Jombang,TelusuR.ID – Organisasi masyarakat Bolo Jombang Bersatu menyatakan sikap tegas menolak kehadiran eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, apabila yang bersangkutan berencana menggelar kegiatan atau menghadiri agenda publik di Kabupaten Jombang maupun wilayah Jawa Timur.

Koordinator Bolo Jombang Bersatu, Hadi Suyanto, mengatakan penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Tiyo Ardianto yang dinilai telah merendahkan harkat dan martabat Presiden Republik Indonesia melalui ungkapan yang dianggap tidak pantas dan tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan kritik.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan adab. Menyampaikan kritik adalah hak setiap warga negara, tetapi menghina kepala negara dengan kata-kata yang merendahkan tidak dapat dibenarkan,” ujar Hadi Suyanto, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, Presiden Republik Indonesia merupakan simbol negara yang harus dihormati oleh seluruh elemen bangsa, terlepas dari perbedaan pandangan politik yang ada di tengah masyarakat.

Hadi menegaskan bahwa Bolo Jombang Bersatu tidak anti terhadap kritik kepada pemerintah. Justru pihaknya mendukung kritik yang konstruktif, berbasis data, serta menawarkan solusi bagi kemajuan bangsa. Namun, kritik yang disampaikan dengan cara menghina dan merendahkan dinilai hanya akan memperkeruh suasana serta memecah belah persatuan masyarakat.

“Kami menolak budaya politik yang mengedepankan ujaran kebencian, caci maki, dan penghinaan. Demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai musyawarah dan penghormatan terhadap sesama, bukan pada upaya menjatuhkan martabat seseorang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur untuk tetap menjaga kondusivitas daerah serta mengedepankan budaya dialog yang santun dalam menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, Jawa Timur sebagai daerah yang dikenal dengan tradisi pesantren, ulama, dan budaya ketimuran memiliki nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi adab dalam berbicara maupun bersikap.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghina atau merendahkan simbol negara. Kami berharap seluruh pihak dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik demi menjaga persatuan dan kehormatan bangsa,” pungkas Hadi.

Bolo Jombang Bersatu juga menyatakan akan terus mengawal ruang publik agar tetap kondusif serta tidak menjadi tempat berkembangnya narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak semangat persatuan nasional.

SURABAYA, TelusuR.id – Nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mendadak menjadi sorotan publik secara nasional. Namanya disebut secara gamblang dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana suap bernilai miliaran rupiah.

Namun di saat yang sama, di tengah badai tudingan miring tersebut, Djaka justru tampil di hadapan publik dalam sebuah konferensi pers. Ia secara gencar mengklaim keberhasilan jajarannya dalam melakukan operasi penindakan terhadap rokok ilegal skala besar.

Kontradiksi sikap ini memantik reaksi keras dari HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, seorang pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup). Pria yang akrab disapa Gus Lilur ini menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “selebrasi tanpa esensi”.

Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia meminta Presiden segera mengevaluasi bahkan mencopot Dirjen Bea Cukai tersebut dari jabatannya demi menjaga muruah pemerintahan yang bersih.

Sebagai pelaku industri rokok, Gus Lilur mengaku memahami betul rekam jejak dan pola kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi motor utama dalam menyelamatkan uang negara.

“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur dalam pernyataan resminya diterima Telusur.id, pada Minggu (14/6/2026).

Gus Lilur menegaskan bahwa kritikan tajam yang ia layangkan tidak lahir dari ruang kosong. Argumennya merujuk langsung pada fakta persidangan yang baru saja terungkap secara transparan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field. Pemilik Blueray Cargo tersebut membenarkan bahwa kode “BC1” dalam amplop cokelat merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Berdasarkan fakta BAP tersebut, setiap bulan amplop berkode “BC1” diduga berisi uang pelicin sebesar Rp3 miliar. Pemberian itu disinyalir telah berlangsung sebanyak tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.

Persoalan hukum ini ternyata tidak berhenti di situ saja. Jauh sebelum sidang tersebut, tepatnya pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga telah mengungkap dugaan penerimaan suap lain sebesar 213.600 dolar Singapura, atau setara hampir Rp3 miliar yang diduga mengalir ke kantong Djaka.

Ironisnya, hanya berselang beberapa hari setelah fakta persidangan itu mencuat, Djaka Budhi Utama justru tampil heroik di depan media pada 9 Juni 2026. Ia mengumumkan kesuksesan operasi gabungan yang berhasil menyita 8,9 juta batang rokok ilegal di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).

Nilai barang yang disita dalam operasi gabungan bersama PJR Polda Metro Jaya dan Puspom TNI itu mencapai Rp13,28 miliar. Pihak Bea Cukai mengklaim tindakan tersebut telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,66 miliar.

Bagi Gus Lilur, tampilan heroik di depan kamera itu justru memperlihatkan kepura-puraan. “Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Nyata tanpa nilai,” kritiknya.

Atas dasar rentetan skandal moral tersebut, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mencopot Djaka Budhi Utama. Apalagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah berjanji akan melakukan pencopotan jika bukti keterlibatan pejabatnya terbukti kuat.

Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan tokoh-tokoh berintegritas tinggi untuk memimpin Bea Cukai ke depan. Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh figur yang memiliki rekam jejak keberanian yang bersih.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi yang baik dari Presiden Prabowo akan kehilangan kekuatannya di lapangan apabila dijalankan oleh oknum pejabat yang bermasalah. Negara dinilai membutuhkan sosok pahlawan, bukan pejabat yang sekadar pandai mengatur panggung visual.

“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkas Gus Lilur menutup pernyataannya.

Kodim 0724/Boyolali Gelar Nobar Piala Dunia 2026, TNI Hadirkan Ruang Kebersamaan bagi Prajurit dan Masyarakat

BOYOLALI,TelusuR.ID – Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di stadion dan layar kaca, tetapi juga menggema di Aula Makodim 0724/Boyolali. Melalui kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia yang disiarkan langsung TVRI Nasional, Kodim 0724/Boyolali menghadirkan suasana penuh keakraban yang mempertemukan prajurit TNI dan masyarakat dalam satu ruang kebersamaan, Minggu (14/6/2026).

Sejak pertandingan dimulai, Aula Makodim di Jalan Pandanaran, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Mojosongo, dipenuhi antusiasme para anggota Kodim dan warga yang datang untuk menyaksikan laga seru antara Brasil dan Maroko. Sorak sorai, tepuk tangan, hingga ekspresi tegang mewarnai jalannya pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh drama.

Atmosfer hangat semakin terasa ketika para penonton larut dalam setiap momen pertandingan. Meski kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 1-1, semangat kebersamaan yang terbangun justru menjadi kemenangan tersendiri bagi seluruh peserta nobar.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis TNI kepada masyarakat. Di tengah tugas menjaga pertahanan dan keamanan wilayah, TNI juga hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial warga melalui berbagai kegiatan yang mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang harmonis.

Pasiter Kodim 0724/Boyolali, Kapten Inf Nasoha, yang hadir mewakili Dandim 0724/Boyolali, mengatakan bahwa olahraga, khususnya sepak bola, memiliki kekuatan besar untuk menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat. Sepak bola menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan banyak orang dalam suasana penuh kegembiraan, sportivitas, dan persaudaraan,” ujarnya.

Menurut Nasoha, kegiatan sederhana seperti nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Interaksi yang terjalin dalam suasana santai dinilai mampu membangun kedekatan emosional yang selama ini menjadi salah satu fondasi kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0724/Boyolali berharap nilai-nilai sportivitas, solidaritas, dan persatuan yang ditunjukkan dalam ajang sepak bola dunia dapat menginspirasi kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan menjadi energi positif dalam menjaga kerukunan serta mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman, damai, dan kondusif.

Bagi Kodim 0724/Boyolali, nobar Piala Dunia bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat ikatan antara TNI dan rakyat, sekaligus menegaskan bahwa kebersamaan merupakan modal penting dalam menjaga persatuan bangsa.

Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan

Oleh: Abdullah Rasyid

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

TelusuR.ID – Pagi itu, Bandara Sam Ratulangi tidak hanya menjadi pintu kedatangan kami di Sulawesi Utara. Ia menjadi pintu masuk untuk memahami satu persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar perjalanan studi. Bersama Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, kami melakukan Studi Strategis ke Manado dan Minahasa Utara. Sesampainya di bandara, kami disambut hangat oleh kawan-kawan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Sulawesi Utara.

Awalnya sederhana saja. Sarapan pagi, kopi, makanan khas, dan percakapan ringan. Tetapi dari meja sarapan itulah diskusi bergerak ke tema yang tidak ringan: perbatasan, kewarganegaraan, identitas, manusia, dan negara.

Salah satu cerita yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai Persons of Filipino Descent, atau PFDs. Istilah ini terdengar administratif, seolah hanya perkara data, dokumen, dan status hukum. Namun, di balik istilah itu terdapat kisah panjang tentang manusia yang hidup di antara dua negara, dua sistem hukum, dua sejarah, dan satu ruang maritim yang sejak lama menjadi jembatan kehidupan.

PFDs adalah komunitas keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Sulawesi Utara, terutama di wilayah Bitung, Minahasa Utara, Tahuna, Sangihe, Talaud, dan kawasan kepulauan yang secara geografis dekat dengan Filipina Selatan. Mereka bukan sekadar angka dalam tabel pendataan. Mereka adalah kenyataan sosial perbatasan Indonesia–Filipina.

Di atas peta, batas negara tampak tegas. Ada garis, koordinat, yurisdiksi, bendera, paspor, visa, dan aturan keimigrasian. Tetapi dalam kehidupan masyarakat kepulauan, laut tidak selalu berarti pemisah. Bagi masyarakat Sangihe, Talaud, Nusa Utara, dan Filipina Selatan, laut sering kali justru menjadi ruang keluarga, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang sejarah.

Di kawasan itu, perahu lebih dahulu mengenal rute daripada negara mengenal administrasi modern. Keluarga lebih dahulu saling berkunjung daripada paspor menjadi kewajiban. Perdagangan rakyat lebih dahulu tumbuh daripada garis batas dipertegas di atas peta politik. Karena itu, membicarakan PFDs tidak cukup hanya dengan bahasa hukum keimigrasian.

Tentu, negara harus tegas. Negara wajib mengetahui siapa yang masuk, siapa yang tinggal, siapa yang bekerja, dan siapa yang melintasi wilayahnya. Tetapi ketegasan negara tidak boleh kehilangan kepekaan sejarah dan kemanusiaan. Negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menjaga pagar, melainkan negara yang mampu memahami kehidupan di sekitar pagar itu.

Dalam tradisi sosial masyarakat perbatasan, dikenal istilah Sapi dan Pisang. Sapi sering dipahami sebagai Sangir-Filipina, yakni keturunan dari ayah Sangir dan ibu Filipina. Pisang adalah Filipina-Sangir, keturunan dari ayah Filipina dan ibu Sangir. Istilah ini lahir dari pengalaman hidup masyarakat, bukan dari meja birokrasi.

Sapi–Pisang menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Filipina di kawasan utara bukan semata hubungan diplomatik antarnegara. Ia juga hubungan keluarga antarwarga. Ada perkawinan, perdagangan, bahasa, marga, gereja, kampung, perahu, dan makam leluhur di dalamnya.

Maka, terlalu sempit jika persoalan ini direduksi menjadi isu “WNA ilegal”. Cara pandang seperti itu bukan hanya menyederhanakan masalah, tetapi juga berisiko mengabaikan sejarah panjang masyarakat maritim di utara Indonesia. PFDs dan Sapi–Pisang bukan sekadar soal siapa datang dari mana. Ini tentang bagaimana negara membaca manusia yang hidup di persimpangan sejarah, hukum, dan identitas.

Laut Sulawesi bukan hanya garis batas negara. Bagi masyarakat Sangihe dan Filipina Selatan, ia adalah ruang keluarga, ruang ekonomi, dan ruang sejarah. Tugas negara bukan memutus jalur hidup itu, melainkan menatanya agar manusia terlindungi, ekonomi daerah tidak bocor, dan kedaulatan tetap tegak.

Di sinilah penanganan PFDs menjadi penting. Negara tidak boleh membiarkan ada manusia yang hidup terlalu lama dalam status abu-abu. Tidak jelas sebagai warga negara mana. Tidak memiliki dokumen yang kuat. Tidak sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum. Tidak mudah mengakses layanan dasar. Tidak pula memiliki kepastian penuh atas masa depannya.

Ketidakjelasan status kewarganegaraan bukan masalah kecil. Ia berdampak pada pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, akses bantuan sosial, perlindungan hukum, hingga martabat seseorang sebagai manusia. Tanpa dokumen yang jelas, seseorang bisa hadir secara fisik di tengah masyarakat, tetapi absen secara administratif di mata negara.

Lebih jauh, ketidakjelasan itu juga membuka risiko statelessness, yaitu kondisi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Inilah ruang gelap yang harus dicegah. Sebab, manusia tanpa kewarganegaraan bukan hanya kehilangan dokumen. Ia berpotensi kehilangan akses terhadap masa depan.

Karena itu, langkah Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Utara dalam menangani PFDs patut dilihat sebagai bagian dari agenda besar negara. Ada pendataan. Ada verifikasi. Ada koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina. Ada pembentukan desk koordinasi. Ada proses Register Filipino Nationals. Ada pemberian izin tinggal terbatas dengan tarif Rp0. Ada penegasan kewarganegaraan. Ada pula penerbitan dokumen kependudukan bagi mereka yang memenuhi syarat.

Ini bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah upaya negara menghadirkan kepastian hukum bagi manusia perbatasan.

Namun, penyelesaian PFDs tidak bisa diletakkan hanya di pundak Imigrasi. Imigrasi memang berada di garis depan, tetapi persoalan ini menyentuh banyak sektor: kewarganegaraan, administrasi kependudukan, hubungan luar negeri, pemerintahan daerah, keamanan wilayah, ekonomi perbatasan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Di titik inilah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis. Kemenko Kumham Imipas tidak sekadar menjadi penghubung administratif, tetapi menjadi koordinator dan pengarah kebijakan lintas sektoral. Penyelesaian status PFDs membutuhkan orkestrasi negara yang utuh, bukan kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Kemenko Kumham Imipas telah beberapa kali menginisiasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga, termasuk membangun komunikasi dengan Duta Besar Filipina di Jakarta serta Konsulat Jenderal Filipina di Manado. Langkah seperti ini penting karena masalah PFDs tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu surat, satu rapat, atau satu instansi. Ia memerlukan kerja diplomatik, kerja administratif, kerja hukum, dan kerja kemanusiaan secara bersamaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta pemerintah Filipina harus berada dalam satu tarikan napas kebijakan. Tanpa koordinasi, manusia perbatasan akan terus berpindah dari satu meja ke meja lain, dari satu formulir ke formulir lain, dari satu tafsir aturan ke tafsir aturan berikutnya. Akhirnya, negara terlihat hadir, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan.

PFDs juga harus dilihat dalam kerangka kedaulatan negara. Pendekatan kemanusiaan bukan berarti negara menjadi longgar. Justru sebaliknya, pendataan dan legalisasi status adalah cara negara memperkuat kendali. Dengan data yang baik, negara tahu siapa yang berada di wilayahnya. Dengan verifikasi yang kuat, negara dapat membedakan siapa warga negara Indonesia, siapa warga negara Filipina, dan siapa yang berisiko tanpa kewarganegaraan. Dengan dokumen yang jelas, ruang penyalahgunaan dapat dipersempit.

Kedaulatan yang kuat bukan hanya kedaulatan yang keras. Kedaulatan yang kuat adalah kedaulatan yang tertib, adil, dan manusiawi.

Di sisi lain, isu PFDs juga terkait dengan ekonomi maritim perbatasan. Jalur Sangihe, Talaud, Bitung, dan Filipina Selatan sejak lama menjadi ruang perdagangan tradisional. Ada ikan, hasil bumi, kebutuhan pokok, tenaga kerja, jasa, dan relasi ekonomi rakyat. Jika tidak ditata, jalur ini bisa menjadi ruang rawan penyelundupan, perdagangan ilegal, eksploitasi, bahkan kejahatan lintas negara. Tetapi jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah perbatasan.

Negara tidak boleh hanya menjadi pagar. Negara harus menjadi penata.

Perdagangan tradisional harus dibedakan dari pelanggaran hukum. Mobilitas keluarga lintas batas harus dibedakan dari penyelundupan manusia. Komunitas perbatasan harus dibedakan dari jaringan kejahatan. Di sinilah kecerdasan negara diuji: tegas terhadap pelanggaran, tetapi bijak terhadap sejarah sosial masyarakatnya sendiri.

Gagasan Desa Taat Status Keimigrasian, atau Desa Taskim, menjadi relevan dalam konteks ini. Jika dijalankan dengan serius, Desa Taskim dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat perbatasan. Ia bisa menjadi ruang edukasi, pendataan, pembinaan, pengawasan partisipatif, dan pelayanan langsung. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pemeriksaan, tetapi menjadi mitra negara dalam menjaga ketertiban wilayah.

Pelajaran dari Studi Strategis IPDN ini sederhana tetapi penting. Pemerintahan tidak selalu hidup dalam teori besar, dokumen tebal, atau pidato resmi. Kadang, ilmu pemerintahan muncul dari meja sarapan di bandara. Dari obrolan dengan petugas lapangan. Dari cerita tentang keluarga yang hidup di dua sisi perbatasan. Dari data penduduk yang belum rapi. Dari kartu identitas yang belum terbit. Dari manusia yang menunggu kepastian status.

Sulawesi Utara adalah pintu utara Indonesia. Dari daerah ini, kita belajar bahwa perbatasan bukan sekadar garis yang dijaga, tetapi ruang hidup yang harus dikelola. Negara hadir bukan hanya melalui pos lintas batas, kapal patroli, dan aturan keimigrasian. Negara juga hadir melalui dokumen identitas, izin tinggal, penegasan kewarganegaraan, pelayanan kependudukan, dan keberanian menyelesaikan persoalan yang telah lama dibiarkan abu-abu.

PFDs dan Sapi–Pisang memberi kita pelajaran bahwa kedaulatan tidak boleh kehilangan wajah manusia. Negara harus tegas, tetapi tidak boleh buta sejarah. Negara harus tertib, tetapi tidak boleh dingin terhadap nasib manusia. Negara harus menjaga batas, tetapi juga harus memahami kehidupan yang tumbuh di sekitar batas itu.

Pada akhirnya, persoalan PFDs bukan hanya tentang siapa orang Indonesia dan siapa orang Filipina. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan manusia yang hidup di antara dua dunia administratif, tetapi memiliki akar sosial yang nyata di tanah dan laut kita.

Dari Bandara Sam Ratulangi pagi itu, dari sambutan kawan-kawan Imigrasi, dari sarapan yang berubah menjadi diskusi serius, saya semakin yakin bahwa perbatasan bukan hanya soal garis di peta. Perbatasan adalah soal manusia.

Dan ketika negara hadir memberi kepastian kepada manusia perbatasan, di situlah kedaulatan menemukan martabatnya.

SURABAYA, TelusuR.id – Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Sukolilo sukses menggelar agenda akbar Musyawarah Cabang (Muscab) tahun 2026. Pertemuan strategis untuk menentukan arah baru organisasi tersebut dipusatkan di Pendopo Kecamatan Sukolilo, Surabaya, pada Jumat (12/6/2026).

Gelaran berkala ini berlangsung sangat dinamis namun tetap dalam koridor kekeluargaan yang erat. Guna menyatukan visi seluruh takmir, panitia secara khusus mengusung tema bernuansa lokal yang sarat makna kebersamaan, yakni “Guyub Bareng, Baik Bareng”.

Tema tersebut sengaja dipilih bukan tanpa alasan yang mendalam. Wakil Ketua DMI Kota Surabaya, KH. Miftah Jauhari, menyampaikan bahwa frasa tersebut menegaskan betapa pentingnya asas kebersamaan dan kegotongroyongan di dalam internal kepengurusan DMI.

Menurut Kiai Miftah, susunan pengurus DMI di tingkat Kecamatan Sukolilo ke depan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kolektivitas kerja harus dibangun secara masif dengan merangkul Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang ada.

“Pengurus DMI harus merangkul Forkopimcam dan seluruh organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, serta organisasi lainnya,” ujar KH. Miftah Jauhari dalam pengarahan resminya di hadapan para peserta musyawarah dikutip Telusur.id, Sabtu (13/6/2026).

Ia menambahkan, keterbukaan pengurus untuk merangkul semua elemen adalah kunci utama keberhasilan organisasi. Dengan adanya fondasi kebersamaan tersebut, semua pihak dari berbagai latar belakang dapat berkontribusi aktif dalam memakmurkan rumah Allah secara bersama-sama.

Gayung bersambut, pandangan visioner tersebut didukung penuh oleh pihak otoritas pemerintah setempat. Camat Sukolilo, Muhammad Aries Hilmi, M.KP., yang hadir dalam forum tersebut turut menekankan pentingnya penguatan fungsi sosial masjid di era modern.

Aries menjelaskan secara historis bahwa pada zaman Rasulullah SAW, masjid memiliki fungsi yang sangat luas dan berlapis. Tempat suci tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pusat ibadah ritual semata, melainkan juga menjadi episentrum peradaban umat Islam.

“Dahulu, pada zaman Nabi, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat strategi perang,” kata Muhammad Aries Hilmi di mimbar sambutan, yang langsung memantik perhatian serius dari seluruh takmir masjid yang hadir.

Lebih lanjut, ia merefleksikan fungsi historis tersebut ke dalam konteks tantangan zaman saat ini di Kota Pahlawan. Baginya, di masa damai seperti sekarang, masjid semestinya bertransformasi menjadi tempat menyusun strategi perang melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Setelah sesi penyampaian pandangan rampung, agenda langsung bergeser ke inti acara yaitu proses pembentukan Pengurus Pimpinan Cabang DMI Kecamatan Sukolilo. Proses pemilihan ini dilaporkan berlangsung dengan sangat lancar, tertib, dan menjunjung tinggi nilai demokratis.

Secara teknis, jalannya pemilihan ini diikuti oleh perwakilan resmi takmir masjid yang berasal dari tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Sukolilo. Kehadiran perwakilan kelurahan ini memastikan bahwa setiap sudut wilayah Sukolilo memiliki representasi dalam kepengurusan baru.

Guna menjaga netralitas dan ketertiban forum, Sidang Musyawarah Cabang ini dipimpin langsung oleh Camat Sukolilo, Muhammad Aries Hilmi, yang bertindak sebagai ketua sidang. Ia didampingi oleh figur ulama setempat untuk mengawal jalannya musyawarah mufakat.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sukolilo, Prof. Dr. KH. Moh. Mukhrojin, didaulat bertugas sebagai sekretaris sidang. Sinergi antara birokrat dan akademisi-ulama ini membuat jalannya persidangan berjalan sangat terarah dan teduh.

Dalam proses pemungutan suara, Prof. Mukhrojin meminta pendapat dan pandangan langsung dari seluruh peserta rapat mengenai format susunan kepengurusan yang akan dibentuk. Tanpa membutuhkan waktu lama, seluruh peserta sidang menyepakati pemilihan secara aklamasi.

Berdasarkan hasil musyawarah mufakat tersebut, H. Barokah resmi terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang DMI Kecamatan Sukolilo yang baru. Ia akan dibantu oleh Ustad Abdurochim sebagai wakil ketua, Ust. Ahmad Mahmudi sebagai sekretaris, Ust. Kusnadi sebagai wakil sekretaris, dan Ust. Rosulin sebagai Bendahara.

Rangkaian kegiatan Musyawarah Cabang DMI Kecamatan Sukolilo ini ditutup dengan khidmat melalui pembacaan doa bersama demi kelancaran tugas pengurus baru. Seluruh jajaran pengurus, peserta musyawarah, dan tamu undangan kemudian mengikuti sesi foto bersama sebagai simbol dimulainya babak baru kemakmuran masjid di Sukolilo.

JAKARTA, TelusuR.id – Dinamika menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 21–22 Juni 2026 mulai menghangat. Di jagat media sosial, kini tengah beredar luas usulan sembilan nama kiai sepuh NU sebagai calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Sembilan kiai sepuh yang namanya santer disebut-sebut itu nantinya diproyeksikan masuk dalam jajaran AHWA untuk Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Kemunculan nama-nama tokoh sentral ini langsung menjadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di kalangan nahdliyin.

Nama-nama tersebut diklaim mencuat berdasarkan usulan dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Pengurus Wilayah NU (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), serta Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU). Kendati demikian, keabsahan dan keterwakilan usulan ini masih menjadi tanda tanya besar di internal organisasi.

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apakah daftar nama tersebut merupakan representasi dari seluruh PWNU dan PCNU yang telah bersepakat satu suara. Ada kemungkinan usulan yang beredar di ruang publik digital itu hanya mencerminkan aspirasi dari sebagian pengurus wilayah dan cabang saja.

Adapun sembilan kiai sepuh yang namanya tercantum dalam daftar tersebut adalah KH Mustofa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, dan KH Ma’ruf Amin. Selain itu, muncul pula nama TGH Turmudzi Badaruddin, KH Said Aqil Siraj, KH Asep Syaifuddin Chalim, serta KH Nasaruddin Umar.

Saat dikonfirmasi secara terpisah mengenai kebenaran daftar usulan AHWA yang beredar luas ini, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar NU, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), masih memilih untuk bungkam. Pihaknya belum berkenan memberikan tanggapan resmi terkait dinamika tersebut.

Di sisi lain, konfirmasi justru datang dari salah seorang Ketua PWNU di Pulau Jawa yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia membenarkan bahwa beberapa nama kiai sepuh yang beredar di media sosial tersebut memang masuk dalam bursa usulan tim AHWA untuk muktamar mendatang.

Terlepas dari perdebatan nama, momentum Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026 dinilai harus menjadi panggung untuk memilih sistem keorganisasian yang membuat NU lebih bermartabat. Ukuran keberhasilan muktamar bukan lagi soal siapa yang menang, melainkan apakah organisasi mampu memperkuat kembali wibawa para ulama.

Muktamar ini juga ditargetkan dapat melahirkan sistem demokrasi yang lebih sehat di tubuh NU, serta memunculkan jajaran Tanfidziyah visioner yang tunduk pada haluan Syuriyah. Pemilihan yang bersih dipercaya akan melahirkan pemimpin yang bekerja ikhlas tanpa beban utang transaksi politik kepada pihak luar.

Sebaliknya, proses pemilihan yang kotor dan merusak hanya akan melahirkan kepemimpinan yang sibuk membayar ongkos politik pasca-muktamar. Oleh karena itu, sistem pemilihan yang baik harus ditegakkan sebagai rem pembatas atas munculnya nafsu kekuasaan yang berlebihan di dalam jam’iyyah.

Pada dasarnya, NU tidak pernah kekurangan tokoh, jaringan, ataupun massa di tingkat akar rumput. Hal yang seringkali kurang adalah perangkat organisasional yang memaksa para tokoh untuk tunduk pada konstitusi, nilai-nilai dasar, serta prinsip perjuangan NU sebagai organisasi ulama.

Atas dasar itu, Muktamar ke-35 nanti perlu meletakkan tata tertib dan kontrak jam’iyyah sebagai keputusan moral serta kesepakatan bersama seluruh muktamirin. Setiap tahapan pemilihan harus dapat diuji secara terbuka, setiap suara harus terlindungi, dan setiap calon harus dapat diperiksa rekam jejaknya.

Di samping itu, ruang keberatan juga harus dibuka lebar agar forum tertinggi ini tidak menyerahkan masa depan organisasi kepada lobi-lobi hotel, daftar transfer, maupun janji pembagian kursi. NU dinilai terlalu besar dan terlalu penting untuk dikelola dengan pola dagang suara atau sekadar diserahkan kepada transaksi forum.

Ikhtiar pemilihan AHWA dan Ketua Umum PBNU harus menjadi jalan suci untuk menjaga amanah ulama, martabat jemaah, dan masa depan jam’iyyah di abad kedua NU. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sumber pembiayaan para kandidat wajib hukumnya dilaporkan secara terbuka sebelum proses pemilihan dimulai.

Muktamar mendatang dipandang akan menjadi tonggak sejarah yang sangat krusial bagi masa depan Nahdlatul Ulama. Jika forum tertinggi ini mampu menutup rapat celah politik uang dan menegakkan supremasi ulama melalui demokrasi musyawarah, maka NU akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat.

Penataan representasi pengurus dari wilayah Jawa dan luar Jawa secara adil, serta penyatuan mandat Rais Aam dan Ketua Umum dalam satu bangunan kelembagaan, menjadi kunci utama. Jika semua itu terwujud, NU dipastikan akan memasuki abad keduanya dengan tubuh yang lebih tegak, semakin kuat, dan jaya.

Babinsa dan Warga Desa Candi Gotong Royong Jaga Lingkungan, Perkuat Kebersamaan di Boyolali

BOYOLALI,TelusuR.ID – Semangat gotong royong masih terjaga kuat di tengah masyarakat Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Hal itu terlihat saat Babinsa Desa Candi dari Koramil 05/Ampel Kodim 0724/Boyolali bersama warga menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan di Dukuh Tukangan, Sabtu (13/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Serda Hari S bersama lima personel Koramil turun langsung membaur dengan warga. Mereka bahu-membahu melakukan berbagai pekerjaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan nyaman.

Suasana kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan. TNI dan warga bekerja berdampingan tanpa sekat, mencerminkan kuatnya budaya gotong royong yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Serda Hari S mengatakan, kerja bakti bukan sekadar upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, komunikasi dan silaturahmi dengan warga dapat terjalin semakin baik. Kebersamaan yang terbangun menjadi modal penting dalam menjaga kekompakan dan menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Warga Dukuh Tukangan pun menyambut positif kehadiran Babinsa dan anggota Koramil yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran aparat kewilayahan dinilai memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Kerja bakti berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat budaya gotong royong yang telah lama menjadi identitas bangsa.

Melalui kegiatan sederhana namun berdampak nyata ini, semangat kebersamaan diharapkan terus tumbuh dan menjadi fondasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis.

JOMBANG, TelusuR.id – Suasana penuh tawa, keseruan, dan keakraban mewarnai Kolam Pemancingan Tirta Wisata Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Jombang pada Sabtu (13/6/2026) pagi. Ribuan warga tumpah ruah memadati lokasi sejak dini hari untuk mengikuti acara mancing gratis massal.

Agenda besar ini digelar secara khusus oleh kepolisian setempat dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Antusiasme warga yang luar biasa membuat kawasan wisata legendaris di Jombang ini mendadak berubah menjadi lautan manusia yang siap adu ketangkasan melempar joran.

Tak tanggung-tanggung, guna memuaskan hasrat para pencinta joran, panitia bersama jajaran Forkopimda menebar sebanyak 1 ton ikan lele ke dalam kolam untuk diperebutkan. Jumlah yang fantastis ini sengaja disiapkan agar seluruh lapisan masyarakat yang hadir bisa merasakan sensasi strike.

Menariknya, acara ini tidak mengenal sekat birokrasi. Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si, bersama Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR, dan jajaran Forkopimda ikut turun langsung memegang joran dan membaur di tengah-tengah masyarakat di pinggir kolam.

Suasana di lokasi semakin pecah dan riuh saat kail milik Bupati Warsubi mendadak ditarik dengan kuat oleh ikan tersembunyi. Dengan penuh semangat dan tawa, orang nomor satu di Jombang ini berhasil melakukan strike dan menaikkan ikan lele berukuran besar ke darat.

Aksi spontan Abah Warsubi tersebut langsung disambut tepuk tangan dan sorak-sorai meriah dari warga yang mengelilinginya. Tak mau kalah, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan juga menunjukkan ketangkasannya dengan berhasil mendaratkan ikan lele hasil pancingannya sendiri tak lama kemudian.

Hadir pula dalam kegiatan penuh kehangatan tersebut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd., serta Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si. Kehadiran para petinggi daerah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu dekat dengan masyarakatnya.

Tidak hanya dari unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum, acara ini juga dihadiri oleh para tokoh agama karismatik. Tampak hadir KH Nur Hadi (Mbah Bolong Jombang) selaku Pengasuh Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, serta Gus Nafik yang datang langsung dari Kediri.

Kehadiran para pimpinan daerah, tokoh agama, bersama ribuan masyarakat ini menjadi potret nyata hangatnya sinergitas di Kota Santri. Kebersamaan antara TNI, Polri, dan Pemkab Jombang dalam membersamai masyarakat terpancar kuat sepanjang acara berlangsung.

Dalam sambutan pembukanya, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif kreatif dari Polres Jombang dalam merangkul warga melalui hobi.

“Kegiatan mancing adalah sarana rekreasi yang efektif untuk memupuk kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat,” ujar Bupati Warsubi di hadapan para pemancing yang bersiap dengan umbuls masing-masing.

Pemkab Jombang juga menaruh harapan besar agar ruang publik Tirta Wisata ini bisa terus hidup pasca-acara. “Mudah-mudahan, Kolam Pemancingan Tirta Wisata ini semakin ramai, semakin maju, serta dapat ikut menggerakkan perekonomian lokal bagi pedagang sekitar,” tambahnya.

Di balik keseruan memperebutkan 1 ton lele, momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini sejatinya menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor di Jombang. Kerja sama ini penting utamanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Melalui kesempatan ini, saya juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif,” tegas Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Warsubi.

Abah Warsubi menyebut bahwa rasa aman dan kenyamanan wilayah merupakan fondasi utama dari jalannya roda pembangunan daerah. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Sebagai informasi, panitia menerapkan aturan unik guna menambah keseruan: peserta yang berhasil mendapatkan ikan lele indukan (master) akan mendapatkan hadiah uang tunai, lalu lele tersebut dilepas kembali. Sementara warga yang mendapat lele ukuran kecil diperbolehkan membawanya pulang untuk lauk keluarga.

MCM Digelar, Piala Presiden U-10 dan U-12 Jadi Etalase Pembinaan Sepak Bola Jombang

JOMBANG,TelusuR.ID — Persiapan Festival Sepak Bola Piala Presiden Kelompok Usia (KU) 10 dan 12 tahun memasuki tahap akhir. Panitia pelaksana menggelar Match Coordination Meeting (MCM) di Hotel Green Red Jombang, Sabtu, 13 Juni 2026, sebagai bagian dari pemantapan teknis menjelang turnamen yang akan berlangsung pada 20-21 Juni mendatang di Stadion Merdeka Jombang.

Sebanyak 25 tim dipastikan ambil bagian dalam ajang tersebut, terdiri dari 10 tim kategori U-10 dan 15 tim kategori U-12. Mereka berasal dari berbagai Sekolah Sepak Bola (SSB) dan klub pembinaan usia dini di Jombang maupun daerah sekitar.

Dalam pertemuan itu, panitia dan perwakilan peserta menyepakati sejumlah aspek penting pelaksanaan kompetisi. Mulai dari regulasi pertandingan, jadwal laga, mekanisme verifikasi pemain, hingga penegakan disiplin dan sportivitas selama turnamen berlangsung.

Bagi Jombang, turnamen usia dini semacam ini bukan sekadar agenda kompetisi tahunan. Kehadirannya menjadi indikator tumbuhnya ekosistem pembinaan sepak bola yang semakin tertata. Dalam beberapa tahun terakhir, gairah sepak bola usia muda di daerah ini terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah SSB aktif serta tingginya partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembinaan.

Exco PSSI Jombang, Edy Musyadad, mengatakan turnamen ini menjadi ruang penting untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus menemukan talenta-talenta muda yang berpotensi berkembang ke jenjang lebih tinggi.

“Melalui kegiatan ini kami berharap lahir pemain-pemain muda berbakat dari Jombang dan daerah sekitarnya. Namun yang tidak kalah penting adalah menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan semangat kompetisi yang sehat sejak usia dini,” kata pria yang akrab disapa Mas Edi.

Menurut dia, sepak bola usia dini merupakan fondasi utama dalam membangun prestasi jangka panjang. Karena itu, kompetisi yang teratur dan berjenjang menjadi kebutuhan penting agar proses pembinaan tidak berhenti hanya di level latihan.

Pelaksanaan turnamen di Stadion Merdeka Jombang diperkirakan akan mendapat dukungan luas dari orang tua, pelatih, serta komunitas sepak bola lokal. Selain memperebutkan gelar juara, ajang ini juga menjadi panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pembina dan pengamat sepak bola daerah.

Digelarnya Match Coordination Meeting menandai kesiapan seluruh elemen penyelenggara maupun peserta. Panitia berharap kompetisi berjalan tertib, kompetitif, dan menjunjung tinggi fair play, sehingga Festival Sepak Bola Piala Presiden U-10 dan U-12 tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga memperkuat kultur pembinaan sepak bola yang sehat di Jombang.

Di tengah tantangan pembinaan olahraga nasional, geliat sepak bola usia dini di Jombang menjadi sinyal positif bahwa regenerasi pemain terus berjalan. Dari lapangan-lapangan kecil hingga Stadion Merdeka, harapan untuk melahirkan pesepak bola masa depan mulai dibangun sejak sekarang.

JOMBANG, TelusuR.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jombang langsung bergerak cepat pasca-terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru. Langkah awal ini ditandai dengan menggelar acara silaturahmi sekaligus Ta’aruf bersama seluruh jajaran pengurus harian di tingkat cabang.

Agenda perdana yang penuh dengan semangat konsolidasi tersebut dilaksanakan secara resmi pada Sabtu (13/6/2026). Sesuai dengan legalitas formal yang diterima, acara ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan DPC PPP Kabupaten Jombang untuk periode lima tahun ke depan, yakni 2026–2031.

Ketua DPC PPP Kabupaten Jombang, Farid Al Farisi, mengungkapkan bahwa agenda Ta’aruf Pengurus Harian ini bukan sekadar seremonial belaka. Momen ini menjadi pijakan awal bagi partai berlambang Kakbah tersebut untuk menguatkan kembali komitmen dan keikhlasan dalam berkhidmat di ranah politik.

Pria yang akrab disapa Gus Farid tersebut menjelaskan bahwa esensi utama dari perjuangan politik partai adalah murni untuk rakyat. Melalui wadah PPP Jombang, seluruh pengurus baru diharapkan mampu membawa kemaslahatan yang nyata bagi umat di Kabupaten Jombang.

“Dan ini merupakan proses konsolidasi internal kepartaian pasca diterimanya SK. Yakni, bersilaturahim saling mengenalkan diri antar-pengurus,” tutur Gus Farid saat memberikan keterangan pers di Kantor DPC PPP Jombang yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Pulo Lor, Jombang.

Gus Farid menambahkan, ajang tatap muka perdana ini juga dimanfaatkan untuk menyatukan visi, membangun komitmen kolektif, serta membagi tugas kerja. Pembagian porsi kerja ini disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing bidang dalam rangka meningkatkan elektoral partai ke depan.

Politisi muda ini menyampaikan bahwa kegiatan ta’aruf tersebut sangat krusial untuk membangun konsolidasi dan harmonisasi kepengurusan. Terlebih, struktur yang baru ini harus berjalan selaras dengan mandat SK yang telah diturunkan oleh DPP melalui DPW PPP Jawa Timur.

“Salah satunya yang kami bicarakan dalam ta’aruf kali ini, bagaimana menjalankan roda organisasi kepartaian menjadi organisasi yang tetap konsisten,” imbuhnya menekankan pentingnya stabilitas internal agar mesin partai bisa terus bergerak secara dinamis.

Konsistensi itu, menurut Gus Farid, diwujudkan melalui komitmen partai untuk mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung. PPP Jombang berkomitmen hadir sebagai jembatan yang menghubungkan keluhan dan kebutuhan warga dengan kebijakan publik di tingkat daerah.

Melihat komposisi personalia pengurus baru saat ini, Gus Farid mengaku sangat optimis. Ia menilai beberapa komponen pengurus harian yang direkrut kali ini sudah sangat ideal dan ditempatkan sesuai dengan kapasitas serta kompetensi masing-masing di bidangnya.

Sebagai politisi muda yang memiliki rekam jejak panjang dan berbagai pengalaman dalam organisasi kepemudaan, Gus Farid melihat potensi besar dalam kepengurusan ini. Karakter pengurus yang variatif dan kompeten diyakini mampu membawa warna baru bagi pergerakan partai.

Dengan komposisi yang segar tersebut, ia sangat yakin PPP Jombang akan mampu meningkatkan performa politiknya. Target utama yang kini dibidik adalah menaikkan perolehan suara secara signifikan dan menambah jumlah keterwakilan kursi di DPRD Kabupaten Jombang.

“Kami yakin membangun partai yang solid dan bekerja sama yang baik memungkinkan perolehan kursi di parlemen akan bertambah,” tukasnya dengan nada optimis di hadapan jajaran pengurus harian yang hadir.

Guna mewujudkan target politik tersebut, DPC PPP Jombang telah menyusun lini masa pergerakan yang taktis. Dalam waktu enam bulan ke depan pasca-terbitnya SK kepengurusan ini, mereka akan langsung tancap gas melakukan penetrasi ke tingkat akar rumput.

Pihaknya menjadwalkan akan segera menjalin komunikasi intensif serta menggelar safari silaturahmi dengan Pengurus Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan. Gerakan jemput bola ke 21 kecamatan di Kabupaten Jombang ini dilakukan untuk menyolidkan kader di tingkat bawah.

Melalui kerja keras dan manajemen organisasi yang tertata, Gus Farid menaruh harapan besar bagi masa depan partai di Jombang. “Kami akan berjuang menjadi garda terdepan untuk terus Istiqomah jadi salah satu partai politik yang dipercayai dan dicintai oleh setiap lapisan masyarakat,” pungkasnya.