JENEWA, TelusuR.id — Sidang Konferensi Perburuhan Internasional pada International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss diwarnai pembahasan yang krusial. Agenda internasional tersebut memanas saat memasuki pembahasan dalam Committee on the Application of Standards (CAS), salah satu komite paling krusial dalam sistem pengawasan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Melalui komite CAS tersebut, negara-negara anggota dievaluasi secara ketat atas pelaksanaan konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi. Beberapa poin utama yang disorot meliputi penegakan kebebasan berserikat, hak berunding bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan diskriminasi, hingga jaminan perlindungan hak-hak dasar para pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Pekerja Indonesia melalui William Yani Wea dari KSPSI AGN menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap gejolak geopolitik global. Indonesia menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya serta masih berlangsungnya berbagai pelanggaran hak-hak fundamental di Myanmar.
Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) itu mengungkapkan fakta pilu di balik krisis kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa di balik angka jutaan pengungsi Rohingya yang tercatat, terdapat kisah nyata manusia yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan masa depan.
“Persoalan Myanmar bukan hanya persoalan sebuah negara, melainkan ujian bagi komitmen dunia internasional terhadap keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental manusia. Kita tidak boleh membiarkan penderitaan menjadi sesuatu yang dianggap normal,” ujar pria yang akrab disapa Willy itu dalam keterangannya kepada TelusuR.id, Senin (8/6/2026).
Sidang bergengsi tingkat dunia tersebut juga dihadiri oleh unsur-unsur Delegasi Pekerja Indonesia dari berbagai organisasi serikat pekerja nasional terkemuka. Tampak hadir di lokasi di antaranya Tony Pangaribuan (KSPSI AGN), Muhamad Rusdi (Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia), dan Rudy HB Daman (GSBI).
Menanggapi jalannya pembahasan di ruang sidang, Muhamad Rusdi menegaskan bahwa potret buram di Myanmar harus menjadi alarm keras bagi dunia. Ia mengingatkan para delegasi dari negara lain bahwa iklim pekerjaan yang layak tidak akan pernah mungkin terwujud tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Apa yang terjadi di Myanmar mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan sekadar konsep dalam konvensi internasional, melainkan kebutuhan nyata bagi jutaan manusia yang hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan,” tegas Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia tersebut secara retoris.
Sementara itu, Tony Pangaribuan dari KSPSI AGN memandang forum ILC ke-114 ini sebagai momentum penting untuk memperkuat simpul gerakan buruh lintas negara. Ia menegaskan pentingnya solidaritas internasional untuk menolak segala bentuk kerja paksa yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Tony, perjuangan kaum pekerja di seluruh belahan dunia pada dasarnya memiliki muara yang sama, yaitu menjaga keluhuran martabat manusia. Oleh karena itu, komunitas internasional tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi normalisasi kerja paksa, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan.
Di sisi lain, Rudy HB Daman turut memberikan pandangan tajam mengenai dampak sistemis dari sebuah konflik bersenjata. Ia mengingatkan bahwa krisis politik dan pelanggaran HAM selalu melahirkan efek domino sosial yang jauh lebih luas dan destruktif daripada yang terlihat di permukaan.
Rudy menambahkan, setiap konflik pada akhirnya menciptakan kemiskinan ekstrem, lonjakan pengangguran, gelombang migrasi paksa, hingga hilangnya masa depan bagi generasi berikutnya. Dampak berlapis ini dinilai melumpuhkan produktivitas dan struktur ketenagakerjaan di negara terdampak.
“Karena itu, memperjuangkan hak-hak pekerja juga berarti memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” pungkas Rudy mengakhiri pandangannya dalam sesi intervensi Delegasi Pekerja Indonesia di Swiss.
Melalui sikap tegas yang ditunjukkan oleh aliansi serikat pekerja ini, Indonesia berhasil menunjukkan posisi tawar yang kuat dalam diplomasi buruh internasional. Forum CAS ILC ke-114 diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang mampu mendesak kepatuhan negara-negara anggota terhadap konvensi perlindungan manusia.
