JOMBANG, TELUSUR.ID – Dinamika menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat dengan munculnya berbagai aspirasi dari akar rumput. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau yang akrab disapa Gus Fahmi, secara tegas menekankan pentingnya integritas dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Gus Fahmi mendesak agar seluruh proses pemilihan kepengurusan besar yang diproyeksikan berlangsung di Jakarta ini benar-benar steril dari praktik kotor. Isu politik uang (money politics) menjadi perhatian serius yang ia suarakan guna menjaga muruah organisasi Islam terbesar di dunia ini.
Menurut Gus Fahmi, Muktamar mendatang merupakan momentum krusial untuk melahirkan struktur kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Ia memandang bahwa integritas organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana proses pemilihan itu dijalankan sejak tahap awal hingga akhir.
“Kami sangat berharap Muktamar mendatang benar-benar menghasilkan pengurus yang bersih. Syarat utamanya adalah proses pemilihan yang berjalan tanpa suap-menyuap,” ujar Gus Fahmi saat dikonfirmasi di Jombang, dikutip Telusur.id Senin (6/4/2026).
Selain menyoroti aspek integritas, Gus Fahmi juga melontarkan gagasan progresif terkait redefinisi kriteria calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menilai perlu adanya penyegaran pandangan mengenai siapa saja yang layak menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di Tanfidziyah.
Meskipun sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi calon pemimpin, Gus Fahmi mengusulkan agar bursa kepemimpinan dibuka lebih lebar. Ia berharap figur-figur potensial dari luar kalangan pesantren atau kiai juga diberikan ruang untuk mengabdi.
Gagasan ini bukan tanpa landasan sejarah. Gus Fahmi merujuk pada sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama yang memberikan legitimasi kuat bagi kalangan profesional maupun pengusaha untuk mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi tersebut.
Ia mengingatkan kembali sosok legendaris Haji Hasan Gipo, Ketua Umum pertama PBNU, yang secara historis merupakan seorang saudagar atau pengusaha sukses. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa NU sejak awal telah bersifat inklusif terhadap berbagai latar belakang profesi.
“Calon Ketua Umum sebenarnya tidak harus melulu dari kalangan Gus atau Kiai. Jika ada pengusaha atau konglomerat yang bersedia membiayai dan menghidupi organisasi, itu akan menjadi nilai tambah yang luar biasa,” tegas pengasuh pesantren di Jombang ini.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan strategis. Gus Fahmi memandang keterlibatan sosok dengan latar belakang finansial yang kuat akan membantu Nahdlatul Ulama untuk lebih mandiri secara finansial di masa depan, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan pihak luar.
Kemandirian ekonomi dinilai sebagai kunci utama agar organisasi tidak lagi terjebak dalam pola pendanaan konvensional yang bersifat pasif. Gus Fahmi ingin mengubah stigma organisasi yang selama ini identik dengan ketergantungan pada skema pengajuan proposal bantuan.
Langkah ini dianggap sebagai transformasi besar untuk memperkuat kemandirian jam’iyah dalam menjalankan program-program keumatan. Dengan modal yang kuat, NU diyakini akan lebih berdaulat dalam menentukan arah kebijakan organisasi tanpa adanya intervensi kepentingan donor.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 13 nama telah muncul ke permukaan sebagai kandidat potensial menjelang Muktamar ke-35. Bursa calon ini diharapkan menjadi ajang adu visi dan misi untuk membawa NU lebih adaptif menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks.
Gus Fahmi berharap pemimpin masa depan Nahdliyin memiliki kapasitas modal sosial dan finansial yang tangguh. Hal ini menjadi jaminan bagi terjaganya independensi roda organisasi serta kesejahteraan umat yang bernaung di bawah bendera Nahdlatul Ulama.
