Babinsa Kratonan Bangun Kedekatan dengan Warga, Serap Aspirasi Langsung dari Lapangan

Surakarta,TelusuR.ID – Kehadiran aparat teritorial di tengah masyarakat tak hanya sebatas menjalankan tugas pengamanan wilayah. Bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa), membangun kedekatan dan komunikasi dengan warga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.

Hal itu dilakukan Babinsa Kelurahan Kratonan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serka Rochani, saat melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) di wilayah binaannya, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Sabtu (13/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Serka Rochani tampak berbincang santai dengan Hadi, seorang warga yang berprofesi sebagai tukang las listrik. Obrolan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan itu dimanfaatkan untuk menyerap berbagai informasi terkait kondisi lingkungan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.

Menurut Rochani, komunikasi yang intensif dengan warga menjadi salah satu cara efektif untuk mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan sejak dini. Dengan begitu, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.

“Sebagai Babinsa, kami ingin selalu hadir dan dekat dengan masyarakat. Dengan sering turun ke lapangan serta berkomunikasi langsung dengan warga, kami dapat mengetahui kondisi riil di lingkungan sekaligus membantu mencari jalan keluar apabila terdapat permasalahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan yang harmonis antara Babinsa dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Selain itu, kedekatan tersebut juga dapat memperkuat semangat gotong royong serta meningkatkan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar.

Bagi TNI AD, kegiatan komunikasi sosial merupakan bagian dari pembinaan teritorial yang bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Melalui interaksi yang rutin dan terbuka, berbagai informasi di tingkat masyarakat dapat terserap secara cepat sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara aparat dan warga.

“Melalui kegiatan Komsos yang rutin dilakukan, kami berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, serta penuh kebersamaan,” kata Rochani.

Kegiatan sederhana tersebut menjadi gambaran bagaimana pendekatan humanis yang dilakukan Babinsa mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

(Agus Kemplu)

Papua Cerdas dan Sehat, Satgas Yonif 521/DY Salurkan Bantuan Sarana Olahraga dan Buku Tulis untuk Generasi Muda Muaranawa

JAYAPURA, TelusuR.ID — Komitmen TNI dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Satgas Pamtas Yonif 521/Dharma Yudha (DY) menyalurkan bantuan sarana olahraga dan buku tulis kepada pemuda serta anak-anak di Kampung Muaranawa, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (13/6).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Pembinaan Teritorial (Binter) tersebut menjadi salah satu upaya TNI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan generasi muda Papua.

Bantuan yang diberikan meliputi berbagai perlengkapan olahraga serta kebutuhan belajar bagi anak-anak sekolah. Kehadiran prajurit TNI di wilayah pedalaman itu pun disambut antusias oleh warga yang menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi aktivitas belajar dan pengembangan potensi anak-anak kampung.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan pembangunan Papua tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga tentang investasi pada kualitas generasi muda sebagai aset masa depan bangsa.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan dua fondasi utama yang harus terus diperkuat agar anak-anak Papua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-cita.

“Melalui bantuan ini, kami berharap anak-anak semakin termotivasi untuk belajar, sementara para pemuda dapat memanfaatkan sarana olahraga sebagai media menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, dan membangun semangat positif di lingkungan kampung,” kata Rahadyan.

Tak sekadar menyerahkan bantuan, personel Satgas Yonif 521/DY juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka memberikan motivasi kepada anak-anak agar terus bersekolah dan tidak berhenti bermimpi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Kehadiran TNI di wilayah penugasan selama ini tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif mendukung berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Pendekatan humanis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan warga di Papua.

Warga Kampung Muaranawa menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Mereka berharap program-program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan pemuda di daerah mereka.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas Yonif 521/DY menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat Papua. Selain menjaga stabilitas wilayah, para prajurit juga berperan dalam mendukung lahirnya generasi Papua yang cerdas, sehat, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan.

Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY).

Alarm Bahaya untuk Indonesia! Lesbumi PBNU Soroti Ribuan Anak Terjerat Judi Online di Muktamar Kebudayaan 2026

JOMBANG, TelusuR.id — Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU resmi membuka Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 di Kampus Universitas KH Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambakberas, Jombang, Jumat (12/6/2026) malam. Forum kebudayaan berskala nasional yang mengusung tema “Kembali kepada Akar” itu akan berlangsung hingga 14 Juni 2026 dan diikuti perwakilan Lesbumi dari berbagai daerah di Indonesia.

Pembukaan muktamar ditandai dengan pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Wakil Rektor Unwaha, KH Dr. M. Wafiyul Ahdi atau Gus Wafi, yang diikuti seluruh peserta dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Nyai Hj. Hizbiyah Rochim Wahab mengaku bersyukur Jombang, khususnya Kampus Unwaha, dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan muktamar. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki nilai historis yang kuat karena berkaitan erat dengan perjuangan KH Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh penting dalam lahirnya Lesbumi.

Ia mengingatkan kembali perjalanan panjang para pendiri NU yang tidak hanya dibangun melalui ikhtiar organisasi, tetapi juga melalui proses spiritual yang mendalam. Kisah perjuangan itu, kata dia, menjadi teladan bagi generasi muda untuk terus berkhidmat dan berkontribusi bagi bangsa.

“Siapa pun yang ingin berjuang tidak ditentukan oleh usia. Yang terpenting adalah semangat dan keteguhan hati untuk terus bergerak,” ujar Hizbiyah.

Tak hanya berbicara soal sejarah dan kaderisasi, Hizbiyah juga menyoroti persoalan sosial yang dinilainya mendesak, yakni maraknya praktik judi online yang menyasar generasi muda. Ia meminta Lesbumi mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan seni dan budaya untuk memperkuat karakter serta nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Menurutnya, seni dan budaya dapat menjadi medium efektif untuk membangun kesadaran generasi muda sekaligus memperkuat nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai benteng moral di tengah derasnya arus digital.

Dukungan terhadap peran strategis Lesbumi juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jawa Timur Akhmad Jazuli yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur menyebut Lesbumi memiliki posisi penting dalam menjaga identitas budaya bangsa sekaligus menghadapi tantangan perubahan sosial yang semakin kompleks.

Ia menilai berbagai kesenian tradisional bernuansa Islam yang tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama perlu terus dirawat agar tidak tergerus perkembangan zaman.

“Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah,” kata Jazuli.

Sementara itu, Ketua Lesbumi PBNU KH M. Jadul Maula menegaskan Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 bukan sekadar forum organisasi, melainkan ruang refleksi untuk menjawab berbagai tantangan kebangsaan yang dihadapi saat ini.

Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi persoalan serius berupa krisis moral, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kepercayaan diri sebagai bangsa. Karena itu, tema “Kembali kepada Akar” dipilih sebagai upaya meneguhkan kembali identitas dan karakter bangsa yang berakar pada nilai agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Dalam pidatonya, Jadul mengutip pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan budayawan Asrul Sani yang memandang kebudayaan bukan sekadar warisan tradisi atau pertunjukan seni, melainkan proses aktif masyarakat dalam merespons perubahan zaman.

Ia menjelaskan kebudayaan dibangun melalui lima pilar utama yang saling terhubung, yakni agama, ilmu pengetahuan, seni, politik-hukum, dan ekonomi. Kelima unsur tersebut harus berjalan seimbang agar kehidupan sosial tetap sehat dan produktif.

“Ketika salah satu unsur terputus, masyarakat berpotensi mengalami tekanan sosial yang berujung pada berbagai persoalan kemanusiaan,” ujarnya.

Jadul menegaskan, semangat “Kembali kepada Akar” bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan menghidupkan kembali kesadaran manusia sebagai subjek yang berpikir, mandiri, dan berdaulat dalam menghadapi persoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, korupsi, hingga krisis moral.

Melalui muktamar ini, Lesbumi PBNU berharap dapat merumuskan arah gerakan kebudayaan yang lebih relevan dengan tantangan zaman sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan melalui seni, tradisi, dan kebudayaan Nusantara.

Selain agenda sidang dan diskusi kebudayaan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan festival publik, pameran pusaka, bazar UMKM, kuliner Nusantara, serta berbagai pertunjukan seni yang terbuka untuk masyarakat.

Patroli gabungan yang dipimpin Sertu Awang itu menyasar sejumlah titik yang masih menjadi pusat aktivitas warga pada malam hari. Selain memantau situasi wilayah, petugas juga melakukan dialog langsung dengan masyarakat dan kelompok ronda untuk memastikan kondisi keamanan tetap terkendali.

Kehadiran aparat di lapangan menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari.

Sertu Awang mengatakan patroli rutin merupakan wujud nyata sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Melalui patroli rutin ini kami ingin memastikan situasi Kecamatan Tirtomoyo tetap aman dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungan serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan,” ujarnya.

Dalam patroli tersebut, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar terus mengaktifkan sistem keamanan lingkungan dan memperkuat koordinasi dengan aparat setempat apabila terjadi potensi gangguan kamtibmas.

Kegiatan berlangsung aman dan lancar. Warga menyambut positif kehadiran aparat yang secara aktif turun ke lapangan untuk memantau kondisi wilayah dan menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Menurut sejumlah warga, patroli gabungan TNI-Polri memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan semangat gotong royong dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Hingga patroli berakhir, situasi di wilayah Kecamatan Tirtomoyo terpantau aman, tertib, dan kondusif. Koramil 07/Tirtomoyo bersama Polsek Tirtomoyo memastikan kegiatan patroli wilayah akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Tinjau KDKMP Sobokerto, TNI AD Perkuat Dukungan bagi Penggerak Ekonomi Desa di Boyolali

BOYOLALI,TelusuTinjau KDKMP Sobokerto, TNI AD Perkuat Dukungan bagi Penggerak Ekonomi Desa di BoyolaliR.ID – TNI Angkatan Darat terus menunjukkan dukungannya terhadap program penguatan ekonomi desa yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Dukungan itu terlihat saat jajaran TNI AD meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jumat (12/6).

Kunjungan tersebut dipimpin Paban VII Sterad Kolonel Inf Hipni Maulana bersama Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf M. Arry Yudistira dan didampingi Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan perkembangan program KDKMP yang diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Dalam paparannya, Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 25 titik KDKMP yang telah beroperasi di Kabupaten Boyolali. Selain itu, sebanyak 53 titik lainnya telah siap diaktifkan dan masih menunggu proses verifikasi serta penilaian dari Agrinas sebelum beroperasi penuh.

“Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperluas akses ekonomi masyarakat desa sekaligus menjadi wadah pengembangan usaha berbasis potensi lokal,” ujar Dhanu.

Ia menjelaskan, berbagai sarana pendukung operasional seperti truk, kendaraan pikap, hingga kendaraan roda tiga disediakan oleh Agrinas. Sementara Kodim 0724/Boyolali berperan sebagai fasilitator yang membantu proses distribusi dan pendampingan kepada koperasi di masing-masing desa.

Sementara itu, Paban VII Sterad Kolonel Inf Hipni Maulana menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah, yakni desa.

Menurut Hipni, keberadaan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan menggerakkan perekonomian desa. Jika koperasi berkembang dan berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Hipni juga mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Sobokerto yang telah menyediakan lahan strategis untuk pembangunan KDKMP. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, KDKMP Sobokerto diharapkan mampu berkembang menjadi model penguatan ekonomi desa yang efektif sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga Boyolali.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.id — Berbagai upaya dalam mendukung program strategis ketahanan pangan nasional terus diwujudkan secara nyata melalui aksi konkret di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh jajaran kepolisian di tingkat sektor yang getol mendampingi para petani lokal guna mengoptimalkan hasil bumi.

Aksi jemput bola ini digawangi oleh Bhabinkamtibmas Desa Mojotrisno, Aipda Abdul Hamid. Anggota Polri ini melaksanakan monitoring dan pengecekan berkala terhadap komoditas tanaman jagung di wilayah binaannya di bawah terik matahari pada Jumat (12/6/2026).

Kegiatan pemantauan intensif tersebut dilaksanakan di atas lahan pertanian produktif milik Sugianto, seorang petani setempat. Lahan yang menjadi percontohan tersebut berlokasi di kawasan Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Di atas tanah seluas 5.400 meter persegi tersebut, hamparan tanaman jagung tumbuh dengan subur dan seragam. Saat ini, usia tanaman pangan tersebut telah menginjak sekitar 35 hari dan diperkirakan siap memasuki masa panen raya pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam kegiatan itu, Aipda Abdul Hamid melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi fisik tanaman serta mengecek potensi serangan hama. Tidak hanya aspek teknis, ia juga memberikan motivasi dan dukungan psikologis kepada pemilik lahan agar tetap semangat mengelola pertaniannya.

Langkah humanis ini mendapat dukungan penuh dari tingkat komando atas. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR, melalui Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, menegaskan bahwa keterlibatan korps baju cokelat di sektor agraria adalah instruksi langsung yang wajib dikawal.

Kompol Yogas menyebut peran aktif institusi kepolisian ini merupakan bentuk pengejawantahan dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat saat ini memang tengah membidik capaian swasembada pangan yang kokoh sebagai salah satu pilar utama kedaulatan negara.

“Polri hadir sebagai penggerak ketahanan pangan dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan produktif yang dimiliki. Melalui pendampingan secara berkala, diharapkan hasil pertanian semakin optimal dan mampu mendukung swasembada,” ujarnya saat memberikan konfirmasi.

Kompol Yogas menegaskan bahwa jajaran Polsek Mojoagung akan terus mengawal para petani di wilayah hukumnya melalui skema pemantauan berkala. Kehadiran personel di sawah-sawah warga bukan untuk mencampuri urusan teknis, melainkan bentuk kepedulian negara terhadap nasib sektor pertanian daerah.

Menurutnya, pemenuhan gizi dan pangan yang mandiri merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Kerja sama lintas sektoral antara aparat penegak hukum dan kelompok tani menjadi kunci utama suksesnya program makro pemerintah tersebut.

“Kami berharap kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dapat memberikan semangat dan rasa percaya diri kepada para petani untuk terus meningkatkan produktivitas. Dengan kerja sama yang baik, kami optimistis program swasembada pangan dapat terwujud,” tegas Kompol Yogas.

Ia menambahkan, keberhasilan budidaya jagung di lahan milik Sugianto ini diharapkan dapat memicu efek domino yang positif bagi wilayah sekitar. Pola tanam yang disiplin dan perawatan yang terpantau bisa menjadi cetak biru (blueprint) bagi para petani lain di Kecamatan Mojoagung.

Jika sistem ini direplikasi secara massal, maka pemenuhan pasokan pangan di tingkat regional Jombang dipastikan aman dan mandiri dari ketergantungan pasokan luar. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada kestabilan harga pasar dan kesejahteraan ekonomi para petani di akar rumput.

Melalui sinergi yang terus dirawat antara Polri dan masyarakat, program ketahanan pangan nasional diharapkan tidak mandek sebagai jargon seremonial semata. Gerakan berkelanjutan dari pelosok desa seperti di Jombang ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi nyata bagi ketahanan nasional yang berdaulat.

Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan, yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.

Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran. Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar, sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura, Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik, pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak, siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer, pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga, kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi, arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya, Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang, pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga, penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik, keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan, dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang, pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar. Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas. Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan, teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan. Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership, integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit. Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru. Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara. Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas? Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut “risiko” oleh investor bisa jadi adalah “koreksi” bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya: mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar. Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya.

Pererat Kemanunggalan TNI-Rakyat, Satgas Yonif 521/DY Gelar Kunjungan dan Pengobatan Gratis di Distrik Eragayam

MAMBERAMO TENGAH,TelusuR.ID – Satgas Pamtas Yonif 521/DY menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi warga Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Jumat (12/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus membantu pemenuhan layanan kesehatan di wilayah pedalaman.

Pelayanan kesehatan yang dipimpin Danpos Eragayam Satgas Yonif 521/DY, Lettu Inf Anggi Hardika, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi, warga mendatangi lokasi kegiatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, hingga pembagian obat-obatan secara gratis. Bagi sebagian warga, program tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperoleh layanan kesehatan mengingat keterbatasan akses fasilitas medis di daerah pegunungan Papua.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah penugasan.

Menurutnya, kehadiran prajurit tidak hanya bertugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Kami ingin membantu meringankan kesulitan warga sekaligus mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik antara TNI dan masyarakat Distrik Eragayam,” kata Rahadyan.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, personel Satgas juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berdialog langsung dengan warga. Berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat didengarkan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat antara aparat dan masyarakat setempat.

Kehadiran personel TNI di tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang bertugas di wilayah Papua Pegunungan.

Salah seorang tokoh masyarakat Eragayam, Darius Gombo, mengaku terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Ia menilai program tersebut sangat bermanfaat bagi warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang selalu hadir membantu masyarakat. Pengobatan gratis ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Distrik Eragayam.

Jacob Ereste: Negara Sibuk Bangun Infrastruktur, Tapi Membiarkan Seniman dan Intelektual Hidup Pas-Pasan

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia terus membanggakan pembangunan jalan tol, bendungan, kawasan industri, hingga proyek-proyek strategis bernilai triliunan rupiah. Namun di balik gegap gempita pembangunan fisik itu, ada kelompok yang selama ini seolah terlupakan: seniman, budayawan, penulis, peneliti, dan kaum intelektual yang justru menjadi fondasi peradaban bangsa.

Kritik keras itu mengemuka dari budayawan dan penulis Jacob Ereste yang menyoroti minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan pekerja kreatif dan intelektual. Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi paradoks besar: negara ingin menjadi bangsa maju berbasis pengetahuan, tetapi membiarkan para produsen gagasan hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

“Bagaimana mungkin negara ingin melahirkan karya-karya besar, inovasi, dan pemikiran cemerlang jika para penciptanya masih dipaksa memikirkan biaya hidup dari hari ke hari?” demikian substansi kritik yang mengemuka dalam seminar “Asrul Sani Dalam Dinamika Kebudayaan Indonesia” yang digelar Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI), Sanggar Pelakon, dan Perpustakaan Nasional di Jakarta, 10 Juni 2026.

Dalam forum itu, sosiolog Prof. Dr. Imam Prasodjo mengusulkan pembentukan yayasan atau foundation yang secara khusus menyediakan dukungan pendanaan bagi seniman, budayawan, penulis, dosen, dan peneliti. Gagasan tersebut langsung mendapat sambutan luas karena menyentuh persoalan yang selama ini dianggap tabu: kemiskinan di kalangan pekerja intelektual.

Fakta yang terungkap bahkan cukup menyentak. Imam Prasodjo mengaku pernah menyaksikan langsung banyak seniman mendatangi rumah penyair besar Taufik Ismail hanya untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa penghormatan terhadap karya seni di Indonesia sering berhenti pada pujian, bukan kesejahteraan.

Lebih ironis lagi, kondisi serupa juga dialami kalangan akademisi. Tidak sedikit dosen yang harus mengajar di beberapa kampus sekaligus, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan menjalani aktivitas di luar profesinya demi menutupi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.

Jacob Ereste menilai keadaan ini sebagai alarm serius bagi masa depan bangsa. Menurutnya, negara terlalu sering memuji pentingnya sumber daya manusia unggul, bonus demografi, dan ekonomi kreatif, tetapi gagal menyediakan sistem perlindungan yang layak bagi mereka yang menjadi penggerak utama lahirnya ide, inovasi, dan kebudayaan.

“Bangsa ini tidak akan kekurangan gedung megah, tetapi bisa kehilangan para pemikir besar jika kondisi seperti ini terus dibiarkan,” tulis Jacob Ereste.

Ia menegaskan, banyak negara maju telah lama memiliki dana abadi kebudayaan dan riset untuk menjamin keberlangsungan hidup para pekerja kreatif. Negara-negara tersebut memahami bahwa karya besar tidak lahir dari ruang yang penuh kecemasan ekonomi.

Sebaliknya di Indonesia, para seniman, penulis, budayawan, dan peneliti masih harus berjuang sendirian. Mereka dipuji ketika menghasilkan karya, tetapi sering ditinggalkan saat menghadapi kesulitan hidup.

Karena itu, gagasan pembentukan yayasan atau dana abadi bagi pekerja kreatif dan intelektual dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah urgensi nasional. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para seniman atau dosen, melainkan masa depan kualitas peradaban Indonesia.

Pertanyaannya kini sederhana: apakah negara akan terus menggelontorkan triliunan rupiah untuk pembangunan fisik, sementara para pencipta gagasan yang membangun jiwa bangsa dibiarkan bertahan hidup dengan cara mereka sendiri?

Satu Kelalaian Bisa Berujung Bencana, Babinsa Sragen Gencarkan Edukasi Pencegahan Kebakaran

SRAGEN,TelusuR.ID – Ancaman kebakaran yang dipicu kelalaian masih menjadi perhatian serius aparat teritorial di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan cuaca yang cenderung panas dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Babinsa Koramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen, Serka Bambang, mengintensifkan sosialisasi dan imbauan kepada warga agar lebih waspada terhadap berbagai potensi penyebab kebakaran, baik di lingkungan rumah tangga maupun tempat usaha.

Pesan itu disampaikan saat Serka Bambang melakukan komunikasi sosial (Komsos) dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan warga untuk rutin memeriksa instalasi listrik, memastikan kompor dan peralatan memasak dalam kondisi aman, serta menghindari praktik pembakaran sampah yang berpotensi memicu api menjalar ke area lain.

Menurut Bambang, banyak kasus kebakaran berawal dari kelalaian sederhana yang sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang cukup.

“Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan sering kali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Karena itu kami mengajak seluruh warga untuk lebih peduli terhadap keselamatan lingkungan, mulai dari memeriksa instalasi listrik, mematikan kompor setelah digunakan, hingga tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampak kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Menurutnya, langkah sederhana seperti memeriksa kondisi rumah sebelum ditinggalkan dapat menjadi tindakan penting untuk menghindari risiko yang lebih besar.

“Satu menit untuk memeriksa kondisi rumah sebelum ditinggalkan dapat menyelamatkan harta benda bahkan nyawa. Mari bersama-sama menjadi pelopor keselamatan bagi keluarga dan lingkungan sekitar,” katanya.

Selain memberikan edukasi, Babinsa juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan segera melaporkan kepada aparat atau petugas terkait apabila menemukan potensi bahaya yang dapat memicu kebakaran.

Langkah preventif tersebut diharapkan mampu menekan angka kejadian kebakaran sekaligus membangun budaya kewaspadaan di tengah masyarakat.

(Agus Kemplu)