Survei DEN Ungkap Dampak Ganda Program MBG, Dari Perbaikan Gizi hingga Perputaran Ekonomi UMKM
JAKARTA,TelusuR.ID — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota DEN melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Selain membahas perkembangan program MBG, pertemuan tersebut juga menyoroti kemajuan integrasi sistem pemerintahan berbasis teknologi atau Government Technology (GovTech) yang menjadi bagian dari agenda transformasi digital pemerintah.
Luhut hadir bersama anggota DEN, yakni Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. Mereka tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.35 WIB.
Menurut Luhut, salah satu materi utama yang disampaikan kepada Presiden adalah hasil survei independen DEN terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekitar 800 titik layanan.
Ia menegaskan bahwa survei tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas program sekaligus memastikan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah didasarkan pada data lapangan.
“Setelah kami dipanggil Presiden, yang pertama kami sampaikan adalah hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mengenai pelaksanaan program makan bergizi yang dilakukan di sekitar 800 titik,” kata Luhut kepada wartawan usai pertemuan.
Meski belum memaparkan seluruh hasil survei secara rinci, Luhut menyebut laporan tersebut menunjukkan sejumlah perkembangan yang dinilai positif, baik dari sisi pelaksanaan program maupun dampak ekonomi yang mulai terbentuk di daerah.
Rantai Pasok Baru Mulai Terbentuk
Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode random sampling untuk mengukur dampak program terhadap aktivitas ekonomi lokal, terutama keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah bekerja sama dengan sedikitnya satu pemasok skala kecil atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bahkan, rata-rata setiap SPPG tercatat bermitra dengan tiga UMKM yang memasok berbagai kebutuhan bahan pangan.
“Data ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan rantai pasok ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal,” ujar Seto.
Temuan lain menunjukkan sekitar 64 hingga 65 persen UMKM yang terlibat berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi operasional SPPG. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi program lebih banyak berputar di wilayah setempat.
Menurut DEN, pola tersebut berpotensi memperkuat ekonomi daerah karena aktivitas belanja program secara langsung mendorong permintaan terhadap produk dan jasa yang disediakan pelaku usaha lokal.
Integrasi Data Pemerintah Capai 80 Persen
Selain MBG, DEN juga melaporkan perkembangan program GovTech yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah dalam membangun sistem birokrasi berbasis data.
Luhut mengungkapkan bahwa hingga awal Juni 2026, proses integrasi sistem telah mencapai sekitar 80 persen. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga pemerintah telah berhasil dikonsolidasikan ke dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurut dia, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan karena memungkinkan data lintas kementerian terhubung dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.
“Untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga berhasil disatukan dalam satu platform. Ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan berbasis data di masa mendatang,” ujar Luhut.
Ia menilai sistem GovTech akan menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara yang disampaikan kepada Presiden, DEN melihat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai menunjukkan dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan terbentuknya rantai pasok baru di berbagai daerah.
Sementara itu, integrasi data pemerintahan melalui GovTech dinilai menjadi fondasi penting bagi upaya modernisasi birokrasi dan penguatan sistem pengambilan kebijakan berbasis data nasional.
