SIDOARJO, TELUSUR.ID – Gelombang digitalisasi di tingkat pemerintahan desa kian tak terbendung. Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di sejumlah kabupaten di Indonesia tahun ini, wacana penerapan sistem electronic voting atau e-voting terus menguat, terutama di wilayah Jawa Timur.
Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah terdekat yang akan melaksanakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Tercatat, pada bulan Mei mendatang, sebanyak 80 desa di wilayah penyangga Kota Surabaya ini dijadwalkan menggelar pemungutan suara secara serentak untuk memilih pemimpin baru.
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai bahwa penerapan sistem digital dalam Pilkades saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia ini, teknologi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat.
Ning Lia menyoroti bagaimana kebiasaan masyarakat telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari transaksi pembayaran di pedagang kaki lima hingga restoran mewah, kini hampir semuanya telah beralih menggunakan sistem pembayaran digital yang lebih praktis.
“Parkir pun sudah pakai sistem digital. Karena itu, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima, termasuk dalam pelaksanaan Pilkades serentak nanti,” ujar keponakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut pada Sabtu (4/4/2026) dikutip Telusur.id
Anggota Komite 3 DPD RI ini juga menambahkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap gawai atau gadget sudah sangat tinggi. Fenomena ini terlihat dari banyaknya warga yang bahkan memiliki lebih dari satu perangkat untuk menunjang aktivitas keseharian mereka.
Maraknya penggunaan ponsel pintar saat ini dipandang sebagai kebutuhan primer, baik untuk keperluan pekerjaan maupun sarana bersosialisasi. Kondisi ini didukung dengan semakin luasnya jangkauan jaringan nirkabel (Wi-Fi) serta paket data internet yang kian terjangkau oleh masyarakat desa.
“Bisa dibilang saat ini informasi sudah dalam genggaman. Hampir semua orang menggunakan ponsel pintar. Karena itu, penerapan Pilkades dengan sistem e-voting menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan saat ini,” tegas Lia optimis.
Senada dengan hal tersebut, dukungan konkret juga datang dari jajaran legislatif daerah. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap wacana digitalisasi Pilkades di wilayah berjuluk Kota Delta tersebut.
Politikus muda PKB yang akrab disapa Kaji Rizza itu menilai bahwa sistem e-voting memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sistem konvensional. Selain lebih mudah dioperasikan, sistem ini juga diklaim jauh lebih murah dalam jangka panjang karena menekan biaya logistik kertas suara.
Kaji Rizza merujuk pada keberhasilan Kabupaten Magetan yang telah lebih dulu menerapkan e-voting dalam Pilkades mereka. Kesuksesan daerah tetangga tersebut dianggap sebagai bukti nyata bahwa teknologi digital aman dan efektif untuk diterapkan di level pedesaan.
“Penerapan e-voting dalam Pilkades Sidoarjo 2026 merupakan langkah maju. Jika daerah lain sudah membuktikan efektivitasnya, maka Sidoarjo yang masyarakatnya sudah melek teknologi tentu sangat layak menerapkannya,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kasatkorwil Banser Jawa Timur ini menegaskan bahwa dirinya 100 persen mendukung penuh pelaksanaan Pilkades e-voting. Baginya, inovasi ini akan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel di tingkat desa.
Sebagai penutup, ia berharap pemerintah daerah segera mematangkan persiapan teknis agar 80 desa yang akan bertarung di bulan Mei nanti dapat merasakan kemudahan teknologi. Transformasi digital ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan desa yang lebih berkualitas melalui proses yang modern.
Caption Foto: Kolase foto Ning Lia (Anggota DPD RI) dan Kaji Rizza (Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo) yang mendorong penerapan sistem e-voting dalam Pilkades Serentak Sidoarjo 2026. (Foto: Kolase)
