JOMBANG, TelusuR.id – Eskalasi politik di tingkat daerah kembali menghangat setelah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang digeruduk oleh puluhan massa. Aksi demonstrasi ini dimotori oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) untuk menagih janji para wakil rakyat.

Kedatangan massa yang memadati gerbang depan gedung parlemen tersebut bertujuan meminta kejelasan komitmen terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Regulasi yang dituntut ini khusus mengatur tentang mekanisme serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Desa (Kades) agar memiliki payung hukum yang kuat.

Dalam aksi yang berlangsung dinamis ini, massa membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan serta sindiran keras. Di antara poster yang menarik perhatian publik bertuliskan tagihan janji Ketua DPRD pascapelantikan kades, hingga desakan kejelasan mengenai isu miring seputar praktik jual beli proyek.

Aksi unjuk rasa tersebut menjadi akumulasi kekecewaan mendalam masyarakat terhadap performa legislatif di daerah. DPRD Jombang dinilai lambat dan belum menunjukkan political will yang kuat dalam menata regulasi serah terima jabatan, yang berdampak pada celah akuntabilitas di tingkat desa.

Selama ini, pelaksanaan prosesi Sertijab Kades di Kabupaten Jombang diketahui hanya bersandar pada Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 67 Tahun 2025. Lemahnya kedudukan hukum ini dinilai rentan karena tidak sekuat kedudukan Perda yang dibahas dan disahkan secara formal bersama legislatif.

Secara teknis, poin di dalam Perbup tersebut mengatur bahwa serah terima jabatan dilakukan tepat setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih selesai dilaksanakan. Prosesi ditandai dengan penandatanganan berita acara resmi serta penyerahan dokumen memori serah terima jabatan kepada pejabat baru.

Dokumen memori sertijab ini merupakan instrumen krusial karena memuat rekam jejak administrasi desa. Komponen di dalamnya mencakup data monografi desa, laporan pelaksanaan program kerja tahun lalu, rencana program yang akan datang, hambatan yang dihadapi, hingga daftar inventarisasi kekayaan desa.

“Kami sudah pernah menyampaikan aspirasi ini dan dijanjikan oleh Pak Ketua DPRD, tapi sampai hari ini masih belum terealisasi. Justru malah membuat pembaruan Perda Miras dan lainnya,” kritik Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim, saat memberikan keterangan di sela aksi, Rabu (10/6/2026).

Fattah menilai keberadaan Perda ini sangat mendesak agar kades terpilih dapat mengetahui secara transparan kekurangan atau permasalahan dari pejabat sebelumnya. Langkah ini dirasa penting agar pejabat baru tidak menanggung beban masalah administratif atau keuangan tersembunyi dari masa lalu.

Sebab, berdasarkan pengamatan FRMJ di lapangan, mayoritas pelaksanaan Sertijab Kades selama ini hanya berjalan sebatas seremonial dan simbolis belaka. Penyerahan dokumen memori jabatan sering kali mengabaikan unsur validasi faktual terhadap aset dan keuangan desa yang riil.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Jombang tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Ketegangan massa akhirnya mereda setelah Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, bersama Wakil Ketua Komisi, Machwal Huda, keluar menemui massa.

Setelah perwakilan massa menyampaikan poin-poin tuntutan secara bergantian, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan terbuka di dalam gedung. Pertemuan dan dialog dua arah tersebut dilakukan guna merumuskan jalan keluar dan menyerap aspirasi tertulis dari para demonstran.

Menanggapi tuntutan tersebut, Totok Hadi Riswanto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait. Langkah ini diambil untuk memetakan urgensi kebutuhan regulasi yang disuarakan warga.

Namun, Totok mengingatkan bahwa pembentukan sebuah produk hukum daerah tidak serta-merta bisa langsung disahkan begitu saja. Regulasi mengenai tata kelola desa tersebut secara konstitusi harus diusulkan dan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Jombang.

JOMBANG, TelusuR.id – Kabar duka mendalam menghantam sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di tengah situasi ekonomi yang kian menantang. Sekitar 1.000 buruh pabrik plywood (kayu lapis) milik PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) yang beroperasi di Kecamatan Diwek, terancam kehilangan mata pencaharian mereka akibat kebijakan pemutusan hubungan kerja.

Langkah sepihak yang diambil oleh manajemen perusahaan manufaktur tersebut diklaim sebagai bagian dari strategi efisiensi internal. Pengurangan massal ini langsung memicu kekhawatiran besar, mengingat jumlah pekerja yang terdampak mencapai hampir separuh dari total tenaga kerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai pengurangan karyawan tersebut. Surat pemberitahuan dari manajemen pabrik kayu lapis itu masuk ke meja dinas pada Senin (8/6/2026).

“Jumlah total karyawan di sana sebanyak 2.100 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 orang di-PHK. Kami sudah menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak PT SGS,” kata Isawan Nanang Risdiyanto saat memberikan konfirmasi kepada awak media di kantornya, Rabu (10/6/2026).

Isawan memaparkan bahwa Tim Deteksi Dini Disnaker Jombang sebenarnya rutin melakukan supervisi setiap bulan guna memantau dinamika hubungan industrial di perusahaan. Hingga pelaksanaan monitoring pada Kamis (4/6/2026) lalu, pihak dinas mencatat belum ada indikasi atau kebijakan pemangkasan karyawan.

Namun, eskalasi perubahan kebijakan terjadi sangat cepat hanya dalam hitungan hari di internal perusahaan. Sehari setelah supervisi dinas, tepatnya Jumat (5/6/2026), divisi Human Resources Department (HRD) PT SGS mendadak mengabarkan rencana PHK, yang disusul pengiriman surat resmi ke Disnaker.

Selain memangkas seribu pekerja, PT SGS juga mulai memberlakukan kebijakan pengurangan jam kerja operasional secara drastis dari tiga shift menjadi dua shift. Dalam kebijakan rasionalisasi ini, manajemen memprioritaskan pengurangan pada lini tenaga produksi massal, bukan pada sektor tenaga penunjang.

Merespons kondisi darurat industrial ini, Disnaker Jombang tidak tinggal diam dan langsung menjadwalkan langkah pemanggilan resmi terhadap jajaran direksi. “Kami besok memanggil manajemen PT SGS. Langkah ini penting agar kami mengetahui bagaimana kondisi objektif perusahaan dan rencana mereka selanjutnya,” ungkap Isawan.

Melalui intervensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap ada ruang negosiasi ulang agar opsi pemecatan massal itu tidak benar-benar dieksekusi. Pemanggilan ini diharapkan mampu melahirkan solusi alternatif yang saling menguntungkan, demi menjaga keberlanjutan nasib buruh sekaligus iklim investasi daerah.

Di sisi lain, jajaran manajemen PT SGS hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi secara langsung oleh awak media terkait polemik rencana PHK tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi pabrik, perwakilan manajemen dilaporkan sedang sibuk melakukan koordinasi intensif dengan jajaran direksi di tingkat pusat.

“Saat ini manajemen sedang melakukan rapat penting via daring dengan pihak kantor pusat di Jakarta. Karena itu, belum ada perwakilan yang bisa menemui wartawan,” ujar Subaji, petugas keamanan yang berjaga di gerbang utama masuk PT SGS.

Kabar mengenai badai pengurangan karyawan ini juga dibenarkan oleh organisasi pekerja lokal, Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ). Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, menyebut pihak HRD perusahaan baru menyampaikan informasi krusial tersebut secara lisan dalam sebuah pertemuan terbatas, tanpa disertai dokumen formal.

Secara kelembagaan, SBPJ menyatakan sikap tegas menolak rencana PHK sepihak ini karena dinilai cacat prosedur dan menabrak regulasi yang berlaku. Langkah perusahaan dianggap mengabaikan mekanisme baku yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan, PP Nomor 35, serta undang-undang sapu jagat UU Cipta Kerja.

“Batas waktu final PHK yang dipatok secara sepihak oleh perusahaan adalah hingga 30 Juni 2026 mendatang. Ini sangat tidak prosedural dan merugikan hak-hak normatif pekerja, karena itu kami dari serikat pekerja menolak keras keputusan ini,” tegas Hadi Purnomo menutup keterangannya.

JOMBANG, TelusuR.id – Suhu politik di internal organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), mulai menghangat menjelang pelaksanaan forum tertinggi organisasi. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib, secara terbuka mengklaim telah mengantongi dukungan masif dari tingkat akar rumput.

Tokoh muda nahdliyin inspiratif versi FJN yang akrab disapa Gus Salam ini mengaku mendapatkan dorongan kuat dari mayoritas fungsionaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut diarahkan agar dirinya bersedia maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan ini mencuat ke permukaan setelah cucu dari pahlawan nasional sekaligus pendiri NU, KH Bisri Syansuri, tersebut gencar melakukan safari ke berbagai daerah. Gus Salam terpantau melakukan kunjungan silaturahmi maraton ke berbagai struktur wilayah dan cabang mulai dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rangkaian pertemuan tatap muka tersebut, mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur ini mengaku banyak menyerap aspirasi, keluh kesah, serta harapan para pengurus daerah. Dinamika tersebut menjadi modal penting bagi dirinya untuk memetakan peta kebutuhan dan arah strategis masa depan jamiyah NU secara nasional.

Menuju pergelaran Muktamar NU ke-35 yang direncanakan bergulir pada bulan Agustus 2026 mendatang, banyak fungsionaris daerah yang disebut-sebut merindukan adanya penyegaran kepemimpinan. Menurut Gus Salam, arus bawah menginginkan perubahan mendasar pada gaya kepemimpinan di tubuh PBNU demi menjaga muruah organisasi.

“Mereka merindukan kepemimpinan yang penuh dengan keteduhan, soliditas, integritas, dan transparan. Karakter dan nilai-nilai itu yang saya temukan secara konsisten dari silaturahim dengan para pengurus daerah beberapa waktu ini,” ujar Gus Salam saat ditemui di kediamannya di Jombang, Rabu (10/6/2026) dikutip Telusur.id.

Gus Salam menggarisbawahi bahwa friksi serta konflik internal yang sempat melanda PBNU beberapa waktu terakhir membawa dampak kurang baik bagi iklim organisasi. Dampak negatif tersebut dirasakan langsung oleh struktur kepengurusan NU di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh pelosok tanah air.

Salah satu kerugian nyata akibat dinamika di tingkat pusat adalah terjadinya hambatan administratif, seperti tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan penting di daerah. Tidak hanya itu, pelaksanaan sejumlah agenda strategis organisasi yang menyangkut kemaslahatan umat juga menjadi tersendat dan tidak berjalan optimal.

“Beliau-beliau di daerah ke depan menginginkan figur di PBNU yang bisa menjadi teladan dalam keteduhan, soliditas, dan integritas. Karena kita juga menyimpulkan, rentetan konflik yang terjadi belakangan ini dipicu oleh minimnya integritas di tubuh personal PBNU,” tegasnya secara lugas.

Gus Salam menambahkan, meski gelombang dukungan yang mengalir kepada dirinya sejauh ini tergolong sangat signifikan, ia tetap menghormati proses demokrasi yang berjalan. Para pengurus PWNU dan PCNU diyakini memiliki kedewasaan politik dalam menentukan arah suara mereka saat forum Muktamar resmi dibuka nanti.

Menurutnya, sebelum menjatuhkan pilihan final di bilik suara, para pemilik hak suara sah akan melakukan pemetaan secara objektif terhadap rekam jejak semua figur yang muncul. Karakter, gaya kepemimpinan, serta konsistensi sikap dari masing-masing calon ketua umum akan menjadi bahan analisis yang mendalam bagi pengurus daerah.

“Fungsionaris PWNU dan PCNU punya kesempatan untuk menganalisis dan memahami gaya kepemimpinan, sikap, dan karakter kader masing-masing. Itu menjadi bahan renungan mereka untuk menetapkan pilihan yang paling layak demi memimpin NU menghadapi tantangan zaman hari ini,” tambahnya.

Meskipun jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-35 telah dipatok pada Agustus 2026, hingga saat ini pihak panitia nasional belum menetapkan secara resmi lokasi kota yang akan menjadi tuan rumah. Kendati demikian, antusiasme warga Nahdliyin di berbagai daerah dipastikan sudah mulai tereskalasi menyambut momentum lima tahunan ini.

Sebagai bagian dari rangkaian pra-Muktamar, agenda organisasi akan diawali terlebih dahulu dengan gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Hajatan penting tersebut dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026.

PMII Tebuireng Kritik DPRD Jombang: Berlindung di Balik Aturan Pusat, Transparansi APBD Dipertanyakan

JOMBANG, TelusuR.ID — Rapat dengar pendapat antara Pengurus Komisariat (PK) PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng dan DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (10/6/2026), belum menghasilkan titik temu. Alih-alih memperoleh jawaban konkret terkait arah penganggaran daerah, mahasiswa justru menilai DPRD lebih banyak menyampaikan alasan normatif dan melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Dalam forum yang berlangsung di gedung DPRD Jombang itu, kalangan mahasiswa mempertanyakan sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan sosial.

DPRD menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah saat ini sangat terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil serta ketergantungan terhadap transfer pusat disebut menjadi faktor utama sempitnya keleluasaan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran.

Menurut DPRD, sekitar 62 persen postur APBD telah terserap untuk mandatory spending atau belanja wajib yang diatur oleh undang-undang, mulai dari sektor kesehatan, alokasi dana desa, hingga infrastruktur. Kondisi itu menyisakan sekitar 37 persen anggaran yang dapat dikelola secara lebih fleksibel oleh pemerintah daerah.

Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan PMII.

Ketua PK PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng, Moh. Aqil Munawwar, menilai argumentasi yang disampaikan DPRD justru memperlihatkan kecenderungan menghindari substansi persoalan yang dipersoalkan mahasiswa.

“Kami datang membawa data dan kritik. Tetapi ketika data kami dianggap tidak lengkap, DPRD tidak menunjukkan data pembanding yang mereka klaim lebih valid. Ini menjadi paradoks transparansi,” ujarnya.

Menurut Aqil, partisipasi publik dalam pengawasan anggaran akan sulit berjalan apabila akses terhadap dokumen keuangan daerah masih terbatas.

“Bagaimana masyarakat bisa mengawasi penggunaan uang rakyat jika data dasarnya saja tidak dibuka secara memadai?” kata dia.

Ketimpangan Anggaran Sosial

Selain pendidikan, PMII juga menyoroti alokasi anggaran sektor sosial yang dinilai belum mencerminkan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mahasiswa mencatat anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebesar Rp 25,18 miliar dan anggaran bidang Kesejahteraan Rakyat sekitar Rp 32,42 miliar. Jika digabungkan, total alokasi sektor sosial berada di kisaran Rp 57,6 miliar.

Angka tersebut dinilai kontras apabila dibandingkan dengan anggaran Sekretariat DPRD yang mencapai Rp 95,25 miliar.

Bagi PMII, perbandingan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah.

Padahal, RPJMD Jombang memuat sejumlah indikator pembangunan sosial yang cukup progresif, seperti Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Relasi Antar Manusia, dan Indeks Kepatuhan terhadap Aturan Negara.

Mahasiswa menilai indikator-indikator tersebut sulit diwujudkan apabila dukungan anggaran terhadap sektor sosial tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

“Kita sering berbicara tentang membangun masyarakat yang harmonis, menekan kriminalitas, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kohesi sosial. Tetapi kebijakan anggarannya belum menunjukkan keberpihakan yang kuat ke arah sana,” kata Aqil.

Lima Pertanyaan yang Belum Terjawab

Dalam hearing tersebut, PMII mengaku belum mendapatkan jawaban rinci atas sejumlah pertanyaan penting yang mereka ajukan.

Pertama, mengenai minimnya alokasi dana pembinaan minat dan bakat siswa serta perbaikan infrastruktur pendidikan dibandingkan belanja penunjang birokrasi.

Kedua, terkait arah transformasi digital daerah yang dinilai penting untuk mendorong keterbukaan data publik.

Ketiga, mengenai konsistensi antara dokumen RPJMD dan implementasi APBD.

Keempat, efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap meningkatnya persoalan sosial seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika.

Kelima, langkah konkret DPRD dalam memastikan anggaran sosial yang relatif terbatas mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat.

Menurut PMII, berbagai pertanyaan tersebut justru tenggelam dalam penjelasan makro mengenai kondisi fiskal daerah.

Hearing Jilid II Disiapkan

Ketidakpuasan atas hasil pertemuan tersebut mendorong PMII menyiapkan langkah lanjutan. Organisasi mahasiswa itu berencana menggelar hearing jilid kedua dengan fokus pada pembukaan data APBD yang lebih rinci dan transparan.

Mereka juga menuntut penjelasan yang lebih konkret mengenai alokasi anggaran pendidikan, sektor sosial, serta komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem digitalisasi informasi publik.

Ketua II Bidang Eksternal PK PMII Hasyim Asy’ari, Farzan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penganggaran daerah.

Menurut dia, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan syarat utama agar publik dapat menilai apakah anggaran benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jika tuntutan kami terus diabaikan dan akses data tetap tertutup, maka kami akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan, termasuk aksi demonstrasi,” kata Farzan.

Perdebatan antara mahasiswa dan DPRD Jombang ini menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak semata-mata soal keterbatasan fiskal. Di balik angka-angka APBD, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.(hadak)

JAYAWIJAYA,TelusuR.ID — Kehadiran Satgas Yonif 521/DY di Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan. Prajurit TNI juga terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Salah satunya terlihat saat personel Satgas Yonif 521/DY bersama masyarakat melaksanakan karya bakti pembangunan pagar Pondok Pesantren Al Istiqomah di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan pengurus pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Mereka bekerja bahu-membahu menyelesaikan pembangunan pagar yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan lingkungan pesantren sebagai pusat pendidikan generasi muda.

Di bawah terik matahari pegunungan, suasana kebersamaan tampak begitu kuat. Prajurit TNI dan warga melebur dalam satu semangat, mengangkat material bangunan, memasang pondasi, hingga merapikan area sekitar pesantren.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan.

“Karya bakti ini menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kami ingin memastikan kehadiran Satgas tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membawa manfaat nyata melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Menurut Rahadyan, pembangunan fasilitas pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian karena memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang berkualitas di Papua Pegunungan.

Bantuan yang diberikan Satgas Yonif 521/DY pun mendapat apresiasi dari pengurus Pondok Pesantren Al Istiqomah. Mereka menilai keberadaan pagar baru akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan pesantren serta mendukung aktivitas belajar para santri.

Keharmonisan yang tercipta selama kegiatan berlangsung menjadi gambaran kuat sinergi antara TNI dan masyarakat Papua. Semangat gotong royong yang ditunjukkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkokoh ikatan sosial yang selama ini terjalin.

Melalui kegiatan karya bakti tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap hubungan baik dengan masyarakat terus terpelihara, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung tumbuhnya generasi muda Papua yang berdaya saing di masa depan.

Survei DEN Ungkap Dampak Ganda Program MBG, Dari Perbaikan Gizi hingga Perputaran Ekonomi UMKM

JAKARTA,TelusuR.ID — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota DEN melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Selain membahas perkembangan program MBG, pertemuan tersebut juga menyoroti kemajuan integrasi sistem pemerintahan berbasis teknologi atau Government Technology (GovTech) yang menjadi bagian dari agenda transformasi digital pemerintah.

Luhut hadir bersama anggota DEN, yakni Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. Mereka tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.35 WIB.

Menurut Luhut, salah satu materi utama yang disampaikan kepada Presiden adalah hasil survei independen DEN terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekitar 800 titik layanan.

Ia menegaskan bahwa survei tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas program sekaligus memastikan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah didasarkan pada data lapangan.

“Setelah kami dipanggil Presiden, yang pertama kami sampaikan adalah hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mengenai pelaksanaan program makan bergizi yang dilakukan di sekitar 800 titik,” kata Luhut kepada wartawan usai pertemuan.

Meski belum memaparkan seluruh hasil survei secara rinci, Luhut menyebut laporan tersebut menunjukkan sejumlah perkembangan yang dinilai positif, baik dari sisi pelaksanaan program maupun dampak ekonomi yang mulai terbentuk di daerah.

Rantai Pasok Baru Mulai Terbentuk

Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode random sampling untuk mengukur dampak program terhadap aktivitas ekonomi lokal, terutama keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok kebutuhan pangan.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah bekerja sama dengan sedikitnya satu pemasok skala kecil atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bahkan, rata-rata setiap SPPG tercatat bermitra dengan tiga UMKM yang memasok berbagai kebutuhan bahan pangan.

“Data ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan rantai pasok ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal,” ujar Seto.

Temuan lain menunjukkan sekitar 64 hingga 65 persen UMKM yang terlibat berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi operasional SPPG. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi program lebih banyak berputar di wilayah setempat.

Menurut DEN, pola tersebut berpotensi memperkuat ekonomi daerah karena aktivitas belanja program secara langsung mendorong permintaan terhadap produk dan jasa yang disediakan pelaku usaha lokal.

Integrasi Data Pemerintah Capai 80 Persen

Selain MBG, DEN juga melaporkan perkembangan program GovTech yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah dalam membangun sistem birokrasi berbasis data.

Luhut mengungkapkan bahwa hingga awal Juni 2026, proses integrasi sistem telah mencapai sekitar 80 persen. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga pemerintah telah berhasil dikonsolidasikan ke dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut dia, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan karena memungkinkan data lintas kementerian terhubung dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.

“Untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga berhasil disatukan dalam satu platform. Ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan berbasis data di masa mendatang,” ujar Luhut.

Ia menilai sistem GovTech akan menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara yang disampaikan kepada Presiden, DEN melihat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai menunjukkan dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan terbentuknya rantai pasok baru di berbagai daerah.

Sementara itu, integrasi data pemerintahan melalui GovTech dinilai menjadi fondasi penting bagi upaya modernisasi birokrasi dan penguatan sistem pengambilan kebijakan berbasis data nasional.

Boyolali,TelusuR.ID – Upaya pencegahan penyakit hewan ternak terus digencarkan di tingkat desa. Salah satunya dilakukan Babinsa Koramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali, Serka Teguh Sarwanto, yang turun langsung menemui para peternak sapi di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Selasa (9/6/2026).

Melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos), Serka Teguh menyambangi sejumlah kandang warga untuk berdialog sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi peternak dalam mengelola usaha ternaknya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan teritorial TNI AD yang tidak hanya bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga memperkuat kesadaran peternak terhadap pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak sebagai penopang ekonomi keluarga.

Di sela kunjungannya, Serka Teguh memberikan edukasi terkait langkah-langkah pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Bovine Ephemeral Fever (BEF) atau yang lebih dikenal sebagai penyakit demam tiga hari. Kedua penyakit tersebut dinilai berpotensi mengganggu produktivitas ternak apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Menurutnya, kebersihan kandang menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit.

“Menjaga kebersihan kandang, kualitas pakan, serta saluran pembuangan kotoran merupakan langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit,” ujar Serka Teguh.

Ia juga mengingatkan peternak agar rutin memantau kondisi fisik ternak dan segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan apabila menemukan gejala yang mencurigakan.

Kehadiran Babinsa mendapat respons positif dari warga. Selain mempererat silaturahmi, para peternak mengaku memperoleh tambahan wawasan mengenai pentingnya penerapan pola pemeliharaan yang sehat dan higienis.

Bagi masyarakat Desa Samiran, ternak sapi bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan yang menopang kebutuhan keluarga. Karena itu, upaya pencegahan penyakit menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Melalui pendekatan langsung kepada peternak, TNI berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat, sehingga produktivitas ternak tetap terjaga dan ketahanan ekonomi warga dapat terus diperkuat.

Sragen,TelusuR.ID — Komitmen TNI dalam mendukung kesehatan masyarakat tak hanya terlihat saat menghadapi situasi darurat. Di tingkat desa, kepedulian itu hadir melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna, seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen, Serka Adi, saat mendampingi kegiatan Posyandu Lansia di Dukuh Sambikerep, Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Selasa (9/6/2026).

Di tengah aktivitas pemeriksaan kesehatan yang diikuti puluhan warga lanjut usia, Serka Adi tampak aktif membantu jalannya kegiatan. Kehadirannya bukan sekadar menjalankan tugas teritorial, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian TNI terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok lansia yang membutuhkan pendampingan dan perhatian lebih.

Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kondisi kesehatan umum, penimbangan berat badan, hingga konsultasi langsung dengan tenaga medis. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat sepanjang kegiatan berlangsung.

Serka Adi mengatakan, menjaga kesehatan lansia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para lansia agar tetap menjaga kesehatan. Melalui kegiatan Posyandu ini, kondisi kesehatan warga dapat dipantau secara berkala sehingga berbagai risiko penyakit bisa dideteksi dan dicegah sejak dini,” ujar Serka Adi.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan para lansia tetap sehat, aktif, dan mampu menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang baik.

Sementara itu, Bidan Desa Girimargo, Setyorini, mengapresiasi keterlibatan Babinsa yang selama ini konsisten mendampingi berbagai program kemasyarakatan, termasuk pelayanan kesehatan.

Ia menilai kehadiran Babinsa memberikan rasa nyaman sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam mengikuti kegiatan Posyandu secara rutin.

Kolaborasi antara aparat kewilayahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat tersebut menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan lebih efektif ketika didukung oleh seluruh elemen di tingkat desa.

Melalui sinergi yang terus terjaga, pelayanan kesehatan bagi lansia diharapkan semakin optimal, sehingga para orang tua dapat menikmati masa senja dengan kondisi yang sehat, mandiri, dan tetap produktif di tengah lingkungan sosialnya.

JOMBANG, TelusuR.id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan publik yang cukup tajam. Hal tersebut mencuat setelah beredarnya isu mengenai dugaan afiliasi proyek lokal dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang terjerat kasus hukum beberapa waktu lalu.

Adanya pusaran informasi tersebut membuat sejumlah elemen masyarakat mendesak dilakukannya pemeriksaan menyeluruh. Fokus perhatian tertuju pada keberadaan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jombang, yang disinyalir memiliki benang merah dengan eks pejabat BGN berstatus tersangka tersebut.

Informasi yang berkembang di lapangan bahkan menyebutkan bahwa terdapat beberapa titik infrastruktur SPPG di Jombang yang sudah telanjur didirikan. Ironisnya, bangunan-bangunan untuk menyokong program pangan tersebut diduga kuat berdiri tanpa mengantongi nomor identitas (ID) resmi dari BGN Pusat.

Salah satu lokasi proyek fisik yang kini memicu polemik dan perhatian mendalam berada di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Berdasarkan data yang dihimpun, di kawasan tersebut aktivitas pengerjaan tetap berjalan di tengah minimnya kelengkapan dokumen administrasi.

Seorang sumber tepercaya yang enggan identitasnya diungkap ke publik membeberkan bahwa pengelolaan proyek terkesan dipaksakan. Menurutnya, pihak pelaksana di tingkat bawah merasa percaya diri untuk terus mengegolkan pembangunan karena mengaku memegang jaminan dari lingkaran dalam otoritas pusat.

“Saya sempat menanyakan alasan pembangunan tetap berjalan sebelum ID resmi terbit. Mereka menyampaikan ada pihak yang menjamin dari BGN dan menunjukkan surat yang diklaim berasal dari mantan Wakil Kepala BGN,” ucap sumber tersebut kepada media, Rabu (10/6/2026).

Selain terganjal persoalan legalitas formal dan izin administrasi, sumber tersebut juga membongkar adanya kejanggalan dalam peta persebaran proyek. Ia menyoroti lonjakan dramatis jumlah titik lokasi SPPG di wilayah Jombang yang dinilai naik secara tidak wajar dalam waktu singkat.

Dipaparkannya, jumlah usulan awal untuk wilayah Kabupaten Jombang sejatinya hanya bertengger di kisaran 130 titik pelayanan. Namun, angka tersebut mendadak membengkak menjadi 150 titik, hingga dalam perkembangan terakhir dilaporkan telah meroket tajam mencapai sekitar 250 titik.

Menurut analisisnya, pembengkakan kuantitas titik proyek fisik ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Sebab, penambahan fasilitas SPPG idealnya harus dihitung secara matematis dan linier dengan jumlah riil siswa serta kelompok rentan penerima manfaat.

Atas dasar itulah, proses verifikasi faktual secara ketat dinilai mendesak untuk dilakukan guna memastikan setiap titik bangunan memiliki dasar kebutuhan yang konkret. Langkah ini penting agar investasi negara dalam fasilitas pemenuhan gizi tidak berujung pada pemborosan anggaran yang sia-sia.

Lebih jauh, sumber tersebut juga mensinyalir bahwa keberadaan sejumlah titik SPPG yang tidak terdaftar secara resmi di database nasional ini sangat berisiko. Jika tidak segera ditertibkan, kondisi ini berpotensi besar menjadi objek pemeriksaan hukum oleh aparat penegak hukum (APH).

Merespons kegaduhan yang mulai menggelinding di daerah, aktivis Majelis Rakyat Jombang (MRJ), Syadat Al Mahiri, langsung mengambil sikap tegas. Ia mendesak institusi penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan langkah mitigasi berupa audit investigatif.

“Kejaksaan perlu melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap SPPG yang diduga terafiliasi dengan mantan pejabat BGN. Semua informasi yang berkembang harus ditelusuri agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Syadat Al Mahiri saat dikonfirmasi terpisah.

Syadat menilai, aspek pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan program makro ini sudah sepatutnya diperketat guna menutup celah penyimpangan koruptif. Program yang menyedot perhatian publik ini harus berjalan di atas rel aturan demi memberikan kemanfaatan optimal bagi pemenuhan gizi masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek paling penting dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Oleh karena itu, setiap indikasi dan dugaan pelanggaran sekecil apa pun perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tegas pegiat kedaulatan rakyat tersebut.

Penuntasan polemik tata kelola ini dirasa mendesak bukan saja untuk menyelamatkan keuangan negara, melainkan demi menjaga muruah program itu sendiri. Langkah hukum yang bersih diharapkan dapat menjamin keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis tetap di jalur utamanya, yakni memotong angka tengkes (stunting) generasi muda.

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Koramil 05/Baturetno bersama personel Polsek Baturetno melaksanakan patroli malam sekaligus pemantauan situasi wilayah di Kecamatan Baturetno, Senin malam (8/6/2026).

Kegiatan patroli dipimpin oleh Pelda Nurudin dan didampingi oleh anggota Polsek Baturetno, dengan menyambangi sejumlah titik keramaian, kawasan permukiman warga, serta tempat ibadah yang sedang melaksanakan kegiatan masyarakat. Patroli ini bertujuan untuk memastikan situasi wilayah tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan pemantauan keamanan, tetapi juga menjalin komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat. Kehadiran aparat di tengah masyarakat menjadi wujud nyata sinergitas TNI–Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Pelda Nurudin menyampaikan bahwa patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memperkuat stabilitas wilayah.

“Melalui patroli bersama ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Hingga kegiatan patroli berakhir, situasi di wilayah Kecamatan Baturetno terpantau aman, tertib, dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol. Diharapkan kerja sama yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat dapat terus terjaga demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan kondusif.

(Agus Kemplu)