JOMBANG,TelusuR.ID – LAZISNU PCNU Jombang menyalurkan hewan qurban amanah dari Bank Central Asia (BCA) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Penyembelihan hewan qurban hari kedua digelar di Kantor PCNU Jombang, Kamis (28/5).

Tahun ini, program qurban LAZISNU mengusung tema “Qurban Mendamaikan”. Tema tersebut diangkat sebagai upaya menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Ketua LAZISNU PCNU Jombang, Ning Santi, mengatakan qurban tidak sekadar ibadah penyembelihan hewan, melainkan juga sarana memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Qurban bukan hanya tentang ibadah penyembelihan hewan, tetapi juga menghadirkan kedamaian sosial, memperkuat solidaritas umat, dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam proses distribusi daging qurban, panitia menggunakan besek bambu dan alas daun jati sebagai wadah pembagian. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan tradisional itu juga menjadi bagian dari upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Daging qurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima, mulai dari kaum dhuafa, fakir miskin, warga sekitar, hingga masyarakat membutuhkan di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.

Wakil Ketua PCNU Jombang, H. Basyarudin Shaleh, menyampaikan apresiasi kepada BCA dan BPKH atas kepercayaan yang diberikan kepada LAZISNU PCNU Jombang dalam penyaluran hewan qurban tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BCA dan BPKH yang telah mempercayakan penyaluran qurbannya melalui LAZISNU PCNU Jombang. Semoga semakin banyak lembaga maupun korporasi yang menyalurkan qurbannya melalui LAZISNU sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain penyaluran di tingkat cabang, ribuan kambing dan ratusan sapi qurban juga didistribusikan melalui jaringan LAZISNU se-Kabupaten Jombang. Distribusi tersebut melibatkan pengurus MWCNU, ranting, masjid, mushala, hingga lembaga sosial dan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Melalui gerakan “Qurban Mendamaikan”, LAZISNU PCNU Jombang berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat sekaligus memperkuat peran NU dalam pelayanan dan pemberdayaan umat.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program paling mulia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun gagasan besar itu kini menghadapi ancaman serius karena pelaksanaannya di lapangan dirusak oleh dapur yang asal-asalan, kasus keracunan, menu yang tidak sesuai standar, hingga dugaan praktik pungutan dan pemotongan anggaran yang membuat nilai makanan anak-anak menyusut sebelum sampai ke piring mereka.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengatakan, MBG seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi, ketika pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.

Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para “copet” anggaran yang merusak idealisme program ini.

“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, diterima Telusur.id, Kamis (28/5/2026).

Gus Lilur mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8 Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ḫubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ (Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.

Menurut Gus Lilur, ayat tersebut memberikan pesan yang sangat jelas: makanan untuk orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan haruslah makanan yang baik, disukai, dan layak. Karena itu, ia menilai siapa pun yang mengurangi jatah makan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang sangat serius.

“Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” tegasnya.

Gus Lilur mengatakan, publik melihat sendiri bahwa berbagai kasus keracunan MBG di sejumlah daerah bukan lagi kejadian kecil yang bisa dianggap sekadar kekeliruan teknis. Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Pada saat yang sama, muncul pula temuan bahwa sebagian dapur belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum memiliki kelengkapan sertifikasi, atau tidak diawasi dengan disiplin sebagaimana mestinya.

Menurutnya, jika dapur MBG dikelola secara asal-asalan, tanpa pengawasan gizi yang kuat, tanpa standar kebersihan yang ketat, dan tanpa rasa tanggung jawab moral terhadap anak-anak, maka program yang semestinya menjadi kebanggaan Presiden bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden.

“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti adanya kekeliruan pemahaman di masyarakat mengenai posisi mitra dan SPPG. Menurutnya, banyak orang mengira SPPG adalah mitra. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Mitra adalah pihak yang berkewajiban membangun dapur, melengkapi alat dapur, menyediakan sarana-prasarana, menyediakan berbagai peralatan pendukung, serta mengganti atau memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan.

Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari pemilik SPPG, modal yang disediakan mitra untuk membangun dan menyiapkan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dapur tersebut kemudian disewakan kepada BGN dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Selain itu, mitra juga masih harus membayar lisensi kepada yayasan dengan besaran sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

“Secara umum, mitra bisa menerima uang sewa bersih sekitar Rp80 juta sampai Rp90 juta per bulan. Artinya, dengan investasi Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar, butuh waktu sekitar dua tahun untuk balik modal. Itu bisnis yang wajar dan tetap ada risikonya, seperti risiko SPPG ditutup, kerusakan peralatan, atau gangguan operasional lain,” jelas Gus Lilur.

Namun, menurut Gus Lilur, justru di situlah titik penting yang harus dibaca Presiden. Ketika negara tidak menyiapkan investasi dapur sendiri dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, maka sejak awal sudah tercipta struktur bisnis di sekitar program makan anak-anak. Struktur ini mungkin muncul karena negara belum menyediakan cukup anggaran investasi untuk membangun seluruh SPPG, tetapi konsekuensinya serius: ada kepentingan balik modal, ada lisensi, ada sewa, ada margin, dan ada risiko munculnya pemburu rente di luar sistem resmi.

Gus Lilur menegaskan, struktur SPPG sendiri sebenarnya sudah memiliki ketentuan teknis. Di dalam SPPG terdapat ahli gizi, akuntan, serta puluhan relawan, bahkan disebut dapat mencapai 47 relawan, dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai petunjuk teknis. Karena itu, jika seluruh aturan dijalankan secara benar, SPPG seharusnya bisa menjadi instrumen pelayanan publik yang baik. Masalah muncul ketika struktur formal yang sudah ada itu disusupi kepentingan bisnis, pungutan, fee, atau pemotongan yang tidak semestinya.

“SPPG itu ada juknisnya. Ada ahli gizi, ada akuntan, ada relawan, semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sekelilingnya muncul praktik fee, pungutan, lisensi yang tidak transparan, atau pemotongan nilai makanan, maka anak-anak yang menjadi korban,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti struktur anggaran MBG yang menurutnya harus dijaga secara ketat agar tidak semakin tergerus di lapangan. Ia menyebut, alokasi yang dikucurkan untuk satu porsi MBG selama ini dipahami publik sebesar Rp15.000, dengan pembagian sekitar Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk nilai makanan penerima manfaat.

“Kalau Rp10.000 itu benar-benar dibelanjakan untuk makanan, dengan volume 3.000 porsi per hari, berarti ada Rp30 juta per hari untuk bahan makanan. Kalau belanjanya benar, bukan harga eceran, itu sudah bisa menyajikan makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” kata Gus Lilur.

Namun, berdasarkan laporan lapangan yang diterima NBI, Gus Lilur menyebut ada dugaan praktik permintaan fee per porsi oleh pihak-pihak tertentu, dengan nilai bervariasi antara Rp500 hingga Rp3.000 per porsi. Jika praktik seperti itu benar terjadi, maka nilai makanan yang seharusnya diterima anak-anak bisa menyusut tajam.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500, Rp1.000, Rp2.000, bahkan sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” tegasnya.

Gus Lilur menilai, pengelola SPPG sesungguhnya sudah mendapatkan ruang penghasilan yang cukup dari komponen operasional dan fasilitas yang telah disiapkan negara. Karena itu, tidak ada alasan moral maupun administratif untuk mengurangi satu rupiah pun dari nilai makanan yang menjadi hak anak-anak.

“Tidak perlu mengurangi walau Rp1 dari nilai porsi makan anak. Pemilik dan pegawai SPPG sudah ada ruang penghasilannya. Maka jangan makan jatah anak. Terkutuk seorang hamba jika berani makan jatah hamba lainnya, apalagi jatah anak-anak miskin,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, MBG akan menjadi program raksasa yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal: tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan. Ia menilai Presiden Prabowo harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.

“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” kata Gus Lilur.

Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis. Menurutnya, idealnya negara sendiri yang membangun SPPG dan mengelolanya secara langsung melalui BGN, tanpa harus mencari pihak ketiga. Dengan begitu, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.

“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tegasnya.

Selain itu, Gus Lilur juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG sedekat mungkin dengan sekolah. Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas. Dengan model ini, pengawasan menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.

“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.

Gus Lilur menilai, dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat. Sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal belajar, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain dari guru dan orang tua jika makanan tidak layak.

“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu. Uang negara tidak muter-muter terlalu jauh. Anak-anak juga bisa makan lebih segar karena makanan tidak perlu menempuh perjalanan panjang dari dapur luar,” jelas Gus Lilur.

Ia mengusulkan agar pemerintah memulai perubahan model ini melalui pilot project nasional: satu kabupaten/kota di setiap provinsi dijadikan contoh pengelolaan MBG berbasis dapur dan kantin sekolah atau SPPG milik negara yang dikelola langsung BGN. Setelah terbukti lebih aman, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih disukai siswa, model tersebut dapat diperluas secara bertahap.

“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum. Jangan biarkan MBG menjadi proyek para copet. Jangan biarkan makanan anak miskin menjadi ladang rente,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur menegaskan, NBI tetap mendukung MBG karena program ini sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat. Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, NBI merasa wajib menyampaikan kritik keras agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.

“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mengelola atau mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkas Gus Lilur.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur memaknai momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tahun ini dengan langkah yang sedikit berbeda dan menyentuh akar rumput.

Tak sekadar menunaikan ibadah ritual, partai berbasis nahdliyin tersebut memilih menjadikan hari raya kurban sebagai jalan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menguatkan ikatan sejarah dengan dunia pesantren.

Sekretaris DPW PKB Jatim, Multazamudz Dzikri, mengungkapkan bahwa seluruh kader dan pengurus PKB di berbagai tingkatan diinstruksikan untuk bergerak menyalurkan hewan kurban secara langsung.

“Iduladha tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami meminta kader PKB di Jawa Timur untuk menyalurkan sapi atau kambing kurban langsung ke pesantren-pesantren,” ujar Multazamudz Dzikri dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Rabu (27/5/2026).

Penyaluran ribuan hewan kurban tersebut dipandang sebagai bentuk nyata dari komitmen PKB yang selama ini tumbuh, berkembang, dan besar bersama tradisi kultural serta sosial masyarakat Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun, total ada sebanyak 1.055 hewan kurban yang disiapkan, terdiri atas 571 ekor sapi dan 484 ekor kambing untuk dibagikan ke berbagai wilayah.

Seluruh hewan kurban tersebut disalurkan secara gotong royong oleh para kader dan pengurus PKB di tingkat kabupaten serta kota kepada pengasuh pesantren dan warga yang membutuhkan.

Menurut Multazam, pesantren bukan hanya sekadar lembaga pendidikan keagamaan konvensional, melainkan pusat lahirnya nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan perjuangan rakyat sejak era sebelum kemerdekaan.

“Mari kita jadikan momentum Iduladha ini untuk kembali ke pesantren. Cikal bakal berdirinya negeri ini tidak lepas dari tangan dingin dan perjuangan para masyaikh di pesantren,” tuturnya.

Anggota DPRD Jatim ini juga menegaskan bahwa hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan pondok pesantren merupakan dua buah entitas kuat yang selamanya tidak dapat dipisahkan.

“Sesuai dawuh para kiai, pesantren itu NU kecil, sedangkan NU adalah pesantren besar. Jadi menguatkan pesantren sama halnya dengan membesarkan NU,” tandas legislator PKB tersebut.

Lebih lanjut, ia mengingatkan esensi sejati dari ibadah berkurban, di mana nilai moralnya seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban ibadah personal saja.

Momentum ini harus dijadikan proses spiritual yang inklusif untuk membersihkan diri dari belenggu kepentingan pribadi, lalu mengubahnya menjadi semangat pengabdian yang tulus kepada masyarakat luas.

“Berkurban mengajarkan kita untuk melunturkan ego pribadi. Berjuang di partai politik pun harus diniatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan sekadar kepentingan diri sendiri,” pungkas Multazam.

Boyolali, TelusuR.ID — Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ratusan warga di Lapangan Makodim 0724/Boyolali, Jalan Pandanaran, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Persit KCK Cabang XLV Dim 0724/Boyolali Ny. Meita Dhanu Anggoro. Suasana salat berlangsung khidmat dan tertib dengan imam Ustaz Al Hafizh Muflicul Anam serta khatib Ustaz Yusuf Mustafa.

Dalam khutbahnya, khatib menekankan makna keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS sebagai teladan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, Idul Adha disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Idul Adha mengajarkan nilai edukatif tentang bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarga dan mendidik putranya. Momentum ini juga mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati serta mengedepankan kemaslahatan umat manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat,” ujar Yusuf Mustafa dalam khutbahnya.

Usai pelaksanaan salat, Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan menunaikan ibadah Idul Adha bersama masyarakat.

Menurut dia, Hari Raya Kurban bukan hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan.

“Banyak hikmah yang dapat dipetik dari Idul Adha. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita untuk meningkatkan kepedulian sosial dan bersama-sama membantu saudara-saudara muslim yang kurang mampu,” kata Dhanu.

Ia juga mengajak masyarakat menanamkan nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya terbatas pada ibadah kurban semata.

“Selain pentingnya berkurban pada Hari Raya Idul Adha, mari kita sebarkan semangat berkurban dalam perilaku dan pengabdian kita sehari-hari,” ujarnya.

Jakarta, TelusuR.ID — Polemik mengenai penggunaan anggaran negara untuk pembelian sapi qurban Presiden Prabowo Subianto mendapat penegasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga otoritatif keagamaan itu menilai kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan memiliki pijakan fikih yang kuat dalam tradisi pemerintahan Islam.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan, penggunaan APBN melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk pengadaan hewan qurban bukanlah bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Sebaliknya, kebijakan itu dipandang sebagai manifestasi kehadiran negara dalam pelayanan sosial dan syiar keagamaan.

“Dalam perspektif syariah, tidak ada persoalan. Justru ada dasar fikih yang kuat terkait peran pemimpin dalam menghadirkan kemaslahatan publik melalui qurban,” ujar Prof Niam, dilansir dari MUI Digital Rabu (27/5/2026).

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari mengenai anjuran bagi imam atau pemimpin untuk berqurban melalui Baitul Mal—lembaga keuangan publik pada masa klasik Islam. Dalam konteks negara modern, kata dia, APBN dapat dipahami sebagai representasi Baitul Mal yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian, qurban Presiden bukan dimaknai sebagai ibadah personal yang dibiayai negara, melainkan qurban negara untuk masyarakat. Perspektif ini penting untuk meluruskan narasi yang cenderung menyederhanakan persoalan sebatas penggunaan APBN.

Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran negara, penjelasan MUI menjadi krusial agar ruang diskursus tidak terjebak pada populisme dangkal. Sebab, substansi utama dari kebijakan ini justru terletak pada manfaat sosial yang dihasilkan.

Sebanyak 1.098 ekor sapi qurban yang disalurkan Presiden tahun ini menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, selain didistribusikan ke pesantren, lembaga sosial-keagamaan, hingga tokoh masyarakat. Distribusi berskala nasional tersebut menunjukkan bahwa qurban tidak semata menjadi ritual simbolik elite, melainkan instrumen pemerataan manfaat dan penguatan solidaritas sosial.

Lebih jauh, kebijakan ini juga memiliki efek ekonomi yang tidak kecil. Seluruh sapi berasal dari peternak lokal dengan standar kesehatan dan kualitas tinggi. Artinya, negara tidak hanya menyalurkan daging qurban kepada masyarakat, tetapi sekaligus menggerakkan rantai ekonomi peternakan domestik.

Di sinilah letak relevansi kebijakan tersebut. Negara hadir bukan hanya melalui bantuan sosial konvensional, tetapi juga melalui momentum keagamaan yang menyentuh dimensi spiritual sekaligus ekonomi rakyat.

Prof Niam menilai langkah pemerintah itu kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi semangat gotong royong.

“Momentum Idul Adha ini memperkuat syiar keagamaan sekaligus solidaritas sosial. Karena itu, secara syar’i maupun secara sosial, kebijakan ini relevan,” katanya.

Tentu, pengawasan publik terhadap penggunaan APBN tetap diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Namun, kritik yang sehat semestinya tidak berhenti pada prasangka administratif, melainkan juga mempertimbangkan manfaat konkret yang diterima masyarakat luas.

Pada titik itu, qurban Presiden dapat dibaca bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan simbol bagaimana negara berupaya hadir di tengah rakyat—melalui tradisi berbagi, penguatan syiar, dan keberpihakan pada ekonomi peternak lokal.

Jayawijaya,TelusuR.ID — Suasana Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Personel Satgas Yonif 521/DY melaksanakan salat Iduladha bersama masyarakat di Masjid Al Aqsa sekaligus menyerahkan hewan kurban kepada warga setempat, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah penugasan. Personel Satgas Yonif 521/DY tampak berbaur dengan warga sejak pelaksanaan ibadah hingga penyerahan hewan kurban kepada pengurus masjid dan tokoh masyarakat Distrik Walesi.

Kehadiran prajurit TNI dalam perayaan hari besar keagamaan itu disambut antusias warga. Selain menjalankan ibadah bersama, masyarakat juga merasa terbantu melalui kegiatan sosial yang dilakukan Satgas.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, mengatakan Iduladha menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat di daerah penugasan.

Menurutnya, Satgas tidak hanya bertugas menjaga keamanan wilayah, tetapi juga berupaya membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis dengan masyarakat.

“Semangat berkurban mengajarkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan. Kami berharap momentum Iduladha ini semakin mempererat hubungan antara personel Satgas dengan masyarakat Distrik Walesi,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Distrik Walesi turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Warga menilai keberadaan Satgas selama ini membawa dampak positif serta menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Melalui momentum Iduladha 1447 H, Satgas Yonif 521/DY menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat Papua Pegunungan, tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan guna memperkuat persaudaraan antara TNI dan rakyat.

(Prajurit Macan Kumbang Berhasil/Yonif 521-DY)

Wonogiri,TelusuR.ID — Aparat TNI dan Polri menggelar patroli Cipta Kondisi di wilayah Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Selasa malam (26/5/2026), sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB itu melibatkan personel Koramil 10 Wuryantoro Kodim 0728/Wonogiri yang dipimpin Serma Tukimin bersama anggota Polsek Wuryantoro. Patroli dilakukan di sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas.

Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemantauan, mulai dari tempat ibadah hingga objek vital di wilayah Kecamatan Wuryantoro. Patroli dilakukan bertepatan dengan malam Iduladha, sehingga aparat turut meningkatkan pengawasan di area masjid dan lingkungan sekitar.

Petugas tidak hanya memantau situasi, tetapi juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Kehadiran aparat gabungan pada malam hari disambut positif warga karena dinilai mampu memberikan rasa aman dan nyaman.

Sinergi antara TNI dan Polri dalam patroli tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar aparat keamanan di lapangan. Dengan komunikasi yang terjalin baik, aparat dinilai lebih siap mengantisipasi potensi gangguan keamanan, terutama saat aktivitas masyarakat mulai menurun pada malam hari.

Selama patroli berlangsung, situasi di wilayah Kecamatan Wuryantoro dilaporkan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan Cipta Kondisi ini diharapkan dapat terus meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran aparat dalam menjaga stabilitas wilayah.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Peringatan Hari Raya Iduladha tidak sekadar menjadi momen ritual penyembelihan hewan kurban semata. Lebih dari itu, hari raya ini membawa pesan moral yang sangat relevan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di Indonesia.

Tokoh Muda Nahdliyin sekaligus Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kecamatan Tembelang, Faizuddin FM atau yang akrab disapa Gus Faiz, membedah keteladanan mendalam di balik perayaan Iduladha.

Menurut Gus Faiz, terdapat makna utama yang terkandung dalam ibadah kurban, yakni ketakwaan, keikhlasan, kepedulian sosial, penyucian harta, serta simbol pengendalian diri yang kuat.

Dari kelima unsur tersebut, ketakwaan dan keikhlasan dinilai sebagai fondasi moral atau akhlak yang sangat krusial bagi para pemangku kebijakan dan pejabat pemerintahan saat ini.

Kedua nilai luhur ini diyakini mampu mengubah orientasi kekuasaan dari sekadar alat dominasi menjadi sebuah amanah pengabdian yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta akuntabilitas.

Manifestasi ketakwaan dalam tata kelola pemerintahan yang baik akan melahirkan pribadi pejabat yang anti-korupsi. Ketakwaan menumbuhkan kesadaran bahwa segala tindakan diawasi oleh Tuhan, sehingga mampu mencegah praktik suap maupun penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, nilai ini akan mendorong terciptanya keadilan sosial, di mana para pejabat dituntut untuk senantiasa berlaku adil dan tidak diskriminatif, baik dalam merumuskan kebijakan maupun mendistribusikan anggaran.

Sementara itu, nilai keikhlasan akan memunculkan jiwa pengabdian tanpa pamrih di kalangan birokrasi. Pejabat akan bekerja semata-mata demi kemaslahatan rakyat, bukan untuk memburu pujian, popularitas, atau sekadar meraup keuntungan pribadi.

Keikhlasan juga membuat pejabat menyadari bahwa jabatan bergengsi hanyalah titipan sementara yang kelak harus dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan mereka dari sifat arogan dan membuat mereka tetap tegar saat menghadapi kritik publik.

“Jika pejabat negara mampu menggabungkan ketakwaan dan keikhlasan secara utuh, hal ini akan bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) serta menghadirkan pelayanan publik yang prima,” ujar Gus Faiz dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id, Rabu (27/5/2026).

Oleh karena itu, Gus Faiz menaruh harapan besar kepada para pejabat negara, mulai dari tingkatan presiden, hingga wabil khusus Bupati Jombang beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk merenungkan pesan moral Iduladha ini.

Dalam menjalankan amanah kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan arahan yang benar kepada rakyatnya, bukan melulu mementingkan agenda politik atau ambisi pribadi semata.

Tanggung jawab besar seorang pemimpin mencakup penegakan ibadah, mendorong zakat sebagai kepedulian sosial, melahirkan kebijakan yang menyejahterakan, serta wajib melindungi rakyat dari segala bentuk kedzaliman dan tindakan yang merugikan.

Makna penting lainnya dari Iduladha adalah kepedulian sosial. Bagi pejabat pemerintah, hal ini merupakan komitmen moral dan tanggung jawab mutlak untuk senantiasa memprioritaskan hajat hidup masyarakat luas.

Kepedulian ini harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan pro-rakyat seperti pengentasan kemiskinan dan layanan kesehatan bersubsidi, serta pemangkasan birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Pejabat publik juga dituntut memberikan keteladanan hidup dengan menjaga integritas, menghindari perilaku pamer kekayaan (flexing), memastikan APBD/APBN tepat sasaran, serta sigap terjun langsung dalam aksi kemanusiaan saat terjadi krisis atau bencana alam.

Sebagai penutup, Gus Faiz menegaskan bahwa pemimpin yang ideal harus memiliki sifat akomodatif dan kolaboratif, di mana mereka menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi serta rajin bergotong royong dengan berbagai elemen masyarakat untuk menyelesaikan ragam persoalan sosial.

Masa Depan DANANTARA dari Lensa IRT

Oleh: M. Shoim Haris
Peneliti ADCENT (Advisory Center For Development)

TelusuR.ID – Indonesia sedang memulai salah satu eksperimen kelembagaan ekonomi paling ambisius dalam sejarah republik ini: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebuah superholding investasi negara yang dirancang untuk mengonsolidasikan aset-aset strategis BUMN ke dalam satu entitas, dengan proyeksi nilai kelolaan mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS.

Di permukaan, narasi yang dibangun adalah narasi tentang kekuatan modal. Angka 900 miliar dolar AS dihadirkan sebagai simbol energi finansial raksasa yang akan mendorong Indonesia melompat ke jajaran kekuatan ekonomi dunia. Namun, narasi ini mengandung jebakan analitis yang klasik: ia mereduksi keberhasilan institusi menjadi sekadar akumulasi sumber daya.

Padahal, sejarah panjang lembaga investasi negara di berbagai belahan dunia telah memberi pelajaran berharga. Banyak di antaranya mengalami stagnasi dan kehilangan legitimasi publik bukan karena kekurangan modal, melainkan karena tata kelola yang keropos, konflik kepentingan yang akut, dan kebocoran sistemik yang tidak tersumbat.

Di sinilah Teori Realitas Terintegrasi (Integrated Reality Theory – IRT) menawarkan kerangka baca yang lebih tajam. IRT tidak memandang institusi sebagai mesin administratif yang bekerja secara linear, melainkan sebagai organisme hidup yang kualitasnya ditentukan oleh interaksi dinamis antara lima variabel fundamental: Energi (E), Informasi (I), Entropi Sistemik (S), Kesadaran (C), dan Kecepatan Evolusi (v). Kelima variabel ini tidak terpisah, melainkan membentuk jalinan non-linear yang menentukan apakah sebuah institusi akan menjadi mesin pencipta nilai atau justru mesin pembakar sumber daya.

1. Energi (E): Modal Bukanlah Jawaban, Melainkan Pertanyaan

Dalam konteks Danantara, variabel Energi direpresentasikan oleh aset konsolidasi yang luar biasa besar—lebih dari 900 miliar dolar AS. Ini adalah kapasitas material yang meliputi ekuitas BUMN, cadangan fiskal, dan potensi leverage ke pasar global.

Namun IRT menegaskan satu prinsip mendasar: energi tanpa informasi hanyalah gerakan acak. Sebesar apa pun modal yang dikumpulkan, ia tidak akan menciptakan nilai jika tidak diarahkan oleh struktur informasi yang presisi. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi “seberapa besar energi yang dimiliki Danantara?”, melainkan “seberapa baik energi itu dikelola?”

2. Informasi (I): Arsitektur Tata Kelola yang Sedang Diuji

Informasi dalam kerangka IRT adalah struktur yang memberi bentuk pada energi. Ia mencakup regulasi, aturan kelembagaan, mekanisme pengawasan, sistem akuntabilitas, dan prosedur pengambilan keputusan.

Pembentukan Danantara memang telah disertai perangkat regulasi, termasuk revisi Undang-Undang BUMN dan pembentukan aturan turunan. Namun, pada titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Beberapa pengamat mencatat bahwa sejumlah aturan turunan masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, terutama terkait batas kewenangan antara otoritas investasi, kementerian teknis, dan badan pengawas internal.

Ketika struktur informasi tidak cukup presisi, yang muncul bukanlah ketertiban, melainkan tumpang tindih fungsi dan ketidakjelasan akuntabilitas. Dalam jangka panjang, ini akan melemahkan kecepatan pengambilan keputusan bisnis dan membuka celah bagi manuver kepentingan di luar logika profesional.

3. Entropi Sistemik (S): Hantu Lama di Tubuh BUMN

Inilah variabel yang paling sering diabaikan dalam narasi-narasi optimistis pembangunan. Entropi adalah hambatan, kebocoran, dan kekacauan sistemik yang menggerus energi dan mengaburkan informasi.

Danantara tidak lahir dari ruang hampa. Ia mewarisi puluhan entitas BUMN yang telah bertahun-tahun hidup dalam kultur birokrasi yang lamban, inefisiensi operasional, dan duplikasi fungsi. Masalah-masalah ini tidak akan hilang secara otomatis hanya karena struktur holding baru dibentuk. Justru, ketika energi besar dikonsolidasikan tanpa diimbangi penurunan entropi, yang terjadi adalah amplifikasi kebocoran: modal raksasa mengalir melalui pipa-pipa yang bocor, dan hasil akhirnya mengecewakan.

Dalam perspektif IRT, entropi bertindak sebagai pembagi dalam persamaan. Seberapa pun besarnya energi dan informasinya, jika entropi sistemik tinggi, maka kualitas realitas institusional akan menurun drastis. Keberhasilan Danantara bukan hanya soal memperbesar modal, tetapi juga soal menyumbat titik-titik kebocoran di dalam sistem.

4. Kesadaran (C): Integritas sebagai Kompas

Kesadaran dalam IRT adalah kemampuan sistem untuk memantau dirinya sendiri, memilih arah secara sadar, dan melakukan intervensi sebelum masalah menjadi krisis. Dalam bahasa tata kelola, ini adalah wilayah transparansi, audit yang kredibel, independensi manajemen profesional, dan integritas kelembagaan.

Temasek Holdings dan Khazanah Nasional—dua lembaga investasi negara yang sering dijadikan rujukan—membangun reputasi global mereka bukan karena besarnya aset, melainkan karena konsistensi mereka dalam menjaga jarak antara kepentingan politik dan keputusan investasi komersial. Pasar global membaca sinyal ini dengan sangat cermat. Mereka tidak terpukau oleh angka, tetapi oleh kualitas pengawasan dan disiplin kelembagaan.

Danantara akan diuji pada titik ini. Apakah ia mampu membangun mekanisme pengawasan yang benar-benar independen? Apakah ia sanggup menjaga agar keputusan investasi tidak dibajak oleh kepentingan politik jangka pendek? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Danantara dipercaya oleh pasar global atau sekadar menjadi lembaga besar yang dicurigai.

5. Kecepatan Evolusi (v): Belajar atau Ditinggalkan

Variabel kelima, Kecepatan Evolusi, mengacu pada kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan memperbarui diri. Dunia tidak statis. Tren investasi global bergeser, dari energi fosil menuju ekonomi hijau, dari model bisnis konvensional menuju ekosistem digital. Lembaga yang gagal membaca arah perubahan akan kehilangan momentum, sekuat apa pun modal yang dimilikinya.

Pembentukan Denera, perusahaan energi hijau di bawah Danantara yang berfokus pada sektor berkelanjutan dan waste-to-energy, adalah sinyal awal bahwa lembaga ini mencoba merespons pergeseran tersebut. Ini langkah penting, mengingat investor global kini semakin ketat mempertimbangkan aspek ESG (Environmental, Social, Governance) dalam keputusan mereka.

Namun, satu langkah adaptif tidaklah cukup. Danantara harus membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan evolusi sebagai kapasitas institusional yang melekat, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan tren global.

Menenun Lima Variabel: Rumus yang Kini Ditulis

Teori Realitas Terintegrasi tidak berhenti pada metafora. Ia menawarkan cara membaca realitas institusional melalui hubungan yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

(E × I) / S × C × v

Di mana:

· E adalah Energi (kapasitas material, dalam hal ini aset Danantara),
· I adalah Informasi (struktur tata kelola, regulasi, dan akurasi data),
· S adalah Entropi Sistemik (kebocoran, inefisiensi, konflik kepentingan),
· C adalah Kesadaran (integritas, transparansi, dan kemampuan mengoreksi diri),
· v adalah Kecepatan Evolusi (kemampuan belajar dan beradaptasi).

Rumus ini bukan untuk dihitung secara matematis, melainkan untuk dibaca secara relasional. Ia mengungkapkan sebuah kebenaran yang sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan: energi dan informasi saja tidak cukup. Sebesar apa pun modal yang dimiliki, jika entropi sistemik tinggi—jika korupsi, birokrasi berbelit, dan konflik kepentingan tidak ditekan—maka hasil akhirnya akan menyusut drastis.

Sebaliknya, energi yang moderat sekalipun dapat menghasilkan lompatan besar jika dikelola dengan informasi yang presisi, kesadaran yang tinggi, dan kemampuan adaptasi yang cepat.

Dalam konteks Danantara, rumus ini menjadi peringatan dan sekaligus kompas. Ia mengatakan: perbesar energi, pertajam informasi, tetapi terutama sekali, tekan entropi sampai ke titik terendah. Karena sebesar apa pun pembilangnya, ia akan habis dibagi oleh penyebut yang bocor.

Energi finansial yang besar hanya akan menjadi kekuatan nyata ketika diarahkan oleh tata kelola yang presisi dan mampu menekan entropi sistemik. Dari titik itulah integritas dan kemampuan adaptasi menentukan apakah sebuah institusi akan tumbuh atau justru runtuh dari dalam.

—

Penutup: Janji, Pembuktian, dan Harga Sejarah

Danantara adalah proyek besar yang sah secara ambisi, tetapi ia juga merupakan pertaruhan sejarah. Jika Indonesia berhasil membangun sistem yang transparan, profesional, dan adaptif, maka Danantara bisa menjadi mesin transformasi yang mempercepat industrialisasi dan memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global.

Namun, jika entropi sistemik—dalam wujud konflik kepentingan, kebocoran anggaran, dan intervensi politik—tidak diantisipasi dengan disiplin tinggi sejak awal, Danantara berisiko terjerumus ke dalam kisah lama yang sudah terlalu sering terulang di negara berkembang: besar secara aset, tetapi rapuh secara kelembagaan.

Dunia internasional saat ini tidak sedang menunggu janji. Dunia sedang menunggu pembuktian. Dan dalam perspektif Teori Realitas Terintegrasi, pembuktian itu hanya mungkin jika Danantara dikelola sebagai organisme yang hidup—bukan sekadar mesin administratif yang mati.

Lebaran Haji Mengenang Keikhlasan Pengurbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Sarah dan Siti Hajar

Oleh: Jacob Ereste

TelusuR.ID – Simbolika dari kisah sejarah Nabi Ibrahim Alaihi salam bersama Nabi Ismail Alaihi salam peristiwa Idhul Qurban diperkirakan terjadi pada kisaran 4.000 tahun yang lalu, meski ada pendapat yang mengatakan peristiwa sejarah dari keikhlasan untuk berkurban ini juga dipercaya terjadi pada abad ke-18 SM, saat Nabi Ibrahim AS menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Itu Ismail AS. Hingga dari peristiwa yang dramatis ini diperingati oleh umat Islam setiap tahun seusai menunaikan ibadah haji di Mekkah.

Kisah dramatik ini pun tercatat dalam Al Qur’an, Surah Al Saffat (37 : 99 – 113). Diantaranya yang penting dari surah ini adalah (ayat 101) Maka kami beritahu dia — Ibrahim — bahwa kami akan memberinya seorang anak laki-laki yang saleh. Kisah ini terkait dengan waktu yang lama setelah Nabi Ibrahim AS belum juga memperoleh anak dari perkawinannya dengan Siti Sarah sebagai istri pertama
dari Nabi Ismail. Dan kisah yang dramatik ini pun dimulai dari penerimaan Siti Sarah terhadap seorang budak yang bernama Siti Hajar sebagai hadiah dari Pharaoh Mesir.

Yang menarik, tentu saja kesediaan Siri Sarah memberikan Siti Hajar untuk diperistri oleh Nabi Ibrahim AS karena belum memperoleh anak selama masa perkawinannya yang yang sudah cukup lama bersama Siti Sarah. Dan mukjizat pun terus berlanjut setelah Nabi Ibrahim memperoleh anak bernama Ismail, Siti Sarah pun kemudian bisa memberi Nabi Ibrahim seorang anak yang kemudian menjadi Nabi Ishak dan sejumlah saudaranya yang lahir kemudian.

Dalam versi sejarah yang beragam, peristiwa penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti oleh Allah SWT dengan seekor kambing, ketika itu ada yang percaya bila Ismail telah menyandang predikat Nabi. Tapi dalan versi yang lain, peristiwa yang diperkirakan terjadi saat Ismail masih berusia dibawah umur itu — sekitar 7 – 10 tahun itu, belum menjadi Nabi. Namun toh, status Nabi dan belum menjadi Nabi ini sosok seorang Ismail tetap saja menegang peran utama dalam peristiwa Idhul Qurban yang terus diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Bahkan, perayaan hari Raya Idhul Adha bagi sebagian umat Islam — setidaknya di kampung saya — justru dianggap lebih sakral dan lebih pantas untuk dirayakan lebih semarak dan meriah. Sehingga istilah hari raya “Besar” acap menjadi sebutan bagi mereka yang menganggap hari raya Idhul Adha lebih sakral.

Peristiwa dramatis dan bernilai sejarah besar bagi umat Islam yang diperankan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS ini terjadi di Mina, dekat kota Mekkah, Arab Saudi yang kini lokasi tersebut dikenal dengan sebutan Jamarat — tempat pelemparan jumrah (batu) — saat menunaikan ibadah haji sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari raya Idhul Adha, atau lebaran haji. Jadi betapa besarnya peran Nabi Ismail yang bersedia untuk disembelih itu — yang kemudian — menjadi simbolik keikhlasan pengorbanan bagi seorang manusia terhadap keyakinan yang teguh dari Nabi Ismail AS untuk dijadikan korban bagi ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim AS.

Artinya dalam kisah yang sungguh sangat dramatik ini, dua sosok penting sebagai pemeran utamanya adalah Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail AS yang dilengkapi oleh Siti Sarah dan Siti Hajar yang tidak besar keikhlasan dari pengorbanannya.

Hingga pada akhirnya, Nabi Ismail AS dianggap sebagai leluhur dari bangsa Arab, karena anak keturunannya kemudian menjadi Kepala Suku di Arab bagian Utara. Lalu pembangunan Ka’bah — yang kini menjadi kiblat bagi umat Islam sedunia — dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail yang menjadi pusat utama pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima bagi umat Islam.

Adapun rukun Islam yang kelima ini — yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu — setelah memenuhi syarat bersyahadat, sholat, puasa pada bulan ramadhan dan menunaikan kewajiban memberi zakat kepada orang yang berhak menerimanya sebesar 2,5 persen dari nilai harta yang dimiliki, baru kemudian sah serta abdol menunaikan ibadah haji.

Dahulu, tradisi Idhul kurban dilakukan hanya dengan menyembelih seekor kibas, domba atau kambing, kini untuk mengekspresikan dari ritual penyembelihan hewan kurban itu semakin banyak dilakukan dengan seekor sapi, kerbau atau bahkan onta yang gemuk — gemoy — dan sehat. Semoga daging dari hewan kurban itu dibagikan secara merata, seakan terus menyindir serta menandai realitas pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia yang masih harus terus menerus kita dibenahi sampai Idhul Adha hari ini

Banten, Idul Adha 1447 Hijriah