KESEMPATAN KEDUA INDONESIA

Oleh: M Shoim Haris ( ADCENT/ Peserta Program Doktor Ilmu Ekonomi UNTAG Surabaya)

Jakarta,TelusuR.ID – Kegagalan Nusantara mengelola rempah pada abad ke-16 hingga ke-18 merupakan studi klasik tentang hilangnya kendali ekonomi. Saat itu, sebagian besar pasokan global pala, cengkeh, dan lada berasal dari kepulauan ini. Namun, posisi tawar tetap berada di tangan pedagang Belanda dan Inggris yang menguasai logistik, pembiayaan, serta teknologi pengolahan. Akibatnya, Nusantara hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mampu membangun industri turunan yang signifikan. Perbedaannya dengan masa kini: Indonesia memiliki kedaulatan politik penuh untuk menentukan strategi industrialisasinya sendiri.

Sekarang, Indonesia menghadapi momentum serupa—namun dengan pilihan yang berbeda. Di tengah transisi energi global, cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 40 persen dari total dunia, menjadikannya komoditas strategis untuk industri baterai listrik dan penyimpanan energi. Pertanyaan yang harus dijawab bukanlah apakah kekayaan ini ada, melainkan apakah sistem pengelolaannya mampu mengubah sumber daya menjadi kemakmuran yang berkelanjutan.

Hilirisasi sebagai Perubahan Struktural

Strategi hilirisasi yang dimulai secara intensif pada 2020 (larangan ekspor bijih nikel) telah mengubah arus perdagangan. Laporan Kementerian Investasi menunjukkan realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor produk turunan nikel—ferronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate—meningkat secara signifikan, dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 34 miliar pada periode 2024–2025.

Pemerintah juga meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Strategis untuk 28 komoditas, dengan estimasi potensi investasi hingga USD 618 miliar hingga 2040. Ini mengindikasikan bahwa hilirisasi telah menjadi doktrin kebijakan industri, bukan proyek jangka pendek.

Namun, peningkatan nilai ekspor dan investasi tidak otomatis berarti keberhasilan transformasi ekonomi. Tiga variabel struktural menentukan apakah hilirisasi benar-benar mengubah struktur ekonomi atau sekadar memindahkan eksploitasi dari satu bentuk ke bentuk lain.

Variabel Pertama: Ketergantungan Teknologi

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa sebagian besar investasi di smelter teknologi tinggi (terutama High Pressure Acid Leach/HPAL) berasal dari mitra asing, mayoritas dari China. Sebaliknya, smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) memiliki porsi pemodal lokal yang lebih besar, misalnya PT Antam dan PT Merdeka Copper Gold.

Implikasi logisnya: meskipun pengolahan terjadi di dalam negeri, penguasaan rantai nilai hulu teknologi masih berada di luar. Indonesia berisiko terjebak pada segmen menengah (middle segment) dalam rantai nilai global—bukan penjual bahan mentah, tetapi juga bukan penguasa teknologi inti. Tanpa transfer teknologi yang terukur, kebijakan hilirisasi hanya akan menciptakan ketergantungan baru.

Variabel Kedua: Infrastruktur dan Regulasi

Lonjakan produksi nikel tidak selalu diikuti oleh kapasitas logistik dan energi yang memadai. Di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, keterbatasan pelabuhan dan pasokan listrik menyebabkan biaya operasional smelter lebih tinggi dari efisiensi optimal. Selain itu, perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi temuan dalam laporan Ombudsman dan KPK.

Harmonisasi dan digitalisasi perizinan menjadi solusi yang logis. Pengalaman Chile dan Australia menunjukkan bahwa kepastian hukum serta prosedur yang terintegrasi lebih menarik investasi berkualitas daripada insentif fiskal semata. Tanpa perbaikan di bidang ini, hilirisasi akan berjalan dengan biaya transaksi yang tidak perlu tinggi.

Variabel Ketiga: Keadilan dan Keberlanjutan

Dampak lingkungan dari hilirisasi nikel telah terdokumentasi. Sejumlah studi menunjukkan peningkatan kasus ISPA di wilayah sekitar smelter, meskipun data kuantitatif nasional masih terbatas dan bervariasi. Sementara itu, skema Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan sering dikritik belum mencerminkan beban lingkungan dan sosial yang ditanggung daerah penghasil.

Dari sudut pandang logika kebijakan, keberlanjutan hilirisasi hanya mungkin jika dua kondisi terpenuhi: (1) standar lingkungan ditegakkan dengan sanksi yang efektif, dan (2) mekanisme kompensasi daerah dirancang ulang agar proporsional terhadap risiko yang ditanggung masyarakat lokal.

Dua Prioritas Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, dua prioritas dapat dirumuskan secara sistematis.

Pertama, integrasi transfer teknologi dalam setiap perjanjian investasi. Tidak cukup hanya mewajibkan kandungan lokal (TKDN) untuk bahan baku. Perlu juga kewajiban alih pengetahuan, pendirian laboratorium bersama, dan program beasiswa teknis yang disponsori investor. Korea Selatan dan Jepang menerapkan model ini pada 1980-an untuk menguasai industri semikonduktor.

Kedua, reformasi tata kelola Dana Bagi Hasil dan standar ESG. Skema DBH saat ini masih didominasi transfer ke pemerintah pusat dan provinsi, sementara kabupaten/kota penghasil mendapatkan porsi yang tidak sebanding dengan beban lingkungan. Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah perlu mempertimbangkan indikator kerusakan lingkungan sebagai variabel penambah alokasi. Standar Environmental, Social, and Governance (ESG) harus diawasi oleh lembaga independen.

Dimensi Geopolitik

Posisi Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik rantai pasok global antara China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Saat ini, China mendominasi pemurnian nikel dan produksi baterai. Di sisi lain, AS dan Eropa berusaha mengurangi ketergantungan pada China melalui kebijakan seperti Inflation Reduction Act dan Critical Raw Materials Act.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain kunci, tetapi juga risiko terjebak dalam persaingan blok ekonomi. Strategi hilirisasi harus memperhitungkan diversifikasi mitra dan akses pasar. Mengandalkan satu negara mitra terlalu besar dapat mengulangi pola ketergantungan struktural yang sama seperti era kolonial.

Catatan Penutup

Data menunjukkan manfaat awal hilirisasi yang signifikan: nilai ekspor naik, investasi masuk, lapangan kerja bertambah. Namun, manfaat tersebut masih belum kokoh karena bergantung pada teknologi asing, infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, distribusi keuntungan yang timpang, dan tekanan geopolitik.

Kesempatan kedua yang dibuka oleh nikel dan komoditas strategis lainnya hanya akan berarti jika dua prioritas kebijakan di atas dijalankan secara sistematis, serta diimbangi dengan kesadaran geopolitik. Jika tidak, sejarah dapat mencatat bahwa Indonesia kembali menjadi pemasok—kali ini dalam bentuk produk setengah jadi yang tetap tidak dikuasai teknologinya.

Kekayaan alam bukanlah jaminan, melainkan bahan baku dari pilihan-pilihan kebijakan. Pilihan itu ada di tangan para pembuat keputusan hari ini. Tidak ada ruang untuk romantisme. Hanya logika, eksekusi, dan keberanian untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang yang digelar di Azana Hotel, Peterongan, pada Minggu (5/4/2026), resmi menelurkan sejumlah keputusan strategis. Forum tertinggi di tingkat cabang ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi dan peta kepemimpinan partai berlambang bola dunia tersebut untuk periode mendatang.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, mengonfirmasi bahwa seluruh peserta Muscab telah menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jombang periode sebelumnya. Penerimaan LPJ ini menandakan soliditas internal partai di bawah kepemimpinan yang lama berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

Selain urusan administratif, fokus utama forum ini adalah penjaringan nama-nama potensial yang akan mengisi kursi Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Jombang. Daniel Johan menyebutkan bahwa sejumlah figur kuat telah muncul ke permukaan dan siap mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang telah ditetapkan oleh instruksi partai.

“Laporan pertanggungjawaban DPC diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Selanjutnya, muncul sejumlah nama calon ketua yang akan mengikuti proses seleksi kompetensi lebih lanjut,” ujar Daniel Johan kepada awak media di lokasi acara dikutip Telusur.id.

Berdasarkan hasil pemetaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terdapat lima nama awal yang masuk dalam bursa pencalonan. Mereka adalah Hadi Atmaji yang saat ini menjabat Ketua DPC sekaligus Ketua DPRD Jombang, Sekretaris DPC Anas Burhani, serta tiga kader potensial lainnya yakni Walyul Hakim, Kartiyono, dan Fauzan.

Dinamika forum semakin menarik ketika peserta Muscab mengusulkan dua nama tambahan sebagai penyeimbang. Nama tersebut adalah Erna Kuswati dan sosok berpengaruh KH Salmanuddin Yazid yang kini tengah menjabat sebagai Wakil Bupati Jombang, sehingga total terdapat tujuh kandidat yang akan bertarung.

Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Subaidi Muchtar, menjelaskan bahwa ketujuh kandidat tersebut tidak otomatis terpilih, melainkan wajib menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Proses ini dibagi menjadi dua tahap krusial untuk membedah kapasitas masing-masing calon pemimpin.

Tahap pertama akan difokuskan pada uji psikotes yang bekerja sama dengan Lembaga Psikologi Universitas Negeri Malang pada 10-11 April mendatang. Hasil dari psikotes ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi DPP PKB dalam melaksanakan tahap wawancara mendalam di level pusat.

“Melalui UKK ini, kami ingin melihat secara objektif bagaimana kompetensi, kapasitas kepemimpinan, hingga kesiapan mental para calon dalam menahkodai partai di Jombang,” ungkap Subaidi Muchtar yang juga merupakan legislator di DPRD Jombang tersebut.

Subaidi menegaskan bahwa mekanisme seleksi berbasis UKK merupakan upaya PKB untuk menghasilkan pemimpin berkualitas dan meminimalisir potensi konflik internal. Pendekatan ini mengedepankan kompetensi ketimbang sekadar popularitas semata agar partai siap menghadapi tantangan politik yang kian kompleks.

Selain urusan suksesi, Muscab kali ini juga merumuskan strategi penguatan kaderisasi sebagai fondasi kekuatan partai. PKB Jombang berkomitmen menyusun program kerja yang menyentuh akar rumput, mulai dari isu kesejahteraan petani dan nelayan hingga peningkatan kualitas hidup para santri di pesantren.

Partai juga menegaskan kembali komitmennya untuk tetap berjalan beriringan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjalankan program strategis di daerah. Sinergi ini dianggap sebagai marwah partai yang tidak boleh lepas dalam setiap kebijakan pembangunan yang didorong oleh fraksi di parlemen.

Di sisi lain, PKB Jombang mulai menyiapkan langkah kreatif untuk menghadapi tantangan global seperti ancaman krisis pangan dan penurunan daya beli masyarakat. Program penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi prioritas utama yang harus dijalankan oleh pengurus baru nantinya.

Sebagai langkah progresif, PKB juga membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam struktur kepengurusan. Bahkan, partai menetapkan kebijakan afirmasi minimal 30 persen posisi ketua di tingkat kecamatan (DPAC) wajib diisi oleh perempuan berusia di bawah 35 tahun sebagai bentuk regenerasi nyata.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan forum tertinggi organisasi kini menjadi sorotan tajam. Momentum ini dipandang bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan titik uji substantif untuk menentukan ke mana arah dan wajah organisasi Islam terbesar di dunia ini akan melangkah.

Tokoh muda Nahdliyin yang juga alumni Pesantren Denanyar Jombang, HRM. Khallilur R. Abdullah Sahlawiy, menegaskan bahwa Muktamar harus menjadi jeda untuk berefleksi. Ia menekankan pentingnya NU untuk tetap setia pada nilai-nilai dasar kelahirannya di tengah derasnya arus kepentingan politik yang mengitari organisasi.

Salah satu poin krusial yang ditegaskan Khallilur adalah pengharaman politik uang dalam seluruh proses Muktamar. Menurutnya, penegasan ini bukan sekadar pengulangan norma agama, melainkan penetapan arah agar Muktamar menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, bukan sekadar arena transaksi kekuasaan.

“Politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram. Seluruh peserta Muktamar harus memastikan diri tidak terlibat dalam praktik tersebut, baik menerima maupun mendistribusikan, apalagi jika uangnya berasal dari korupsi,” tegas Gus Lilur sapaan karibnya, Minggu (5/4/2026) dikutip Telusur.id

Ia memperingatkan bahwa keterlibatan dalam politik uang membawa risiko hukum yang fatal bagi institusi. Jika tidak dibendung, NU berpotensi terseret ke dalam jejaring korupsi bahkan pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang akan menghancurkan modal utama organisasi, yakni kepercayaan moral publik.

Lebih lanjut, Gus Lilur mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan pembersihan internal secara total. Ia menuntut agar organisasi berani memecat oknum pengurus yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi guna memulihkan citra NU yang sempat tercoreng isu tata kelola kekuasaan.

Kerusakan persepsi publik akibat isu-isu miring, seperti polemik kuota haji, dianggap sebagai ancaman serius bagi organisasi berbasis moral. Muktamar 2026 pun dipandang sebagai momentum emas untuk menunjukkan bahwa integritas di tubuh NU adalah standar yang ditegakkan, bukan sekadar slogan.

Persoalan struktural lain yang disoroti adalah kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik praktis. Saat ini, NU dinilai tidak hanya didekati tetapi juga diperebutkan oleh para politisi yang mencari legitimasi dan basis mobilisasi untuk kepentingan sektoral.

Khallilur menyinggung penunjukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar dalam konteks batas antara pengabdian dan pemanfaatan. Ia mengingatkan agar NU tidak berubah menjadi alat politik yang kehilangan independensinya sebagai penjaga moral bangsa.

“NU harus tegas menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi alat. Sekali NU kehilangan independensinya, ia tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, tetapi hanya bagian dari konfigurasi kekuasaan,” lanjutnya dalam catatan kritis tersebut.

Muktamar kali ini diharapkan menjadi jalan untuk mengembalikan nakhoda NU kepada para ulama yang benar-benar alim dan otoritatif secara keilmuan. Kriteria pemimpin masa depan tidak boleh hanya berdasar pada akses politik, melainkan pada kedalaman ilmu dan keteguhan moral.

Ketum NBI (Netra Bakti Indonesia) ini juga mengingatkan bahwa NU didirikan oleh ulama, bukan politisi. Oleh karena itu, ketika logika politik mulai menggantikan otoritas ulama, maka yang akan hilang bukan hanya arah organisasi, melainkan juga ruh perjuangan yang selama ini menjadi napas Nahdlatul Ulama.

Agenda Konferensi Besar yang dijadwalkan pada 25 April 2026 mendatang diharapkan menjadi pembuka jalan bagi pembenahan ini. Forum tersebut harus menjadi ruang awal untuk menegaskan kembali posisi NU sebagai pilar bangsa yang bersih dan berintegritas.

Pada akhirnya, Muktamar ini adalah tentang nilai apa yang akan dimenangkan di masa depan. Jika nilai-nilai luhur yang dimenangkan, NU akan tetap tegak sebagai kekuatan moral; namun jika kepentingan pragmatis yang menang, NU dikhawatirkan hanya menjadi organisasi besar yang kehilangan arah.

Sebagai penutup, pesan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” digaungkan sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih. Seluruh elemen Nahdliyin diajak untuk kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar: menolak segala yang haram demi menjaga kesucian organisasi di masa depan.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jombang tengah bersiap menutup rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 dengan agenda prestisius. Organisasi profesi jurnalis tertua di Indonesia ini akan menggelar Resepsi dan Malam Puncak HPN sebagai bentuk syukur dan apresiasi.

Acara yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Yusro pada Rabu, 8 April 2026 mendatang ini diprediksi menjadi panggung apresiasi bagi sejumlah pihak. Penghargaan tersebut ditujukan kepada mereka yang dianggap memberikan kontribusi signifikan serta dampak nyata bagi kemajuan daerah Kabupaten Jombang.

Dalam malam penganugerahan tersebut, PWI Jombang secara khusus akan memberikan trofi bertajuk “PWI Jombang Award 2026”. Penghargaan ini akan diserahkan kepada tiga tokoh individu dan dua lembaga asal Kota Santri yang dinilai memiliki dedikasi luar biasa di bidangnya.

Kelima penerima penghargaan ini dipilih karena dianggap telah menunjukkan nilai keunggulan, komitmen tanpa henti, serta konsistensi dalam membawa perubahan positif. Basis penilaiannya pun tidak main-main, melingkupi rekam jejak pengabdian yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Ketua PWI Kabupaten Jombang, Muhammad Mufid, menyatakan bahwa penganugerahan ini merupakan manifestasi apresiasi tertinggi dari insan pers. Menurutnya, jurnalis memiliki kewajiban moral untuk memotret dan menghargai pribadi serta institusi yang mampu melampaui batas standar pengabdian.

Mufid menjelaskan bahwa penghargaan ini didedikasikan kepada spektrum yang luas, mulai dari pemimpin lembaga pendidikan hingga kelompok masyarakat. “Kriteria utamanya adalah kemampuan subjek tersebut dalam menyelaraskan langkah dengan visi pers yang sehat dan berdaya,” ujar Mufid dikutip Telusur.id, Minggu (5/4/2026).

Pada peringatan tahun ini, PWI Jombang mengusung tema “Pers Sehat dan Berdaya melalui Strategi Adaptif, Kreatif, serta Inovatif untuk Konsistensi di Era Digitalisasi”. Tema ini menjadi landasan utama dalam mengkurasi para calon penerima penghargaan.

Bagi Mufid, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan sebuah panggilan untuk tetap relevan di tengah gempuran teknologi. Ia menekankan bahwa kemajuan digital jangan sampai menggerus esensi kemanusiaan serta kebenaran informasi yang menjadi ruh utama jurnalisme.

Oleh karena itu, penilaian tahun ini menitikberatkan pada lima pilar utama, yakni aspek adaptasi terhadap perubahan zaman dan kemampuan membangun sinergi. Selain itu, konsistensi program, keberanian melahirkan inovasi, serta keteguhan dalam menjaga resiliensi budaya juga menjadi poin krusial.

Adapun rincian penghargaan mencakup berbagai sektor kehidupan yang vital. Kategori pertama adalah “Inisiator Sinergi Ekonomi Akuakultur” yang diberikan kepada sosok perintis ekosistem budidaya ikan tawar yang berhasil menciptakan kesejahteraan kolektif bagi para pembudidaya.

Selanjutnya, kategori “Paramartha Seni Religi” diberikan kepada mereka yang mendedikasikan diri menghidupkan kesenian bernapaskan agama. Di sisi lain, kategori “Pilar Pelestari Ludruk” hadir sebagai penghormatan bagi benteng terakhir kesenian rakyat di tengah gempuran budaya modern.

Di sektor literasi, penghargaan “Pionir Navigasi Digital” akan diserahkan kepada pejuang yang membimbing masyarakat agar cerdas dan etis di dunia maya. Hal ini dianggap penting sebagai benteng pertahanan masyarakat terhadap sebaran berita bohong atau hoaks yang kian masif.

Terakhir, terdapat kategori “Kreator Inspirasi Milenial” sebagai apresiasi bagi sosok muda yang mampu mengubah teknologi digital menjadi oase informasi edukatif. Sosok ini dinilai berhasil memanfaatkan gawai sebagai sarana menyebarkan konten yang memotivasi generasi sebaya.

Melalui penyelenggaraan PWI Jombang Award 2026 ini, Muhammad Mufid berharap dapat memantik lahirnya inisiatif-inisiatif baru di masyarakat. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi setiap elemen bangsa untuk terus berinovasi tanpa melepaskan akar identitas lokal.

Caption. Mufid Ketua PWI Jombang/istimewa

Wonogiri,TelusuR.ID – Kehadiran aparat kewilayahan di tengah masyarakat kembali terlihat dalam kegiatan ibadah mingguan di wilayah Desa Mlopoharjo Kecamatan Wuryantoro. Pada Sabtu, 5 April 2026 malam.

Babinsa Mlopoharho Koramil 0728/Wonogiri, Kopka Ariyanto, bersama Kapolsek Akp Edi Santoso, melaksanakan pengamanan dan pemantauan kegiatan ibadah mingguan di Gereja katolik S.T Crhisthoporus.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi TNI dan Polri dalam menjaga situasi wilayah agar tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya saat masyarakat menjalankan ibadah. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di lokasi memberikan rasa tenang bagi jemaat, sehingga rangkaian ibadah dapat berlangsung dengan nyaman dan penuh kekhusyukan.

Selain sebagai bentuk pengamanan, kegiatan pemantauan ini juga merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara aparat kewilayahan dengan masyarakat di wilayah binaan. Melalui kehadiran langsung di lapangan, aparat tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap setiap aktivitas warga, termasuk dalam pelaksanaan ibadah keagamaan.

Dengan adanya pengamanan dan pemantauan ini, diharapkan suasana harmonis, aman, dan damai di lingkungan masyarakat dapat terus terjaga. Sinergi TNI Polri menjadi bukti bahwa kehadiran aparat di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memberikan rasa nyaman dalam setiap kegiatan warga.

(Agus Kemplu)

PONOROGO, TELUSUR.ID – Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Gedung KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di RSU Muslimat Ponorogo, Minggu lalu. Peresmian ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penguatan layanan kesehatan inklusif berbasis keumatan yang modern di daerah.

Kehadiran sejumlah tokoh penting seperti Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Mensos RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mempertegas sinergi nasional dalam mengawal transformasi kesehatan. Momentum ini sekaligus menandai perjalanan panjang 40 tahun pengabdian RSU Muslimat Ponorogo bagi masyarakat luas.

Khofifah menegaskan bahwa pembangunan gedung tujuh lantai ini bukan sekadar pencapaian fisik, melainkan simbol modernisasi fasilitas kesehatan yang profesional dan berdaya saing. Meski tampil modern, rumah sakit ini dipastikan tetap memegang teguh nilai-nilai keumatan yang menjadi fondasi dasarnya sejak awal berdiri.

Pemilihan nama KH. Abdurrahman Wahid memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai pengingat akan nilai kemanusiaan dan toleransi. Khofifah berharap semangat Gus Dur yang selalu berpihak pada rakyat kecil dapat terinternalisasi dalam setiap denyut pelayanan di rumah sakit tersebut.

“Layanan di sini harus inklusif, menghormati semua golongan, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Semangat Gus Dur harus hadir nyata dalam setiap tindakan medis dan pelayanan pasien,” ujar Khofifah dalam sambutannya dikutip Telusur.id, Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut, Gubernur Jatim ini menyebut RSU Muslimat Ponorogo memiliki potensi besar untuk menjadi center of excellence, khususnya pada layanan kesehatan ibu dan anak. Ia bahkan memproyeksikan Ponorogo sebagai episentrum layanan infertilitas yang menjadi harapan baru bagi pasangan suami istri.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada berbagai pihak yang telah berkolaborasi, mulai dari tokoh NU hingga lembaga keuangan. Sinergi antara organisasi keagamaan, pemerintah, dan sektor swasta dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan yang kredibel.

“Empat dekade adalah perjalanan panjang pengabdian. Muslimat NU harus terus menjadi penjalin sinergi melalui dakwah bil hal dan dakwah bil maal, sehingga kehadirannya semakin dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara,” tandasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, peresmian ini juga diwarnai dengan penyerahan berbagai bantuan operasional. Bank Mega Syariah Solo dan LAZISNU Ponorogo menyerahkan unit ambulans, sementara Bank Jatim menyumbangkan puluhan kursi tunggu untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

Selain fasilitas medis, kepedulian terhadap lingkungan juga ditunjukkan melalui penyerahan 100 bibit tanaman buah dari Dinas Kehutanan Jatim kepada PCNU Ponorogo. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rumah sakit yang asri dan berkelanjutan.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menambahkan bahwa kehadiran gedung ini selaras dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender melalui peran aktif perempuan di sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah.

Di sela acara, Khofifah juga menyelipkan pesan perdamaian global kepada dunia internasional. Ia mengajak perempuan di seluruh dunia, khususnya jajaran Muslimat NU, untuk bersatu menyuarakan penghentian konflik dan membangun kedamaian melalui jalur kemanusiaan.

“Dari Ponorogo, kita serukan kepada dunia dan PBB untuk menghentikan perang. Mari bangun kedamaian global. Ini adalah pesan penting dari perjalanan panjang pengabdian Muslimat NU,” tegas Khofifah yang disambut antusias oleh para hadirin.

Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda dan tokoh PWNU Jatim ini ditutup dengan peresmian Kantor PC Muslimat NU Ponorogo. Dengan fasilitas baru ini, RSU Muslimat Ponorogo diharapkan semakin siap menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan bagi warga Ponorogo dan sekitarnya.

SIDOARJO, TELUSUR.ID – Gelombang digitalisasi di tingkat pemerintahan desa kian tak terbendung. Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di sejumlah kabupaten di Indonesia tahun ini, wacana penerapan sistem electronic voting atau e-voting terus menguat, terutama di wilayah Jawa Timur.

Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah terdekat yang akan melaksanakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Tercatat, pada bulan Mei mendatang, sebanyak 80 desa di wilayah penyangga Kota Surabaya ini dijadwalkan menggelar pemungutan suara secara serentak untuk memilih pemimpin baru.

Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai bahwa penerapan sistem digital dalam Pilkades saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia ini, teknologi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat.

Ning Lia menyoroti bagaimana kebiasaan masyarakat telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari transaksi pembayaran di pedagang kaki lima hingga restoran mewah, kini hampir semuanya telah beralih menggunakan sistem pembayaran digital yang lebih praktis.

“Parkir pun sudah pakai sistem digital. Karena itu, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima, termasuk dalam pelaksanaan Pilkades serentak nanti,” ujar keponakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut pada Sabtu (4/4/2026) dikutip Telusur.id

Anggota Komite 3 DPD RI ini juga menambahkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap gawai atau gadget sudah sangat tinggi. Fenomena ini terlihat dari banyaknya warga yang bahkan memiliki lebih dari satu perangkat untuk menunjang aktivitas keseharian mereka.

Maraknya penggunaan ponsel pintar saat ini dipandang sebagai kebutuhan primer, baik untuk keperluan pekerjaan maupun sarana bersosialisasi. Kondisi ini didukung dengan semakin luasnya jangkauan jaringan nirkabel (Wi-Fi) serta paket data internet yang kian terjangkau oleh masyarakat desa.

“Bisa dibilang saat ini informasi sudah dalam genggaman. Hampir semua orang menggunakan ponsel pintar. Karena itu, penerapan Pilkades dengan sistem e-voting menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan saat ini,” tegas Lia optimis.

Senada dengan hal tersebut, dukungan konkret juga datang dari jajaran legislatif daerah. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap wacana digitalisasi Pilkades di wilayah berjuluk Kota Delta tersebut.

Politikus muda PKB yang akrab disapa Kaji Rizza itu menilai bahwa sistem e-voting memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sistem konvensional. Selain lebih mudah dioperasikan, sistem ini juga diklaim jauh lebih murah dalam jangka panjang karena menekan biaya logistik kertas suara.

Kaji Rizza merujuk pada keberhasilan Kabupaten Magetan yang telah lebih dulu menerapkan e-voting dalam Pilkades mereka. Kesuksesan daerah tetangga tersebut dianggap sebagai bukti nyata bahwa teknologi digital aman dan efektif untuk diterapkan di level pedesaan.

“Penerapan e-voting dalam Pilkades Sidoarjo 2026 merupakan langkah maju. Jika daerah lain sudah membuktikan efektivitasnya, maka Sidoarjo yang masyarakatnya sudah melek teknologi tentu sangat layak menerapkannya,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kasatkorwil Banser Jawa Timur ini menegaskan bahwa dirinya 100 persen mendukung penuh pelaksanaan Pilkades e-voting. Baginya, inovasi ini akan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel di tingkat desa.

Sebagai penutup, ia berharap pemerintah daerah segera mematangkan persiapan teknis agar 80 desa yang akan bertarung di bulan Mei nanti dapat merasakan kemudahan teknologi. Transformasi digital ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan desa yang lebih berkualitas melalui proses yang modern.

Caption Foto: Kolase foto Ning Lia (Anggota DPD RI) dan Kaji Rizza (Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo) yang mendorong penerapan sistem e-voting dalam Pilkades Serentak Sidoarjo 2026. (Foto: Kolase)

Boyolali,TelusuR.ID — Pemerintah Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga Sabtu (04/04/2026), progres pembangunan koperasi tersebut telah mencapai 35 persen.

Capaian ini disampaikan oleh Babinsa Koramil 06/Cepogo Kodim 0724/Boyolali, Serma Wibowo, saat dikonfirmasi Tim Pendim Boyolali di lokasi pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa proses pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, sampai saat ini progres pembangunan KDMP sudah mencapai 35 persen,” ujar Serma Wibowo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan KDMP nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Tumang, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berbagai komoditas penting direncanakan akan tersedia melalui koperasi ini.

Menurutnya, kehadiran KDMP bukan hanya sebagai pusat distribusi kebutuhan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapannya, KDMP ini benar-benar bisa membantu meningkatkan ekonomi Desa Tumang, khususnya masyarakat setempat,” pungkasnya.

Pembangunan KDMP Desa Tumang sendiri terus mendapat pemantauan dari berbagai pihak agar berjalan optimal, tepat waktu, dan segera dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai sarana penguatan ekonomi desa.

(Agus Kemplu)

Wonogiren,TelusuR.ID – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Desa Genengharjo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan signifikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Proses pembangunan saat ini difokuskan pada tahap plesteran dinding bata. Sejak pagi hari, para pekerja bersama warga tampak aktif bergotong royong memanfaatkan cuaca cerah yang mendukung kelancaran pekerjaan.

Sertu Awang Raharjo selaku Babinsa yang bertugas di dilapangan turut hadir mendampingi dan memonitor langsung kegiatan pembangunan. Kehadiran Babinsa tidak hanya memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap semangat.

“Pembangunan ini adalah untuk kepentingan bersama, sehingga perlu dukungan semua pihak. Dengan kebersamaan, kita yakin hasilnya akan maksimal,” ujar Babinsa di sela kegiatan. Sabtu 4 April 2026.

Babinsa akan terus mendukung setiap program pembangunan di wilayah binaan. “Kami siap mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan yang berdampak positif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga,” tegasnya.

Hingga saat ini, progres pembangunan KDKMP telah mencapai sekitar 40 persen. Diharapkan, dengan sinergi antara TNI dan masyarakat serta kondisi cuaca yang mendukung, pembangunan dapat segera rampung dan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi warga.

(Agus Kemplu)

Jacob Ereste :
Ekoteologi Upaya Menjaga dan Membersihkan Lingkungan Dari Dalam Diri Sendiri

TelusuR.ID – Ekoteologi sebagai bagian dari teologi yang menaruh perhatian pada lingkungan hidup dengan berbasis pada nilai-nilai keagamaan hendak mendorong sikap yang sadar, peduli dan keinginan untuk bertindak melalukan pelestarian dan hasrat untuk menjaga alam. Meski dalam tradisi dan budaya suku bangsa Indonesi — seperti duku bangsa Badui dan kepercayaan suku bangsa Sunda seperti dalam sistem kepercayaan Sunda Wiwitan, alam dan manusia tidak dapat dipisahkan dari Sang Maha Pencipta jagat raya ini.

Ekoteologi muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan — seperti kerusakan akibat penebangan hutan, pengerukan isi perut bumi secara brutal serta perang seperti yang yang tengah berkecamuk di Timur Tengah akibat dari keserakahan dan ketamakan Amerika Serikat yang memprovokasi Israel yang ingin berkuasa dan merebut wilayah persengketaan tersebut. Pemikiran tentang ekoteologi muncul pada paruh kedua abad ke-20 akibat keteledoran manusia yang serakah dan rakus, hingga kehilangan kesadaran spiritual dan kontrol moral untuk menjaga lingkungan mulai dari lingkungan rumah tangga, kampung, kota dan negara masing-masing agar dapat lebih baik dan tertib.

Ekoteogi pun erat kaitannya dengan etika seperti yang selalu ditekankan oleh semua agama agar manusia bersikap disiplin, bersih dan menjaga kesehatan. Tetapi realitasnya — meski setiap sholat sudah melakukan pembersihan diri dari berbagai kotoran — tapi dalam kehidupan sehari-hari semua itu menjadi semacam pencitraan belaka. Sebagai contoh, dari tata kelola pemerintahan daerah misalnya, masih cukup banyak sampah yang berserakan di berbagai tempat, bahkan upaya pengangkutan sampah yang hendak dibuang itu pun dilakukan pada siang hari saat jam kerja sedang berada pada puncak kesibukan warga masyarakat melakukan kegiatan rutinnya. Demikian juga dengan fasilitas umum yang tidak terawat. Mulai dari taman kota hingga lampu penerang jalan yang tidak cuma meredup, karena tidak sedikit di tempat-tempat yang rawan tindak kejahatan maupun kecelakaan justru tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah terutama di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi hingga Karawang.

Semua itu jelas menjadi semacam cermin diri dari pejabat pemerintah yang cuma asyik dengan kepentingan dirinya sendiri, tiada perduli dengan tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga masyarakat pada daerahnya masing-masing.

Syahdan, untuk Indonesia, ekoteologi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama dengan harapan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran ekologis dan pemahaman spiritual warga masyarakat. Lalu peran agama sendiri — yang diboncengi oleh ekoteologi itu perlu dicermati juga, apakah cuma sekedar untuk mempergemuk diri — semacam upaya dari pembengkakan dari anggaran proyek — agar dana yang bisa dikeluarkan menjadi sah dan dapat dianggap halal ?

Padahal jauh sebelumnya — ketika masalah lingkungan belum menimbulkan banyak persoalan — semua agama sudah menitahkan bahwa manusia adalah khalifatullah — wakil.Tuhan di muka bumi. sedangkan amanah yang bersifat ilahiyah pun seperti makna dari rahmatan lil alamin itu sangat luas serta bersifat menyeluruh bagi manusia untuk memiliki kesadaran selama hidup di dunia ini. Karena itu, laku spiritual yang mensyaratkan untuk bersih hati, bersih pikiran — meliputi seluruh aspek sesungguhnya merupakan ekspresi dari sikap dan sifat yang meliputi lahir dan batin. Atas dasar itulah, gerakan percepatan kebangkitan dan kesadaran spiritual bagi bangsa Indonesia untuk memposisikan diri sebagai motor pergerakan sekaligus menjadi pusat kajian, pengembangan dari spiritual untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia, patut dan wajib untuk lebih siap memposisikan diri sebagai arsitek dari pembangunan peradaban dunia yang baru. Harmoni, guyub, rukun dan damai seperti upaya bersama mencegah birahi dalam perang, hanya untuk menggagahi pihak yang lain.

Egosentrisitas yang lebih bersifat individualistik ini, harus direndam bersama seperti upaya kita untuk menjinakkan ideologi kapitalisme dengan memulainya dari diri sendiri. Jadi dalam perspektif spiritual, ekoteologi itu semacam upaya menjaga dan membersihkan lingkungan dari dalam jiwa dan batin kita sendiri, tanpa perlu untuk mempersalahkan pihak manapun.

Banten, 3 April 2026