JAKARTA, TelusuR.ID — Aktivis politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai laporan majalah asal Inggris, The Economist, yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju otoritarianisme dan pemborosan anggaran sebagai penilaian yang berlebihan.
Menurut Andrianto, kritik tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo menempuh jalur demokrasi untuk meraih kekuasaan setelah beberapa kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden.
“Prabowo adalah figur yang mengikuti proses demokrasi. Ia sudah empat kali mengikuti pemilihan presiden, tiga kali kalah dan baru menang pada 2024. Itu menunjukkan ia menaati mekanisme demokrasi,” kata Andrianto di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap dua artikel The Economist yang terbit pekan lalu dan menyoroti arah pemerintahan Prabowo. Dalam laporannya, majalah tersebut menilai kebijakan Prabowo berpotensi melemahkan demokrasi dan membebani keuangan negara.
Andrianto menilai pandangan tersebut dipengaruhi oleh ideologi ekonomi liberal yang selama ini dianut The Economist. Ia menyebut media tersebut cenderung berpihak pada prinsip pasar bebas atau laissez-faire, sehingga tidak memahami pendekatan ekonomi populis yang dijalankan pemerintah Prabowo.
Ia mencontohkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat yang justru memperkuat peran negara.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga sedang mendorong penguatan APBN, ketahanan pangan, serta prioritas pada sektor domestik. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berbeda dengan pendekatan ekonomi liberal yang selama ini dominan di tingkat global.
“Indonesia saat ini sudah berada dalam era demokrasi pasca-Reformasi 1998. Sangat tidak relevan jika disebut kembali menuju otoritarianisme seperti era Orde Baru,” ujarnya.
Soroti Arah Kebijakan Ekonomi
Andrianto juga menilai Prabowo membawa pendekatan baru dalam kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam penunjukan pejabat strategis di bidang keuangan.
Ia menyinggung penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebutnya tidak berorientasi pada kepentingan ekonomi Amerika Serikat, berbeda dengan pola pemerintahan sebelumnya yang menurutnya cenderung berkiblat ke Washington.
“Prabowo mencoba merombak pola lama yang sudah berlangsung puluhan tahun,” kata Andrianto.
Ia bahkan menduga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini berkaitan dengan tekanan terhadap pemerintah agar mengubah arah kebijakan ekonominya.
Politik Luar Negeri Dinilai Lebih Mandiri
Dalam bidang geopolitik, Andrianto menyebut Prabowo menunjukkan sikap yang lebih independen dengan mempererat hubungan dengan sejumlah negara besar seperti Rusia dan China.
Ia mencatat Prabowo beberapa kali melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin serta Presiden China Xi Jinping di Beijing.
Di sisi lain, menurutnya, Prabowo belum pernah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih.
Andrianto menilai langkah Indonesia bergabung dengan BRICS juga menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo mengambil posisi politik luar negeri yang lebih mandiri di tengah dinamika global.
“Prabowo adalah sosok nasionalis yang dibutuhkan Indonesia dalam situasi global yang tidak menentu,” katanya.
