JAKARTA, TelusuR.ID — Aktivis politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai laporan majalah asal Inggris, The Economist, yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju otoritarianisme dan pemborosan anggaran sebagai penilaian yang berlebihan.

Menurut Andrianto, kritik tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo menempuh jalur demokrasi untuk meraih kekuasaan setelah beberapa kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden.

“Prabowo adalah figur yang mengikuti proses demokrasi. Ia sudah empat kali mengikuti pemilihan presiden, tiga kali kalah dan baru menang pada 2024. Itu menunjukkan ia menaati mekanisme demokrasi,” kata Andrianto di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap dua artikel The Economist yang terbit pekan lalu dan menyoroti arah pemerintahan Prabowo. Dalam laporannya, majalah tersebut menilai kebijakan Prabowo berpotensi melemahkan demokrasi dan membebani keuangan negara.

Andrianto menilai pandangan tersebut dipengaruhi oleh ideologi ekonomi liberal yang selama ini dianut The Economist. Ia menyebut media tersebut cenderung berpihak pada prinsip pasar bebas atau laissez-faire, sehingga tidak memahami pendekatan ekonomi populis yang dijalankan pemerintah Prabowo.

Ia mencontohkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat yang justru memperkuat peran negara.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga sedang mendorong penguatan APBN, ketahanan pangan, serta prioritas pada sektor domestik. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berbeda dengan pendekatan ekonomi liberal yang selama ini dominan di tingkat global.

“Indonesia saat ini sudah berada dalam era demokrasi pasca-Reformasi 1998. Sangat tidak relevan jika disebut kembali menuju otoritarianisme seperti era Orde Baru,” ujarnya.

Soroti Arah Kebijakan Ekonomi

Andrianto juga menilai Prabowo membawa pendekatan baru dalam kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam penunjukan pejabat strategis di bidang keuangan.

Ia menyinggung penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebutnya tidak berorientasi pada kepentingan ekonomi Amerika Serikat, berbeda dengan pola pemerintahan sebelumnya yang menurutnya cenderung berkiblat ke Washington.

“Prabowo mencoba merombak pola lama yang sudah berlangsung puluhan tahun,” kata Andrianto.

Ia bahkan menduga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini berkaitan dengan tekanan terhadap pemerintah agar mengubah arah kebijakan ekonominya.

Politik Luar Negeri Dinilai Lebih Mandiri

Dalam bidang geopolitik, Andrianto menyebut Prabowo menunjukkan sikap yang lebih independen dengan mempererat hubungan dengan sejumlah negara besar seperti Rusia dan China.

Ia mencatat Prabowo beberapa kali melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin serta Presiden China Xi Jinping di Beijing.

Di sisi lain, menurutnya, Prabowo belum pernah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih.

Andrianto menilai langkah Indonesia bergabung dengan BRICS juga menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo mengambil posisi politik luar negeri yang lebih mandiri di tengah dinamika global.

“Prabowo adalah sosok nasionalis yang dibutuhkan Indonesia dalam situasi global yang tidak menentu,” katanya.

Jacob Ereste : Cinta, Kesetiaan dan Nasionalisme Kita Yang Tak Perlu Disesumbarkan, Tapi Cukup Diwujudkan Dalam Kehidupan

TelusuR.ID – Kesetiaan dalam perkawanan acap kali menjelma menjadi persaudaraan yang panjang usianya, sebab telah ditempa oleh perjalanan waktu yang tidak sebentar. Namun waktu pula yang kelak akan menguji, apakah keabadian itu masih sanggup bertahan, atau justru harus berhenti di sebuah tikungan nasib yang tak pernah disangka. Dan ketika perpisahan itu datang, manusia hanya mampu menyimpan serpihan nostalgia — bukan sekadar untuk dikenang, melainkan untuk direnungi kembali, mengapa jalan yang dahulu dibangun bersama akhirnya harus berakhir dalam diam yang panjang.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Gelombang keprihatinan melanda dunia pers tanah air setelah empat jurnalis Indonesia dilaporkan berada dalam penahanan pihak otoritas Israel. Keempat insan pers tersebut ditahan setelah kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotila yang mereka tumpangi diintersepsi oleh Tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional, Senin (18/5/2026).

Keempat jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik tersebut terdiri dari dua jurnalis Republika, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai. Kemudian satu jurnalis Tempo atas nama Andre Prasetyo Nugroho, serta satu jurnalis foto iNews, Rahendro Herubowo.

Merespons peristiwa tersebut, Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) menyerukan solidaritas nasional bagi para jurnalis yang ditahan. Ketua Umum FJN, Muhamad Diday Rosadi, menegaskan bahwa komunitas pers berbasis Nahdlatul Ulama ini mengutuk keras pembatasan kemerdekaan pers yang menimpa para koresponden Indonesia.

Pria yang akrab disapa Diday itu mengimbau seluruh pekerja media di tanah air untuk bergerak bersama. Menurutnya, bantuan terbesar yang bisa diberikan oleh sesama jurnalis saat ini adalah dengan terus menyuarakan dan mengabarkan berita penahanan ini secara masif, baik melalui ruang redaksi maupun media sosial.

“Alat perjuangan jurnalis itu adalah narasi, baik tulisan maupun gambar. Karena itu, persoalan ini harus terus ditulis serta dikabarkan sampai keempat jurnalis tersebut dibebaskan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air,” tegas Diday dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id, Selasa (19/5/2026).

Selain menyerukan penggalangan aksi solidaritas sesama profesi, FJN mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah taktis. Negara diminta bergerak cepat melakukan jalur diplomasi yang tegas, berani, dan terukur demi menyelamatkan warga negaranya yang ditawan.

Secara khusus, Diday berharap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat berkoordinasi intensif secara internasional. Perlindungan mutlak dan jaminan keselamatan hukum peradilan internasional harus segera diupayakan bagi para jurnalis tersebut.

Bahkan, melihat eskalasi situasi di perairan internasional yang kian dinamis, FJN menilai intervensi tingkat tinggi sangat diperlukan. Kehadiran berskala kepala negara diyakini mampu menekan diplomasi sepihak yang kerap diterapkan oleh otoritas Tel Aviv.

“Bahkan ada baiknya, Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara bisa turun langsung mengawal langkah-langkah pembebasan empat jurnalis yang merupakan warga negara Indonesia ini,” tutur pria yang juga aktif sebagai jurnalis koran harian terbitan Surabaya tersebut.

Diday mengingatkan dunia internasional bahwa tindakan militer Israel telah mengangkangi kesepakatan hukum humaniter universal. Berdasarkan Konvensi Jenewa, keselamatan jurnalis yang bertugas di lapangan wajib dilindungi secara mutlak, bahkan dalam situasi kecamuk perang sekalipun.

Lebih rinci, regulasi tersebut termaktub dalam Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Aturan internasional itu melarang keras segala bentuk penyerangan, penyitaan, maupun penahanan terhadap fasilitas, peralatan, hingga kendaraan pers yang sedang digunakan untuk peliputan.

“Karena itu, apa yang dilakukan oleh tentara Israel di perairan internasional jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan diakui di seluruh dunia,” pungkas Diday secara lugas.

Sebagai bentuk dukungan spiritual, wadah berkumpulnya jurnalis nahdliyin ini juga menyerukan gerakan doa bersama secara nasional. Doa ini ditujukan untuk keselamatan seluruh WNI, baik jurnalis maupun para relawan kemanusiaan yang ikut serta dalam kapal flotila tersebut.

Aksi intersepsi sepihak oleh armada laut Israel terhadap kapal Global Sumud Flotila ini kini memicu kecaman global. Jaringan jurnalis nasional berharap tekanan diplomatik dari Jakarta dan solidaritas pers dunia mampu mendesak pembebasan keempat jurnalis Indonesia tanpa syarat dalam waktu dekat.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang terus mematangkan kesiapan infrastruktur pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Jombang Warsubi, didampingi Wakil Bupati Salmanudin dan Sekdakab Agus Purnomo, meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Selasa (19/5/2026) siang.

Peninjauan lapangan ini sengaja dilakukan untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai jadwal. Jajaran asisten sekda dan para kepala OPD terkait turut serta dalam rombongan guna mengevaluasi setiap detail pengerjaan agar gedung sekolah siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi ketat dengan pihak kontraktor, proyek ini ditargetkan rampung secara keseluruhan pada akhir Juni 2026. Target besarnya adalah memulai operasional awal pendaftaran dan kegiatan belajar mengajar pada momentum tahun ajaran baru, Juli 2026.

Saat ini, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Jombang secara akumulatif telah menyentuh angka 60,58 persen. Guna mengejar tenggat waktu yang kian dekat, Pemerintah Kabupaten Jombang memprioritaskan percepatan penyelesaian fasilitas utama terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Yang paling utama diselesaikan dalam waktu dekat ini adalah ruang kelas, asrama, tempat ibadah berupa masjid, serta fasilitas makan atau kantin untuk anak-anak,” ujar Bupati Jombang, Warsubi, di sela-sela peninjauannya di lokasi proyek.

Seiring dengan berjalannya pembangunan fisik di lapangan, Pemkab Jombang juga mulai bergerak cepat untuk melakukan persiapan penjangkauan calon siswa baru. Langkah proaktif ini dilakukan atas arahan dan instruksi langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

“Pemkab Jombang diminta Kemensos melakukan penjangkauan calon siswa baru Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan dibuka tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas,” ungkap Warsubi menjabarkan kuota siswa.

Pemerintah menjamin penuh seluruh keberlangsungan pendidikan para siswa yang nantinya diterima di Sekolah Rakyat ini tanpa dipungut biaya sepeser pun. Fasilitas gratis yang disediakan meliputi biaya pendidikan, asrama tinggal, konsumsi harian, hingga perlengkapan belajar seperti buku dan seragam.

Melalui program ini, Warsubi berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jombang dapat mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang baik dan layak. Pemkab Jombang berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis yang berkualitas dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Proyek Pembangunan dari PT Waskita, Taufik, menegaskan komitmen penuh dari pihak pengembang untuk memenuhi target dari pemerintah pusat. Pihaknya terus mengoptimalkan jumlah pekerja dan manajemen waktu di lapangan agar target operasional tidak meleset.

“Kami berupaya agar pembangunan selesai sesuai arahan Presiden dan Menteri. Target kami pada akhir Juni sudah dapat dioperasionalkan untuk fasilitas inti, sedangkan fasilitas tambahan seperti gedung serbaguna akan diselesaikan pada tahap berikutnya,” kata Taufik dengan nada optimistis.

Dari sisi teknis penyaringan siswa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan bahwa prioritas utama penjangkauan Sekolah Rakyat adalah anak telantar dan anak putus sekolah (drop out). Kriteria kondisi pendidikan ini didahulukan sebagai filter utama.

Setelah filter kondisi pendidikan terpenuhi, barulah dinas terkait menerapkan penyaringan tambahan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Skema jaminan pendidikan gratis ini dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori data Desil 1 dan Desil 2.

“Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Jombang. Keberhasilan program ini juga membutuhkan restu dan keikhlasan dari orang tua untuk mempercayakan anak-anaknya dididik di Sekolah Rakyat, terutama pada jenjang sekolah dasar,” pungkas Agung Hariadi.

JOMBANG,TelusuR.ID — Komisi C DPRD Jombang menunjukkan komitmennya dalam mengawal efisiensi anggaran daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD memastikan langkah penghematan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan yang dibutuhkan warga.

Salah satu pembahasan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Rabu (13/5). Dalam forum tersebut, DPRD menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dan selektif, dengan fokus pada pengurangan belanja internal dinas.

Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dibahas.

“Pembahasan efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan pengurangan belanja tidak berdampak terhadap pelayanan dan program untuk masyarakat,” kata Zahrul.

Menurutnya, DPRD Jombang ingin memastikan seluruh program pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski terdapat penyesuaian anggaran di sejumlah sektor pemerintahan. Karena itu, pembahasan dilakukan secara detail agar target pembangunan dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

“Efisiensi ini difokuskan pada belanja dinas. Bukan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dari hasil pembahasan bersama Dinas Perkim Jombang, tercatat efisiensi anggaran mencapai Rp1,5 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp14 miliar. Meski demikian, DPRD menegaskan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan.

“Yang penting program untuk masyarakat tetap bisa berjalan dan terlaksana dengan baik,” ucap Zahrul.

Langkah DPRD Jombang ini dinilai sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. DPRD juga ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Jombang, Dian Kusuma Rahmat Subekti, menyatakan pihaknya mendukung langkah efisiensi yang dilakukan bersama DPRD. Ia memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

“Program-program tetap kami jalankan semaksimal mungkin tanpa mengurangi fungsi pembangunan itu sendiri,” tandas Dian.

JOMBANG,TelusuR.ID — Komisi D DPRD Jombang menunjukkan komitmennya dalam mendorong perbaikan tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui penguatan sistem data terpadu berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dinilai sebagai upaya strategis untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dorongan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan Bappeda Jombang, Senin (18/5). DPRD Jombang menilai keberadaan aplikasi terpadu menjadi solusi penting untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos sekaligus memperkuat transparansi program kesejahteraan sosial di daerah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki sistem verifikasi mandiri yang terintegrasi dengan DTSEN nasional. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu Pemkab Jombang menghadirkan kebijakan bantuan yang lebih adaptif dan sesuai kondisi riil masyarakat.

“Selama ini bantuan dari APBN memang sudah mengacu pada DTSEN. Tapi daerah juga harus punya sistem sendiri sebagai bahan verifikasi tambahan agar lebih akurat,” ujar Erna.

Ia menjelaskan, pembaruan data berkala dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi fondasi penting dalam pengembangan aplikasi tersebut. Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa hingga tingkat RT karena dinilai paling memahami kondisi sosial masyarakat secara langsung.

Komisi D DPRD Jombang menilai integrasi data menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi kesalahan penerima bantuan. Dengan sistem yang lebih modern dan terhubung lintas instansi, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan tepat guna.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, menyambut baik inisiatif DPRD tersebut. Menurutnya, gagasan pembangunan aplikasi terpadu sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam memperkuat basis data sosial masyarakat.

“Usulan Komisi D ini sangat baik. Nantinya bukan hanya data masyarakat miskin, tetapi juga data UMKM, PKL, dan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan intervensi program pemerintah,” kata Agung.

Ia menambahkan, sistem tersebut nantinya dapat dimanfaatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga program bantuan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

DPRD bersama Pemkab Jombang kini berkomitmen melanjutkan pembahasan konsep aplikasi terpadu DTSEN dengan OPD terkait. Sistem itu ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial berbasis data yang lebih modern dan akurat di Kabupaten Jombang.

Sragen,TelusuR.ID – Jalan betonisasi hasil Program TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen di Desa Puro siap diresmikan oleh Pangdam IV/Diponegoro pada Selasa (19/5/2026).

Pembangunan jalan yang dikerjakan oleh anggota Satgas TMMD bersama masyarakat tersebut kini telah selesai dan siap dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Keberadaan jalan betonisasi ini membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Puro, khususnya dalam memperlancar akses transportasi, kegiatan pertanian, serta meningkatkan perekonomian warga. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui saat musim hujan, kini berubah menjadi jalan beton yang kuat dan nyaman dilintasi.

Menjelang peresmian, anggota Satgas TMMD bersama warga tampak melakukan pembersihan dan penataan di sekitar lokasi agar acara berjalan lancar dan meriah. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat tetap terlihat hingga menjelang penutupan kegiatan TMMD.
Warga Desa Puro merasa bangga dan bersyukur atas hasil pembangunan yang telah memberikan manfaat besar bagi desa mereka.

Peresmian jalan betonisasi oleh Pangdam IV/Diponegoro nantinya menjadi bukti nyata keberhasilan program TMMD dalam membantu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

(Agus Kemplu)

“Propaganda Sesat dan Narasi Provokatif dalam Film ‘Pesta Babi’ yang sarat Kontroversi..”

(Oleh : Akbar Husein – “Gerakan Mantap Pilih Prabowo/GMPP”)

Menyaksikan tanyangan dalam film dokumenter “Pesta Babi” produksi Watchdoc Documentary yang disutradarai oleh Dandy Laksono dan Cypri Dale dimana latar belakang dalam film tersebut adalah mengenai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan Cetak Sawah di daerah Merauke, Papua.

Namun sungguh disayangkan alih-alih film tersebut menyajikan fakta yang obyektif di lapangan, akan tetapi isi pesan yang dibangun dalam film “Pesta Babi” ini mengandung proganda sesat dan narasi provokatif yang sarat dengan kontroversi, dimana didalamnya berisi framing-framing negatif dengan menggunakan narasumber (lokal) yang berat sebelah alias tidak berimbang.

Opini miring dan Narasi provokatif yang muncul dalam film “Pesta Babi” tersebut justru mendiskreditkan dan memojokkan posisi Pemerintah Republik Indonesia saat ini, bahkan film dokumenter ini disinyalir dan diduga memiliki agenda politis yang terselubung dalam rangka mendukung gerakan kemerdekaan Papua dengan memanfaatkan issu-issu lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat Papua.
Padahal sejatinya kondisi realitas yang terjadi di daerah Merauke, Papua tidaklah seburuk yang digambarkan dalam film kontroversial tersebut.

Yang jelas bahwa film dokumenter “Pesta Babi” ini telah gagal dalam menangkap realitas yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan, karena dibalik sudut pandang kamera yang selektif dalam menampilkan hal-hal “negatif” terdapat banyak pula dinamika pembangunan yang justru membawa angin segar bagi perekonomian dan pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat yang berada persis di ujung bagian timur Indonesia tersebut.

Karena pada kenyataannya bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan Cetak Sawah di Merauke yang digagas dan dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Soebianto dengan dilandasi oleh semangat Patriotisme dan Sosialisme yang Revolusioner ini, tidaklah hanya untuk sekedar urusan ketahanan pangan nasional semata, akan tetapi Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pangan ini mengusung dua agenda besar didalamnya yaitu : Pertama, menjaga kedaulatan pangan Indonesia, Kedua sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal khususnya di daerah Merauke, Papua.

Kehadiran investasi negara di wilayah ini terbukti mampu membuka keterisolasian daerah dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak di Papua.
Dan salah satu bukti nyata dampak positif tersebut dirasakan langsung oleh warga masyarakat di Kampung Wanam, Merauke, Papua.

Dan pastinya bahwa kehadiran PSN Food Estate dan Cetak Sawah ini mampu membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang sangat massif bagi warga masyarakat setempat, dimana warga lokal yang sebelumnya kesulitan mendapatkan penghasilan tetap, kini mulai sangat terbantu secara ekonomi karena terlibat langsung dalam berbagai lini operasional proyek, mulai dari penyiapan lahan hingga sektor logistik pendukung.

Melalui keterlibatan aktif ini, tuduhan bahwa PSN Food Estate dan Cetak Sawah mengabaikan masyarakat lokal setempat dengan sendirinya terbantahkan. Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Soebianto justru sangat memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal agar kue pembangunan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Papua.

Hingga pada akhirnya bahwa kesejahteraan kehidupan warga lokal yang mulai meningkat adalah jawaban paling nyata atas segala keragu-raguan dan kampanye negatif yang dialamatkan pada proyek ini.

Sekali lagi bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan Cetak Sawah di Merauke, Papua merupakan manifestasi dari komitmen negara dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Soebianto untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi segenap warga masyarakat khususnya di Tanah Papua yang sejalan dengan Pasal 33 UUD’45.

Sekian..

Indonesia Tidak Sedang Runtuh
Oleh: M Djali
Aktivis kawak dan pemerhati politik

TelusuR.ID – Dolar naik lagi. Orang-orang mulai gelisah. Grup WhatsApp mulai ramai. Ada yang membandingkan keadaan hari ini dengan 1998. Ada yang mulai bicara krisis. Ada yang kembali menebar ketakutan seolah Indonesia sedang berada di bibir jurang.

Saya justru melihatnya berbeda.

Saya teringat satu hal sederhana: bangsa ini sudah terlalu sering diuji. Dan berkali-kali pula berhasil bertahan.

Tahun 1998 memang pernah menjadi luka besar bangsa ini. Rupiah runtuh. Perbankan kolaps. Harga-harga melonjak liar. Rakyat kehilangan harapan. Negara seperti kehilangan pegangan.

Tetapi Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998.

Fondasinya berbeda. Struktur ekonominya berbeda. Ketahanan negaranya juga berbeda.

Hari ini cadangan devisa Indonesia jauh lebih kuat. Sistem perbankan diawasi jauh lebih ketat. Inflasi masih terkendali. Konsumsi masyarakat tetap bergerak. Aktivitas ekonomi masih hidup. Negara juga masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi menjaga stabilitas.

Memang benar dunia sedang tidak baik-baik saja.

Suku bunga Amerika tinggi. Konflik geopolitik belum selesai. Jalur perdagangan dunia terganggu. Harga energi naik turun tidak menentu. Hampir semua negara berkembang mengalami tekanan mata uang.

Tetapi justru di tengah situasi global seperti itu, Indonesia masih bisa berdiri cukup tegak.

Mengapa?

Karena kekuatan ekonomi Indonesia hari ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada asing.

Kekuatan terbesar Indonesia justru ada di dalam negeri sendiri.

Pasar domestik kita besar. Konsumsi rakyat tetap hidup. UMKM bergerak di mana-mana. Anak-anak muda mulai membangun usaha. Hilirisasi mulai menciptakan nilai tambah. Industri nasional perlahan tumbuh. Dan bonus demografi sedang berada di depan mata.

Inilah kekuatan yang sering tidak terlihat oleh para penebar pesimisme.

Mereka terlalu sibuk melihat angka kurs di layar monitor, tetapi lupa melihat denyut ekonomi rakyat yang tetap berjalan setiap hari.

Warung tetap buka.

Pasar tetap ramai.

Pabrik tetap produksi.

Petani tetap menanam.

Nelayan tetap melaut.

Anak-anak muda tetap menciptakan peluang baru.

Itulah Indonesia sesungguhnya.

Karena itu masyarakat tidak perlu ikut panik berlebihan hanya karena dolar naik beberapa ratus rupiah.

Pelemahan rupiah memang harus diwaspadai. Pemerintah dan Bank Indonesia tentu harus bekerja ekstra keras menjaga stabilitas. Tetapi kepanikan massal justru bisa menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada tekanan ekonomi itu sendiri.

Dalam ekonomi modern, persepsi publik sangat menentukan.

Jika rakyat percaya pada negaranya, badai sebesar apa pun bisa dilalui. Tetapi jika rakyat terus dicekoki rasa takut, maka tekanan kecil pun bisa berubah menjadi krisis besar.

Di titik inilah saya memahami pesan Prabowo Subianto.

Negara tidak boleh terlihat gentar menghadapi tekanan global.

Optimisme bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Optimisme adalah keberanian menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Optimisme adalah keyakinan bahwa bangsa ini memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Dan sesungguhnya arah menuju ke sana mulai terlihat.

Indonesia mulai berani mengurangi ketergantungan impor. Hilirisasi sumber daya alam terus didorong agar kekayaan negeri ini tidak lagi dijual murah ke luar negeri. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional mulai diperluas. Industri strategis nasional mulai diperkuat.

Ini bukan pekerjaan sehari dua hari.

Tetapi bangsa besar memang dibangun melalui ketahanan menghadapi tekanan panjang.

Kita tidak mungkin menjadi negara maju jika setiap gejolak dolar langsung membuat kita kehilangan kepercayaan diri.

Karena sesungguhnya ukuran kekuatan sebuah bangsa bukan pada seberapa tenang dunia memperlakukannya, melainkan seberapa kokoh ia bertahan ketika dunia sedang bergejolak.

Dan Indonesia sudah berkali-kali membuktikan satu hal penting:

Negeri ini mungkin sering diragukan.

Tetapi selalu berhasil bertahan.

Hari ini Indonesia tidak sedang runtuh.

Indonesia sedang ditempa.

Sedang diuji mentalnya.

Sedang dipaksa naik kelas menjadi bangsa yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya pada kemampuannya sendiri.

Dan bangsa yang mampu melewati ujian seperti itulah yang pada akhirnya akan memimpin masa depan.

Nganjuk,18/05/2026

Wonogiri,TelusuR.ID – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah terus dilakukan jajaran Kodim 0728/Wonogiri melalui patroli malam cipta kondisi di wilayah Kecamatan Wonogiri Kota, Senin malam (18/5/2026). Dipimpin langsung oleh Sertu Khanif selaku Babinsa Koramil 01/Wonogiri bersama aparat terkait dengan menyasar sejumlah titik strategis dan obyek vital di kawasan kota.

Dalam patroli tersebut, petugas mendatangi KDKMP di wilayah Wonogiri Kota, bank-bank swasta, serta berbagai obyek vital lainnya guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Kehadiran aparat di tengah malam hari memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sertu Khanif mengatakan bahwa patroli malam rutin dilakukan sebagai bentuk komitmen TNI bersama aparat wilayah dalam menciptakan situasi yang kondusif. Selain melakukan pemantauan keamanan, patroli juga menjadi sarana mempererat komunikasi dengan masyarakat agar tercipta sinergi dalam menjaga lingkungan sekitar tetap aman dan damai.

Masyarakat menyambut baik kegiatan patroli malam tersebut. Warga merasa lebih tenang dan terlindungi dengan adanya kehadiran Babinsa dan aparat keamanan yang aktif berkeliling wilayah pada malam hari. Kehadiran patroli dinilai mampu memberikan efek pencegahan terhadap tindakan kriminalitas serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

Patroli malam cipta kondisi berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin demi menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan suasana Wonogiri Kota yang semakin nyaman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

(Agus Kemplu)