JOMBANG, TelusuR.id — Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen penuhnya untuk menyukseskan program strategis nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah awal ini ditandai dengan menggelar acara koordinasi dan komitmen bersama bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekonomi Kabupaten Jombang melalui Sensus Ekonomi 2026”.
Hajatan besar skala nasional tersebut berlangsung secara khidmat di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis (11/6/2026) pagi. Menariknya, agenda ini juga diikuti secara hibrida melalui sambungan virtual oleh ratusan petugas sensus yang tengah menjalani masa pelatihan intensif di berbagai tempat.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Hadir pula Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jombang Ibrahim Hadi Wibowo, serta jajaran kepala OPD dan camat se-Kabupaten Jombang.
Pada momentum krusial ini, dilakukan prosesi penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran Forkopimda dan Kepala BPS Jombang. Langkah seremonial tersebut menjadi wujud nyata dari lahirnya sinergi yang kuat antara instansi vertikal dan horizontal untuk mengawal jalannya pendataan di lapangan.
Sebagai bentuk dukungan nyata dan kepedulian terhadap garda terdepan pendataan, dilakukan pula pemasangan rompi serta atribut kartu identitas secara simbolis kepada perwakilan petugas. Atribut ini wajib dikenakan oleh para petugas sebagai tanda pengenal resmi saat mendatangi rumah warga maupun pelaku usaha.
Tidak hanya atribut fisik, para petugas lapangan juga mendapatkan hak jaminan keselamatan kerja yang mumpuni selama bertugas. Hal ini ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis oleh Kepala BPJS Jombang sebagai bentuk mitigasi risiko atas pekerjaan mereka.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Deklarasi SE2026 oleh perwakilan petugas, yang disusul dengan pemaparan teknis oleh Kepala BPS Jombang. Dalam paparannya, disebutkan bahwa seluruh petugas sensus akan resmi diterjunkan ke lapangan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Bupati Jombang Warsubi dalam arahannya menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi yang digelar sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik ini memiliki urgensi yang sangat vital. Hasil akhir dari SE2026 akan menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ke depan.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan ekonomi, serta penyusunan program yang berpihak kepada masyarakat,” jelas Bupati Jombang saat memberikan pemaparan di hadapan para tamu undangan.
Bagi masyarakat Jombang sendiri, sensus ini dipercaya membawa manfaat jangka panjang yang sangat besar dalam memetakan potensi daerah. Data akurat ini nantinya akan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Jombang seperti pertanian padi dan tebu, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor pariwisata religi.
Secara mikro, data yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk merancang program bantuan modal, pelatihan kerja, dan stimulus ekonomi yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM. Selain itu, basis data ini membantu pemerintah memetakan tantangan nyata pelaku usaha sehingga dapat dicarikan solusi regulasi yang tepat.
Bupati Warsubi secara tegas juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah untuk aktif memfasilitasi jalannya sensus. Media massa lokal dan nasional juga diajak aktif menyebarluaskan informasi positif demi menciptakan lingkungan pendataan yang kondusif di masyarakat.
Kepada para pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga industri besar, Bupati Warsubi mengimbau agar menyambut kedatangan petugas sensus dengan hangat. Pelaku usaha diharapkan dapat memberikan data yang sebenar-benarnya tanpa ada hal-hal yang ditutupi demi kebaikan bersama.
Bupati juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau cemas mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka berikan. Pemerintah menjamin penuh bahwa data yang masuk ke database BPS dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan bocor ke pihak mana pun.
“Informasi yang Bapak dan Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai undang-undang. Data ini tidak akan digunakan untuk keperluan perpajakan maupun penegakan hukum, melainkan semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan,” tegas Bupati Warsubi untuk menenangkan publik.
Menutup arahannya, sebuah pantun jenaka disampaikan oleh orang nomor satu di Jombang tersebut untuk membakar semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. “Jalan-jalan ke kota tua, naik kereta keliling kota. Sensus Ekonomi kita jalani bersama, bersinergi wujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua,” pungkasnya penuh optimisme.
