Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-63 Bank Jateng tahun 2026, sebuah kegiatan sosial penuh makna digelar pada Selasa (7/4/2026), yakni aksi donor darah yang berlangsung dengan antusiasme tinggi.

Mengusung semboyan “Setetes Darah Anda Sangat Berarti”, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama sekaligus ajakan untuk berbagi kehidupan melalui darah yang didonorkan.

Acara yang berlangsung di lingkungan kantor Bank Jateng Cabang Wonogiri ini tidak hanya diikuti oleh pegawai bank, tetapi juga mendapat dukungan dari anggota Kodim 0728/Wonogiri.

Kehadiran para personel TNI yang dipimpin oleh Pasi Log Kapten Inf Surono menambah semarak kegiatan sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat antara institusi perbankan dan aparat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasi Log Kapten Inf Surono mengatakan, Tema HUT ke-63 Bank Jateng tahun ini, “Sinergi Bergerak Menuju Prestasi”, terasa begitu relevan dengan terselenggaranya kegiatan donor darah tersebut, Tidak hanya sekadar perayaan, momentum ini dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah, sekaligus mempererat hubungan antar instansi melalui aksi kemanusiaan.

Selama kegiatan berlangsung, suasana tertib dan kondusif sangat terasa. Para peserta dengan sukarela mengikuti proses donor darah dengan penuh semangat, didukung oleh tenaga medis yang profesional.

Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penerima donor sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus menebar kebaikan melalui aksi sederhana namun berdampak besar.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komite III DPD RI bersama Kementerian Kebudayaan resmi menyepakati penguatan kebijakan pemajuan kebudayaan nasional dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk menyelaraskan visi dalam memproteksi kekayaan budaya Indonesia di tengah arus modernisasi.

Dalam kesempatan tersebut, kedua lembaga menyatakan komitmen kuat untuk menjaga warisan leluhur sekaligus mengadaptasikannya ke dalam ekosistem digital dan literasi modern. Langkah ini dipandang sebagai instrumen vital untuk memperkokoh identitas nasional agar tetap tegak berdiri di tengah persaingan global yang kian kompetitif.

Selain kesepakatan umum, kabar baik muncul saat Kementerian Kebudayaan memberikan lampu hijau terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah. RUU yang merupakan inisiatif DPD RI tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda pembahasan prioritas pada tahun 2026 mendatang.

Senada dengan visi tersebut, Anggota Komite III DPD RI, Dr. Lia Istifhama, menekankan betapa krusialnya pelestarian naskah kuno sebagai fondasi ketahanan nasional. Senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia ini mendorong agar digitalisasi budaya tidak lagi sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang masif.

Di hadapan jajaran kementerian, Ning Lia memaparkan betapa melimpahnya kekayaan sejarah Nusantara, mulai dari kemegahan era Majapahit hingga jejak dakwah Walisongo. Rapat yang berlangsung dinamis tersebut akhirnya melahirkan berbagai kesepakatan taktis antara pihak legislatif dan pemerintah.

Lebih lanjut, keponakan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini menegaskan bahwa kebudayaan harus dipandang sebagai engine of growth atau mesin pertumbuhan bagi perekonomian bangsa. Ia secara khusus mengangkat potensi Jawa Timur sebagai salah satu pusat situs arkeologi terbesar yang dimiliki Indonesia.

“Jawa Timur adalah rumah bagi situs Majapahit dan naskah-naskah kuno era Walisongo. Manuskrip-manuskrip ini adalah identitas local wisdom kita yang tidak ternilai harganya,” ujar Ning Lia dalam keterangan tertulisnya dikutip Telusur.id, Selasa (7/4/2026).

Ia pun berharap ada upaya pelestarian yang lebih detail dan holistik, terutama dalam mengonversi peninggalan sejarah tersebut ke format digital. Hal ini dianggap mendesak agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam manuskrip sejarah tersebut tidak lekang oleh zaman dan tetap bisa diakses generasi mendatang.

Menurut pandangan Ning Lia, manuskrip merupakan objek vital dalam penguatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius dan kolaboratif antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah di seluruh tingkatan.

Tidak hanya soal pelestarian, tokoh perempuan yang dikenal santun ini juga menyoroti aspek teknis dalam dunia sastra dan perfilman. Ia memberikan kritik konstruktif terkait metode promosi budaya lokal seperti Ludruk, Keroncong, hingga Campursari agar lebih dikenal secara global melalui karya literasi.

“Kita perlu meniru gaya naskah luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia. Mereka hampir selalu menyisipkan catatan kaki (footnote) untuk menjelaskan diksi atau istilah yang berkaitan dengan kekhasan budaya mereka kepada pembaca,” jelasnya memberikan ilustrasi.

Berangkat dari pemikiran itu, Ning Lia berharap Kementerian Kebudayaan dapat memberikan stimulus nyata bagi para penulis jurnal maupun novelis. Langkah sederhana namun komprehensif ini diharapkan mampu memicu para kreator untuk menyisipkan penjelasan istilah budaya lokal demi memperkenalkannya kepada pembaca internasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat sinergi dengan DPD RI. Ia memastikan bahwa keterlibatan Komite III akan diperluas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program kebudayaan di lapangan.

Sebagai penutup, Fadli Zon menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng sektor swasta untuk mempercepat revitalisasi cagar budaya dan museum secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi situs-situs bersejarah di seluruh pelosok negeri.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya mendukung kelancaran sistem pengairan pertanian, Koptu Ngadiono Babinsa Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen bersama warga melaksanakan kegiatan karya bakti pembangunan talud irigasi sawah di wilayah Desa Nganti Gemolong Sragen, Senin (06/04/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan petani, khususnya dalam menjaga ketersediaan air agar tetap lancar menuju area persawahan. Dengan semangat gotong royong, Koptu Ngadiono turun langsung ke lapangan membantu proses pembangunan talud mulai dari pengangkutan material hingga pengerjaan struktur dasar.

Ngadiono menyampaikan bahwa pembangunan talud ini sangat penting guna mencegah longsor serta menjaga aliran air irigasi tetap stabil. Dengan adanya talud yang kuat, diharapkan distribusi air ke lahan pertanian dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan hasil panen petani.

Selain itu, kehadiran Ngadiono di tengah masyarakat juga bertujuan untuk memotivasi warga agar terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun desa. Gotong royong seperti ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan.
Para petani pun mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut. Mereka berharap pembangunan talud ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menjaga keberlangsungan pertanian.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID — Pembangunan Jembatan Garuda terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki tahap pengerjaan anyaman besi sebagai rangka utama pengecoran, suasana di lokasi proyek tampak semakin hidup dengan keterlibatan aktif Babinsa bersama warga yang bergotong royong secara bergilir. Senin (6/04/26)

Tahap anyam besi menjadi bagian krusial dalam proses pembangunan jembatan, karena akan menentukan kekuatan struktur sebelum dilakukan pengecoran. Para pekerja bersama warga terlihat teliti merangkai besi tulangan, memastikan setiap sambungan terpasang kokoh sesuai standar teknis.

Babinsa setempat turut hadir di tengah kegiatan, memberikan semangat sekaligus membantu pekerjaan di lapangan. Kehadiran Babinsa tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga menjadi penggerak kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

Gotong royong warga dilakukan secara bergilir setiap harinya. Dengan penuh semangat, warga dari berbagai dukuh datang membantu proses pengerjaan, mulai dari mengangkat material hingga merangkai besi. Kebersamaan ini menjadi bukti kuatnya solidaritas masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Salah satu warga mengungkapkan rasa bangganya bisa terlibat langsung dalam pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, Jembatan Garuda nantinya akan sangat membantu mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas.

Dengan sinergi antara TNI dan masyarakat, diharapkan pembangunan Jembatan Garuda dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan oleh warga. Jembatan ini bukan hanya sekadar penghubung wilayah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun desa.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana malam di wilayah Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, tampak berbeda pada Minggu (5/4/2026). Aparat gabungan dari Koramil 14/Jatisrono dan Polsek Jatisrono melaksanakan patroli Cipta Kondisi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB ini berlangsung hangat, penuh kedekatan antara petugas dan warga.

Dipimpin oleh Pelda Ariyanto dan Sertu Mianto dari Koramil 14/Jatisrono, patroli ini turut didampingi personel Polsek Jatisrono, yakni Aiptu Didi dan Brigadir Gatot. Mereka menyusuri sejumlah titik strategis, mulai dari KDKMP Desa Jatisari, KDKMP Desa Gunungsari, Pos Ronda Dusun Ngembung Desa Gondangsari, hingga fasilitas umum seperti SPBU dan Bank BNI Jatisrono. Kehadiran aparat di titik-titik tersebut menjadi bukti nyata komitmen dalam menjaga stabilitas wilayah.

Yang menarik, patroli ini tidak hanya sekadar pemantauan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat. Warga terlihat antusias menyambut kedatangan petugas, bahkan berbincang santai di pos ronda. Suasana penuh keakraban ini mencerminkan kuatnya hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif. Patroli Cipta Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Dengan sinergi yang solid antara TNI-Polri dan dukungan masyarakat, Jatisrono semakin menunjukkan komitmennya sebagai wilayah yang aman dan tenteram.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendalami dugaan korupsi pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat sorotan luas. Upaya ini dinilai sebagai bagian penting dari pembersihan tata kelola industri hasil tembakau dari praktik suap, gratifikasi, dan distorsi yang selama ini merugikan keuangan negara.

Dalam proses penyidikannya, lembaga antirasuah tersebut telah memanggil sejumlah pengusaha rokok dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk saksi asal Pasuruan. Pemeriksaan intensif ini bertujuan untuk membedah mekanisme lapangan dalam pengurusan cukai yang diduga menjadi celah permainan oknum regulator dan pelaku usaha.

Namun, di tengah gencarnya penindakan hukum, muncul peringatan agar penanganan perkara ini tidak menimbulkan efek “sapu jagat”. Kekhawatiran mencuat bahwa langkah represif yang tidak terukur justru dapat mematikan ekosistem industri rokok rakyat yang saat ini tengah berupaya tumbuh, khususnya di wilayah Madura.

Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menegaskan dukungannya terhadap pembersihan praktik kotor di tubuh Bea Cukai. Meski demikian, ia mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan dengan ketelitian tinggi agar tidak memukul rata seluruh pelaku industri kecil dan menengah.

“Negara memang tidak boleh kalah oleh mafia cukai atau permainan pita yang merusak tata niaga. Namun, KPK harus sangat teliti dan komprehensif agar kasus ini tidak berubah menjadi pukulan membabi buta terhadap industri rakyat yang legal,” ujar pengusaha yang akrab disapa Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026) dikutip Telusur.id.

Gus Lilur menilai industri rokok rakyat di daerah penghasil tembakau tidak boleh ditempatkan pada posisi yang sama dengan pelaku penyimpangan. Menurutnya, banyak pengusaha kecil-menengah saat ini justru sedang berjuang masuk ke jalur legal dan memenuhi kewajiban negara di tengah struktur industri yang kompetitif.

Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi generalisasi yang menyudutkan pelaku usaha kecil seolah-olah menjadi bagian dari masalah besar di level pengurusan cukai. Baginya, keadilan harus ditegakkan dengan menghukum yang bersalah tanpa mematikan mereka yang sedang berupaya patuh pada regulasi.

Gus Lilur mengingatkan bahwa pendekatan penyidik KPK seharusnya mampu membedakan secara jernih antara mafia yang memanfaatkan korupsi demi keuntungan ilegal dan pelaku usaha rakyat. Seringkali, pengusaha kecil justru menjadi korban dari sistem birokrasi yang rumit dan biaya pengurusan yang mahal.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa daerah penghasil tembakau seperti Madura memiliki konteks ekonomi-sosial yang kompleks. Industri rokok rakyat di sana bukan sekadar unit pabrik, melainkan urat nadi bagi ribuan petani tembakau, buruh linting, hingga pekerja distribusi di tingkat lokal.

“Jika penanganannya tidak cermat, yang terpukul adalah petani tembakau, buruh, dan keluarga kecil yang menggantungkan denyut ekonominya pada sektor ini. KPK harus melihat kasus ini sebagai persoalan ekonomi rakyat, bukan sekadar perkara hukum,” tegasnya.

Gus Lilur mendorong pemerintah agar menjadikan momentum pengusutan korupsi ini sebagai jalan untuk membenahi sistem cukai secara adil. Pembersihan di tubuh regulator harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap industri legal yang merintis usaha dari bawah.

Ia juga menyoroti ketimpangan yang mungkin terjadi jika penegakan hukum hanya tajam ke bawah. Ia berharap jangan sampai pelaku usaha yang memiliki akses kekuasaan justru aman, sementara industri rakyat kolaps akibat stigma dan tekanan berlebih selama proses hukum berlangsung.

Menurutnya, solusi jangka panjang untuk menekan peredaran rokok ilegal adalah dengan memperkuat jalur legal bagi industri rakyat, bukan justru mempersempit ruang gerak mereka. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh adalah kunci menyelamatkan penerimaan negara.

Sebagai penutup, Gus Lilur berharap kolaborasi antara KPK dan Kementerian Keuangan dalam kasus ini dapat menghasilkan dua output positif sekaligus. Yakni hilangnya praktik korupsi di birokrasi cukai dan semakin kuatnya daya saing industri rokok rakyat di daerah penghasil tembakau seperti Madura.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus tahun ini mulai memicu diskusi hangat terkait penentuan lokasi tuan rumah. Forum tertinggi organisasi yang akan diawali dengan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada April ini, dipandang sebagai momentum krusial bagi perjalanan awal abad kedua NU.

Struktur kepanitiaan pusat pun telah resmi terbentuk dengan Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didapuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana (OC). Sementara itu, posisi Panitia Pengarah (SC) dipercayakan kepada KH Ahmad Said Asrori bersama Prof. Mohammad Nuh untuk mengawal substansi agenda besar tersebut.

Meski kepanitiaan sudah bekerja, lokasi pasti Muktamar ke-35 hingga kini belum diputuskan secara resmi oleh PBNU. Sejumlah daerah mulai menawarkan diri, mulai dari usulan Bupati Mas Rio untuk digelar di Situbondo, aspirasi dari Lirboyo Kediri, hingga surat resmi kesiapan yang dilayangkan oleh PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun, Ketua Umum Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN), Muhamad Didi Rosadi, menilai Kota Surabaya memiliki keunggulan komparatif yang sulit tertandingi. Menurutnya, Surabaya adalah pilihan paling rasional dan layak untuk menggelar Muktamar kali ini, didukung oleh jaminan kesuksesan dari pemerintah daerah setempat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, tercatat telah berulang kali melontarkan kesiapannya sejak tahun 2021. Niat tersebut bahkan disampaikan langsung kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, sebagai bentuk komitmen Kota Pahlawan dalam menyambut kembalinya ajang tertinggi warga Nahdliyin ke tanah kelahirannya.

Dukungan politik dan logistik di Jawa Timur juga diprediksi akan sangat solid di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rekam jejak Khofifah dalam menyelenggarakan event kolosal seperti Satu Abad NU di Sidoarjo hingga Mujahadah Kubro di Malang yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, menjadi garansi nyata bagi keberhasilan acara.

Secara garis besar, terdapat dua variabel utama mengapa Surabaya layak menjadi tuan rumah, yakni faktor historis dan teknis. Dari sisi historis, Surabaya adalah “rahim” tempat NU dilahirkan dan dideklarasikan pada 31 Januari 1926 silam, sekaligus lokasi kantor PBNU pertama berdiri.

Muktamar NU ke-35 di Surabaya akan menjadi napak tilas sejarah yang emosional. Mengingat Muktamar NU pertama pun digelar di kota ini pada Oktober 1926, saat Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari terpilih sebagai Rais Akbar dan Haji Hasan Gipo dipercaya memimpin Tanfidziyah sebagai Ketua Umum pertama.

Selain itu, Surabaya menyimpan memori Resolusi Jihad yang dicetuskan di Jalan Bubutan pada 22 Oktober 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Semangat inilah yang menjadi bahan bakar para pemuda dan santri dalam peristiwa heroik 10 November untuk mengusir tentara sekutu.

Secara teknis, sebagai kota metropolis dan ibu kota provinsi, Surabaya memiliki kesiapan infrastruktur yang sangat mumpuni. Akses transportasi bagi jutaan Nahdliyin yang akan datang—baik sebagai peserta (muktamirin) maupun penggembira—tersedia lengkap mulai dari jalur darat, laut, hingga udara.

Surabaya ditunjang oleh dua stasiun besar, Gubeng dan Pasar Turi, serta Terminal Purabaya yang melayani trayek antarprovinsi. Kehadiran Bandara Internasional Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak semakin memudahkan mobilisasi tamu VVIP maupun peserta dari luar pulau dan luar negeri.

Fasilitas akomodasi di Surabaya juga sangat melimpah, mulai dari hotel bintang lima hingga Asrama Haji yang representatif. Keberadaan jaringan jalan tol yang terintegrasi di Jawa Timur pun semakin mempermudah perjalanan darat bagi rombongan dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Untuk lokasi rangkaian acara, Surabaya menawarkan banyak pilihan tempat megah, seperti Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) hingga Airlangga Convention Centre. Berbagai aula kampus ternama seperti Unair, ITS, Unesa, hingga UINSA siap menjadi venue yang mendukung jalannya sidang-sidang komisi Muktamar.

Dengan segala kesiapan tersebut, Kota Pahlawan dinilai memenuhi seluruh syarat sebagai tuan rumah yang mampu menampung antusiasme jutaan Nahdliyin. Kembalinya Muktamar ke Surabaya diharapkan tidak hanya menjadi ajang suksesi kepemimpinan, tetapi juga penguatan jati diri NU di awal abad kedua pengabdiannya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Dinamika menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat dengan munculnya berbagai aspirasi dari akar rumput. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau yang akrab disapa Gus Fahmi, secara tegas menekankan pentingnya integritas dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Gus Fahmi mendesak agar seluruh proses pemilihan kepengurusan besar yang diproyeksikan berlangsung di Jakarta ini benar-benar steril dari praktik kotor. Isu politik uang (money politics) menjadi perhatian serius yang ia suarakan guna menjaga muruah organisasi Islam terbesar di dunia ini.

Menurut Gus Fahmi, Muktamar mendatang merupakan momentum krusial untuk melahirkan struktur kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Ia memandang bahwa integritas organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana proses pemilihan itu dijalankan sejak tahap awal hingga akhir.

“Kami sangat berharap Muktamar mendatang benar-benar menghasilkan pengurus yang bersih. Syarat utamanya adalah proses pemilihan yang berjalan tanpa suap-menyuap,” ujar Gus Fahmi saat dikonfirmasi di Jombang, dikutip Telusur.id Senin (6/4/2026).

Selain menyoroti aspek integritas, Gus Fahmi juga melontarkan gagasan progresif terkait redefinisi kriteria calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menilai perlu adanya penyegaran pandangan mengenai siapa saja yang layak menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di Tanfidziyah.

Meskipun sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi calon pemimpin, Gus Fahmi mengusulkan agar bursa kepemimpinan dibuka lebih lebar. Ia berharap figur-figur potensial dari luar kalangan pesantren atau kiai juga diberikan ruang untuk mengabdi.

Gagasan ini bukan tanpa landasan sejarah. Gus Fahmi merujuk pada sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama yang memberikan legitimasi kuat bagi kalangan profesional maupun pengusaha untuk mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

Ia mengingatkan kembali sosok legendaris Haji Hasan Gipo, Ketua Umum pertama PBNU, yang secara historis merupakan seorang saudagar atau pengusaha sukses. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa NU sejak awal telah bersifat inklusif terhadap berbagai latar belakang profesi.

“Calon Ketua Umum sebenarnya tidak harus melulu dari kalangan Gus atau Kiai. Jika ada pengusaha atau konglomerat yang bersedia membiayai dan menghidupi organisasi, itu akan menjadi nilai tambah yang luar biasa,” tegas pengasuh pesantren di Jombang ini.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan strategis. Gus Fahmi memandang keterlibatan sosok dengan latar belakang finansial yang kuat akan membantu Nahdlatul Ulama untuk lebih mandiri secara finansial di masa depan, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan pihak luar.

Kemandirian ekonomi dinilai sebagai kunci utama agar organisasi tidak lagi terjebak dalam pola pendanaan konvensional yang bersifat pasif. Gus Fahmi ingin mengubah stigma organisasi yang selama ini identik dengan ketergantungan pada skema pengajuan proposal bantuan.

Langkah ini dianggap sebagai transformasi besar untuk memperkuat kemandirian jam’iyah dalam menjalankan program-program keumatan. Dengan modal yang kuat, NU diyakini akan lebih berdaulat dalam menentukan arah kebijakan organisasi tanpa adanya intervensi kepentingan donor.

Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 13 nama telah muncul ke permukaan sebagai kandidat potensial menjelang Muktamar ke-35. Bursa calon ini diharapkan menjadi ajang adu visi dan misi untuk membawa NU lebih adaptif menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks.

Gus Fahmi berharap pemimpin masa depan Nahdliyin memiliki kapasitas modal sosial dan finansial yang tangguh. Hal ini menjadi jaminan bagi terjaganya independensi roda organisasi serta kesejahteraan umat yang bernaung di bawah bendera Nahdlatul Ulama.

Boyolali,TelusuR.ID – Pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang digarap oleh Kodim 0724/Boyolali di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga Minggu (05/04/2026), pengerjaan telah memasuki tahap penting, yakni pemasangan papan dan rangka besi sebagai penguat struktur utama jembatan.

Tahapan ini menjadi salah satu proses krusial dalam konstruksi, karena berfungsi sebagai penopang utama yang menentukan kekuatan dan ketahanan jembatan. Dengan pemasangan yang dilakukan secara presisi dan mengikuti standar teknis, diharapkan jembatan ini nantinya mampu menahan beban serta berbagai faktor alam dalam jangka panjang.

Babinsa Koramil 17/Wonosegoro, Serka Budi, menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang. Menurutnya, kualitas dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan.

“Kami memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, sehingga hasilnya benar-benar kokoh dan aman digunakan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya melibatkan personel TNI, pembangunan jembatan ini juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Warga tampak antusias bergotong royong membantu percepatan pembangunan di lapangan.

Semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat pun terlihat nyata, mencerminkan kemanunggalan yang kuat dalam upaya membangun infrastruktur desa. Kehadiran Jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat menjadi akses vital yang menunjang mobilitas dan meningkatkan perekonomian warga sekitar.

(Agus Kemplu)

JOMBANG,TelusuR.ID – Pagi itu, Ahad, 5 April 2026, suasana Aula Lembaga dan Banom PCNU Jombang terasa berbeda. Syawal yang masih hangat seakan membawa energi tersendiri bagi para sarjana Nahdlatul Ulama yang berkumpul dalam agenda Halal Bihalal PC ISNU Jombang. Bukan sekadar temu rutin, perjumpaan ini menjadi ruang bertautnya gagasan, rasa, dan spiritualitas dalam satu tarikan napas kebersamaan.

Satu per satu pengurus hadir, dari tingkat cabang hingga anak cabang. Ketua PC ISNU Jombang, Dr. H. Abdullah Aminuddin Aziz, tampak menyapa hangat para peserta. Kehadiran pengurus PAC dari Gudo, Mojoagung, Peterongan, Tembelang, hingga Sumobito menghadirkan denyut organisasi yang terasa hidup hingga ke lapisan bawah.

Acara pun dimulai dengan khidmat. Dipandu oleh Gus Fahmi Arwani, lantunan istighotsah dan tahlil menggema, dipimpin Ustadz Siroju Rosidin. Dalam hening yang khusyuk, doa-doa dipanjatkan—bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebagai upaya membersihkan jiwa (tazkiyatun nufus) dan mengirimkan penghormatan kepada para pendiri NU, khususnya Hasyim Asy’ari.

Di momen itu, terasa betul bahwa tradisi bukan sekadar warisan, melainkan fondasi yang menghidupkan arah berpikir. Para sarjana NU diingatkan kembali bahwa ilmu dan ketauhidan harus berjalan beriringan—menjadi cahaya dalam setiap langkah pengabdian.

Memasuki sesi sambutan, Dr. Abdullah Aminuddin Aziz berbicara dengan nada tenang namun tegas. Ia mengajak seluruh pengurus untuk melihat ke depan, merumuskan langkah organisasi dengan pijakan yang lebih kokoh. Tiga hal ia tekankan: komitmen melalui i’anah sebagai bentuk kemandirian, sinergi antara PC dan PAC agar gerak organisasi lebih terarah, serta penguatan manajemen divisi yang akuntabel.

“Sarjana NU harus mampu menjadi teladan dalam berorganisasi secara profesional, tanpa kehilangan jati diri sebagai santri yang tawadhu,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kapasitas intelektual dan kerendahan hati.

Usai doa penutup oleh Ustadz Fikri, suasana berubah menjadi hangat dan cair. Mushofahah berlangsung penuh keakraban—senyum, salaman, dan sapaan menjadi bahasa yang melampaui sekat formalitas.

Puncaknya, sebelas tumpeng besar dihadirkan dalam tradisi Morak Tumpeng. Para peserta, dengan balutan seragam hijau khas ISNU, melingkari hidangan tersebut. Tidak ada sekat jabatan, tidak ada jarak struktural—semuanya duduk bersama dalam lingkaran kebersamaan.

Di sanalah nilai ta’awun menemukan bentuknya yang nyata. Tumpeng-tumpeng itu bukan sekadar sajian, melainkan simbol gotong royong, kesetaraan, dan harapan yang dipikul bersama.

Menjelang akhir acara, sesi foto bersama menjadi penanda: bahwa hari itu bukan hanya tentang bersalaman dan bermaafan, tetapi juga tentang memperkuat tekad. Tekad untuk menjaga marwah keilmuan, merawat tradisi, dan menggerakkan organisasi menuju masa depan yang lebih progresif—demi kemaslahatan umat.