NIAS UTARA, TelusuR.ID — Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD di Kabupaten Nias Utara mencatat capaian penting. Satgas Karya Bakti TNI AD resmi menuntaskan pembangunan Jembatan Armco di Sungai Menaula, Desa Holi, Kecamatan Lahewa, dengan progres mencapai 100 persen pada Sabtu (6/6/2026).

Pembangunan jembatan yang menjadi bagian dari program Karya Bakti TNI dan inisiasi Presiden RI Prabowo Subianto itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses transportasi yang lebih aman bagi masyarakat setempat.

Jembatan Armco tersebut memiliki panjang 8 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2,8 meter. Infrastruktur itu diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan akses penyeberangan warga yang selama ini menjadi salah satu kendala mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Penyelesaian proyek dilakukan melalui kolaborasi personel gabungan dari Yon TP 905/TS, Babinsa Kodim 0213/Nias, dan Yonzipur 1/DD. Seluruh tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari pemasangan struktur utama hingga penyelesaian akhir, berhasil diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Keberadaan jembatan baru itu disambut positif oleh warga Desa Holi. Masyarakat menilai akses yang lebih baik akan memperlancar aktivitas sehari-hari, mulai dari perjalanan menuju fasilitas pendidikan, distribusi hasil pertanian, hingga mobilitas ekonomi antarwilayah.

Warga juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy mengatakan rampungnya pembangunan Jembatan Armco Sungai Menaula menjadi wujud sinergi antara TNI AD dan pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan selesainya pembangunan dan progres mencapai 100 persen, kami berharap jembatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Sandy.

Dengan beroperasinya Jembatan Armco Sungai Menaula, akses masyarakat Desa Holi dan wilayah sekitarnya kini diharapkan semakin lancar, sekaligus menjadi penopang aktivitas sosial dan ekonomi yang lebih produktif di Nias Utara.

Sumber: Pendam I/BB

Pesan untuk Generasi yang Kelak Akan Menikmati Janji 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

Oleh: Jacob Ereste

TelusuR.ID – Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar kejahatan hukum. Ia telah menjelma menjadi budaya yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Dari satu rezim ke rezim berikutnya, dari satu proyek ke proyek lainnya, dari satu lembaga ke lembaga yang lain, cerita tentang korupsi terus berulang seperti sinetron tanpa episode terakhir.

Yang lebih memprihatinkan, pelakunya bukan orang bodoh. Mereka adalah kaum terdidik, bergelar akademik tinggi, menduduki jabatan penting, dan sering tampil sebagai tokoh terhormat. Namun kecerdasan yang mereka miliki tidak berjalan beriringan dengan moralitas. Intelektualitas mereka tercerabut dari akar etika dan spiritualitas. Akibatnya, ilmu pengetahuan hanya menjadi alat untuk memperhalus cara menipu, mempercantik manipulasi, dan menyamarkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Di titik inilah bangsa ini menghadapi krisis yang sesungguhnya: krisis akhlak.

Korupsi tidak lahir dari kemiskinan. Korupsi lahir dari kerakusan. Ia tumbuh dari hasrat yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu, mereka yang sudah bergelimang kemewahan tetap mencuri. Mereka yang sudah hidup berkecukupan masih ingin merampas hak orang lain. Yang dikejar bukan lagi kebutuhan, melainkan pemuasan nafsu untuk terus menumpuk kekayaan dan mempertontonkan kemegahan.

Maka jangan heran jika para koruptor kerap tampil dalam simbol-simbol kemewahan. Rumah megah, kendaraan mewah, koleksi barang bernilai fantastis, hingga rekening yang tersembunyi di berbagai tempat. Ironisnya, sebagian besar kekayaan itu bahkan tak sempat mereka nikmati. Mereka lebih sibuk mengumpulkan daripada menggunakan. Seolah hidup hanya perlombaan untuk menjadi yang paling kaya sebelum ajal tiba.

Yang tragis, uang yang mereka rampas sering kali berasal dari hak rakyat kecil. Dana pendidikan, dana kesehatan, dana pensiun, dana haji, subsidi untuk masyarakat miskin, hingga program makan bergizi bagi anak-anak bangsa. Semua menjadi sasaran empuk bagi tangan-tangan yang kehilangan nurani.

Di hadapan kerakusan semacam ini, hukum sering kali tampak kehilangan taring. Rakyat menyaksikan bagaimana keadilan bisa dibeli, bagaimana perkara dapat dinegosiasikan, dan bagaimana hukuman sering kali lebih berat bagi pencuri ayam daripada pencuri uang negara bernilai triliunan rupiah. Ketika hukum kehilangan kepercayaan publik, yang lahir adalah kemarahan sosial. Dan ketika kemarahan sosial terus dipelihara oleh ketidakadilan, maka berbagai bentuk perlawanan akan menemukan jalannya sendiri.

Inilah bahaya yang sering diabaikan para penguasa. Ketidakadilan yang berlangsung lama tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah modal paling berharga dalam kehidupan berbangsa.

Hari ini rakyat semakin sulit mempercayai janji. Terlalu banyak harapan yang diumumkan, terlalu sedikit yang diwujudkan. Akibatnya, semangat gotong royong yang dahulu menjadi kekuatan bangsa perlahan memudar. Solidaritas sosial melemah. Kepedulian terhadap sesama berkurang. Masing-masing orang dipaksa memikirkan keselamatan dirinya sendiri.

Pada saat yang sama, kapitalisme yang rakus, neoliberalisme yang tak mengenal batas kemanusiaan, serta materialisme yang menjadikan uang sebagai ukuran segala-galanya, semakin leluasa menguasai ruang hidup masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata perlahan tergeser oleh logika untung-rugi.

Karena itu, pesan ini ditujukan kepada generasi yang kelak memasuki satu abad kemerdekaan Indonesia.

Jangan pernah mewarisi kesalahan kami. Jangan menganggap korupsi sebagai hal biasa. Jangan membiarkan kecerdasan berjalan tanpa hati nurani. Jangan membiarkan agama hanya menjadi simbol, sementara keadilan dan kejujuran ditinggalkan dalam praktik kehidupan.

Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar yang kehilangan akhlak. Indonesia membutuhkan manusia yang berintegritas; yang mampu menjaga amanah ketika tidak ada yang mengawasi, yang berani berkata benar ketika kebohongan menjadi kebiasaan, dan yang tetap membela kepentingan rakyat ketika kekuasaan menawarkan berbagai kemewahan.

Jika tidak, maka perayaan 100 tahun kemerdekaan hanya akan menjadi seremoni panjang untuk mengenang janji-janji yang gagal ditepati. Sebaliknya, jika generasi mendatang mampu mengembalikan moralitas sebagai fondasi kehidupan berbangsa, maka Indonesia Emas bukan sekadar slogan politik, melainkan kenyataan yang dapat diwariskan kepada anak cucu bangsa.

Banten, 6 Juni 2026

Kota Santri yang Sedang Kehilangan Cermin

Oleh: Edy Musyadad pecinta kopi hitam

Ada pertanyaan yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya.

Apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh Jombang?

Pertanyaan itu muncul setelah membaca dua berita yang tampaknya tidak saling berkaitan.

Berita pertama tentang APBD 2026.

Berita kedua tentang dicabutnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 yang selama ini menjadi dasar Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah di sekolah dasar dan menengah pertama.

Ketika dua berita itu disandingkan, muncul satu ironi besar.

Jombang masih menyebut dirinya Kota Santri.

Tetapi kebijakan yang lahir justru membuat banyak orang bertanya: apakah ruh Kota Santri masih menjadi bagian dari arah pembangunan daerah?

—

Saya tidak sedang memperdebatkan legalitas Perbup Nomor 13 Tahun 2026.

Pemerintah tentu memiliki argumentasi administratif dan teknis.

Tetapi ada hal yang sering luput dalam penyusunan kebijakan.

Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan administrasi.

Ada aspek sejarah.

Ada aspek budaya.

Ada aspek identitas.

Dan Jombang adalah daerah yang hidup dari ketiganya.

Jombang dikenal bukan karena gedung kantornya.

Bukan karena rumah jabatan bupatinya.

Bukan pula karena kendaraan dinas para pejabatnya.

Jombang dikenal karena pesantrennya.

Karena para kiai.

Karena tradisi keilmuannya.

Karena pendidikan diniyah yang selama puluhan tahun menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Ketika regulasi yang menjadi fondasi pendidikan diniyah dicabut, wajar jika masyarakat merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting.

Bukan sekadar aturan.

Tetapi simbol keberpihakan.

—

Aktivis muda Nahdliyin, Gus Phitil, menyampaikan kritik yang menarik.

Ia mengatakan bahwa Kota Santri tidak boleh hidup hanya dalam slogan.

Saya setuju.

Bahkan sangat setuju.

Sebab di Indonesia kita terlalu sering jatuh cinta pada simbol.

Kita senang menulis kata “religius” di baliho.

Kita senang memasang slogan “berakhlak”.

Kita senang menggelar seremoni keagamaan.

Tetapi kita sering lupa menerjemahkan semuanya ke dalam kebijakan publik.

Padahal identitas sebuah daerah tidak ditentukan oleh spanduk.

Identitas ditentukan oleh keberanian politik untuk mempertahankan nilai yang diyakininya.

Jika Jombang percaya bahwa pendidikan diniyah adalah bagian dari jati dirinya, maka keberpihakan itu harus terlihat dalam APBD, dalam regulasi, dan dalam prioritas pembangunan.

Bukan hanya dalam pidato.

—

Di sinilah saya kembali membuka APBD.

PAD Kabupaten Jombang tahun 2026 di target mencapai Rp760,65 miliar.

Dengan angka sebesar itu, biaya operasional kepala daerah dapat mencapai sekitar Rp1,14 miliar per tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada yang salah.

Semua sah.

Semua legal.

Tetapi sekali lagi, persoalannya bukan legalitas.

Persoalannya adalah prioritas.

Ketika biaya operasional rumah tangga pejabat selalu mendapat kepastian anggaran, guru-guru diniyah justru masih harus berhadapan dengan ketidakpastian.

Ketika fasilitas birokrasi berjalan rutin setiap bulan, pendidikan diniyah malah kehilangan pijakan regulasi yang selama ini menjadi dasar keberlangsungannya.

Bukankah ini sebuah paradoks?

Kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia.

Tetapi instrumen yang membentuk karakter manusia justru dipinggirkan.

Kita berbicara tentang Kota Santri.

Tetapi salah satu kebijakan yang menjadi ciri khas Kota Santri justru dihapus.

—

Saya teringat satu kalimat yang sering diucapkan para kiai.

Membangun gedung itu mudah.

Membangun manusia jauh lebih sulit.

Gedung bisa selesai dalam setahun.

Membangun karakter membutuhkan puluhan tahun.

Karena itu, guru diniyah sesungguhnya bukan beban anggaran.

Mereka adalah investasi peradaban.

Mereka tidak menghasilkan pendapatan asli daerah.

Mereka tidak menciptakan proyek fisik.

Mereka tidak menghasilkan foto-foto peresmian.

Tetapi mereka menghasilkan sesuatu yang jauh lebih penting.

Akhlak.

Integritas.

Karakter.

Hal-hal yang tidak pernah muncul dalam laporan keuangan, tetapi menentukan masa depan sebuah bangsa.

—

Yang membuat publik khawatir bukan sekadar soal dicabutnya Perbup.

Yang membuat publik khawatir adalah arah berpikir di balik kebijakan itu.

Apakah pendidikan keagamaan masih dianggap penting?

Apakah pesantren masih ditempatkan sebagai mitra strategis pembangunan?

Apakah guru diniyah masih dianggap bagian dari investasi masa depan Jombang?

Ataukah semuanya mulai bergeser menjadi sekadar pelengkap?

Pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka.

Karena Jombang bukan daerah biasa.

Jombang memikul warisan sejarah yang besar.

Warisan para ulama.

Warisan para pendiri bangsa.

Warisan para pendidik yang membangun masyarakat dengan ilmu dan akhlak.

—

Maka saya sependapat dengan usulan agar pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas.

Duduk bersama para kiai.

Para pengasuh pesantren.

Para akademisi.

Para guru diniyah.

Dan masyarakat.

Sebab kebijakan pendidikan tidak boleh lahir hanya dari meja birokrasi.

Ia harus lahir dari denyut kehidupan masyarakat yang akan merasakan dampaknya.

Jika memang terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Mulok Diniyah selama ini, maka evaluasilah.

Perbaikilah.

Sempurnakanlah.

Tetapi jangan sampai solusi yang diambil justru menghilangkan fondasi yang selama ini menjadi ciri khas Jombang.

—

Sebab ada satu hal yang perlu diingat.

Kota Santri tidak kehilangan identitasnya dalam satu malam.

Ia kehilangan identitasnya sedikit demi sedikit.

Dimulai ketika pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi prioritas.

Dimulai ketika guru-gurunya tidak lagi dihargai.

Dimulai ketika anggaran lebih sibuk mengurus kenyamanan birokrasi daripada membangun karakter generasi muda.

Dan ketika itu terjadi, Jombang mungkin masih tetap disebut Kota Santri.

Tetapi hanya sebagai nama.

Bukan lagi sebagai kenyataan.

Mahasiswa UNUSIDA Dibekali Strategi Hadapi Gejolak Global dan Persaingan Kerja Digital

SIDOARJO, TelusuR.ID — Ketidakpastian ekonomi global akibat meningkatnya tensi geopolitik dunia dinilai menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi generasi muda. Kondisi tersebut mendorong mahasiswa tidak hanya memahami dinamika ekonomi internasional, tetapi juga membangun kapasitas diri agar tetap kompetitif di pasar kerja yang terus berubah.

Kesadaran itu menjadi fokus utama Seminar Nasional 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMAMASDA) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) di Aula Lantai 4 Kampus 2 UNUSIDA, Kamis (4/6/2026).

Mengusung tema “Menavigasi Ketidakpastian Global di Era Ketegangan Geopolitik”, seminar menghadirkan akademisi dan praktisi untuk membahas dampak perkembangan geopolitik terhadap perekonomian nasional sekaligus kesiapan mahasiswa menghadapi transformasi dunia kerja digital.

Dekan Fakultas Ekonomi UNUSIDA, Muhafidhah Novie, mengatakan mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap isu-isu ekonomi global karena dampaknya semakin terasa hingga ke tingkat domestik.

“Mahasiswa perlu memahami bagaimana dinamika global dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Dengan wawasan yang lebih baik, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6).

Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki generasi muda di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat dan sulit diprediksi.

Ketua Program Studi Manajemen UNUSIDA, M. Mustaqim, menilai seminar tersebut berhasil menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman praktis dari para narasumber.

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, mulai dari pemaparan materi hingga sesi diskusi interaktif.

Dalam sesi pertama, ekonom dan peneliti dari organisasi riset ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, memaparkan berbagai tantangan ekonomi yang muncul akibat memanasnya situasi geopolitik global.

Menurut Dipo, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya risiko inflasi impor (imported inflation), hingga menyempitnya ruang fiskal pemerintah menjadi sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut, kata dia, dapat memengaruhi iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga daya beli masyarakat.

“Adaptasi menjadi kunci utama. Mahasiswa perlu membekali diri dengan kemampuan yang relevan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung sangat cepat,” katanya.

Sementara itu, sesi kedua menghadirkan dosen Fakultas Ekonomi UNUSIDA, Edita Rachma Kamila, yang menyoroti pentingnya personal branding dan identitas digital dalam membangun karier di era modern.

Edita menilai perusahaan saat ini tidak lagi hanya melihat capaian akademik calon pekerja. Rekam jejak digital, profesionalisme, hingga kemampuan membangun reputasi positif di ruang digital menjadi aspek yang semakin diperhatikan.

“Personal branding merupakan cara strategis untuk memperkenalkan kompetensi dan nilai diri secara profesional. Di era digital, hal itu dapat membuka peluang karier yang lebih luas,” ujarnya.

Melalui seminar tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai tantangan ekonomi global, tetapi juga mendapatkan bekal praktis untuk meningkatkan daya saing, mulai dari pengelolaan citra profesional hingga optimalisasi platform digital.

Diskusi yang berlangsung dinamis menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap isu ekonomi global dan pengembangan kompetensi diri. Seminar ini diharapkan mampu memperkuat literasi ekonomi sekaligus meningkatkan kesiapan generasi muda menghadapi perubahan yang semakin kompleks di tingkat nasional maupun internasional.

JAKARTA, TelusuR.ID – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah memilih mempertahankan harga energi bersubsidi meskipun kondisi ekonomi dunia masih dibayangi berbagai tantangan, mulai dari gejolak geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas internasional.

Menurut Bahlil, di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil, prioritas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sudah saatnya pada saat kondisi global yang tidak menentu, kondisi global yang tidak terlalu baik-baik saja, kita pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan sekaligus sebagai kader Partai Golkar, sudah selayaknya harus berpihak betul kepada rakyat,” kata Bahlil dalam sambutannya di pembukaan Mubes V Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, mempertahankan harga BBM dan LPG bersubsidi merupakan bentuk keberpihakan nyata negara kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha produktif.

Di balik keputusan tersebut, Bahlil mengakui terdapat berbagai masukan yang mengusulkan agar harga BBM subsidi disesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan kondisi fiskal. Namun, pemerintah memilih untuk mengedepankan stabilitas ekonomi masyarakat dibandingkan mengambil langkah yang berpotensi menambah beban hidup rakyat.

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tetap menahan harga energi bersubsidi agar tidak ikut terdorong naik akibat dinamika pasar global. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta memastikan biaya transportasi, distribusi barang, dan kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan mempertahankan harga BBM dan LPG bersubsidi merupakan bagian dari arahan langsung Presiden untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat tetap berjalan.

Bahlil memastikan subsidi BBM dan LPG akan terus diberikan hingga akhir tahun 2026.

“Insyaallah sampai akhir tahun,” katanya.

Kepastian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global.

Ekonom menilai stabilitas harga energi memiliki peran penting dalam menopang daya beli masyarakat. Ketika harga BBM dan LPG tetap terjaga, tekanan terhadap biaya hidup masyarakat dapat diminimalkan, sehingga konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional tetap bergerak positif.

Selain mempertahankan harga energi bersubsidi, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola penyaluran subsidi agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Dengan demikian, perlindungan sosial yang diberikan negara dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kebijakan menjaga harga BBM dan LPG bersubsidi hingga 31 Desember 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan stabilitas ekonomi, menjaga daya beli rakyat, serta memastikan proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang positif.

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kratonan Koramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta Serma Aris Setyo Memantau kegiatan Posyandu Lansia di Aula Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, (06/06/2026)

Sebagai Babinsa mendampingi pelaksanaan Posyandu Lansia untuk memastikan warga lanjut usia mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang optimal. Kehadiran mereka juga bertujuan memberikan rasa aman, edukasi, dan motivasi agar para lansia tetap rutin menjaga kesehatan di wilayah binaan.

Babinsa berperan untuk membantu kelancaran jalannya Posyandu serta menciptakan rasa aman bagi para lansia. Serta memberikan dorongan moril kepada warga lansia agar semangat dan tidak ragu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala, Ungkap Serma Aris

Selain itu momen ini untuk berinteraksi langsung guna memantau situasi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. biasanya Babinsa dan tenaga kesehatan mengawasi 5 tahapan utama yang meliputi Pendaftaran, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Kesehatan, Pengecekan, dan Pengobatan, serta Pemberian vitamin, obat-obatan, serta penyuluhan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan, Tegasnya

(Agus Kemplu)

Jakarta,TelusuR.ID — Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Desakan itu disampaikan melalui surat aspirasi resmi yang dikirimkan kepada Korps Adhyaksa.

Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, mengatakan pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, Kejagung perlu mengembangkan perkara guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kasus tersebut.

“Program yang menyangkut kepentingan rakyat harus terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan yang terjadi,” kata Zainuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Dalam surat tersebut, FABEM menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta Kejagung melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program di BGN, termasuk dugaan praktik jual beli titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut FABEM, pengusutan secara komprehensif diperlukan untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, FABEM meminta penyidik mengembangkan perkara dengan menelusuri jaringan maupun afiliasi pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan yayasan, organisasi, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan para tersangka.

Selain itu, FABEM juga menyoroti proses pengadaan dan kemitraan yang berlangsung di BGN. Mereka meminta Kejagung memeriksa perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender dalam berbagai program di lembaga tersebut.

Sorotan juga diarahkan pada dugaan kejanggalan dalam proses pendaftaran mitra BGN. FABEM mempertanyakan mekanisme pendaftaran yang disebut tetap berjalan meskipun portal atau situs resmi kemitraan BGN pada saat itu dilaporkan tidak dapat diakses publik.

Menurut mereka, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

FABEM menilai pengusutan perkara secara menyeluruh penting dilakukan mengingat BGN merupakan lembaga yang menjalankan program strategis pemerintah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Melalui surat aspirasi tersebut, FABEM juga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai elemen bangsa untuk mengawal proses hukum agar berlangsung secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.

Mereka berharap langkah penegakan hukum yang tegas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lembaga publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis nasional yang dibiayai oleh negara.

JENEWA, TELUSUR.ID — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN mengirimkan dua delegasi terbaiknya ke Swiss untuk menghadiri Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Kehadiran perwakilan Indonesia ini menjadi langkah penting dalam mengawal isu ketenagakerjaan dan perlindungan buruh di tingkat internasional.

Dua perwakilan yang ditunjuk oleh KSPSI ATUC di bawah kepemimpinan Andi Gani Nena Wea tersebut adalah William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan. William Yani Wea hadir selaku perwakilan KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum SP IMPPI, sedangkan Tonny Pangaribuan menjabat sebagai Bendahara KSPSI ATUC sekaligus Ketua Umum SP PMIT.

Gelaran 114th International Labour Conference oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ini berlangsung mulai 1 hingga 12 Juni 2026 di Jenewa, Swiss. Memasuki hari kelima, seluruh komite teknis yang dibentuk dalam konferensi tersebut dilaporkan sudah mulai masuk ke dalam tahap pembahasan substansi penting.

Pembahasan substansi tersebut didasarkan langsung pada laporan resmi yang dirilis oleh pihak ILO. “Komite Aplikasi Standar hari ini mendalami Laporan Komite Ahli 2026 dan Survey Umum Employment and decent work for peace and resilience,” ujar pria yang akrab disapa Willy itu dalam keterangannya diterima Telusur.id, Sabtu (6/6/2026).

Willy mengungkapkan bahwa situasi geopolitik global saat ini, khususnya krisis yang terjadi di kawasan Timur Tengah, menjadi salah satu sorotan utama. Konflik bersenjata tersebut dinilai berdampak langsung terhadap nasib para pekerja migran yang mengais rezeki di kawasan Teluk.

Dampak nyata juga dirasakan oleh para pelaut yang melintasi Selat Hormuz, serta para buruh pertanian yang berada di wilayah Lebanon Selatan. Berdasarkan proyeksi dari ILO, guncangan harga minyak dunia yang berkepanjangan akibat konflik ini berpotensi menghapus hingga 14 juta jam kerja purnawaktu pada tahun ini.

Melihat situasi pelik tersebut, Willy menegaskan bahwa kehadiran delegasi Indonesia memiliki misi krusial dalam mengawal kebijakan internasional. Tugas utama KSPSI AGN di dalam komite ini adalah memastikan seluruh negara anggota ILO tetap menjaga akuntabilitas mereka terhadap hak-hak buruh.

Selain itu, KSPSI AGN juga mendesak agar standar perlindungan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh ILO tidak diturunkan dalam kondisi apa pun. Pekerja yang berada di sektor-sektor terdampak krisis global harus tetap mendapatkan jaminan perlindungan dasar yang layak dari negara tempat mereka bekerja.

“KSPSI AGN mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif menyampaikan berbagai praktik baik terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di forum internasional ini,” terang Willy menambahkan poin penting diplomasi ketenagakerjaan Jaringan Indonesia.

Dalam dinamika persidangan, William Yani Wea juga mendapatkan kesempatan berharga untuk memberikan pendapat di dalam forum panel. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan yang terjadi di Myanmar, khususnya terkait perlakuan diskriminatif terhadap para pengurus serikat pekerja serta etnis Rohingya.

Terkait sorotan tersebut, Willy menambahkan bahwa KSPSI AGN memegang teguh prinsip dasar dari pembentukan Komite Aplikasi Standar. Menurutnya, komite internasional ini dibentuk bukan dengan tujuan utama untuk menghukum atau memberikan sanksi sepihak kepada suatu negara.

Esensi utama dari komite ini adalah untuk memastikan bahwa janji dan komitmen yang telah disepakati oleh negara-negara anggota saat meratifikasi konvensi ILO benar-benar dipenuhi. Penegakan aturan ini dinilai memiliki korelasi dan dampak langsung terhadap perlindungan warga negara Indonesia.

“Indonesia memiliki kepentingan besar agar standar ILO ditegakkan secara konsisten di kawasan ASEAN dan global, karena hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri,” tegas Bung Willy mengakhiri penjelasannya.

Sehari sebelum sidang komite dimulai, William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan juga dilaporkan ikut serta dalam aksi unjuk rasa gabungan bersama serikat pekerja dari berbagai negara. Aksi solidaritas global tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dipenjaranya pimpinan serikat pekerja Belarus serta memburuknya kondisi politik bagi buruh di Myanmar.

Wonogiri,TelusuR.ID – Personel TNI dari Koramil 20/Kismantoro Kodim 0728/Wonogiri bersama anggota Linmas dan Banser menggelar patroli gabungan di sejumlah titik wilayah Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jumat (5/6/2026) malam.

Patroli yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu dipimpin Sertu Puryanto sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memastikan situasi wilayah tetap kondusif pada malam hari.

Dengan menyusuri sejumlah ruas jalan, pusat aktivitas warga, hingga titik-titik yang dinilai rawan gangguan keamanan, petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus berdialog dengan masyarakat yang masih beraktivitas.

Kehadiran aparat bersama unsur masyarakat tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara TNI dan komponen kewilayahan dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain melakukan pengawasan, tim patroli juga memberikan imbauan kepada warga agar tetap waspada dan turut berperan aktif menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” demikian pesan yang terus disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Kolaborasi antara TNI, Linmas, dan Banser mendapat respons positif dari warga. Kehadiran patroli gabungan dinilai mampu memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang aktif hadir di tengah kehidupan warga.

Hingga patroli berakhir, kondisi wilayah Kecamatan Kismantoro terpantau aman, tertib, dan terkendali tanpa adanya gangguan menonjol. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempererat kemitraan antara aparat dan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Toba, TelusuR.ID — Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, turun langsung meninjau pelaksanaan Program Karya Bakti Skala Besar yang digelar Kodam I/BB di Desa Hutagaol Parsuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis (4/6).

Program tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan renovasi rumah ibadah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dalam kunjungannya, Hendy memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Selain meninjau progres pembangunan, ia juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat setempat.

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kegiatan tersebut. Pangdam tampak berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kebutuhan serta aspirasi mereka terkait pembangunan yang tengah berlangsung.

Salah satu fokus peninjauan adalah pembangunan sumur bor yang diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat. Di saat yang sama, renovasi gereja yang sedang dikerjakan ditargetkan menghadirkan fasilitas ibadah yang lebih layak dan nyaman bagi jemaat.

Menurut Hendy, Program Karya Bakti tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Kami ingin setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga sumur bor ini membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga dan gereja yang direhab dapat digunakan dengan lebih nyaman untuk beribadah. Kebersamaan dan semangat gotong royong yang terjalin juga harus terus dijaga demi kemajuan daerah,” kata Hendy.

Ia menegaskan, keterlibatan TNI dalam program-program sosial kemasyarakatan merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung pembangunan wilayah, khususnya di daerah yang masih membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur dasar dan fasilitas publik.

Program Karya Bakti Skala Besar yang dilaksanakan Kodam I/Bukit Barisan di Kabupaten Toba menjadi salah satu wujud kontribusi TNI dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Turut mendampingi Pangdam dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam I/BB, Asisten Operasi Kasdam I/BB, serta Dandim 0210/Tapanuli Utara.

Sumber: Pendam I/Bukit Barisan