JAKARTA, TelusuR.ID — Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting bagi upaya pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis pemerintah yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Nanik Sudarti Deyang, lembaga tersebut mulai menggeser fokus dari sekadar mengejar angka penerima manfaat menuju penguatan kualitas layanan, efisiensi anggaran, serta tata kelola yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dilakukan setelah BGN melakukan konsolidasi internal menyusul perubahan kepemimpinan lembaga. Nanik menegaskan bahwa berbagai kebijakan efisiensi yang tengah disiapkan tidak akan mengurangi hak masyarakat penerima manfaat program MBG.
Saat ini, alokasi anggaran BGN tercatat sebesar Rp268 triliun, turun dari pagu sebelumnya Rp335 triliun. Namun, menurut Nanik, penyesuaian anggaran justru menjadi peluang untuk memperbaiki efektivitas program agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi sasaran. Yang kami lakukan adalah memastikan anggaran digunakan secara tepat, terukur, dan berdampak langsung bagi penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Refocusing Penerima Manfaat
Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat. Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga distribusi program menjadi lebih tepat sasaran.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas MBG sekaligus menghindari pemborosan anggaran akibat distribusi yang tidak optimal.
Moratorium SPPG Baru
Langkah kedua adalah menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Alih-alih memperbanyak jumlah unit pelayanan dalam waktu singkat, BGN memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang telah ada. Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma dari ekspansi kuantitatif menuju penguatan kualitas layanan.
Standarisasi dan Audit Dapur MBG
Langkah ketiga adalah melakukan pembenahan terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.
BGN akan memperketat standar operasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas produksi makanan. Dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, maupun kualitas layanan akan dikenai penghentian operasional sementara hingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen BGN untuk memastikan setiap makanan yang diterima peserta program benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Jika ada dapur yang belum sesuai standar, kami akan melakukan suspend sampai seluruh persyaratan dipenuhi,” kata Nanik.
Skema Khusus untuk Daerah 3T
Langkah keempat adalah memperluas akses MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan hemat biaya.
BGN tidak lagi mengandalkan pola pembangunan dapur baru di setiap lokasi. Untuk wilayah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit, fasilitas yang telah tersedia seperti kantin sekolah akan dioptimalkan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis sekaligus mampu menghemat belanja negara tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil.
Fokus pada Mutu, Bukan Sekadar Angka
Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa Nanik adalah keberanian menggeser orientasi program dari target kuantitas menuju kualitas layanan.
BGN tidak lagi menjadikan capaian 82 juta penerima manfaat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program pada tahun 2026. Prioritas utama kini adalah memastikan setiap penerima memperoleh makanan bergizi dengan standar yang baik, distribusi yang tepat waktu, dan pengelolaan yang transparan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah untuk membangun program yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar capaian statistik jangka pendek.
Membuka Sumber Pendanaan Alternatif
Dalam rangka menjaga keberlanjutan program, BGN juga mulai membuka peluang pendanaan non-APBN melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah internasional, serta kolaborasi dengan berbagai yayasan sosial.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting karena memungkinkan perluasan manfaat program tanpa sepenuhnya membebani keuangan negara.
Dengan kombinasi efisiensi, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas layanan, serta inovasi pembiayaan, BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang berupaya membangun fondasi baru bagi program Makan Bergizi Gratis. Fokusnya bukan lagi sekadar memperbesar angka penerima, melainkan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan gizi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Transformasi tersebut menjadi sinyal bahwa BGN tengah bergerak menuju tata kelola yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
