Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik

Oleh: Abdullah Rasyid

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jakarta,TelusuR.ID – Kasus OTT di lingkungan Imigrasi harus dibaca dengan kepala dingin, tetapi juga dengan keberanian untuk bercermin. Proses hukum harus dihormati. Asas praduga tak bersalah tetap wajib dijunjung tinggi. Namun, organisasi negara tidak boleh menunggu proses hukum selesai untuk mengambil pelajaran.

Sebab yang sedang diuji bukan hanya individu, melainkan juga sistem pelayanan publik. Apakah layanan negara sudah cukup transparan? Apakah prosedur sudah cukup jelas? Apakah pengawasan sudah cukup kuat? Ataukah masih ada ruang abu-abu yang memungkinkan pelayanan berubah menjadi transaksi?

Dalam konteks itulah, arahan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam forum Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Senin, 8 Juni 2026, menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar rapat birokrasi. Ia adalah momentum moral dan kelembagaan untuk menegaskan kembali bahwa pelayanan publik harus bersih, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KPK sebelumnya menyampaikan adanya peristiwa tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022–2024. KPK juga menyebut telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut. Semua fakta hukum tentu harus diuji melalui proses peradilan. Namun, sebagai peristiwa kelembagaan, kasus ini menjadi alarm keras bahwa layanan publik strategis tidak boleh dibiarkan memiliki celah penyimpangan.

Arahan Menko Yusril menempatkan persoalan ini pada titik yang tepat: pembenahan pelayanan publik tidak cukup dengan pernyataan normatif, melainkan harus dilakukan melalui langkah nyata dan terukur. Dalam kegiatan konsolidasi tersebut, Menko menegaskan pentingnya pembenahan organisasi agar seluruh layanan berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pesan ini sejalan dengan paparan Menko tentang komitmen moral dan profesional dalam pelayanan publik. Di dalamnya ditegaskan bahwa integritas adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada jabatan, kewenangan, atau kedudukan yang dapat dipakai untuk menghindari pertanggungjawaban. Kepercayaan publik disebut sebagai aset organisasi yang harus dijaga melalui perilaku, keputusan, dan pelayanan yang bersih, adil, serta akuntabel.

Di titik ini, kasus OTT Imigrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai perkara oknum. Tentu, siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi jauh lebih penting dari itu, negara harus memastikan bahwa sistem pelayanan tidak lagi memberi ruang bagi praktik serupa.

Korupsi pelayanan publik jarang lahir tiba-tiba. Ia biasanya tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Awalnya mungkin hanya “uang terima kasih”. Lalu berubah menjadi “uang percepatan”. Lama-lama menjadi tarif tidak resmi. Setelah itu terbentuk jejaring: ada yang meminta, ada yang mengumpulkan, ada yang membagi, ada yang menikmati, dan ada yang menutup mata.

Kalau sudah sampai tahap itu, penyimpangan bukan lagi sekadar masalah perilaku pribadi. Ia berubah menjadi ekosistem.

Karena itu, forum konsolidasi pelayanan publik harus dipahami sebagai titik balik. Bukan untuk mencurigai semua pegawai. Justru sebaliknya, forum ini penting untuk melindungi kehormatan ribuan aparatur yang selama ini bekerja jujur, melayani masyarakat, dan menjaga martabat institusi. Menko Yusril sendiri menegaskan bahwa kesalahan sejumlah oknum tidak boleh menghapus kehormatan ribuan pegawai yang menjalankan tugas dengan benar.

Namun perlindungan terhadap pegawai baik hanya mungkin dilakukan jika sistemnya juga baik. Pegawai jujur tidak boleh dibiarkan sendirian melawan budaya kerja yang keliru. Mereka harus dilindungi, diapresiasi, dan diberi ruang untuk tumbuh. Sebaliknya, setiap indikasi penyimpangan harus ditindak secara objektif, profesional, dan sesuai aturan.

Di sinilah tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penting: keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keadilan berarti semua orang dilayani dengan standar yang sama. Bukan karena kenal siapa. Bukan karena punya akses ke pejabat. Bukan karena bisa membayar lebih. Dalam layanan imigrasi, keadilan berarti visa, izin tinggal, paspor, dan dokumen keimigrasian diproses berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kedekatan.

Transparansi berarti masyarakat tahu syaratnya apa, biayanya berapa, waktunya berapa lama, dan permohonannya sudah sampai di mana. Banyak praktik pungutan tumbuh karena informasi resmi tidak cukup terang. Ketika prosedur gelap, perantara menjadi terang. Ketika SOP membingungkan, calo tampil seperti penyelamat. Padahal di sanalah masalah dimulai.

Akuntabilitas berarti setiap keputusan bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Siapa memproses, kapan diputuskan, mengapa disetujui, mengapa ditolak, dan apakah semuanya sesuai aturan. Di era digital, layanan publik tidak boleh lagi seperti lorong gelap yang hanya dipahami orang dalam.

Namun kita juga perlu jujur: digitalisasi saja tidak otomatis membuat birokrasi bersih. Aplikasi bisa modern, tetapi mental transaksional tetap bisa menyelinap. Sistem bisa daring, tetapi pungutan tetap bisa hidup jika pengawasan lemah. Tombol bisa digital, tetapi rente bisa tetap manual.

Maka agenda pembenahan harus masuk ke jantung persoalan. Pertama, titik-titik layanan publik harus dipetakan kembali. Mana yang rawan tatap muka berlebihan, mana yang rawan perantara, mana yang rawan diskresi, dan mana yang rawan keterlambatan yang disengaja.

Kedua, standar pelayanan harus diperjelas. Biaya, waktu, prosedur, dasar hukum, dan status layanan harus mudah diakses masyarakat. Pelayanan yang terang akan mempersempit ruang transaksi gelap.

Ketiga, mekanisme pengaduan masyarakat harus benar-benar hidup. Kanal pengaduan tidak boleh hanya menjadi pajangan administratif. Ia harus responsif, aman, terlacak, dan mampu menjadi alat pengawasan.

Keempat, praktik pungutan dan perantara harus dibereskan. Tidak semua jasa pengurusan salah. Tetapi ketika perantara berubah menjadi jalur utama untuk mengakses layanan negara, maka negara sedang kalah oleh pasar gelap birokrasi.

Kelima, sistem harus diperkuat agar penyimpangan sulit dilakukan, mudah terdeteksi, dan pasti ditindak. Inilah makna terdalam dari reformasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, pesan paling kuat dari arahan Menko adalah bahwa jabatan tidak boleh menjadi perisai. Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk kepada hukum. Kalimat ini penting bukan hanya sebagai pesan etik, tetapi juga sebagai prinsip pemerintahan modern. Tidak boleh ada ruang kekebalan dalam pelayanan publik.

Paparan Menko menutup dengan kalimat yang sangat tajam: “Dalam sistem yang kuat, orang jahat akan terpaksa menjadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk, orang baik akan terpaksa menjadi jahat.”

Inilah pelajaran terbesar dari kasus OTT Imigrasi dan forum konsolidasi pelayanan publik. Kita tidak boleh hanya berharap semua aparatur menjadi malaikat. Negara modern tidak dibangun di atas harapan semata. Negara modern dibangun dengan sistem yang jelas, pengawasan yang kuat, sanksi yang pasti, dan budaya kerja yang sehat.

Imigrasi bukan kantor biasa. Ia adalah pintu negara. Dari sana orang masuk, tinggal, bekerja, berinvestasi, dan beraktivitas di wilayah Indonesia. Jika pintu negara bisa diperdagangkan, maka yang terganggu bukan hanya administrasi, tetapi juga martabat dan kedaulatan negara.

Karena itu, konsolidasi pelayanan publik harus menjadi awal dari kerja besar: membersihkan layanan, memperkuat sistem, melindungi pegawai jujur, menutup ruang perantara, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Publik tidak menuntut birokrasi sempurna. Publik hanya ingin dilayani dengan jujur. Diproses tanpa dipermainkan. Dihormati tanpa harus membayar lebih. Diberi kepastian tanpa harus mencari orang dalam.

Dari OTT Imigrasi dan arahan Menko Yusril, kita belajar satu hal penting: integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan di dinding kantor. Integritas harus menjadi cara kerja, cara melayani, dan cara negara menjaga martabatnya sendiri.

Pendapatan Jombang Tembus Rp3 Triliun, PAD Melonjak Rp138 Miliar, DPRD Siap Bedah LKPj Warsubi

JOMBANG,TelusuR.ID — Pemerintah Kabupaten Jombang mencatatkan kinerja fiskal positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah tak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya hingga ratusan miliar rupiah.

Data tersebut dipaparkan Bupati Jombang Warsubi saat menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jombang, Senin (8/6/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta unsur pemerintah daerah lainnya, Warsubi mengungkapkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,046 triliun, atau 104,73 persen dari target APBD sebesar Rp2,908 triliun.

Capaian tersebut menghasilkan surplus pendapatan yang kemudian berkontribusi terhadap pembentukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.

“Realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga terdapat selisih lebih yang menjadi bagian dari SiLPA Tahun Anggaran 2025,” kata Warsubi.

Motor utama lonjakan pendapatan berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencatat performa di atas ekspektasi. Dari target Rp699,96 miliar, PAD berhasil menembus angka Rp838,27 miliar, atau setara 119,76 persen.

Artinya, terdapat tambahan penerimaan daerah sebesar Rp138,31 miliar di luar target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan PAD tersebut. Realisasi pajak daerah mencapai Rp345,49 miliar, melampaui target Rp287,37 miliar atau setara 120,23 persen.

Salah satu penyumbang terbesar berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencatatkan capaian spektakuler. Dari target Rp36 miliar, penerimaannya melonjak menjadi Rp64,66 miliar atau mencapai 179,62 persen.

Kenaikan juga terjadi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terealisasi sebesar Rp104,18 miliar dari target Rp89,01 miliar. Sementara Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp80,91 miliar atau 106,51 persen dari target yang ditetapkan.

Meski laporan menunjukkan tren positif, pembahasan pertanggungjawaban APBD belum berakhir. DPRD Jombang memastikan seluruh capaian tersebut akan diuji melalui mekanisme pembahasan politik anggaran di tingkat fraksi dan alat kelengkapan dewan.

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

“Ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran dan program pembangunan selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

Menurut Atmaji, setelah penjelasan bupati, pembahasan akan berlanjut pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, jawaban bupati atas pandangan fraksi, pembahasan bersama alat kelengkapan dewan, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Selanjutnya akan dibahas lagi di tingkat fraksi dan sesuai mekanisme yang berlaku agar seluruh proses berjalan objektif, transparan, dan akuntabel,” kata Atmaji.

Dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dan PAD yang tumbuh signifikan, Pemkab Jombang membawa modal kuat dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPRD yang akan menguji efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik.(gus)

Jembatan Garuda Segera Dibangun, Warga Keyongan Sambut Akses Penghubung yang Dinanti Bertahun-Tahun

Boyolali,TelusuR.ID – Warga Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, menyambut antusias rencana pembangunan Jembatan Beton Garuda yang akan menghubungkan Dukuh Gumuk Rejo dan Dukuh Sendang Rejo. Proses persiapan pembangunan mulai dilakukan dan menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses antarwilayah.

Kehadiran Jembatan Garuda diyakini akan menjadi solusi atas kebutuhan konektivitas warga yang telah dinantikan selama bertahun-tahun. Selama ini, akses penghubung antar dukuh dinilai kurang memadai sehingga kerap menghambat mobilitas masyarakat, terutama untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses menuju lahan pertanian.

Nantinya, jembatan tersebut akan menjadi jalur vital yang mempermudah pergerakan warga sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan kegiatan usaha masyarakat. Infrastruktur yang lebih baik juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan memperkuat interaksi sosial antarwarga di kedua wilayah.

Pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut berfokus pada peningkatan konektivitas wilayah guna mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pedesaan.

Warga Desa Keyongan berharap proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain memperlancar aktivitas sehari-hari, keberadaan jembatan juga diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.

Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan, optimisme masyarakat semakin menguat. Jembatan Garuda tidak hanya dipandang sebagai sarana penghubung fisik, tetapi juga simbol kemajuan desa serta bukti hadirnya pembangunan yang menjangkau kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

(Agus Kemplu)

JENEWA, TelusuR.id — Sidang Konferensi Perburuhan Internasional pada International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss diwarnai pembahasan yang krusial. Agenda internasional tersebut memanas saat memasuki pembahasan dalam Committee on the Application of Standards (CAS), salah satu komite paling krusial dalam sistem pengawasan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Melalui komite CAS tersebut, negara-negara anggota dievaluasi secara ketat atas pelaksanaan konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi. Beberapa poin utama yang disorot meliputi penegakan kebebasan berserikat, hak berunding bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan diskriminasi, hingga jaminan perlindungan hak-hak dasar para pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Pekerja Indonesia melalui William Yani Wea dari KSPSI AGN menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap gejolak geopolitik global. Indonesia menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya serta masih berlangsungnya berbagai pelanggaran hak-hak fundamental di Myanmar.

Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) itu mengungkapkan fakta pilu di balik krisis kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa di balik angka jutaan pengungsi Rohingya yang tercatat, terdapat kisah nyata manusia yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan masa depan.

“Persoalan Myanmar bukan hanya persoalan sebuah negara, melainkan ujian bagi komitmen dunia internasional terhadap keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental manusia. Kita tidak boleh membiarkan penderitaan menjadi sesuatu yang dianggap normal,” ujar pria yang akrab disapa Willy itu dalam keterangannya kepada TelusuR.id, Senin (8/6/2026).

Sidang bergengsi tingkat dunia tersebut juga dihadiri oleh unsur-unsur Delegasi Pekerja Indonesia dari berbagai organisasi serikat pekerja nasional terkemuka. Tampak hadir di lokasi di antaranya Tony Pangaribuan (KSPSI AGN), Muhamad Rusdi (Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia), dan Rudy HB Daman (GSBI).

Menanggapi jalannya pembahasan di ruang sidang, Muhamad Rusdi menegaskan bahwa potret buram di Myanmar harus menjadi alarm keras bagi dunia. Ia mengingatkan para delegasi dari negara lain bahwa iklim pekerjaan yang layak tidak akan pernah mungkin terwujud tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Apa yang terjadi di Myanmar mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan sekadar konsep dalam konvensi internasional, melainkan kebutuhan nyata bagi jutaan manusia yang hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan,” tegas Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia tersebut secara retoris.

Sementara itu, Tony Pangaribuan dari KSPSI AGN memandang forum ILC ke-114 ini sebagai momentum penting untuk memperkuat simpul gerakan buruh lintas negara. Ia menegaskan pentingnya solidaritas internasional untuk menolak segala bentuk kerja paksa yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Tony, perjuangan kaum pekerja di seluruh belahan dunia pada dasarnya memiliki muara yang sama, yaitu menjaga keluhuran martabat manusia. Oleh karena itu, komunitas internasional tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi normalisasi kerja paksa, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan.

Di sisi lain, Rudy HB Daman turut memberikan pandangan tajam mengenai dampak sistemis dari sebuah konflik bersenjata. Ia mengingatkan bahwa krisis politik dan pelanggaran HAM selalu melahirkan efek domino sosial yang jauh lebih luas dan destruktif daripada yang terlihat di permukaan.

Rudy menambahkan, setiap konflik pada akhirnya menciptakan kemiskinan ekstrem, lonjakan pengangguran, gelombang migrasi paksa, hingga hilangnya masa depan bagi generasi berikutnya. Dampak berlapis ini dinilai melumpuhkan produktivitas dan struktur ketenagakerjaan di negara terdampak.

“Karena itu, memperjuangkan hak-hak pekerja juga berarti memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” pungkas Rudy mengakhiri pandangannya dalam sesi intervensi Delegasi Pekerja Indonesia di Swiss.

Melalui sikap tegas yang ditunjukkan oleh aliansi serikat pekerja ini, Indonesia berhasil menunjukkan posisi tawar yang kuat dalam diplomasi buruh internasional. Forum CAS ILC ke-114 diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang mampu mendesak kepatuhan negara-negara anggota terhadap konvensi perlindungan manusia.

SURABAYA, TelusuR.id — Perjuangan para ulama dan kiai pesantren dalam menegakkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tidak perlu diragukan lagi. Rekam jejak sejarah nasional Indonesia mencatat peran vital kelompok santri, mulai dari era sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), masa perang kemerdekaan, hingga fase mengisi kemerdekaan.

Namun, narasi besar mengenai kontribusi kaum sarungan tersebut dinilai mulai meredup di panggung sejarah modern. Banyak pihak menyayangkan bahwa fakta empiris mengenai perjuangan fisik dan pemikiran para ulama pesantren kini terkesan dianggap sepi dan kurang mendapatkan porsi yang proporsional.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada minimnya literasi sejarah di tingkat akar rumput, terutama bagi generasi muda. Akibatnya, sebagian besar Generasi Z (Gen-Z) saat ini tidak lagi mengenal secara utuh dan mendalam bagaimana potret perjuangan berdarah-darah para kiai dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Keprihatinan mendalam tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PWNU Jawa Timur, Riadi Ngasiran, dalam keterangannya yang diterima Telusur.id, pada Senin (8/6/2026). Ia menilai, perlu ada langkah konkret untuk menyosialisasikan kembali peran ulama kepada generasi muda.

Pandangan tersebut diungkapkan Riadi di hadapan 41 mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam Kajian Poskolonial Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember. Di bawah bimbingan dosen Kautsar Pratama, forum diskusi ilmiah tersebut berlangsung dinamis dengan adanya dialog dua arah.

Dalam kesempatan itu, Riadi Ngasiran yang juga dikenal sebagai Tim Penulis Sejarah Satu Abad NU, mencoba menjawab berbagai pertanyaan dan gugatan akademik dari para mahasiswa. Penulis buku Sejarah Gerakan Kemerdekaan Bawah Tanah di Indonesia ini menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai perjuangan bagi Gen-Z.

Riadi mengingatkan kembali pesan-pesan ideologis dari KH Muhammad Hasyim Asy’ari selaku Pendiri NU. Salah satu poin penting yang wajib dipahami oleh generasi muda saat ini adalah substansi yang terkandung di dalam kitab monumental Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Dalam kitab tersebut, Kiai Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa sikap sosial, saling tolong-menolong, menjaga persatuan, dan kasih sayang merupakan fakta yang tiada seorang pun menolak manfaatnya. Beliau menyitir hadis Rasulullah SAW bahwa kuasa Allah bersama jemaah, dan berpisah dari persatuan merupakan pintu masuk bagi setan.

Selain aspek teologis, Riadi Ngasiran juga memaparkan peran geopolitik NU dalam memperjuangkan gerakan antikolonialisme sejak zaman Hindia Belanda. Kelompok ulama secara konsisten konsisten menentang segala bentuk penjajahan, baik secara gerilya fisik maupun melalui jalur diplomasi formal.

Di tengah percaturan global, NU terbukti lihai mengambil langkah diplomasi internasional yang strategis. Jejak tersebut terekam jelas mulai dari pengiriman Komite Hijaz ke Arab Saudi, diplomasi taktis pada zaman pendudukan Jepang, hingga keterlibatan dalam memotori berbagai forum regional.

Salah satu tonggak sejarah diplomasi yang monumental adalah terselenggaranya Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung pada tahun 1965. Forum internasional tersebut digagas oleh tokoh pemikir NU, KH Achmad Sjaichu dan KH Idham Chalid, sesaat sebelum pecahnya peristiwa gerakan pengkhianatan G30S/PKI.

Tidak berhenti pada era kemerdekaan fisik, peran global NU terus berlanjut pada dekade-dekade berikutnya dalam menjaga perdamaian dunia. NU bertransformasi menjadi organisasi yang konsisten menolak paham terorisme dan mengampanyekan esensi Islam antikekerasan ke berbagai belahan dunia.

Gerakan kemanusiaan tersebut salah satunya dipelopori oleh KH Hasyim Muzadi melalui forum ilmiah internasional. Kiprahnya diwujudkan lewat pertemuan para cendekiawan dunia lintas mazhab dalam International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang digelar secara berkala sejak tahun 2009 hingga 2014.

Melalui kilas balik sejarah yang panjang ini, Lesbumi Jatim berharap para mahasiswa dan Gen-Z dapat memetik pelajaran berharga. Pemahaman sejarah yang utuh diharapkan mampu membentengi generasi muda dari distorsi informasi, sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme yang berbasis pada nilai-nilai luhur pesantren.

Jakarta,TelusuR.ID – Timnas Indonesia kembali bersiap melanjutkan tren positif saat menghadapi Mozambik dalam lanjutan FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB, menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mengukuhkan kebangkitan mereka di panggung internasional.

Laga ini dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar, SCTV, serta layanan live streaming Vidio.

Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi bukti perkembangan signifikan yang ditunjukkan pasukan John Herdman dalam beberapa bulan terakhir.

Tak hanya meraih kemenangan, performa impresif Rizky Ridho dan kawan-kawan juga berdampak positif terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA. Garuda yang sebelumnya berada di peringkat 122 kini berhasil naik ke posisi 118 dunia, sekaligus menjaga peluang untuk menembus 100 besar dunia dalam waktu dekat.

Menghadapi Mozambik tentu menghadirkan tantangan yang berbeda. Tim asal Afrika tersebut saat ini menempati peringkat 101 FIFA dan dikenal memiliki karakter permainan yang mengandalkan kekuatan fisik, kecepatan, serta agresivitas dalam duel satu lawan satu.

Meski demikian, Timnas Indonesia memiliki modal yang tidak kalah menjanjikan. Dalam laga melawan Oman, Garuda tampil dominan dengan penguasaan bola yang baik, organisasi permainan yang rapi, serta efektivitas penyelesaian akhir yang semakin meningkat.

Pelatih John Herdman diperkirakan tetap mempertahankan sebagian besar komposisi pemain yang tampil impresif pada laga sebelumnya. Stabilitas permainan menjadi faktor penting yang ingin dijaga untuk melanjutkan momentum positif.

“John Herdman Tak Gentar Kehilangan Hubner dan Idzes, Timnas Indonesia Tetap Percaya Diri Hadapi Mozambik”

Indonesia memang berpotensi kehilangan Justin Hubner yang mengalami cedera saat menghadapi Oman. Selain itu, kapten tim Jay Idzes juga masih belum berada dalam kondisi terbaik. Namun, absennya dua pemain tersebut tidak mengurangi optimisme skuad Merah Putih.

Lini belakang diprediksi akan tetap solid dengan kehadiran Elkan Baggott dan Rizky Ridho yang selama ini menjadi andalan di jantung pertahanan. Keduanya diharapkan mampu meredam agresivitas serangan Mozambik sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, Mozambik datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh. Pelatih mereka membawa 25 pemain terbaik untuk menghadapi Indonesia dalam pertandingan yang bernilai penting bagi perolehan poin ranking FIFA.

Namun Garuda memiliki keuntungan tersendiri. Selain tampil di hadapan puluhan ribu pendukung di GBK, kondisi fisik para pemain Indonesia diperkirakan lebih segar dibandingkan lawan. Sementara itu, skuad Mozambik harus menjalani perjalanan udara panjang yang mencapai sekitar 17 jam sebelum tiba di Jakarta.

Dengan dukungan penuh suporter dan tren performa yang terus menanjak, Timnas Indonesia berpeluang besar menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil positif. Jika mampu kembali meraih kemenangan, langkah Garuda menuju jajaran elite sepak bola Asia dan peringkat 100 besar FIFA akan semakin terbuka lebar.

Babinsa di Wonogiri Perkuat Kedekatan dengan Warga, Suasana Hangat di Desa Pingkuk Jadi Bukti

Wonogiri, TelusuR.ID — Kehadiran TNI di tengah masyarakat kembali terlihat melalui kegiatan komunikasi sosial (komsos) yang dilakukan Babinsa Desa Pingkuk, Serda Muhlis, anggota Koramil 16/Jatiroto Kodim 0728/Wonogiri, Senin (8/6/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Pingkuk, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri itu, Serda Muhlis menyambangi warga secara langsung untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat.

Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan tersebut. Melalui dialog santai, warga dapat menyampaikan berbagai aspirasi, informasi, maupun perkembangan situasi di lingkungan mereka secara terbuka.

Tak hanya berbincang di rumah-rumah warga, Serda Muhlis juga terlihat berbaur bersama masyarakat di area lapangan desa. Interaksi yang terjalin mencerminkan kedekatan antara Babinsa dan warga binaan yang selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta kondusivitas wilayah.

Bagi warga, kehadiran Babinsa bukan sekadar menjalankan tugas pembinaan teritorial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa. Komunikasi yang dibangun secara rutin dinilai mampu menumbuhkan rasa aman, memperkuat kebersamaan, serta menjaga semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Kegiatan anjangsana dan komunikasi sosial juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk memantau perkembangan wilayah secara langsung. Dengan hubungan yang terjalin erat, berbagai potensi persoalan dapat terdeteksi lebih dini sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat melalui koordinasi bersama warga.

Kehadiran Babinsa yang aktif turun ke lapangan sekaligus menunjukkan komitmen TNI dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui pendekatan humanis dan komunikasi yang intensif, TNI terus berupaya menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Warga Desa Pingkuk pun menyambut hangat kehadiran Serda Muhlis sebagai bentuk nyata kedekatan TNI dengan rakyat.

(Agus Kemplu)

Menanam Harapan di Pesisir Negeri: Teladan Kepemimpinan Kapolda Riau dalam Menjaga Lingkungan

Oleh: Abduh Alfatih
Ketua Gerakan Hijau untuk Indonesia dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)

DUMAI, RIAU, TelusuR.ID — Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, abrasi pantai, dan degradasi ekosistem pesisir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, langkah Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menanam 1.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Dumai pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia layak mendapat perhatian dan apresiasi.

Aksi tersebut bukan sekadar seremoni tahunan yang kerap mengiringi momentum peringatan lingkungan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen nyata bahwa menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang melampaui batas-batas institusi dan sektor.

Mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi kawasan pesisir. Selain menjadi benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang pasang, hutan mangrove juga berperan sebagai habitat berbagai jenis biota laut serta penyerap karbon yang efektif dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, kehadiran pemimpin yang tidak hanya berbicara mengenai pelestarian alam tetapi juga terlibat langsung dalam aksi konkret menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Karena itu, langkah yang dilakukan Kapolda Riau patut dipandang sebagai contoh kepemimpinan yang responsif terhadap persoalan lingkungan sekaligus dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai aparat negara yang mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Irjen Pol Herry Heryawan menunjukkan bahwa kepemimpinan modern tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga dari kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Penanaman mangrove merupakan investasi jangka panjang. Manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Setiap bibit yang ditanam merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan pesisir Indonesia.

Indonesia membutuhkan semakin banyak pemimpin yang berani mengambil peran dalam agenda pelestarian lingkungan melalui aksi nyata. Sebab, kerusakan alam tidak terjadi dalam waktu singkat, demikian pula proses pemulihannya. Upaya rehabilitasi lingkungan membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan.

Dalam konteks itulah, langkah Kapolda Riau memiliki nilai yang lebih besar dari sekadar angka 1.000 bibit yang ditanam. Kegiatan tersebut mengirimkan pesan penting bahwa menjaga lingkungan bukan hanya urusan aktivis, akademisi, atau komunitas pecinta alam, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Namun demikian, keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak dapat bergantung pada satu kegiatan semata. Program serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat pesisir, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan agar manfaat ekologis maupun sosialnya dapat dirasakan secara luas.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia semestinya menjadi pengingat bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan bumi yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Upaya menjaga alam harus dimulai dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Apa yang dilakukan Kapolda Riau di Pantai Dumai menunjukkan bahwa harapan terhadap masa depan lingkungan Indonesia masih terus tumbuh. Ketika kepedulian diterjemahkan menjadi tindakan nyata, maka harapan itu akan berakar kuat, sebagaimana akar-akar mangrove yang kini mulai tumbuh di pesisir Riau.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, keteladanan semacam ini menjadi energi positif yang patut diapresiasi dan direplikasi. Sebab, menjaga lingkungan pada hakikatnya bukan hanya tentang melestarikan alam, melainkan juga tentang menjaga masa depan Indonesia.

Satgas Yonif 521/DY Bagikan Bibit Gratis dan Dampingi Warga Berkebun di Yalimo

YALIMO,TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY terus memperkuat perannya di wilayah penugasan melalui program pemberdayaan masyarakat. Kali ini, personel Pos Benawa membagikan bibit tanaman gratis sekaligus membantu warga mengelola kebun di Kampung Benawa, Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Senin (8/6).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedalaman Papua.

Tak hanya menyerahkan bibit tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, prajurit TNI juga turun langsung ke lahan pertanian milik warga. Mereka membantu proses pengolahan tanah, penanaman bibit, hingga memberikan pendampingan dan motivasi kepada masyarakat agar lebih aktif mengembangkan sektor pertanian.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat di wilayah penugasan. Menurutnya, pemanfaatan lahan secara optimal dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri dan berkelanjutan.

“Kami ingin hadir tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembagian bibit dan pendampingan berkebun ini, kami berharap hasil pertanian warga semakin baik dan mampu mendukung ketahanan pangan keluarga,” ujar Rahadyan.

Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Kampung Benawa. Warga menilai kehadiran personel Satgas di tengah aktivitas pertanian memberikan motivasi sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus mengembangkan kebun sebagai sumber penghidupan.

Yohanes Awatu, salah satu warga Kampung Benawa, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Satgas Yonif 521/DY kepada masyarakat.

Menurutnya, bantuan bibit dan keterlibatan langsung prajurit TNI dalam kegiatan berkebun menjadi dorongan penting bagi warga untuk meningkatkan hasil pertanian.

“Kami sangat berterima kasih karena bapak-bapak TNI tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga ikut bekerja bersama kami di kebun. Ini membuat kami semakin semangat untuk bertani,” katanya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dijalankan Satgas Yonif 521/DY selama bertugas di Papua Pegunungan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Satgas berupaya memperkuat hubungan antara TNI dan warga sekaligus mendukung pembangunan di daerah.

Dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, program ketahanan pangan diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

Muktamar LESBUMI Diharapkan Mampu Merumuskan Pakem Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Rahmatan Lil Alamin

Oleh: Jacob Ereste

Banten,TelusuR.ID – Muktamar LESBUMI (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia) yang akan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Jombang, mengusung tema “Kembali ke Akar”. Tema ini bukan sekadar slogan yang enak didengar, melainkan sebuah ajakan untuk menengok kembali fondasi kebudayaan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan bangsa.

Di tengah kehidupan yang semakin gaduh oleh pertarungan kepentingan politik, tekanan ekonomi, dan kegersangan spiritual, tema tersebut terasa menemukan relevansinya. Sebab bangsa yang tercerabut dari akar budayanya akan mudah kehilangan arah. Kemajuan material tanpa pijakan nilai hanya akan melahirkan kegelisahan baru yang tidak pernah selesai.

Karena itu, Muktamar LESBUMI patut menjadi ruang perjumpaan para ulama, seniman, budayawan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk merumuskan kembali posisi seni dan budaya dalam membangun peradaban. Seni tidak boleh sekadar menjadi hiburan. Budaya tidak cukup hanya menjadi benda pameran. Keduanya harus menjadi instrumen pendidikan yang membentuk watak manusia.

Dalam konteks Islam, persoalan ini menjadi semakin penting. Sebab hingga kini, umat Islam masih lebih sering memahami amar ma’ruf nahi munkar dalam kerangka formal dan simbolik. Padahal hakikat amar ma’ruf nahi munkar adalah menghadirkan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk melalui seni dan kebudayaan yang mampu menyentuh kesadaran manusia secara lebih halus, lebih mendalam, dan lebih manusiawi.

Di sinilah peran LESBUMI menjadi penting. Lembaga ini memiliki tanggung jawab sejarah untuk membuktikan bahwa seni dan budaya bukan lawan agama. Seni dan budaya justru dapat menjadi medium dakwah yang efektif, santun, dan beradab. Dakwah yang tidak menakut-nakuti, tetapi mengajak. Dakwah yang tidak memaksa, tetapi menyadarkan.

Tema “Kembali ke Akar” juga perlu dimaknai sebagai ajakan untuk kembali menghargai kekayaan tradisi Nusantara yang telah melahirkan peradaban Indonesia. Tradisi itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan hasil pergulatan panjang sejarah, pengalaman hidup, nilai spiritual, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dari pantun, macapat, ludruk, wayang, tari topeng, kaligrafi, hingga beragam seni bela diri tradisional. Semua itu bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan modal peradaban yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ironisnya, di saat bangsa lain berlomba menggali identitas budayanya, kita justru sering menganggap kekayaan sendiri sebagai barang kuno yang tidak lagi penting.

Padahal kebudayaan adalah jati diri bangsa. Tanpa kebudayaan, pembangunan hanya menghasilkan gedung-gedung tinggi yang kosong makna. Tanpa kebudayaan, kemajuan teknologi hanya melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi miskin kepekaan sosial dan spiritual.

Karena itu, Muktamar LESBUMI semestinya tidak berhenti pada pemilihan pengurus atau penyusunan program kerja. Yang lebih penting adalah melahirkan rumusan pemikiran yang mampu menjadi pegangan umat Islam dalam memaknai amar ma’ruf nahi munkar melalui pendekatan seni dan budaya.

Rumusan itu diperlukan karena hingga kini belum ada pakem yang cukup kuat dan komprehensif yang dapat menjadi rujukan bagi umat Islam dalam mengembangkan seni dan budaya sebagai instrumen dakwah sekaligus sarana membangun peradaban. Akibatnya, seni sering dicurigai, sementara dakwah kerap kehilangan sentuhan estetika yang membuatnya ramah dan membumi.

Kampus dan masjid juga perlu mengambil peran yang lebih besar. Jangan hanya menjadi ruang ritual formal yang monoton dan berulang. Keduanya harus berkembang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kreativitas umat. Dari ruang-ruang itulah lahir gagasan besar yang mampu membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan.

Harapan terbesar dari Muktamar LESBUMI sesungguhnya sederhana: lahirnya kesadaran baru bahwa seni dan budaya adalah bagian penting dari perjuangan membangun peradaban. Bahwa dakwah tidak hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar, tetapi juga melalui karya seni yang mencerahkan, pertunjukan yang mendidik, dan kebudayaan yang memuliakan manusia.

Sebab pada akhirnya, makna rahmatan lil alamin tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus hadir dalam kehidupan nyata sebagai sikap, perilaku, karya, dan kebudayaan yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

Jika itu dapat dirumuskan dan diwujudkan oleh Muktamar LESBUMI kali ini, maka pertemuan di Jombang tersebut bukan sekadar agenda organisasi. Ia akan menjadi ikhtiar penting untuk meneguhkan kembali arah peradaban Indonesia yang berakar pada tradisi, berpijak pada nilai spiritual, dan terbuka bagi masa depan yang lebih manusiawi.

Banten, 7 Juni 2026