energi impor.

Kedaulatan untuk melindungi APBN dari gejolak harga fosil.

Kedaulatan untuk membangun industri yang diterima pasar global.

Kedaulatan untuk mengolah mineral kritis dengan standar tinggi.

Kedaulatan untuk menciptakan lapangan kerja hijau bagi generasi muda.

Kedaulatan untuk menjaga udara, air, tanah, dan laut sebagai hak rakyat.

Abad ke-20 dimenangkan oleh negara yang menguasai minyak dan batu bara.

Abad ke-21 akan dimenangkan oleh negara yang menguasai energi bersih, mineral kritis, teknologi baterai, data, karbon, dan industri hijau.

Indonesia memiliki semua modal awal: matahari, air, angin, panas bumi, laut, bioenergi, nikel, pasar besar, dan posisi geopolitik strategis.

Yang dibutuhkan adalah keberanian kebijakan, konsistensi regulasi, pembiayaan inovatif, tata kelola bersih, dan narasi nasional yang kuat.

Pada akhirnya, transisi energi bukan tentang meninggalkan pembangunan.

Justru sebaliknya, transisi energi adalah cara baru membangun Indonesia agar lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan lebih berdaulat.

Energi bersih bukan sekadar menyelamatkan bumi.

Energi bersih adalah cara menjaga republik.

SRAGEN,TelusuR.ID – Di tengah hamparan sawah yang menghijau di Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, kehadiran Babinsa menjadi penyemangat tersendiri bagi para petani yang tengah berjuang menjaga produktivitas tanaman padi mereka.

Komitmen mendukung ketahanan pangan nasional itu ditunjukkan Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen, Sertu Rohmadi, melalui kegiatan komunikasi sosial (Komsos) bersama para petani di area persawahan Dukuh Bibis, RT 17, Desa Doyong, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pendampingan yang terus dilakukan TNI untuk membantu petani menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari persoalan pupuk, irigasi, hingga ancaman serangan hama yang dapat memengaruhi hasil panen.

Di sela-sela kunjungannya, Rohmadi berdialog langsung dengan para petani guna menyerap berbagai aspirasi dan kendala yang mereka hadapi selama musim tanam berlangsung.

“Turun langsung ke sawah merupakan cara paling efektif untuk mengetahui kondisi nyata yang dihadapi petani. Dengan begitu, kami bisa membantu mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul, baik terkait pupuk, hama, maupun kebutuhan air untuk tanaman padi,” ujar Rohmadi.

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Babinsa tidak hanya bertujuan mendukung peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memastikan para petani tetap semangat dalam mengelola lahan mereka sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Selain berdiskusi, Rohmadi juga memberikan edukasi singkat mengenai langkah-langkah pencegahan serangan hama wereng serta pentingnya penggunaan pupuk organik secara tepat guna guna meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil panen.

Kehadiran Babinsa di tengah aktivitas pertanian mendapat respons positif dari para petani. Mereka menilai pendampingan yang dilakukan selama ini mampu memberikan rasa tenang sekaligus menjadi solusi ketika menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

“Dengan adanya Babinsa, kami merasa lebih terbantu. Beliau tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga sering membantu mencarikan jalan keluar ketika kami menghadapi kesulitan terkait pupuk maupun pasokan air. Kami berharap pendampingan ini terus berlanjut hingga masa panen nanti,” kata Paino (46), petani setempat.

Rohmadi menegaskan, sinergi antara TNI dan petani merupakan salah satu kunci dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.

“Melalui kebersamaan dan komunikasi yang baik di lapangan, kami berharap hasil panen petani terus meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan program ketahanan pangan nasional berjalan optimal,” ujarnya.

Kehadiran Babinsa di tengah petani menjadi gambaran nyata bahwa upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui pendampingan langsung di lapangan. Dari pematang sawah Desa Doyong, optimisme para petani untuk meraih panen yang lebih baik terus tumbuh.

Pesan Tegas Dansatgas Yonif 521/DY: Pemuda Adalah Kunci Kemajuan Papua

JAYAWIJAYA,TelusuR.ID – Komitmen mendorong pemberdayaan generasi muda terus ditunjukkan Satgas Pamtas Yonif 521/DY di wilayah penugasan. Salah satunya melalui kehadiran personel satgas dalam pelantikan Pengurus Pemuda Kampung Apenas di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (5/6/2026).

Pelantikan yang mengusung tema “Melestarikan Budaya, Menggapai Inovasi, Berakar pada Adat dan Tumbuh untuk Masa Depan yang Lebih Baik” itu berlangsung penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat kampung, unsur pemerintah setempat, serta para pemuda yang menjadi harapan pembangunan daerah.

Kehadiran Satgas Yonif 521/DY menjadi bentuk dukungan nyata TNI terhadap penguatan kapasitas generasi muda sebagai agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam membangun kampung dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan pemuda Kampung Apenas. Menurutnya, organisasi kepemudaan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, memperkuat solidaritas, sekaligus melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemuda merupakan aset bangsa dan harapan masa depan. Dengan semangat kebersamaan, kreativitas, serta tetap menjunjung tinggi adat dan budaya, kami yakin para pemuda Kampung Apenas dapat menjadi motor penggerak perubahan yang membawa kemajuan bagi kampung dan masyarakatnya,” ujar Rahadyan.

Ia menilai pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat persatuan serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, budaya, pendidikan hingga pembangunan kampung.

Tema yang diangkat dalam kegiatan itu juga mencerminkan tekad para pemuda untuk tetap menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman, sembari membuka diri terhadap inovasi yang dapat mendukung kemajuan masyarakat.

Ketua Pemuda Kampung Apenas terpilih, Abdul Hafid Yelipele, S.I.Kom., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Menurutnya, kehadiran TNI selama ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Kami berharap ke depan Satgas Yonif 521/DY dapat terus mendampingi dan membina pemuda-pemudi Kampung Apenas, khususnya dalam pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas kepemudaan,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan generasi muda terus terjalin kuat. Kolaborasi itu dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, maju, dan sejahtera.

Dengan semangat melestarikan budaya sekaligus mengembangkan inovasi, generasi muda Papua diharapkan mampu tampil sebagai pelopor pembangunan yang tetap berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

“TNI Hadir Bersama Rakyat, Membangun Papua yang Aman, Maju, dan Sejahtera.”