JOMBANG, TelusuR.id – Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PWNU Jawa Timur melayangkan refleksi kritis mengenai kondisi sosiopolitik bangsa saat ini. Lesbumi mengingatkan kembali pentingnya elemen masyarakat untuk pulang kepada akar tradisi Nusantara dan berani memposisikan kebudayaan sebagai panglima kehidupan.

Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur, Riadi Ngasiran, menilai bahwa selama ini panggung politik praktis terlampau mendominasi hajat hidup masyarakat dan menjebak generasi muda ke dalam pola pikir pragmatis. Langkah Lesbumi merebut kembali jargon “kebudayaan sebagai panglima” menjadi antitesis atas dominasi politik dan ekonomi faksi Orde Baru hingga era Reformasi.

Pandangan mendalam tersebut diutarakannya menjelang pembukaan agenda akbar Muktamar Kebudayaan Indonesia yang diinisiasi oleh Lesbumi PBNU. Hajatan kebudayaan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Universitas Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Politik sebagai panglima yang menjadi gejala sosial sejak Reformasi belum bergeser menjadikan kebudayaan sebagai arah perbaikan bangsa di tengah krisis moral. Terbukti, makin merajalelanya kasus korupsi dan perilaku tak mengindahkan adab menjangkiti kehidupan kita,” tutur Riadi Ngasiran dalam keterangannya diterima Telusur.id Jumat (12/6/2026).

Menurut pengamat sejarah pergerakan Islam ini, makna kembali ke akar budaya menjadi kian darurat akibat adanya fenomena generasi muda yang tercerabut dari nilai bangsanya sendiri. Padahal, khazanah lokal seperti Islam yang melekat erat dengan tradisi Jawa, Melayu, Sunda, Bugis, hingga Banjar, adalah modal utama kemajuan peradaban.

Riadi mengenang keberhasilan forum serupa, yakni Muktamar Sastra Indonesia 2018 di Sukorejo Situbondo, yang mampu mempertemukan tokoh lintas iman dan etnis seperti KH Mustofa Bisri hingga Zawawi Imron. Ia berharap muktamar di Jombang tahun ini mampu meniru kesuksesan tersebut dalam melahirkan pemikiran yang jernih dan genial.

Sesuai rencana organisasi, Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 ini akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Forum ini dipastikan menarik perhatian publik karena menghadirkan kombinasi pembicara lintas sektoral, mulai dari kalangan intelektual, agamawan, seniman, hingga para politikus nasional.

Di sisi lain, perhelatan akbar ini juga bertepatan dengan momentum sakral peringatan satu abad lahirnya salah satu tokoh muassis (pendiri) Lesbumi, Asrul Sani, yang jatuh pada 10 Juni 2026. Ketua Lesbumi PBNU, KH Muhammad Jadul Maula, menyebut momentum ini sangat pas untuk menggali ulang pemikiran besar sang maestro.

“Bukan semata-mata figurnya, tapi kita ingin menggali lagi pemikiran kebudayaan Asrul Sani yang sampai sekarang sebetulnya masih sangat relevan. Beliau merumuskan bahwa kebudayaan dalam NU adalah sarana mendidik manusia yang ditopang tiga pilar utama: agama, ilmu pengetahuan, dan seni,” urai Kiai Jadul.

Pengasuh Pondok Pesantren Kaliopak Bantul ini menegaskan bahwa ketiga pilar peninggalan Asrul Sani tersebut wajib berjalan secara selaras, seimbang, dan tidak saling meniadakan. Dari garis filosofis itulah, sudut pandang dan karakter kebudayaan Nahdlatul Ulama yang ramah serta membumi dapat dilihat secara utuh.

Sementara itu, panitia lokal kegiatan, Ki Wasis, menambahkan bahwa muktamar tiga hari ini sengaja dirancang terbuka untuk umum. Forum ini mempertemukan ulama, akademisi, hingga pelaku ekonomi kreatif sebagai oase penyegar di tengah kondisi himpitan ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesumpekan.

Aktivitas muktamar pun dikemas interaktif dan tidak monoton, di mana selain seminar juga digelar pameran pusaka, kaligrafi, pertunjukan ludruk, tari topeng, hingga macapatan. Guna menjamin kelancaran acara, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Jombang juga telah menyatakan kesiapan penuh menerjunkan tim medis di lokasi.

Dipilihnya kampus Unwaha Tambakberas sebagai lokasi utama bukan tanpa alasan strategis, melainkan karena kampus dinilai ideal sebagai “dapur peracik seni-budaya”. Lesbumi berharap, luaran dari muktamar ini mampu mendorong fungsi ribuan masjid di Indonesia agar tidak sekadar menjadi tempat ibadah formalitas belaka.

Masjid-masjid di tanah air didorong bertransformasi menjadi pusat ilmu, seni, dan kebudayaan Islamis yang hidup, sehingga mampu mengentaskan umat dari belenggu kemiskinan kultural maupun struktural. Ruh tradisi masa kemerdekaan inilah yang ingin dihidupkan kembali agar Indonesia mampu menjadi mercusuar peradaban dunia.

Melalui keteguhan pada akar tradisi dan nilai spiritual, Lesbumi optimistis Muktamar Kebudayaan ini melahirkan rumusan jenius yang aplikatif bagi umat. Rumusan tersebut nantinya akan menjadi panduan strategis dalam menjalankan misi amar ma’ruf nahi munkar yang mengedepankan etika, moral, dan akhlak mulia.

Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 di Jombang ini pada akhirnya bukan sekadar seremoni keagamaan dan kebudayaan tahunan. Ini adalah ikhtiar kultural Nahdlatul Ulama untuk memastikan bahwa menjelang momentum Indonesia Emas, seni dan budaya tetap berdiri kokoh sebagai benteng jati diri bangsa yang majemuk.

JOMBANG, TelusuR.id — Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen penuhnya untuk menyukseskan program strategis nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah awal ini ditandai dengan menggelar acara koordinasi dan komitmen bersama bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekonomi Kabupaten Jombang melalui Sensus Ekonomi 2026”.

Hajatan besar skala nasional tersebut berlangsung secara khidmat di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis (11/6/2026) pagi. Menariknya, agenda ini juga diikuti secara hibrida melalui sambungan virtual oleh ratusan petugas sensus yang tengah menjalani masa pelatihan intensif di berbagai tempat.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Hadir pula Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jombang Ibrahim Hadi Wibowo, serta jajaran kepala OPD dan camat se-Kabupaten Jombang.

Pada momentum krusial ini, dilakukan prosesi penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran Forkopimda dan Kepala BPS Jombang. Langkah seremonial tersebut menjadi wujud nyata dari lahirnya sinergi yang kuat antara instansi vertikal dan horizontal untuk mengawal jalannya pendataan di lapangan.

Sebagai bentuk dukungan nyata dan kepedulian terhadap garda terdepan pendataan, dilakukan pula pemasangan rompi serta atribut kartu identitas secara simbolis kepada perwakilan petugas. Atribut ini wajib dikenakan oleh para petugas sebagai tanda pengenal resmi saat mendatangi rumah warga maupun pelaku usaha.

Tidak hanya atribut fisik, para petugas lapangan juga mendapatkan hak jaminan keselamatan kerja yang mumpuni selama bertugas. Hal ini ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis oleh Kepala BPJS Jombang sebagai bentuk mitigasi risiko atas pekerjaan mereka.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Deklarasi SE2026 oleh perwakilan petugas, yang disusul dengan pemaparan teknis oleh Kepala BPS Jombang. Dalam paparannya, disebutkan bahwa seluruh petugas sensus akan resmi diterjunkan ke lapangan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Bupati Jombang Warsubi dalam arahannya menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi yang digelar sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik ini memiliki urgensi yang sangat vital. Hasil akhir dari SE2026 akan menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan ekonomi, serta penyusunan program yang berpihak kepada masyarakat,” jelas Bupati Jombang saat memberikan pemaparan di hadapan para tamu undangan.

Bagi masyarakat Jombang sendiri, sensus ini dipercaya membawa manfaat jangka panjang yang sangat besar dalam memetakan potensi daerah. Data akurat ini nantinya akan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Jombang seperti pertanian padi dan tebu, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor pariwisata religi.

Secara mikro, data yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk merancang program bantuan modal, pelatihan kerja, dan stimulus ekonomi yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM. Selain itu, basis data ini membantu pemerintah memetakan tantangan nyata pelaku usaha sehingga dapat dicarikan solusi regulasi yang tepat.

Bupati Warsubi secara tegas juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah untuk aktif memfasilitasi jalannya sensus. Media massa lokal dan nasional juga diajak aktif menyebarluaskan informasi positif demi menciptakan lingkungan pendataan yang kondusif di masyarakat.

Kepada para pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga industri besar, Bupati Warsubi mengimbau agar menyambut kedatangan petugas sensus dengan hangat. Pelaku usaha diharapkan dapat memberikan data yang sebenar-benarnya tanpa ada hal-hal yang ditutupi demi kebaikan bersama.

Bupati juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau cemas mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka berikan. Pemerintah menjamin penuh bahwa data yang masuk ke database BPS dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan bocor ke pihak mana pun.

“Informasi yang Bapak dan Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai undang-undang. Data ini tidak akan digunakan untuk keperluan perpajakan maupun penegakan hukum, melainkan semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan,” tegas Bupati Warsubi untuk menenangkan publik.

Menutup arahannya, sebuah pantun jenaka disampaikan oleh orang nomor satu di Jombang tersebut untuk membakar semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. “Jalan-jalan ke kota tua, naik kereta keliling kota. Sensus Ekonomi kita jalani bersama, bersinergi wujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua,” pungkasnya penuh optimisme.

Dapur MBG Banyak Disuspensi, Aktivis Jombang Soroti Kinerja Verifikator dan Dugaan Intervensi Investor

JOMBANG,TelusuR.ID — Gelombang penangguhan operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan, publik mulai mempertanyakan bagaimana fasilitas yang sebelumnya dinyatakan layak justru belakangan dinilai tidak memenuhi standar.

Sorotan keras datang dari Majelis Rakyat Jombang (MRJ). Organisasi ini menilai banyaknya dapur yang berujung disuspensi menjadi cermin lemahnya proses verifikasi pada tahap awal. Jika sebuah dapur lolos penilaian, namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka ada persoalan mendasar dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi pintu pertama pengendalian mutu program.

Sekretaris Jenderal MRJ, Syadat Al Mahiri, menilai fenomena tersebut sulit dilepaskan dari dugaan verifikasi yang dilakukan secara seremonial dan minim ketelitian.

“Jika sejak awal dinyatakan layak, mengapa kemudian disuspensi karena dianggap tidak memenuhi standar? Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dan integritas proses verifikasi yang dilakukan,” kata Syadat dalam keterangan yang diterima TelusuR.ID, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut dia, persoalan yang muncul tidak semata berkaitan dengan aspek administratif. Syadat mengaku menerima informasi mengenai adanya dugaan tekanan dari sejumlah investor terhadap tim verifikasi agar meloloskan dapur yang secara teknis belum memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Dugaan tekanan tersebut, kata dia, dilakukan dengan mengatasnamakan pemilik modal besar maupun pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran pengambil kebijakan. Situasi semacam itu, apabila benar terjadi, berpotensi merusak independensi verifikator dan membuka ruang kompromi terhadap standar kualitas yang semestinya tidak bisa ditawar.

“Ada informasi yang kami terima mengenai upaya menekan tim verifikasi agar tetap meloloskan dapur yang belum siap. Bahkan disebut-sebut membawa nama tokoh berpengaruh maupun oknum tertentu di internal lembaga agar verifikator di daerah tidak berani menolak,” ujarnya.

Syadat menegaskan, program MBG merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menyerap dana publik dalam jumlah besar. Karena itu, tata kelolanya harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.

Ia juga mengingatkan bahwa publik belum lama ini dikejutkan oleh penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan petinggi BGN dalam perkara dugaan korupsi. Peristiwa tersebut, menurutnya, semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program.

“Kasus yang menjerat mantan pejabat BGN seharusnya menjadi peringatan bahwa ada persoalan tata kelola yang tidak bisa dianggap sepele. Pimpinan yang baru harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan sekadar langkah administratif,” katanya.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Jombang, Deny Setiawan, menegaskan pihaknya lebih berfokus pada pembinaan dan pendampingan teknis terhadap mitra pengelola dapur.

Menurut Deny, SPPI bertugas memastikan setiap pengelola memahami standar yang ditetapkan BGN, baik bagi dapur yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

“Fokus kami adalah edukasi dan asistensi. Kami mendampingi pengelola agar seluruh fasilitas dan prosedur yang dibutuhkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk mencegah kesalahan teknis yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Namun ketika dimintai tanggapan mengenai dugaan adanya tekanan dari investor terhadap tim verifikasi, Deny memilih berhati-hati. Ia tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan atas informasi tersebut dan mempersilakan awak media mengonfirmasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan terkait.

Polemik ini menambah daftar pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program MBG. Di satu sisi, pemerintah dituntut mempercepat perluasan layanan pemenuhan gizi. Namun di sisi lain, percepatan itu tidak boleh mengorbankan standar, integritas verifikasi, serta akuntabilitas penggunaan uang negara.

Kasus Korupsi MBG Mengembang, Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Diduga Atur Mitra dan Setor Uang ke Pejabat BGN

JAKARTA,TelusuR.ID – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkembang. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru berinisial AYS, pihak swasta yang diduga memiliki peran sentral dalam pengaturan mitra pelaksana program sekaligus pemberian uang kepada pejabat BGN.

Penetapan tersangka diumumkan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) usai penyidik memeriksa sedikitnya 10 saksi dan dua orang ahli, serta melakukan gelar perkara untuk menguji kecukupan alat bukti.

Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Syarief Sulaiman Nahdi, mengungkapkan AYS diduga memperoleh akses khusus dari tersangka sebelumnya, SS, yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Akses tersebut diduga digunakan untuk mengendalikan proses penentuan dan verifikasi mitra Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan penyidik, AYS disebut memiliki kemampuan untuk mengetahui lokasi-lokasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih kosong. Informasi itu kemudian diduga dimanfaatkan untuk mengatur masuknya calon mitra tertentu ke dalam program.

Tidak hanya itu, penyidik menemukan indikasi adanya intervensi terhadap proses seleksi mitra. Sejumlah calon SPPG yang sebelumnya telah lolos verifikasi disebut dibatalkan statusnya dan dikembalikan ke tahap awal pendaftaran. Langkah tersebut diduga dilakukan untuk membuka ruang bagi pihak lain yang ingin memperoleh akses menjadi mitra MBG.

Kejaksaan juga mengungkap dugaan praktik yang lebih serius. AYS disebut memfasilitasi pendaftaran SPPG baru meskipun portal resmi Program MBG telah ditutup. Dugaan itu memperlihatkan adanya perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin masuk ke dalam program strategis nasional tersebut.

“Tersangka AYS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar padahal portal MBG sudah tutup,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar JAM PIDSUS, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Setelah proses pengaturan titik dapur dan mitra berjalan, AYS diduga memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Uang tersebut disebut diberikan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dan diduga berasal dari sejumlah mitra yang menginginkan bantuan agar dapat lolos menjadi bagian dari Program MBG.

Temuan penyidik mengarah pada dugaan adanya praktik jual-beli akses dalam pengelolaan program yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi mencederai tujuan utama program sekaligus merugikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.

Atas dugaan perbuatannya, AYS dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyidikan, Kejaksaan Agung menahan AYS selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penetapan tersangka baru ini menandai babak lanjutan pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Penyidik kini masih menelusuri aliran dana, pola pengaturan mitra, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. Fokus penyidikan juga diarahkan pada ada atau tidaknya aktor yang memiliki peran lebih besar dalam dugaan penyimpangan tata kelola salah satu program prioritas nasional itu.

JOMBANG, TelusuR.id — Babak baru kepemimpinan partai politik di tingkat daerah kembali bergulir setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa resmi menetapkan nahkoda baru. Mandat kepemimpinan tertinggi dijatuhkan kepada Anas Burhani yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Jombang periode terbaru.

Keputusan krusial tersebut diumumkan secara langsung dalam agenda Sosialisasi Ketetapan Tim DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Jawa Timur. Menyesuaikan dengan dinamika organisasi modern, jalannya pengumuman penting tersebut digelar secara daring melalui sambungan Zoom Meeting pada Kamis (11/6/2026).

Pelaksanaan sosialisasi daring ini diikuti secara khidmat oleh seluruh jajaran struktural elit partai, mulai dari Dewan Syura hingga Dewan Tanfidz DPC PKB se-Jawa Timur. Dari jajaran pengurus pusat, agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Momentum bersejarah bagi peta politik Jombang akhirnya pecah saat giliran nama daerah santri tersebut dibacakan oleh pimpinan pusat. “DPC PKB Jombang, Anas Burhani. Selamat,” ucap Cucun Ahmad Syamsurijal secara lugas saat memberikan ketetapan resmi di hadapan ratusan peserta virtual.

Gema pengumuman tersebut sontak disambut dengan penuh rasa syukur dan antusiasme tinggi oleh jajaran DPC PKB Jombang yang menyimak dari tempat terpisah. Dari balik layar monitor, tampak hadir mendampingi seluruh jajaran pengurus teras, Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang, hingga jajaran pengurus DPAC se-Kabupaten Jombang.

Usai resmi memegang tongkat komando kepemimpinan PKB Jombang, Anas Burhani langsung menyampaikan pidato komitmen politiknya di hadapan para kader. Ia menegaskan kesiapannya untuk segera memperkuat langkah konsolidasi partai secara masif, terstruktur, hingga menyentuh tingkat akar rumput.

Anas menggarisbawahi bahwa seluruh elemen kader dan simpatisan harus bergerak bersama dalam satu barisan yang solid tanpa adanya keretakan. Kerja keras kolektif mutlak diperlukan demi mempertahankan sekaligus mendongkrak capaian politik yang selama ini telah berhasil diraih PKB di Kabupaten Jombang.

“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan memperkuat soliditas organisasi, memperluas basis dukungan masyarakat, serta bekerja lebih keras untuk melipatgandakan kemenangan PKB Jombang pada agenda-agenda politik mendatang,” tegas Anas Burhani.

Di samping fokus pada penguatan internal, Anas Burhani membuat gebrakan dengan menegaskan bahwa kepengurusan baru nanti akan mengusung konsep inklusif. Ia berjanji akan memberikan porsi ruang yang jauh lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Langkah ini diambil untuk mengikis kesan kaku dan menyuntikkan energi baru yang lebih segar, kreatif, dan adaptif di tubuh PKB Jombang. Kolaborasi yang harmonis antara kebijaksanaan kader senior dan kecepatan berpikir generasi muda diyakini akan menjadi senjata andalan baru partai dalam memperluas jangkauan.

“Anak-anak muda yang memiliki kapasitas, loyalitas, kreativitas, dan semangat pengabdian akan kami libatkan pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan yang baru. Regenerasi dan kolaborasi ini menjadi kunci untuk melipatgandakan kemenangan PKB di Jombang,” tambah tokoh muda tersebut.

Menurut analisis Anas, keterlibatan aktif generasi milenial dan Gen Z sangat penting untuk menjawab tantangan dinamika sosial politik zaman sekarang. Pendekatan berbasis digital dan komunitas kreatif dinilai menjadi jalan tol bagi PKB untuk merangkul pemilih pemula yang jumlahnya sangat mendominasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi, langkah taktis terdekat yang akan dilakukan Anas adalah menyusun formasi lengkap kabinet DPC PKB Jombang. Dokumen susunan pengurus tersebut nantinya akan langsung diserahkan ke tingkat pusat untuk mendapatkan pengesahan dan legalitas formal.

Dengan kepemimpinan baru ini, PKB Jombang optimistis dapat semakin memperkuat perannya sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Konsolidasi yang matang diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan tren kemenangan yang selama ini telah menjadi tradisi politik PKB di Kabupaten Jombang.

JAKARTA, TelusuR.ID – Rencana aksi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang akan digelar pada Jumat, 12 Juni 2026, mendapat respons positif dari pegiat sosial sekaligus Eksponen Gerakan Reformasi 1998, Andrianto Andri. Namun ia mengingatkan, kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat.

Mahasiswa UI berencana menggelar demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” dengan titik aksi dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Patung Arjuna Wijaya di Jalan Merdeka Barat, kawasan yang berada dalam radius pengamanan Istana Kepresidenan. Mereka mempersoalkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai rawan penyimpangan serta belum sepenuhnya tepat sasaran.

Andrianto menilai kritik mahasiswa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurut dia, mahasiswa memang memiliki fungsi historis sebagai penjaga moral publik dan pengawas kekuasaan.

“Saya mengapresiasi langkah teman-teman mahasiswa. Sikap kritis harus tetap hidup. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang tertib, argumentatif, dan tidak berubah menjadi vandalisme atau perusakan fasilitas publik,” kata Andrianto kepada TelusuR.ID, Kamis, 11 Juni 2026.

Pernyataan itu bukan datang dari ruang yang steril dari pengalaman. Sebagai aktivis yang pernah berhadapan langsung dengan represi politik pada era Orde Baru, Andrianto mengaku memahami betul kegelisahan generasi muda ketika melihat kebijakan negara dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

“Saya pernah mengalami sendiri tekanan rezim yang anti kritik. Karena itu saya memahami mengapa mahasiswa turun ke jalan. Itu bagian dari tradisi demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Meski demikian, Andrianto menilai substansi kritik harus dibedakan dengan penolakan membabi buta terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Ia melihat program MBG maupun KDMP lahir dari upaya pemerintah membangun fondasi kesejahteraan yang lebih merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah.

Menurut dia, arah kebijakan Presiden Prabowo sejatinya memiliki pijakan konstitusional yang kuat. Program-program tersebut merupakan manifestasi dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai instrumen utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

“Yang sedang dicoba dilakukan Presiden Prabowo adalah mengembalikan negara pada mandat konstitusi. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator, tetapi juga harus hadir memastikan rakyat mendapatkan hak-hak dasarnya,” kata Andrianto.

Ia tidak menampik bahwa pelaksanaan program pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan. Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap program strategis negara harus diperketat. Namun menurutnya, penyimpangan oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan tujuan besar program yang dirancang bagi kepentingan masyarakat luas.

“Korupsi harus ditindak tegas. Siapa pun yang menyalahgunakan program negara wajib diproses hukum. Tetapi kesalahan pelaksana tidak otomatis membuat gagasan besarnya menjadi salah. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya,” ujarnya.

Andrianto bahkan menilai pemerintahan Prabowo sedang menghadapi tantangan berat dalam mengeksekusi agenda-agenda transformasi sosial yang selama puluhan tahun hanya menjadi slogan politik. Ia menyebut berbagai resistensi, baik dari birokrasi maupun kelompok kepentingan tertentu, sebagai hambatan nyata yang harus dihadapi pemerintah.

“Banyak agenda besar yang selama ini tidak pernah benar-benar dijalankan. Ketika sekarang ada upaya untuk menjalankannya, tentu akan muncul resistensi. Karena itu kritik perlu diarahkan untuk memperbaiki, bukan menggagalkan,” katanya.

Bagi Andrianto, demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengawasi pemerintah, tetapi juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan melalui kritik yang konstruktif.

“Kalau ada kekurangan, mari kita koreksi bersama. Jika ada penyimpangan, mari kita awasi bersama. Tetapi jangan sampai energi kritik berubah menjadi tindakan destruktif yang justru merugikan kepentingan rakyat yang ingin diperjuangkan,” ujar Andrianto.

Ia menegaskan, keberhasilan maupun kegagalan program-program strategis seperti MBG dan KDMP pada akhirnya akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo dalam membuktikan komitmennya terhadap agenda kesejahteraan rakyat.

“Rakyat menunggu hasil, bukan sekadar janji. Karena itu program ini harus dikawal bersama agar tujuan besarnya tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Boyolali,TelusuR.ID – Koramil 14/Klego Kodim 0724/Boyolali melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik (Bintalsik) kepada 300 siswa SMK N 1 Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Kamis (11/06/2026).

Kegiatan yang dipimpin Peltu Suroji bersama delapan anggota Babinsa ini bertujuan membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berkarakter.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dan Han Mars. Melalui materi yang diberikan, siswa diajarkan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan.

Peltu Suroji mengatakan bahwa Bintalsik merupakan bentuk sinergi antara Koramil 14/Klego dengan pihak sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter siswa. Menurutnya, generasi muda yang memiliki disiplin dan jiwa nasionalisme tinggi akan lebih siap menjadi penerus bangsa yang berkualitas.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari para guru serta wali murid. Selain meningkatkan kebugaran fisik, Bintalsik juga menjadi sarana membangun mental, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air sehingga diharapkan mampu mencetak generasi yang berintegritas, berprestasi, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali terlihat di Dusun Gebang RT 04/04, Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kamis (11/6/2026). Karya Bakti TNI dan warga bersama unsur Forkopimcam bahu-membahu membangun Bank Sampah sekaligus memperkuat kesiapan Poskamling di wilayah setempat.

Kegiatan yang dipimpin oleh Peltu Sucipto tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dan melibatkan sekitar 35 warga masyarakat. Kehadiran Forkopimcam Paranggupito, Kepala Dusun Gebang beserta perangkat desa, serta warga setempat menambah semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan.

Pembuatan Bank Sampah menjadi fokus utama kegiatan sebagai langkah nyata meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih baik. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga melalui pengelolaan sampah yang terorganisir.

Selain itu, Forkopimcam juga melakukan pengecekan kelengkapan Poskamling guna memastikan sarana keamanan lingkungan berfungsi dengan baik. Poskamling yang siap dan lengkap dinilai penting untuk mendukung keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Melalui kegiatan karya bakti ini, terjalin sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat. Kebersamaan yang ditunjukkan warga Dusun Gebang menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman untuk semua.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Serka Mukmin melaksanakan pemantauan harga sembako di sejumlah kios dan warung yang berada di Kios Toko milik Bp.Sriyanto di Desa Girimargo Kec. Miri, Kamis (11/06/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus memastikan stok bahan pokok tetap tersedia.

Saat berada di kios, Serka Mukmin berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain memantau harga, Mukmin juga menanyakan ketersediaan stok serta kendala yang dihadapi para pedagang dalam memperoleh pasokan barang.

Mukmin menyampaikan bahwa pemantauan ini merupakan langkah deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok. Kehadiran Mukmin di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi sarana komunikasi antara pedagang dan aparat kewilayahan.

“Melalui kegiatan ini, kami dapat mengetahui secara langsung kondisi harga sembako di lapangan serta mendengar aspirasi para pedagang maupun warga. Jika ditemukan permasalahan yang berpotensi mengganggu stabilitas kebutuhan pokok masyarakat, akan segera dikoordinasikan dengan pihak terkait,” ujar Mukmin.

“ Kami sangat mengapresiasi kepedulian Babinsa yang rutin memantau harga dan ketersediaan sembako di kios kami. Kehadiran Babinsa membuat kami para pedagang merasa diperhatikan dan dapat menyampaikan kondisi yang ada di lapangan. Saat ini stok kebutuhan pokok masih tersedia dan harga relatif stabil, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Irna salah satu pemilik kios sembako.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Dalam rangka persiapan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2027, Bati Staf Ter Kodim 0724/Boyolali, Peltu Sutarto bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Boyolali melaksanakan pengecekan lokasi calon sasaran fisik TMMD yang bertempat di Desa Tegalgiri Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, Rabu (10/06/2026).

Kegiatan tersebut meliputi verifikasi lapangan, pengukuran panjang, lebar, serta perhitungan volume pekerjaan yang akan diusulkan dalam program TMMD mendatang. Pengecekan dilakukan secara detail guna memastikan kondisi lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi syarat untuk dijadikan sasaran pembangunan.

Bati Staf Ter Peltu Sutarto menjelaskan bahwa survei lapangan merupakan tahapan penting dalam proses pengajuan program TMMD. Data yang diperoleh dari hasil pengecekan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga.

“Melalui pengecekan ini, kami ingin memastikan bahwa sasaran fisik yang diusulkan memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan layak untuk dilaksanakan dalam program TMMD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Program TMMD sendiri merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan warga. Diharapkan, melalui proses verifikasi yang matang, program TMMD 2027 nantinya mampu menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, dan berdampak langsung bagi kemajuan desa.

(Agus Kemplu)