JOMBANG,TelusuR.ID — Komisi C DPRD Jombang menunjukkan komitmennya dalam mengawal efisiensi anggaran daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD memastikan langkah penghematan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan yang dibutuhkan warga.
Salah satu pembahasan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Rabu (13/5). Dalam forum tersebut, DPRD menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dan selektif, dengan fokus pada pengurangan belanja internal dinas.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dibahas.
“Pembahasan efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan pengurangan belanja tidak berdampak terhadap pelayanan dan program untuk masyarakat,” kata Zahrul.
Menurutnya, DPRD Jombang ingin memastikan seluruh program pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski terdapat penyesuaian anggaran di sejumlah sektor pemerintahan. Karena itu, pembahasan dilakukan secara detail agar target pembangunan dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
“Efisiensi ini difokuskan pada belanja dinas. Bukan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan bersama Dinas Perkim Jombang, tercatat efisiensi anggaran mencapai Rp1,5 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp14 miliar. Meski demikian, DPRD menegaskan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan.
“Yang penting program untuk masyarakat tetap bisa berjalan dan terlaksana dengan baik,” ucap Zahrul.
Langkah DPRD Jombang ini dinilai sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. DPRD juga ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Jombang, Dian Kusuma Rahmat Subekti, menyatakan pihaknya mendukung langkah efisiensi yang dilakukan bersama DPRD. Ia memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Program-program tetap kami jalankan semaksimal mungkin tanpa mengurangi fungsi pembangunan itu sendiri,” tandas Dian.
