JOMBANG, TELUSUR.ID – Sinergitas antara insan pers dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang kembali dipertegas dalam Resepsi dan Malam Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Acara yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang ini berlangsung khidmat di Hotel Yusro, Rabu (8/4/2026).

Momentum tahunan ini menjadi panggung bagi sejumlah mitra strategis untuk menyampaikan testimoni serta harapan besar terhadap peran media. Pers diharapkan tetap konsisten menjaga keseimbangan informasi demi memperkuat pembangunan di wilayah Jombang.

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, hadir memberikan apresiasi tinggi atas keharmonisan hubungan yang terjalin antara kepolisian dan wartawan. Ia menilai media memiliki posisi vital dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan.

Menurut Ardi, informasi yang akurat dan cepat dari awak media sangat membantu Polri dalam mengedukasi masyarakat. Hal ini dinilai mampu meredam potensi konflik dan menyamakan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah maupun kepolisian.

“Selama ini sinergitas antara Polres Jombang dan PWI Jombang telah terbangun dengan sangat baik. Kami menyadari bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan awak media,” ujar AKBP Ardi di sela-sela acara dikutip Telusur.id.

Ia menegaskan, peran pers sebagai jembatan informasi adalah kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tanpa narasi yang sehat dari media, situasi kamtibmas bisa terancam oleh penyebaran hoaks.

Berita yang berimbang dan edukatif diyakini mampu meningkatkan kesadaran publik secara signifikan. Selain itu, keterlibatan media juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan kondusif.

“Insan pers adalah mitra strategis kami. Melalui pemberitaan yang tepat, masyarakat bisa memahami berbagai situasi yang terjadi. Ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas,” tambah Kapolres.

AKBP Ardi menaruh harapan besar agar kolaborasi yang telah solid ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ia optimistis, dengan dukungan pers, kepolisian dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman secara maksimal.

“Harapan kami, sinergi ini terus terjaga dengan baik. Dengan begitu, kami mampu menjaga keamanan masyarakat Jombang secara optimal dan menyeluruh,” tegasnya menutup pernyataan.

Di sisi lain, perspektif berbeda disampaikan oleh Direktur Women Crisis Center (WCC) Jombang, Ana Abdillah. Ia menyoroti peran penting pers dari sudut pandang sosial, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan.

Bagi Ana, kemerdekaan pers yang sesungguhnya harus diiringi dengan keberpihakan terhadap masyarakat yang lemah. Pers tidak boleh sekadar menjadi corong kekuasaan, melainkan harus memiliki nurani dalam setiap tulisannya.

“Saya percaya, pers yang merdeka adalah pers yang berpihak pada mereka yang lemah,” ungkap Ana. Ia menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat suara perempuan dan anak yang kerap menjadi korban kekerasan.

Ia berharap insan pers di Jombang terus mengedepankan perspektif kemanusiaan dalam setiap produk jurnalistiknya. Dengan begitu, pers mampu menjadi agen perubahan sosial yang nyata dalam mendorong keadilan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Fakultas Desain Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung industri kreatif melalui gelaran Pekan Desain 2026. Ajang bergengsi ini melibatkan puluhan siswa SMA/SMK sederajat untuk berkompetisi sekaligus mengasah kemampuan teknis di bidang desain.

Pekan Desain tahun ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan sebuah ekosistem belajar bagi para pelajar. Melalui rangkaian workshop intensif, peserta diajak untuk mengeksplorasi ide-ide segar dan merasakan langsung atmosfer belajar di lingkungan kampus desain yang modern.

Kepala Humas ISTTS, Rara Dwi Yanti Handayani, menjelaskan bahwa acara tahun ini mengusung tema besar “Kreativitas Generatif & Tradisi Visual”. Tema ini sengaja dipilih untuk menjembatani kearifan lokal dengan teknologi masa depan yang tengah berkembang pesat.

Menurut Yanti, konsep Pekan Desain memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan sesi pembekalan dan perlombaan dalam satu rangkaian terpadu. Hal ini memastikan setiap peserta pulang dengan membawa ilmu baru, terlepas dari hasil kompetisi yang mereka ikuti.

“Seluruh perlengkapan lomba telah disediakan oleh panitia, sehingga peserta dapat fokus sepenuhnya pada proses kreatif tanpa perlu terbebani persiapan alat tambahan,” ujar Yanti dikutip Telusur.id, Rabu (8/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua kategori utama yang menjadi panggung adu bakat para siswa. Kategori pertama adalah Batik Jumputan atau teknik ikat celup (tie-dye), yang berfokus pada eksplorasi pola tradisional dan perpaduan warna yang berani.

Melalui kategori batik ini, ISTTS ingin memperkenalkan tradisi visual Indonesia kepada generasi muda dengan cara yang menyenangkan. Peserta ditantang menciptakan motif kain yang unik melalui teknik ikat celup sebagai representasi kekayaan budaya nusantara.

Kategori kedua yang tak kalah menarik adalah Sketch to 3D Product. Pada bidang ini, peserta dituntut untuk merancang sebuah ide produk melalui sketsa tangan yang kemudian ditransformasikan menjadi konsep desain tiga dimensi yang lebih nyata.

Menariknya, dalam kategori produk ini, ISTTS mulai memperkenalkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi tersebut digunakan sebagai alat bantu bagi peserta untuk mempercepat pengembangan sketsa menjadi visualisasi produk yang detail.

Melalui dua kategori tersebut, para siswa tidak hanya unjuk gigi soal hasil akhir karya. Mereka diperkenalkan pada proses berpikir desain (design thinking) yang menjadi kompetensi inti di kurikulum Fakultas Desain ISTTS.

Setelah melalui proses kurasi yang ketat, dewan juri akhirnya menetapkan para pemenang. Pada kategori Despro, Angeline Abigail dari SMA Kr Petra Acitya Surabaya sukses menyabet gelar Juara 1, disusul oleh Catharina Melody dari SMAK Kolese Santo Yusuf Malang di posisi kedua.

Sementara itu, persaingan sengit juga terjadi di kategori Batik Tie Dye. Angeline Karamoy dari SMAK St Agnes Surabaya berhasil keluar sebagai pemenang utama, mengungguli perwakilan dari SMAK Frateran dan SMKK St Louis Surabaya.

Sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas mereka, para pemenang berhak membawa pulang total hadiah bernilai belasan juta rupiah. Selain materi, seluruh peserta juga mendapatkan sertifikat resmi serta fasilitas lengkap selama kegiatan berlangsung di kampus.

“Pekan Desain diharapkan menjadi jembatan bagi siswa sekolah menengah untuk mengenal dunia desain lebih dekat. Kami ingin terus mendorong minat mereka agar kelak dapat berkontribusi di industri kreatif nasional,” pungkas Yanti.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur baru saja menorehkan prestasi gemilang melalui gelaran panen raya padi di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi pertanian mampu memberikan hasil yang signifikan bagi ketahanan pangan lokal.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (7/4/2026) ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara KTNA Jatim dengan PT Saprotan Utama Nusantara. Kehadiran berbagai tokoh penting dalam acara tersebut menegaskan betapa krusialnya sektor agraris bagi stabilitas ekonomi nasional saat ini.

Fokus utama dalam panen raya kali ini tertuju pada sosok M. Irfan Rosidi, seorang petani muda berusia 25 tahun sekaligus kader PDI Perjuangan. Di tengah isu minimnya regenerasi petani, Irfan justru muncul dengan pencapaian yang mencengangkan di lahan garapannya sendiri.

Bayangkan saja, lahan yang dikelola pemuda tersebut mampu menghasilkan gabah hingga 13,6 ton per hektar. Angka ini tercatat jauh melampaui rata-rata produktivitas padi nasional, yang biasanya berada di kisaran 5 hingga 6 ton per hektar.

Ketua KTNA Jawa Timur, Sumrambah, memberikan apresiasi setinggi-langit atas capaian tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang ini menilai prestasi Irfan sebagai wujud nyata kemandirian pangan yang dimulai dari tingkat desa.

Menurut Sumrambah, sektor pertanian adalah pilar utama kedaulatan bangsa yang tidak boleh ditinggalkan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada tangan-tangan kreatif dari generasi muda yang mau beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Kami sangat bangga melihat anak muda seperti Mas Irfan yang mau turun ke sawah. Ia membuktikan bahwa pertanian, jika dikelola dengan ilmu dan kesungguhan, akan memberikan hasil melimpah,” ujar Sumrambah saat ditemui di lokasi panen dikutip Telusur.id, Rabu (8/4/2026).

Senada dengan hal tersebut, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono turut hadir memberikan dukungannya. Kapasitasnya sebagai Dewan Pakar KTNA Jawa Timur membuatnya sangat konsen terhadap isu modernisasi alat dan metode tanam di wilayah Jawa Timur.

Ony menekankan bahwa sinergi antara teknologi pertanian dan semangat regenerasi petani adalah kunci utama menuju kesejahteraan. Baginya, cara-cara tradisional harus mulai dipadukan dengan pendekatan sains agar hasilnya lebih optimal dan presisi.

“Petani harus terus berinovasi dan adaptif terhadap teknologi. Apa yang kita saksikan di Desa Pacarpeluk ini adalah bukti bahwa inovasi mampu meningkatkan harkat dan martabat petani kita,” terang Ony dengan penuh optimisme.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menambahkan bahwa produktivitas yang tinggi secara otomatis akan mengangkat derajat ekonomi para petani. Kemakmuran petani bukan lagi sekadar impian atau slogan, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras bersama.

Di sisi lain, Wakabid Pertanian dan Peternakan DPC PDI Perjuangan Jombang, Bambang Suirman, melihat prestasi ini sebagai sebuah antitesis. Baginya, ini adalah jawaban telak bagi anggapan miring bahwa sektor pertanian tidak lagi menjanjikan bagi masa depan pemuda.

Kehadiran figur muda yang sukses di sektor agraris diharapkan mampu memicu semangat gotong royong di kalangan pemuda lainnya. Hal ini dianggap vital untuk memperkuat struktur ketahanan pangan daerah agar tidak goyah diterpa tantangan global di masa depan.

Sebagai penutup, melalui kegiatan panen raya ini, PDI Perjuangan Jombang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-petani. Pihaknya berjanji akan memastikan ketersediaan pendampingan teknis agar produktivitas tinggi ini bisa dirasakan merata oleh seluruh petani di wilayah Jombang.

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana malam di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Nguntoronadi, terasa lebih hangat dan penuh rasa aman. Personel Koramil 04/Nguntoronadi bersama anggota linmas melaksanakan patroli cipta kondisi yang dipimpin oleh Serma Rozak. Kehadiran aparat di tengah masyarakat ini menjadi bentuk nyata komitmen menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.Selasa Malam(7/4/2026)

Dalam kegiatan tersebut, tim patroli menyusuri sejumlah titik rawan dan lokasi aktivitas warga. Tidak hanya melakukan pengawasan, Serma Rozak bersama anggota juga aktif berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga untuk turut menjaga lingkungan. Suasana penuh keakraban terlihat jelas saat warga menyambut kedatangan aparat dengan senyum dan sapaan hangat.

Antusiasme warga begitu terasa sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak warga mengaku merasa lebih tenang dan nyaman dengan adanya patroli rutin ini, terutama di malam hari. Kehadiran aparat dinilai mampu memberikan efek preventif terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus mempererat hubungan antara TNI, linmas, dan masyarakat.

Patroli cipta kondisi tersebut berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Sinergi antara aparat dan warga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi.

(Agus Kemplu)

Jakarta,TelusuR.ID – Gelombang kekhawatiran publik kian menguat menyusul temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penyalahgunaan cairan vape sebagai media distribusi narkotika. Temuan ini membuka babak baru dalam dinamika peredaran narkoba yang semakin adaptif, menyasar celah-celah gaya hidup modern, khususnya di kalangan remaja.

Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto secara tegas mengusulkan pelarangan vape di Indonesia sebagai langkah strategis untuk menekan potensi penyalahgunaan tersebut. Menurutnya, vape tidak lagi sekadar perangkat alternatif rokok, melainkan telah berevolusi menjadi medium terselubung yang mempermudah konsumsi zat terlarang tanpa terdeteksi.

Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena mayoritas pengguna vape berasal dari kelompok usia muda, termasuk anak di bawah umur. Dengan kemasan yang menarik dan persepsi “lebih aman”, vape justru menjadi pintu masuk baru bagi paparan zat adiktif yang berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik maupun mental.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menyebut pelarangan vape sebagai bentuk keberanian negara dalam menghadapi ancaman yang tidak kasat mata namun berdampak luas.

“Ini bukan lagi soal pilihan gaya hidup. Kita sedang berbicara tentang infiltrasi narkotika ke dalam kehidupan anak-anak kita melalui medium yang tampak biasa. Jika negara tidak mengambil langkah tegas sekarang, kita berisiko kehilangan satu generasi. Komrad Pancasila mendukung penuh kebijakan pelarangan vape sebagai langkah penyelamatan nasional,” tegas Antony.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan edukasi publik yang sistematis serta pengawasan distribusi yang ketat. Tanpa itu, potensi penyalahgunaan akan terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Sejumlah pengamat juga menilai bahwa regulasi terkait vape di Indonesia masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelarangan dipandang sebagai langkah preventif yang relevan di tengah meningkatnya kompleksitas peredaran narkotika.

Dengan demikian, kebijakan pelarangan vape bukan hanya sebatas upaya pembatasan konsumsi, melainkan strategi komprehensif dalam menjaga ketahanan generasi muda dari ancaman narkoba yang kini hadir dalam bentuk yang semakin sulit dikenali.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mengambil langkah tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Seorang oknum pegawai bank milik negara resmi ditahan atas dugaan keterlibatan dalam skandal penyaluran kredit mikro fiktif yang merugikan keuangan negara.

Penahanan ini dilakukan setelah tim penyidik Korps Adhyaksa menemukan bukti-bukti kuat adanya pelanggaran sistematis dalam proses pemberian kredit. Tersangka dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya demi meloloskan pinjaman yang tidak sesuai aturan.

Kepala Kejari Jombang, Diyah Ambarwati, menjelaskan bahwa pengusutan perkara ini sejatinya telah berjalan secara maraton sejak Oktober 2025. Setelah melalui serangkaian pengembangan kasus hingga April 2026, penyidik akhirnya menetapkan satu orang tersangka.

Tersangka yang kini mengenakan rompi oranye tersebut berinisial MIC. Ia merupakan pegawai yang bertugas di BRI Unit Keboan dan memiliki peran sentral dalam memverifikasi setiap pengajuan pinjaman dari masyarakat di wilayah tersebut.

“Penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup terkait dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan,” tegas Diyah saat memberikan keterangan resmi di Kantor Kejari Jombang, Selasa (7/4/2026) malam dikutip Telusur.id.

Dalam struktur perbankan, MIC menjabat sebagai mantri atau Pejabat Kredit Lini (PKL). Jabatan ini memberinya otoritas penuh untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi layak atau tidaknya seorang debitur mendapatkan kucuran dana.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga memproses pengajuan kredit dari 11 nasabah dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni antara tahun 2021 hingga 2024. Praktik lancung ini dilakukan secara terstruktur demi mengejar target atau keuntungan pribadi.

Modus yang dijalankan MIC tergolong nekat. Ia tetap meloloskan pengajuan kredit dari para debitur meski dokumen persyaratan yang diajukan jelas-jelas tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perbankan.

Penyidik menemukan indikasi bahwa tersangka sengaja menyusun analisis kredit “aspal” atau asli tapi palsu. Ia memanipulasi data seolah-olah para debitur tersebut memiliki profil keuangan yang layak dan mampu mengembalikan pinjaman.

Kenyataannya, skenario tersebut runtuh saat seluruh kredit yang disalurkan berujung macet total. Para peminjam tidak mampu mengembalikan dana karena analisis kapasitas bayar yang disusun tersangka sejak awal memang tidak sesuai realita.

“Akibat perbuatan tersebut, terdapat potensi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Saat ini nilainya masih dalam proses penghitungan final oleh BPKP,” tambah Diyah di hadapan awak media.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MIC kini dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa telah menyiapkan dakwaan primer maupun subsider untuk menjerat perilaku koruptif tersebut.

Guna mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Kejari Jombang memutuskan melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Jombang. Penahanan tahap pertama ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan.

“Kejari Jombang memastikan akan terus mengembangkan perkara ini. Kami sedang mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau oknum internal yang ikut menikmati aliran dana tersebut,” pungkas Diyah menutup keterangannya.

Boyolali,TelusuR.ID — Pembangunan Jembatan Garuda berbahan beton yang menjadi penghubung antar dukuh di Dukuh Jengolo, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali terus menunjukkan progres positif. Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap pemasangan bowplank dan pengerjaan pilar sebagai fondasi utama jembatan.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena bowplank berfungsi sebagai penentu titik dan batas konstruksi, sementara pilar menjadi penopang utama kekuatan jembatan nantinya. Dengan pengerjaan yang teliti, diharapkan hasil pembangunan akan kokoh dan tahan lama.

Warga setempat menyambut baik pembangunan Jembatan Garuda ini. Selama ini, akses antar dukuh masih terbatas dan cukup menyulitkan, terutama saat musim hujan. Kehadiran jembatan beton ini diyakini akan memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Selain itu, semangat gotong royong juga tampak dalam proses pengerjaan. Warga bersama aparat terkait saling bahu membahu mendukung kelancaran pembangunan, sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti.

Pembangunan Jembatan Garuda ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana penghubung fisik, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kebersamaan masyarakat Desa Pilangrejo. Dengan infrastruktur yang semakin baik, diharapkan kesejahteraan warga pun ikut meningkat.

Ke depan, setelah tahap pilar selesai, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga jembatan dapat segera difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Serma Sumartana Babinsa Desa Guworejo beserta tiga orang anggota Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen bergotong royong merenovasi rumah milik warga kurang mampu, Selasa 07/04 2026.

Renovasi dilakukan pada rumah milik Maryanto (53), warga Dk. Poh Ireng, Guworejo, Karangmalang yang selama ini membutuhkan perbaikan agar lebih layak huni. Proses6 perbaikan melibatkan warga sekitar bersama aparat TNI.

Babinsa Guworejo Serma Sumartana turut mendampingi sekaligus membantu jalannya renovasi bersama masyarakat.

“Kami hadir untuk mendampingi serta membantu proses renovasi agar berjalan lancar. Ini juga sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam membantu warga yang membutuhkan,” Sumartana.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Mayanto mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut renovasi rumah ini sangat membantu dirinya dan keluarga.

“Saya sangat berterima kasih atas bantuan ini. Dengan adanya renovasi rumah ini, kami merasa sangat terbantu,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dalam membantu sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan hunian layak.

(Agus Kemplu)

JOMBANG,TelusuR.ID – Suasana siang itu di sebuah rumah makan di Jombang terasa berbeda. Bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan ruang berbagi pemahaman antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dan para insan media. Melalui kegiatan yang digelar pada Selasa (7/4/2026), mereka duduk bersama, menyamakan persepsi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Titus Sri Hardianto, membuka pertemuan dengan satu pesan yang sederhana namun penting: informasi yang benar adalah kunci. Ia menyadari, di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat kerap dihadapkan pada berbagai kabar yang belum tentu akurat. Di sinilah peran media menjadi sangat vital.

Menurut Titus, media bukan sekadar penyampai berita, tetapi mitra strategis. Lewat tangan merekalah informasi yang benar bisa sampai ke masyarakat luas dengan tepat sasaran. Ia berharap, melalui kegiatan ini, para jurnalis mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga tidak ada lagi perbedaan informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Di kesempatan itu pula, Titus memaparkan capaian Program JKN di Kabupaten Jombang. Angkanya cukup menggembirakan. Dari total sekitar 1,38 juta penduduk, lebih dari 1,32 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Artinya, cakupan kepesertaan telah menembus 96 persen.

Tak hanya itu, akses layanan kesehatan juga terus diperluas. Puluhan fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga belasan rumah sakit rujukan telah tersedia dan bisa dimanfaatkan peserta. Ditambah lagi dengan berbagai kanal layanan, mulai dari kunjungan langsung ke kantor, layanan WhatsApp PANDAWA, aplikasi mobile, hingga call center 165 yang aktif selama 24 jam.

Namun di balik kemudahan tersebut, Titus tetap mengingatkan satu hal penting: peserta harus memastikan status kepesertaannya aktif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ragu, masyarakat diminta untuk melakukan pengecekan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, M. Mufid, mengaku kegiatan ini memberi banyak pencerahan. Ia mencontohkan beberapa isu yang selama ini beredar di masyarakat, seperti batas rawat inap tiga hari atau anggapan bahwa JKN tidak bisa digunakan di luar domisili, yang ternyata tidak benar.

Bagi Mufid, pertemuan seperti ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat. Ia pun menegaskan komitmen rekan-rekan jurnalis untuk terus mendukung Program JKN agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.

Di akhir pertemuan, satu hal terasa jelas: kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan media bukan sekadar hubungan kerja, melainkan upaya bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar—dan pada akhirnya, pelayanan kesehatan yang lebih baik.(Adv)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (7/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes atas menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan kebijakan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Massa menuntut pemerintah daerah segera menertibkan PKL yang nekat berjualan di luar area resmi Sentra Wisata Kuliner di Jalan KH. Ahmad Dahlan. Keberadaan pedagang liar ini dianggap mematikan pendapatan pedagang resmi yang patuh pada aturan relokasi.

Aksi dimulai dengan long march dari Taman Kebon Rojo menuju kantor Pemkab Jombang. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, massa yang didominasi pedagang sentra kuliner ini bergantian melakukan orasi menggunakan pengeras suara untuk menarik perhatian publik dan pejabat setempat.

Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim, mengungkapkan bahwa terdapat dua poin utama dalam tuntutan mereka kali ini. Fokus pertama adalah penegakan aturan mengenai larangan berjualan di zona merah yang selama ini terkesan dibiarkan oleh aparat penegak perda.

Selain masalah zonasi, FRMJ juga mendesak kejelasan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap anggota Satpol PP yang terjadi beberapa waktu lalu. Hingga kini, kasus tersebut dinilai jalan di tempat dan belum menemui titik terang secara hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden kekerasan tersebut menimpa Kepala Satpol PP saat melakukan penataan PKL di kawasan Alun-alun pada Desember 2025. FRMJ meminta identitas pelaku segera diungkap sebagai bentuk supremasi hukum di Jombang.

Pria yang akrab disapa Cak Fattah ini menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang warga untuk mencari nafkah. Namun, ia meminta pemerintah konsisten menjalankan aturan zonasi agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar sesama pedagang.

“Kalau memang itu zona merah, harus ditertibkan. Pemerintah tidak boleh membuat aturan tapi kemudian tidak ditegakkan,” tegas Cak Fattah saat ditemui di sela-sela aksi, dikutip Telusur.id.

Ketimpangan nasib sangat dirasakan oleh pedagang di dalam sentra kuliner. Meski rutin membayar retribusi harian sebesar Rp2.000, mereka mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang terpaksa disediakan secara swadaya.

Keresahan pedagang semakin memuncak karena munculnya banyak PKL baru yang diduga berasal dari luar daerah. “Banyak dari mereka orang baru, bahkan ada yang sudah punya lapak di dalam tapi buka lagi di luar. Ini jelas merugikan kami,” lanjutnya.

Merespons aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, berjanji akan segera mengambil langkah tegas. Pemkab menargetkan penataan ulang kawasan zona merah dalam waktu dekat agar ketertiban kota kembali terjaga.

“Dalam satu minggu ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan DLH, serta melibatkan TNI-Polri untuk melakukan penertiban secara terpadu,” ujar Agus saat menemui massa di kantor Pemkab.

Sebelum penindakan dilakukan, pihak Pemkab akan melakukan pendataan ulang untuk memverifikasi identitas para pedagang liar tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan solusi yang diberikan nantinya bersifat adil dan tidak menimbulkan konflik baru.

Usai dari Pemkab, massa FRMJ melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Jombang untuk menolak anggaran pengadaan seragam dinas dewan senilai Rp500 juta. Mereka menilai anggaran tersebut sangat tidak etis dan menyakiti hati rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.