JOMBANG, TelusuR.id – Suhu politik di internal organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), mulai menghangat menjelang pelaksanaan forum tertinggi organisasi. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib, secara terbuka mengklaim telah mengantongi dukungan masif dari tingkat akar rumput.

Tokoh muda nahdliyin inspiratif versi FJN yang akrab disapa Gus Salam ini mengaku mendapatkan dorongan kuat dari mayoritas fungsionaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut diarahkan agar dirinya bersedia maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan ini mencuat ke permukaan setelah cucu dari pahlawan nasional sekaligus pendiri NU, KH Bisri Syansuri, tersebut gencar melakukan safari ke berbagai daerah. Gus Salam terpantau melakukan kunjungan silaturahmi maraton ke berbagai struktur wilayah dan cabang mulai dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rangkaian pertemuan tatap muka tersebut, mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur ini mengaku banyak menyerap aspirasi, keluh kesah, serta harapan para pengurus daerah. Dinamika tersebut menjadi modal penting bagi dirinya untuk memetakan peta kebutuhan dan arah strategis masa depan jamiyah NU secara nasional.

Menuju pergelaran Muktamar NU ke-35 yang direncanakan bergulir pada bulan Agustus 2026 mendatang, banyak fungsionaris daerah yang disebut-sebut merindukan adanya penyegaran kepemimpinan. Menurut Gus Salam, arus bawah menginginkan perubahan mendasar pada gaya kepemimpinan di tubuh PBNU demi menjaga muruah organisasi.

“Mereka merindukan kepemimpinan yang penuh dengan keteduhan, soliditas, integritas, dan transparan. Karakter dan nilai-nilai itu yang saya temukan secara konsisten dari silaturahim dengan para pengurus daerah beberapa waktu ini,” ujar Gus Salam saat ditemui di kediamannya di Jombang, Rabu (10/6/2026) dikutip Telusur.id.

Gus Salam menggarisbawahi bahwa friksi serta konflik internal yang sempat melanda PBNU beberapa waktu terakhir membawa dampak kurang baik bagi iklim organisasi. Dampak negatif tersebut dirasakan langsung oleh struktur kepengurusan NU di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh pelosok tanah air.

Salah satu kerugian nyata akibat dinamika di tingkat pusat adalah terjadinya hambatan administratif, seperti tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan penting di daerah. Tidak hanya itu, pelaksanaan sejumlah agenda strategis organisasi yang menyangkut kemaslahatan umat juga menjadi tersendat dan tidak berjalan optimal.

“Beliau-beliau di daerah ke depan menginginkan figur di PBNU yang bisa menjadi teladan dalam keteduhan, soliditas, dan integritas. Karena kita juga menyimpulkan, rentetan konflik yang terjadi belakangan ini dipicu oleh minimnya integritas di tubuh personal PBNU,” tegasnya secara lugas.

Gus Salam menambahkan, meski gelombang dukungan yang mengalir kepada dirinya sejauh ini tergolong sangat signifikan, ia tetap menghormati proses demokrasi yang berjalan. Para pengurus PWNU dan PCNU diyakini memiliki kedewasaan politik dalam menentukan arah suara mereka saat forum Muktamar resmi dibuka nanti.

Menurutnya, sebelum menjatuhkan pilihan final di bilik suara, para pemilik hak suara sah akan melakukan pemetaan secara objektif terhadap rekam jejak semua figur yang muncul. Karakter, gaya kepemimpinan, serta konsistensi sikap dari masing-masing calon ketua umum akan menjadi bahan analisis yang mendalam bagi pengurus daerah.

“Fungsionaris PWNU dan PCNU punya kesempatan untuk menganalisis dan memahami gaya kepemimpinan, sikap, dan karakter kader masing-masing. Itu menjadi bahan renungan mereka untuk menetapkan pilihan yang paling layak demi memimpin NU menghadapi tantangan zaman hari ini,” tambahnya.

Meskipun jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-35 telah dipatok pada Agustus 2026, hingga saat ini pihak panitia nasional belum menetapkan secara resmi lokasi kota yang akan menjadi tuan rumah. Kendati demikian, antusiasme warga Nahdliyin di berbagai daerah dipastikan sudah mulai tereskalasi menyambut momentum lima tahunan ini.

Sebagai bagian dari rangkaian pra-Muktamar, agenda organisasi akan diawali terlebih dahulu dengan gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Hajatan penting tersebut dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026.

PMII Tebuireng Kritik DPRD Jombang: Berlindung di Balik Aturan Pusat, Transparansi APBD Dipertanyakan

JOMBANG, TelusuR.ID — Rapat dengar pendapat antara Pengurus Komisariat (PK) PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng dan DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (10/6/2026), belum menghasilkan titik temu. Alih-alih memperoleh jawaban konkret terkait arah penganggaran daerah, mahasiswa justru menilai DPRD lebih banyak menyampaikan alasan normatif dan melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Dalam forum yang berlangsung di gedung DPRD Jombang itu, kalangan mahasiswa mempertanyakan sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan sosial.

DPRD menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah saat ini sangat terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil serta ketergantungan terhadap transfer pusat disebut menjadi faktor utama sempitnya keleluasaan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran.

Menurut DPRD, sekitar 62 persen postur APBD telah terserap untuk mandatory spending atau belanja wajib yang diatur oleh undang-undang, mulai dari sektor kesehatan, alokasi dana desa, hingga infrastruktur. Kondisi itu menyisakan sekitar 37 persen anggaran yang dapat dikelola secara lebih fleksibel oleh pemerintah daerah.

Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan PMII.

Ketua PK PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng, Moh. Aqil Munawwar, menilai argumentasi yang disampaikan DPRD justru memperlihatkan kecenderungan menghindari substansi persoalan yang dipersoalkan mahasiswa.

“Kami datang membawa data dan kritik. Tetapi ketika data kami dianggap tidak lengkap, DPRD tidak menunjukkan data pembanding yang mereka klaim lebih valid. Ini menjadi paradoks transparansi,” ujarnya.

Menurut Aqil, partisipasi publik dalam pengawasan anggaran akan sulit berjalan apabila akses terhadap dokumen keuangan daerah masih terbatas.

“Bagaimana masyarakat bisa mengawasi penggunaan uang rakyat jika data dasarnya saja tidak dibuka secara memadai?” kata dia.

Ketimpangan Anggaran Sosial

Selain pendidikan, PMII juga menyoroti alokasi anggaran sektor sosial yang dinilai belum mencerminkan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mahasiswa mencatat anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebesar Rp 25,18 miliar dan anggaran bidang Kesejahteraan Rakyat sekitar Rp 32,42 miliar. Jika digabungkan, total alokasi sektor sosial berada di kisaran Rp 57,6 miliar.

Angka tersebut dinilai kontras apabila dibandingkan dengan anggaran Sekretariat DPRD yang mencapai Rp 95,25 miliar.

Bagi PMII, perbandingan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah.

Padahal, RPJMD Jombang memuat sejumlah indikator pembangunan sosial yang cukup progresif, seperti Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Relasi Antar Manusia, dan Indeks Kepatuhan terhadap Aturan Negara.

Mahasiswa menilai indikator-indikator tersebut sulit diwujudkan apabila dukungan anggaran terhadap sektor sosial tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

“Kita sering berbicara tentang membangun masyarakat yang harmonis, menekan kriminalitas, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kohesi sosial. Tetapi kebijakan anggarannya belum menunjukkan keberpihakan yang kuat ke arah sana,” kata Aqil.

Lima Pertanyaan yang Belum Terjawab

Dalam hearing tersebut, PMII mengaku belum mendapatkan jawaban rinci atas sejumlah pertanyaan penting yang mereka ajukan.

Pertama, mengenai minimnya alokasi dana pembinaan minat dan bakat siswa serta perbaikan infrastruktur pendidikan dibandingkan belanja penunjang birokrasi.

Kedua, terkait arah transformasi digital daerah yang dinilai penting untuk mendorong keterbukaan data publik.

Ketiga, mengenai konsistensi antara dokumen RPJMD dan implementasi APBD.

Keempat, efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap meningkatnya persoalan sosial seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika.

Kelima, langkah konkret DPRD dalam memastikan anggaran sosial yang relatif terbatas mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat.

Menurut PMII, berbagai pertanyaan tersebut justru tenggelam dalam penjelasan makro mengenai kondisi fiskal daerah.

Hearing Jilid II Disiapkan

Ketidakpuasan atas hasil pertemuan tersebut mendorong PMII menyiapkan langkah lanjutan. Organisasi mahasiswa itu berencana menggelar hearing jilid kedua dengan fokus pada pembukaan data APBD yang lebih rinci dan transparan.

Mereka juga menuntut penjelasan yang lebih konkret mengenai alokasi anggaran pendidikan, sektor sosial, serta komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem digitalisasi informasi publik.

Ketua II Bidang Eksternal PK PMII Hasyim Asy’ari, Farzan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penganggaran daerah.

Menurut dia, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan syarat utama agar publik dapat menilai apakah anggaran benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jika tuntutan kami terus diabaikan dan akses data tetap tertutup, maka kami akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan, termasuk aksi demonstrasi,” kata Farzan.

Perdebatan antara mahasiswa dan DPRD Jombang ini menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak semata-mata soal keterbatasan fiskal. Di balik angka-angka APBD, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.(hadak)

JAYAWIJAYA,TelusuR.ID — Kehadiran Satgas Yonif 521/DY di Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan. Prajurit TNI juga terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Salah satunya terlihat saat personel Satgas Yonif 521/DY bersama masyarakat melaksanakan karya bakti pembangunan pagar Pondok Pesantren Al Istiqomah di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan pengurus pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Mereka bekerja bahu-membahu menyelesaikan pembangunan pagar yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan lingkungan pesantren sebagai pusat pendidikan generasi muda.

Di bawah terik matahari pegunungan, suasana kebersamaan tampak begitu kuat. Prajurit TNI dan warga melebur dalam satu semangat, mengangkat material bangunan, memasang pondasi, hingga merapikan area sekitar pesantren.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan.

“Karya bakti ini menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kami ingin memastikan kehadiran Satgas tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membawa manfaat nyata melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Menurut Rahadyan, pembangunan fasilitas pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian karena memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang berkualitas di Papua Pegunungan.

Bantuan yang diberikan Satgas Yonif 521/DY pun mendapat apresiasi dari pengurus Pondok Pesantren Al Istiqomah. Mereka menilai keberadaan pagar baru akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan pesantren serta mendukung aktivitas belajar para santri.

Keharmonisan yang tercipta selama kegiatan berlangsung menjadi gambaran kuat sinergi antara TNI dan masyarakat Papua. Semangat gotong royong yang ditunjukkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkokoh ikatan sosial yang selama ini terjalin.

Melalui kegiatan karya bakti tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap hubungan baik dengan masyarakat terus terpelihara, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung tumbuhnya generasi muda Papua yang berdaya saing di masa depan.

Survei DEN Ungkap Dampak Ganda Program MBG, Dari Perbaikan Gizi hingga Perputaran Ekonomi UMKM

JAKARTA,TelusuR.ID — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota DEN melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Selain membahas perkembangan program MBG, pertemuan tersebut juga menyoroti kemajuan integrasi sistem pemerintahan berbasis teknologi atau Government Technology (GovTech) yang menjadi bagian dari agenda transformasi digital pemerintah.

Luhut hadir bersama anggota DEN, yakni Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. Mereka tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.35 WIB.

Menurut Luhut, salah satu materi utama yang disampaikan kepada Presiden adalah hasil survei independen DEN terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekitar 800 titik layanan.

Ia menegaskan bahwa survei tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas program sekaligus memastikan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah didasarkan pada data lapangan.

“Setelah kami dipanggil Presiden, yang pertama kami sampaikan adalah hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mengenai pelaksanaan program makan bergizi yang dilakukan di sekitar 800 titik,” kata Luhut kepada wartawan usai pertemuan.

Meski belum memaparkan seluruh hasil survei secara rinci, Luhut menyebut laporan tersebut menunjukkan sejumlah perkembangan yang dinilai positif, baik dari sisi pelaksanaan program maupun dampak ekonomi yang mulai terbentuk di daerah.

Rantai Pasok Baru Mulai Terbentuk

Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode random sampling untuk mengukur dampak program terhadap aktivitas ekonomi lokal, terutama keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok kebutuhan pangan.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah bekerja sama dengan sedikitnya satu pemasok skala kecil atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bahkan, rata-rata setiap SPPG tercatat bermitra dengan tiga UMKM yang memasok berbagai kebutuhan bahan pangan.

“Data ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan rantai pasok ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal,” ujar Seto.

Temuan lain menunjukkan sekitar 64 hingga 65 persen UMKM yang terlibat berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi operasional SPPG. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi program lebih banyak berputar di wilayah setempat.

Menurut DEN, pola tersebut berpotensi memperkuat ekonomi daerah karena aktivitas belanja program secara langsung mendorong permintaan terhadap produk dan jasa yang disediakan pelaku usaha lokal.

Integrasi Data Pemerintah Capai 80 Persen

Selain MBG, DEN juga melaporkan perkembangan program GovTech yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah dalam membangun sistem birokrasi berbasis data.

Luhut mengungkapkan bahwa hingga awal Juni 2026, proses integrasi sistem telah mencapai sekitar 80 persen. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga pemerintah telah berhasil dikonsolidasikan ke dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut dia, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan karena memungkinkan data lintas kementerian terhubung dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.

“Untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga berhasil disatukan dalam satu platform. Ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan berbasis data di masa mendatang,” ujar Luhut.

Ia menilai sistem GovTech akan menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara yang disampaikan kepada Presiden, DEN melihat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai menunjukkan dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan terbentuknya rantai pasok baru di berbagai daerah.

Sementara itu, integrasi data pemerintahan melalui GovTech dinilai menjadi fondasi penting bagi upaya modernisasi birokrasi dan penguatan sistem pengambilan kebijakan berbasis data nasional.

Boyolali,TelusuR.ID – Upaya pencegahan penyakit hewan ternak terus digencarkan di tingkat desa. Salah satunya dilakukan Babinsa Koramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali, Serka Teguh Sarwanto, yang turun langsung menemui para peternak sapi di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Selasa (9/6/2026).

Melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos), Serka Teguh menyambangi sejumlah kandang warga untuk berdialog sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi peternak dalam mengelola usaha ternaknya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan teritorial TNI AD yang tidak hanya bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga memperkuat kesadaran peternak terhadap pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak sebagai penopang ekonomi keluarga.

Di sela kunjungannya, Serka Teguh memberikan edukasi terkait langkah-langkah pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Bovine Ephemeral Fever (BEF) atau yang lebih dikenal sebagai penyakit demam tiga hari. Kedua penyakit tersebut dinilai berpotensi mengganggu produktivitas ternak apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Menurutnya, kebersihan kandang menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit.

“Menjaga kebersihan kandang, kualitas pakan, serta saluran pembuangan kotoran merupakan langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit,” ujar Serka Teguh.

Ia juga mengingatkan peternak agar rutin memantau kondisi fisik ternak dan segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan apabila menemukan gejala yang mencurigakan.

Kehadiran Babinsa mendapat respons positif dari warga. Selain mempererat silaturahmi, para peternak mengaku memperoleh tambahan wawasan mengenai pentingnya penerapan pola pemeliharaan yang sehat dan higienis.

Bagi masyarakat Desa Samiran, ternak sapi bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan yang menopang kebutuhan keluarga. Karena itu, upaya pencegahan penyakit menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Melalui pendekatan langsung kepada peternak, TNI berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat, sehingga produktivitas ternak tetap terjaga dan ketahanan ekonomi warga dapat terus diperkuat.

Sragen,TelusuR.ID — Komitmen TNI dalam mendukung kesehatan masyarakat tak hanya terlihat saat menghadapi situasi darurat. Di tingkat desa, kepedulian itu hadir melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna, seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen, Serka Adi, saat mendampingi kegiatan Posyandu Lansia di Dukuh Sambikerep, Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Selasa (9/6/2026).

Di tengah aktivitas pemeriksaan kesehatan yang diikuti puluhan warga lanjut usia, Serka Adi tampak aktif membantu jalannya kegiatan. Kehadirannya bukan sekadar menjalankan tugas teritorial, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian TNI terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok lansia yang membutuhkan pendampingan dan perhatian lebih.

Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kondisi kesehatan umum, penimbangan berat badan, hingga konsultasi langsung dengan tenaga medis. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat sepanjang kegiatan berlangsung.

Serka Adi mengatakan, menjaga kesehatan lansia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para lansia agar tetap menjaga kesehatan. Melalui kegiatan Posyandu ini, kondisi kesehatan warga dapat dipantau secara berkala sehingga berbagai risiko penyakit bisa dideteksi dan dicegah sejak dini,” ujar Serka Adi.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan para lansia tetap sehat, aktif, dan mampu menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang baik.

Sementara itu, Bidan Desa Girimargo, Setyorini, mengapresiasi keterlibatan Babinsa yang selama ini konsisten mendampingi berbagai program kemasyarakatan, termasuk pelayanan kesehatan.

Ia menilai kehadiran Babinsa memberikan rasa nyaman sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam mengikuti kegiatan Posyandu secara rutin.

Kolaborasi antara aparat kewilayahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat tersebut menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan lebih efektif ketika didukung oleh seluruh elemen di tingkat desa.

Melalui sinergi yang terus terjaga, pelayanan kesehatan bagi lansia diharapkan semakin optimal, sehingga para orang tua dapat menikmati masa senja dengan kondisi yang sehat, mandiri, dan tetap produktif di tengah lingkungan sosialnya.

JOMBANG, TelusuR.id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan publik yang cukup tajam. Hal tersebut mencuat setelah beredarnya isu mengenai dugaan afiliasi proyek lokal dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang terjerat kasus hukum beberapa waktu lalu.

Adanya pusaran informasi tersebut membuat sejumlah elemen masyarakat mendesak dilakukannya pemeriksaan menyeluruh. Fokus perhatian tertuju pada keberadaan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jombang, yang disinyalir memiliki benang merah dengan eks pejabat BGN berstatus tersangka tersebut.

Informasi yang berkembang di lapangan bahkan menyebutkan bahwa terdapat beberapa titik infrastruktur SPPG di Jombang yang sudah telanjur didirikan. Ironisnya, bangunan-bangunan untuk menyokong program pangan tersebut diduga kuat berdiri tanpa mengantongi nomor identitas (ID) resmi dari BGN Pusat.

Salah satu lokasi proyek fisik yang kini memicu polemik dan perhatian mendalam berada di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Berdasarkan data yang dihimpun, di kawasan tersebut aktivitas pengerjaan tetap berjalan di tengah minimnya kelengkapan dokumen administrasi.

Seorang sumber tepercaya yang enggan identitasnya diungkap ke publik membeberkan bahwa pengelolaan proyek terkesan dipaksakan. Menurutnya, pihak pelaksana di tingkat bawah merasa percaya diri untuk terus mengegolkan pembangunan karena mengaku memegang jaminan dari lingkaran dalam otoritas pusat.

“Saya sempat menanyakan alasan pembangunan tetap berjalan sebelum ID resmi terbit. Mereka menyampaikan ada pihak yang menjamin dari BGN dan menunjukkan surat yang diklaim berasal dari mantan Wakil Kepala BGN,” ucap sumber tersebut kepada media, Rabu (10/6/2026).

Selain terganjal persoalan legalitas formal dan izin administrasi, sumber tersebut juga membongkar adanya kejanggalan dalam peta persebaran proyek. Ia menyoroti lonjakan dramatis jumlah titik lokasi SPPG di wilayah Jombang yang dinilai naik secara tidak wajar dalam waktu singkat.

Dipaparkannya, jumlah usulan awal untuk wilayah Kabupaten Jombang sejatinya hanya bertengger di kisaran 130 titik pelayanan. Namun, angka tersebut mendadak membengkak menjadi 150 titik, hingga dalam perkembangan terakhir dilaporkan telah meroket tajam mencapai sekitar 250 titik.

Menurut analisisnya, pembengkakan kuantitas titik proyek fisik ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Sebab, penambahan fasilitas SPPG idealnya harus dihitung secara matematis dan linier dengan jumlah riil siswa serta kelompok rentan penerima manfaat.

Atas dasar itulah, proses verifikasi faktual secara ketat dinilai mendesak untuk dilakukan guna memastikan setiap titik bangunan memiliki dasar kebutuhan yang konkret. Langkah ini penting agar investasi negara dalam fasilitas pemenuhan gizi tidak berujung pada pemborosan anggaran yang sia-sia.

Lebih jauh, sumber tersebut juga mensinyalir bahwa keberadaan sejumlah titik SPPG yang tidak terdaftar secara resmi di database nasional ini sangat berisiko. Jika tidak segera ditertibkan, kondisi ini berpotensi besar menjadi objek pemeriksaan hukum oleh aparat penegak hukum (APH).

Merespons kegaduhan yang mulai menggelinding di daerah, aktivis Majelis Rakyat Jombang (MRJ), Syadat Al Mahiri, langsung mengambil sikap tegas. Ia mendesak institusi penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan langkah mitigasi berupa audit investigatif.

“Kejaksaan perlu melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap SPPG yang diduga terafiliasi dengan mantan pejabat BGN. Semua informasi yang berkembang harus ditelusuri agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Syadat Al Mahiri saat dikonfirmasi terpisah.

Syadat menilai, aspek pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan program makro ini sudah sepatutnya diperketat guna menutup celah penyimpangan koruptif. Program yang menyedot perhatian publik ini harus berjalan di atas rel aturan demi memberikan kemanfaatan optimal bagi pemenuhan gizi masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek paling penting dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Oleh karena itu, setiap indikasi dan dugaan pelanggaran sekecil apa pun perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tegas pegiat kedaulatan rakyat tersebut.

Penuntasan polemik tata kelola ini dirasa mendesak bukan saja untuk menyelamatkan keuangan negara, melainkan demi menjaga muruah program itu sendiri. Langkah hukum yang bersih diharapkan dapat menjamin keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis tetap di jalur utamanya, yakni memotong angka tengkes (stunting) generasi muda.

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Koramil 05/Baturetno bersama personel Polsek Baturetno melaksanakan patroli malam sekaligus pemantauan situasi wilayah di Kecamatan Baturetno, Senin malam (8/6/2026).

Kegiatan patroli dipimpin oleh Pelda Nurudin dan didampingi oleh anggota Polsek Baturetno, dengan menyambangi sejumlah titik keramaian, kawasan permukiman warga, serta tempat ibadah yang sedang melaksanakan kegiatan masyarakat. Patroli ini bertujuan untuk memastikan situasi wilayah tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan pemantauan keamanan, tetapi juga menjalin komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat. Kehadiran aparat di tengah masyarakat menjadi wujud nyata sinergitas TNI–Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Pelda Nurudin menyampaikan bahwa patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memperkuat stabilitas wilayah.

“Melalui patroli bersama ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Hingga kegiatan patroli berakhir, situasi di wilayah Kecamatan Baturetno terpantau aman, tertib, dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol. Diharapkan kerja sama yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat dapat terus terjaga demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan kondusif.

(Agus Kemplu)

Perangi Narkoba hingga ke Akar, Polres Lombok Utara Musnahkan Puluhan Gram Sabu dan Bongkar Jaringan Lintas Kabupaten

Lombok Utara, NTB,TelusuR.ID — Upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan hasil nyata. Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara tidak hanya memburu pengguna, tetapi juga menargetkan bandar dan jaringan pemasok yang menjadi sumber peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Polres Lombok Utara memusnahkan barang bukti sabu hasil pengungkapan kasus selama Mei 2026, Selasa (9/6).

Pemusnahan dipimpin langsung Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta dan disaksikan unsur Kejaksaan Negeri Mataram, kalangan mahasiswa, serta awak media.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan barang haram yang berhasil disita tidak lagi berpotensi beredar di tengah masyarakat.

Kasat Narkoba Polres Lombok Utara AKP I Nyoman Diana Mahardika mengungkapkan tren pengungkapan kasus narkotika di wilayahnya terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Sepanjang 2024, polisi mengungkap 47 perkara narkoba. Angka itu meningkat menjadi 51 perkara pada 2025. Sementara pada 2026, hingga Mei saja, sebanyak 27 perkara telah berhasil dibongkar.

“Baru berjalan lima bulan, kami sudah mengungkap 27 perkara. Sesuai arahan Kapolres, fokus kami bukan hanya menangkap pengguna, tetapi juga mengejar bandar dan pengedar sampai ke sumber pasokan barang,” ujar Nyoman.

Strategi **supply reduction** atau pemutusan jalur distribusi narkoba menjadi salah satu kunci keberhasilan pengungkapan kasus. Polisi melakukan pengembangan hingga ke luar wilayah Lombok Utara untuk membongkar mata rantai peredaran narkotika.

Hasilnya, jaringan yang beroperasi dari Kota Mataram hingga Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, berhasil diidentifikasi dan ditindak.

Dari tiga laporan polisi yang ditangani sepanjang Mei 2026, aparat menyita total 71,73 gram sabu. Setelah sebagian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium dan pembuktian di persidangan, sebanyak 69,97 gram sabu dimusnahkan.

Barang bukti tersebut berasal dari tiga tersangka yang diamankan melalui serangkaian pengembangan kasus, yakni DK alias D di Kota Mataram, SJ alias P di Sambelia, serta AR alias E yang juga ditangkap di wilayah Sambelia, Lombok Timur.

Secara akumulatif, sepanjang 2026 Polres Lombok Utara telah dua kali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dengan total mencapai lebih dari 106 gram sabu.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan keseriusan Polri dalam menekan peredaran narkoba yang tidak hanya merusak masa depan generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Namun pendekatan Polres Lombok Utara tidak semata mengandalkan penegakan hukum. Di saat yang sama, kepolisian juga mengedepankan strategi pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bersama pemerintah desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, polisi aktif menggelar sosialisasi bahaya narkoba hingga ke tingkat desa.

Kapolres bahkan menjalankan program rutin setiap Sabtu dengan turun langsung ke desa-desa. Selain kegiatan bakti sosial dan layanan kesehatan, program tersebut menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat agar berani menolak sekaligus melaporkan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Pendekatan ini menunjukkan transformasi Polri yang tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Di sisi lain, Polres Lombok Utara juga menegaskan bahwa pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan pemulihan.

“Bagi masyarakat atau keluarga yang sudah terlanjur menjadi pecandu, jangan takut melapor. Datang ke kepolisian atau BNN untuk mendapatkan rehabilitasi. Negara telah menyiapkan mekanisme pemulihan karena mereka adalah korban yang harus disembuhkan,” kata Nyoman.

Dengan kombinasi langkah represif terhadap bandar dan pengedar serta pendekatan humanis kepada korban penyalahgunaan narkoba, Polres Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk memutus rantai peredaran narkotika sekaligus menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.

(Rockerman)

RUU Polri Resmi Disahkan, Komrad Pancasila: Modernisasi Harus Hadirkan Penegakan Hukum yang Humanis

JAKARTA,TelusuR.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat transformasi dan modernisasi institusi Polri di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama perwakilan pemerintah. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap revisi regulasi tersebut.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menyambut positif pengesahan UU Polri. Menurutnya, revisi tersebut bukan sekadar perubahan aturan hukum, melainkan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme kepolisian sekaligus menjawab tantangan sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

“Komrad Pancasila memandang pengesahan UU Polri sebagai pintu penting bagi modernisasi institusi kepolisian. Negara membutuhkan Polri yang kuat, profesional, humanis, dan mampu bergerak cepat menghadapi perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kompleksitas kejahatan masa kini,” kata Antony dalam keterangannya.

Ia menilai sejumlah substansi perubahan dalam UU tersebut menunjukkan arah reformasi yang lebih progresif. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain penguatan fungsi pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi modern, jaminan netralitas dan profesionalitas anggota Polri, penguatan pendidikan kepolisian berbasis nilai demokrasi dan hak asasi manusia, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Antony, posisi Polri saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai institusi penegak hukum semata, tetapi juga sebagai representasi negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari.

“Modernisasi Polri harus membuat pelayanan semakin cepat, pengawasan semakin kuat, dan kehadiran aparat semakin dirasakan sebagai pelindung masyarakat, bukan sekadar penindak hukum,” ujarnya.

Meski mendukung penguatan institusi kepolisian, Antony menegaskan bahwa peningkatan kewenangan harus berjalan seiring dengan penguatan akuntabilitas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Ia menilai kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila setiap kewenangan besar diimbangi dengan transparansi serta keterbukaan terhadap evaluasi.

“Institusi yang kuat bukan institusi yang kebal kritik. Justru institusi yang kuat adalah institusi yang terus berbenah, membuka ruang evaluasi, dan memastikan setiap anggota bekerja dalam koridor hukum, etika, serta nilai-nilai Pancasila,” katanya.

Lebih lanjut, Antony berharap pengesahan UU Polri menjadi energi baru bagi pembenahan internal institusi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi, perbaikan layanan publik, hingga penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan UU tersebut nantinya tidak diukur dari proses pengesahannya, melainkan dari implementasi nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Rakyat ingin melihat Polri yang semakin presisi, semakin humanis, semakin profesional, dan semakin dekat dengan denyut kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Antony juga menyoroti pentingnya pendidikan kepolisian yang menanamkan prinsip hukum yang humanis, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Menurutnya, masa depan penegakan hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas karakter aparat penegak hukum.

“Penegakan hukum yang modern bukan hanya soal teknologi, senjata, atau struktur organisasi. Yang paling penting adalah karakter manusianya. Polisi yang baik adalah polisi yang memahami hukum, memahami rakyat, dan memahami bahwa kewenangan harus digunakan untuk melindungi,” tutur Antony.

Di akhir pernyataannya, Antony mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal implementasi UU Polri secara konstruktif. Ia menilai dukungan terhadap institusi kepolisian harus diwujudkan melalui pengawasan dan partisipasi publik agar reformasi yang diharapkan benar-benar berjalan.

“Kita mengapresiasi pengesahan UU Polri sebagai langkah maju. Namun setelah palu diketuk, pekerjaan besar justru baru dimulai. Modernisasi Polri harus benar-benar dirasakan rakyat, mulai dari pelayanan publik, ruang pengaduan, jalan raya, desa, kota, hingga ruang digital. Di situlah ujian sesungguhnya,” pungkasnya.