SURABAYA, TELUSUR.ID – Perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan forum tertinggi organisasi kini menjadi sorotan tajam. Momentum ini dipandang bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan titik uji substantif untuk menentukan ke mana arah dan wajah organisasi Islam terbesar di dunia ini akan melangkah.
Tokoh muda Nahdliyin yang juga alumni Pesantren Denanyar Jombang, HRM. Khallilur R. Abdullah Sahlawiy, menegaskan bahwa Muktamar harus menjadi jeda untuk berefleksi. Ia menekankan pentingnya NU untuk tetap setia pada nilai-nilai dasar kelahirannya di tengah derasnya arus kepentingan politik yang mengitari organisasi.
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Khallilur adalah pengharaman politik uang dalam seluruh proses Muktamar. Menurutnya, penegasan ini bukan sekadar pengulangan norma agama, melainkan penetapan arah agar Muktamar menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, bukan sekadar arena transaksi kekuasaan.
“Politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram. Seluruh peserta Muktamar harus memastikan diri tidak terlibat dalam praktik tersebut, baik menerima maupun mendistribusikan, apalagi jika uangnya berasal dari korupsi,” tegas Gus Lilur sapaan karibnya, Minggu (5/4/2026) dikutip Telusur.id
Ia memperingatkan bahwa keterlibatan dalam politik uang membawa risiko hukum yang fatal bagi institusi. Jika tidak dibendung, NU berpotensi terseret ke dalam jejaring korupsi bahkan pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang akan menghancurkan modal utama organisasi, yakni kepercayaan moral publik.
Lebih lanjut, Gus Lilur mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan pembersihan internal secara total. Ia menuntut agar organisasi berani memecat oknum pengurus yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi guna memulihkan citra NU yang sempat tercoreng isu tata kelola kekuasaan.
Kerusakan persepsi publik akibat isu-isu miring, seperti polemik kuota haji, dianggap sebagai ancaman serius bagi organisasi berbasis moral. Muktamar 2026 pun dipandang sebagai momentum emas untuk menunjukkan bahwa integritas di tubuh NU adalah standar yang ditegakkan, bukan sekadar slogan.
Persoalan struktural lain yang disoroti adalah kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik praktis. Saat ini, NU dinilai tidak hanya didekati tetapi juga diperebutkan oleh para politisi yang mencari legitimasi dan basis mobilisasi untuk kepentingan sektoral.
Khallilur menyinggung penunjukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar dalam konteks batas antara pengabdian dan pemanfaatan. Ia mengingatkan agar NU tidak berubah menjadi alat politik yang kehilangan independensinya sebagai penjaga moral bangsa.
“NU harus tegas menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi alat. Sekali NU kehilangan independensinya, ia tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, tetapi hanya bagian dari konfigurasi kekuasaan,” lanjutnya dalam catatan kritis tersebut.
Muktamar kali ini diharapkan menjadi jalan untuk mengembalikan nakhoda NU kepada para ulama yang benar-benar alim dan otoritatif secara keilmuan. Kriteria pemimpin masa depan tidak boleh hanya berdasar pada akses politik, melainkan pada kedalaman ilmu dan keteguhan moral.
Ketum NBI (Netra Bakti Indonesia) ini juga mengingatkan bahwa NU didirikan oleh ulama, bukan politisi. Oleh karena itu, ketika logika politik mulai menggantikan otoritas ulama, maka yang akan hilang bukan hanya arah organisasi, melainkan juga ruh perjuangan yang selama ini menjadi napas Nahdlatul Ulama.
Agenda Konferensi Besar yang dijadwalkan pada 25 April 2026 mendatang diharapkan menjadi pembuka jalan bagi pembenahan ini. Forum tersebut harus menjadi ruang awal untuk menegaskan kembali posisi NU sebagai pilar bangsa yang bersih dan berintegritas.
Pada akhirnya, Muktamar ini adalah tentang nilai apa yang akan dimenangkan di masa depan. Jika nilai-nilai luhur yang dimenangkan, NU akan tetap tegak sebagai kekuatan moral; namun jika kepentingan pragmatis yang menang, NU dikhawatirkan hanya menjadi organisasi besar yang kehilangan arah.
Sebagai penutup, pesan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” digaungkan sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih. Seluruh elemen Nahdliyin diajak untuk kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar: menolak segala yang haram demi menjaga kesucian organisasi di masa depan.
