SURABAYA, TelusuR.id – Nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mendadak menjadi sorotan publik secara nasional. Namanya disebut secara gamblang dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana suap bernilai miliaran rupiah.
Namun di saat yang sama, di tengah badai tudingan miring tersebut, Djaka justru tampil di hadapan publik dalam sebuah konferensi pers. Ia secara gencar mengklaim keberhasilan jajarannya dalam melakukan operasi penindakan terhadap rokok ilegal skala besar.
Kontradiksi sikap ini memantik reaksi keras dari HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, seorang pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup). Pria yang akrab disapa Gus Lilur ini menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “selebrasi tanpa esensi”.
Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia meminta Presiden segera mengevaluasi bahkan mencopot Dirjen Bea Cukai tersebut dari jabatannya demi menjaga muruah pemerintahan yang bersih.
Sebagai pelaku industri rokok, Gus Lilur mengaku memahami betul rekam jejak dan pola kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi motor utama dalam menyelamatkan uang negara.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur dalam pernyataan resminya diterima Telusur.id, pada Minggu (14/6/2026).
Gus Lilur menegaskan bahwa kritikan tajam yang ia layangkan tidak lahir dari ruang kosong. Argumennya merujuk langsung pada fakta persidangan yang baru saja terungkap secara transparan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field. Pemilik Blueray Cargo tersebut membenarkan bahwa kode “BC1” dalam amplop cokelat merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
Berdasarkan fakta BAP tersebut, setiap bulan amplop berkode “BC1” diduga berisi uang pelicin sebesar Rp3 miliar. Pemberian itu disinyalir telah berlangsung sebanyak tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Persoalan hukum ini ternyata tidak berhenti di situ saja. Jauh sebelum sidang tersebut, tepatnya pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga telah mengungkap dugaan penerimaan suap lain sebesar 213.600 dolar Singapura, atau setara hampir Rp3 miliar yang diduga mengalir ke kantong Djaka.
Ironisnya, hanya berselang beberapa hari setelah fakta persidangan itu mencuat, Djaka Budhi Utama justru tampil heroik di depan media pada 9 Juni 2026. Ia mengumumkan kesuksesan operasi gabungan yang berhasil menyita 8,9 juta batang rokok ilegal di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Nilai barang yang disita dalam operasi gabungan bersama PJR Polda Metro Jaya dan Puspom TNI itu mencapai Rp13,28 miliar. Pihak Bea Cukai mengklaim tindakan tersebut telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,66 miliar.
Bagi Gus Lilur, tampilan heroik di depan kamera itu justru memperlihatkan kepura-puraan. “Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Nyata tanpa nilai,” kritiknya.
Atas dasar rentetan skandal moral tersebut, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mencopot Djaka Budhi Utama. Apalagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah berjanji akan melakukan pencopotan jika bukti keterlibatan pejabatnya terbukti kuat.
Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan tokoh-tokoh berintegritas tinggi untuk memimpin Bea Cukai ke depan. Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh figur yang memiliki rekam jejak keberanian yang bersih.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi yang baik dari Presiden Prabowo akan kehilangan kekuatannya di lapangan apabila dijalankan oleh oknum pejabat yang bermasalah. Negara dinilai membutuhkan sosok pahlawan, bukan pejabat yang sekadar pandai mengatur panggung visual.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkas Gus Lilur menutup pernyataannya.
