MENJAGA BUMI, MENJAGA REPUBLIK: PIDATO PRABOWO, KEDAULATAN EKONOMI, DAN MASA DEPAN INDONESIA HIJAU

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

JAKARTA,TelusuR.ID – Dunia sedang berubah. Ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi hanya datang dari perang militer, konflik ideologi, atau perebutan wilayah. Ancaman terbesar abad ini justru bergerak perlahan, tetapi dampaknya menghantam langsung kehidupan manusia: kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, krisis pangan, hingga kebocoran ekonomi nasional.

Banjir, kekeringan, polusi udara, kerusakan laut, cuaca ekstrem, hingga hilangnya kekayaan negara akibat tata kelola yang lemah kini saling berkaitan dalam satu persoalan besar: masa depan republik.

Di tengah situasi global yang penuh gejolak itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada 20 Mei 2026 menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam. Pidato itu bukan sekadar pidato APBN biasa. Ia terasa seperti deklarasi arah baru ekonomi Indonesia.

Prabowo menyampaikan kegelisahan yang selama ini hidup di benak banyak rakyat Indonesia: negeri ini sesungguhnya kaya, tetapi kekayaannya terlalu lama bocor.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, cadangan nikel besar, batu bara, sawit, gas, laut yang luas, serta kekayaan biodiversitas luar biasa. Namun di saat yang sama, masih banyak desa tertinggal, irigasi rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rakyat kecil hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Paradoks itulah yang menjadi inti pidato Prabowo.

Bahwa masalah Indonesia bukan terutama kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya tata kelola dan kebocoran kekayaan nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik, pidato tersebut memperlihatkan upaya menggeser Indonesia dari model ekonomi yang terlalu liberal menuju ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Negara ingin kembali hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pengarah pembangunan nasional.

Pasal 33 kembali ditempatkan sebagai fondasi moral pembangunan: bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun menariknya, arah itu tidak sepenuhnya anti pasar. Prabowo tetap berbicara tentang entrepreneurship, inovasi, industrialisasi, dan efisiensi. Yang ingin dibangun tampaknya adalah jalan tengah: pasar tetap hidup, tetapi negara memastikan pasar bekerja untuk kepentingan nasional.

Di titik ini, gagasan pembangunan Indonesia mulai mendekati model developmental state Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Taiwan. Negara memimpin industrialisasi, melindungi kepentingan nasional, sekaligus membangun kapasitas industri dan teknologi.

Tetapi di era modern, pembangunan nasional tidak lagi cukup hanya berbicara soal industri dan pertumbuhan ekonomi. Dunia kini memasuki fase baru ketika lingkungan hidup menjadi bagian penting dari geopolitik global.

Carbon tax, perdagangan karbon, energi hijau, hingga Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) telah mengubah lingkungan hidup menjadi instrumen ekonomi internasional.

Negara-negara maju kini berlomba membangun ekonomi hijau. Investasi global bergerak menuju energi terbarukan, kendaraan listrik, industri rendah karbon, dan perdagangan karbon bernilai miliaran dolar.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang luar biasa.

Hutan tropis Indonesia bukan sekadar kawasan hijau. Mangrove bukan sekadar tanaman pesisir. Gambut bukan hanya lahan basah. Semua itu adalah aset geopolitik dan ekonomi masa depan.

Indonesia memiliki potensi karbon biru terbesar di dunia melalui mangrove dan ekosistem pesisir. Nilai ekonomi karbon Indonesia diperkirakan dapat mencapai miliaran dolar per tahun apabila mampu dikelola secara serius, transparan, dan terintegrasi.

Karena itu, menjaga bumi sejatinya adalah menjaga republik.

Pidato Prabowo tentang menghentikan kebocoran ekonomi menemukan relevansi penting di sini. Sebab kebocoran kekayaan negara tidak hanya terjadi melalui manipulasi ekspor, under invoicing, atau transfer pricing. Kebocoran juga terjadi ketika kerusakan lingkungan dibiarkan tanpa kendali.

Hutan yang rusak berarti hilangnya potensi ekonomi karbon. Laut yang tercemar berarti hilangnya sumber pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Polusi dan krisis iklim pada akhirnya menjadi beban APBN, memperbesar biaya kesehatan, bencana, dan kemiskinan.

Dengan kata lain, kerusakan lingkungan adalah bentuk kebocoran ekonomi nasional yang paling mahal dalam jangka panjang.

Karena itu industrialisasi Indonesia ke depan tidak boleh lagi dibangun dengan paradigma eksploitasi sumber daya alam semata. Hilirisasi harus bergerak menuju industrialisasi hijau berbasis teknologi, inovasi, dan keberlanjutan.

Indonesia tidak boleh berhenti sebagai eksportir bahan mentah. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menjadi negara industri yang merusak masa depan ekologisnya sendiri.

Di sinilah tantangan terbesar pembangunan Indonesia modern: bagaimana membangun ekonomi yang kuat tanpa menghancurkan lingkungan hidup.

Prabowo tampaknya memahami bahwa negara membutuhkan kedaulatan ekonomi sekaligus ketahanan ekologis. Ketahanan pangan membutuhkan tanah dan air yang sehat. Kemandirian energi membutuhkan transisi energi bersih. Industrialisasi masa depan membutuhkan standar hijau global.

Karena itu negara harus hadir melalui tata kelola yang kuat, modern, dan berbasis digital governance.

Digitalisasi tata kelola ekspor, blockchain untuk rantai perdagangan komoditas, integrasi data lintas kementerian, hingga real-time monitoring perdagangan sumber daya alam menjadi penting untuk menutup celah manipulasi dan kebocoran.

Tetapi teknologi saja tidak cukup.

Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa negara kuat tanpa integritas justru dapat berubah menjadi pusat rente baru. Venezuela gagal bukan karena kekurangan minyak, tetapi karena lemahnya institusi dan rusaknya tata kelola. Nigeria lama terjebak dalam paradoks serupa: kaya sumber daya, tetapi bocor oleh korupsi dan kelemahan negara.

Karena itu ujian Indonesia bukan hanya nasionalisme.

Ujiannya adalah kompetensi.

Negara yang kuat harus sekaligus bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

BUMN yang diberi mandat strategis harus diaudit secara independen, berbasis meritokrasi, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Industrialisasi harus menghasilkan transfer teknologi, lapangan kerja, riset, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Jika berhasil, Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya.

Kebocoran ekonomi mengecil. Hilirisasi bergerak menuju industri teknologi dan energi hijau. Perdagangan karbon menjadi sumber pertumbuhan baru. APBN menjadi alat pembangunan berkelanjutan. Dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat.

Dalam skenario terbaik, Pasal 33 UUD 1945 tidak berhenti sebagai teks konstitusi, tetapi berubah menjadi mesin pemerataan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Sekolah menjadi lebih baik. Guru lebih sejahtera. Desa lebih produktif. Industri nasional lebih kuat. Lingkungan hidup tetap terjaga.

Namun jika gagal, nasionalisme ekonomi hanya akan berubah menjadi monopoli birokrasi baru. Negara menjadi besar, tetapi tidak efektif. Kekayaan alam tetap bocor, hanya berganti tangan.

Karena itu masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan negara membangun tata kelola yang bersih, modern, dan visioner.

Pidato Prabowo pada akhirnya bukan sekadar pidato tentang APBN.

Ia adalah refleksi tentang luka lama republik: negeri kaya yang terlalu lama kehilangan kekayaannya sendiri.

Dan di tengah ancaman krisis iklim global, pesan itu menjadi semakin penting.

Sebab menjaga bumi bukan lagi sekadar agenda lingkungan hidup. Ia telah menjadi agenda kedaulatan nasional.

Menjaga bumi berarti menjaga pangan, menjaga energi, menjaga ekonomi, menjaga masa depan generasi muda, dan menjaga keberlangsungan republik.

Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa tata kelola hanya akan menjadi cerita sedih.

Jika Indonesia mampu menutup kebocoran ekonomi, memimpin industrialisasi hijau, menjaga lingkungan hidup, dan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, maka inilah fondasi Indonesia baru.

Sebuah republik yang tidak lagi sekadar kaya sumber daya, tetapi juga kaya peradaban, kaya keberlanjutan, dan kaya keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, bangsa besar bukanlah bangsa yang paling banyak memiliki kekayaan alam, melainkan bangsa yang mampu menjaga bumi sekaligus memastikan kekayaan itu tidak bocor dari tangan rakyatnya sendiri.

Boyolali,TelusuR.ID — Kehadiran Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tengah masyarakat kembali menunjukkan manfaat nyata. Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali, Serma Maryono, yang turun langsung membantu pembangunan talud bersama warga di Dukuh Gajihan, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jumat (22/05/2026).

Dengan penuh semangat, Serma Maryono bersama warga bergotong royong mengerjakan pembangunan talud sepanjang 80 meter. Pekerjaan diawali dengan penggalian tanah untuk pondasi agar konstruksi talud lebih kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Pembuatan pondasi dilakukan secara maksimal supaya ketahanan talud lebih kokoh, terutama untuk mengantisipasi longsor saat musim penghujan,” ujar Serma Maryono di sela kegiatan.

Kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan tidak hanya membantu mempercepat pekerjaan, tetapi juga menjadi penyemangat bagi warga. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan kuatnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membangun desa.

Menurutnya, pembangunan talud tersebut sangat penting demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar, khususnya saat curah hujan tinggi yang rawan menyebabkan tanah longsor.

Sementara itu, Danramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Wahid menegaskan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari tugas kewilayahan sekaligus bentuk tanggung jawab TNI kepada rakyat.

“Babinsa harus selalu hadir di tengah masyarakat, mampu melaksanakan cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat terhadap setiap perkembangan wilayah,” terang Danramil.

Ia berharap keberadaan Babinsa tidak hanya membantu mengatasi kesulitan warga, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Dengan kebersamaan dan gotong royong seperti ini, hubungan antara TNI dan masyarakat akan semakin kuat,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)

Jakarta, TelusuR.ID — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen strategis nasional, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam audiensi antara Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule, dengan jajaran pengurus Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Eksekutif Nasional (LMND EN) yang dipimpin Ketua Umum Yoga Aldo Novensi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Inggrid Nola selaku Ketua Bidang Departemen Perempuan, Redo Balau sebagai Ketua Bidang Dalam Negeri, Wempi selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM, serta Armed Ngabalin sebagai Ketua Bidang Luar Negeri.

Dalam suasana diskusi yang konstruktif, kedua pihak membahas pentingnya peran organisasi mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal cita-cita pendiri bangsa, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan nasional.

Wakil Kepala BP Taskin Ir. Iwan Sumule menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong lahirnya gagasan-gagasan progresif di tengah masyarakat.

“Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki energi dan idealisme yang dibutuhkan bangsa untuk memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi kemahasiswaan dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui edukasi sosial, penguatan kapasitas masyarakat, hingga pembangunan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembangunan yang merata.

Ketua Umum LMND EN Yoga Aldo Novensi menyampaikan kesiapan organisasinya untuk turut berkontribusi dalam mendukung program-program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama antara BP Taskin dan kalangan mahasiswa dalam membangun ekosistem pembangunan yang partisipatif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Era Generative Artificial Intelligence (AI) bergerak begitu cepat dan adopsi teknologi ini di berbagai sektor industri kini menjadi semakin krusial. Guna menjawab tantangan global tersebut, Google Developer Groups (GDG) Surabaya kembali menghadirkan gelaran teknologi bergengsi bertajuk “Build with AI (BWAI) Surabaya 2026”.

Perhelatan berskala besar ini terselenggara berkat kolaborasi strategis antara GDG Surabaya, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS), serta Indosat Ooredoo Hutchison. Inisiatif global dari Google ini hadir sebagai wadah bagi para pengembang, profesional IT, akademisi, hingga pelaku industri lokal untuk menyelami dunia kecerdasan buatan secara mendalam.

Acara dirancang sebagai ruang kolaboratif interaktif yang berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni pada Jumat dan Sabtu, 22–23 Mei 2026. Bertempat di kampus ISTTS, rangkaian sesi padat mulai dari keynote speech, talk session, workshop teknis mendalam, hingga kompetisi pitching disuguhkan untuk membimbing peserta menciptakan solusi AI nyata.

Agenda akbar ini turut merangkul para pakar industri, Google Developer Experts (GDE), tokoh strategis dari Indosat, hingga perwakilan dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Kehadiran para tokoh penting ini ditujukan untuk membedah arah adopsi teknologi cerdas serta masa depan kolaborasi digital di tanah air.

Pada hari pertama, Jumat, 22 Mei 2026, acara dihadiri oleh sebanyak 200 mahasiswa dan profesional muda. Agenda hari pembuka ini difokuskan pada inkubasi teknis fundamental dan sesi aplikatif pemula yang disajikan dengan pendekatan lebih ringan, sehingga ideal sebagai titik awal bagi para developer pemula.

Rangkaian lokakarya pada hari pertama dipandu oleh jajaran pakar nasional, salah satunya Sidiq Permana yang membawakan topik “AI Native Engineering in the Android App Development”. Sesi ini memandu peserta memahami integrasi kecerdasan buatan secara natural ke dalam ekosistem Android guna meningkatkan pengalaman pengguna.

Selanjutnya, Muhammad Ghifary mengulas inovasi pemrosesan AI langsung di perangkat melalui topik “AI at the Edge: Deploying Multimodal MedGemma for On-Device Medical Imaging”. Sesi ini mengupas pemanfaatan AI untuk sektor kesehatan secara ringkas dan mudah dipahami oleh peserta.

Akademisi sekaligus praktisi teknologi, Prof. Dr. Ir. Esther Irawati Setiawan, M.Kom., turut mengisi materi bertajuk “From Prompt to Production: Vibe Coding Your Custom LLM”. Beliau membimbing peserta dari dasar prompt engineering hingga pengenalan kustomisasi Large Language Model (LLM) melalui tren terbaru, Vibe Coding.

Sebagai penutup hari pertama, Dr. Ir. Joan Santoso, M.Kom., menyampaikan materi mengenai Arah Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan di Indonesia. Sesi ini memaparkan peluang kolaborasi strategis antara sektor akademik dan industri dalam peta jalan (roadmap) adopsi AI nasional.

Memasuki hari kedua, Sabtu, 23 Mei 2026, atmosfer perhelatan menghadirkan eskalasi materi yang jauh lebih berat, berbobot, dan sarat muatan teknis tingkat lanjut. Sesi ini ditargetkan bagi para profesional, arsitek perangkat lunak, dan praktisi IT senior yang berfokus pada skalabilitas, keamanan, serta deployment sistem AI di industri.

Pakar teknologi internasional, Thu Ya Kyaw, membuka sesi dengan membedah realitas penggunaan kode hasil kecerdasan buatan di lingkungan industri lewat topik “Beyond the Vibes: The Realities of Shipping AI-Generated Code”. Fokus utamanya adalah mitigasi risiko keamanan dan standarisasi kualitas produksi.

Sementara itu, Alvin Prayuda Juniarta D. mengupas tuntas Model Context Protocol (MCP) sebagai protokol mutakhir untuk standarisasi dan keamanan akses basis data oleh agen AI. Di sisi lain, Bayu Hanantasena menyajikan talk session eksklusif yang membedah kesiapan infrastruktur digital dari perspektif industri telekomunikasi.

Materi mengenai otomatisasi alur kerja berbasis agentic AI didemonstrasikan oleh Fikri Helmi Setiawan menggunakan ekosistem Google Workspace Studio. Sesi teknis kemudian diperdalam oleh Rendra Toro yang membuktikan kapabilitas agen AI dalam mengeksekusi sistem dan memanggil API secara mandiri melalui metode Tool Calling.

Eksplorasi arsitektur pemrograman tingkat lanjut juga dipaparkan oleh Poo Kuan Hoong yang mengombinasikan Google Antigravity dan Gemini CLI. Langkah ini disusul oleh Fon Kamolphan Liwprasert yang memberikan pandangan komparatif mengenai deployment agen AI yang efisien, aman, serta memiliki skalabilitas tinggi di tingkat enterprise.

Arsitektur aplikasi modern turut dibedah oleh Connie Leung yang berfokus pada pemisahan logika prompt dari kode utama aplikasi menggunakan Firebase dan Angular. Pemisahan struktur ini dinilai sangat penting demi kemudahan pemeliharaan (maintenance) aplikasi AI dalam skala besar.

Sebagai puncak acara, edukator teknologi terkemuka Indonesia, Sandhika Galih, memimpin sesi penguatan kapabilitas teknis bagi para pengembang lokal. Sesi paralel ini berjalan bersamaan dengan tahap akhir penilaian kompetisi inovasi Pitching Antigravity yang diikuti oleh para talenta digital terbaik.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kepolisian Resor (Polres) Jombang melalui jajaran polsek sekor terus memperkuat peran aktifnya di sektor penguatan ekonomi agraria. Langkah ini diwujudkan dengan menerjunkan personel Bhabinkamtibmas untuk mengawal langsung produktivitas lahan pertanian di tingkat akar rumput.

Aksi nyata tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penuh program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah untuk mengawal dan menyukseskan target pencapaian Swasembada Pangan Nasional pada tahun 2026 ini.

Sebagai bentuk implementasi di lapangan, Bhabinkamtibmas Desa Plemahan melaksanakan pengecekan intensif pada tanaman jagung milik warga, Jumat (22/5/2026) pagi. Peninjauan ini menyasar area lahan pertanian subur yang terletak di kawasan Dusun Babut, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

Kegiatan monitoring dan pengecekan berkala tersebut dilaksanakan secara langsung oleh personel Bhabinkamtibmas Desa Plemahan, Aipda Firman Adi. Objek peninjauan lapangan kali ini berlokasi di lahan tanaman jagung milik seorang petani setempat bernama Sugiono.

Lahan pertanian yang menjadi fokus pengawalan berkala oleh personel kepolisian ini tercatat memiliki luas kurang lebih 2.500 meter persegi. Di lokasi tersebut, petugas memantau langsung kondisi fisik tanaman untuk memastikan proses pemeliharaan berjalan tanpa kendala.

Aipda Firman Adi menjelaskan bahwa proses pengecekan berkala ini dilakukan guna memastikan pertumbuhan tanaman jagung milik warga dapat berjalan secara optimal. Langkah preventif ini penting untuk memitigasi risiko gagal panen akibat serangan hama maupun faktor cuaca.

Melalui peninjauan langsung, petugas kepolisian bersama para petani dapat mengidentifikasi potensi permasalahan atau gangguan pertumbuhan tanaman sejak dini. Dengan demikian, langkah penanganan yang cepat dan tepat dapat segera diambil demi memaksimalkan hasil panen nantinya.

Secara terpisah, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan melalui Kapolsek Sumobito AKP Bagus Tejo Purnomo memberikan konfirmasi dan apresiasinya atas pergerakan personel di lapangan. Ia membenarkan bahwa pengawalan sektor agraria kini menjadi salah satu atensi utama korps bhayangkara.

AKP Bagus Tejo Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan tanaman pangan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen dukungan Polri terhadap akselerasi program pemerintah. Sinergi antara polisi dan petani diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi pedesaan.

“Polsek Sumobito berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dalam memanfaatkan lahan produktif. Hal ini penting guna meningkatkan hasil pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional tahun 2026,” ujar Kapolsek Sumobito secara lugas dikutip Telusur.id.

Lebih lanjut, Kapolsek menambahkan bahwa keterlibatan aktif personel Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pertanian masyarakat bukan sekadar fungsi pengawasan. Agenda ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk selalu hadir secara fisik di tengah masyarakat guna memberikan manfaat instan.

Dalam kegiatan di Dusun Babut tersebut, petugas kepolisian tidak hanya sekadar melakukan pengecekan teknis pada daun dan buah jagung. Personel di lapangan juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog secara humanis dengan para pengelola lahan.

Petugas memberikan suntikan semangat serta motivasi kepada para petani agar terus melakukan proses perawatan tanaman secara maksimal. Pendampingan psikologis ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi para petani dalam mengelola ketahanan pangan daerah.

Melalui kerja keras dan sinergi yang konsisten ini, hasil panen jagung yang diperoleh nantinya diharapkan dapat melimpah. Hasil yang maksimal diproyeksikan mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi petani serta memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Sragen,TelusuR.ID – Guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berjalan tertib, Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Serda Nur Widodo turut serta mengawal dan mendampingi jalannya pembagian bantuan paket sembako berupa beras dan minyak goreng kepada warga masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan langsung di balai desa pada Jum’at (22/05/2026), dengan target penerima manfaat sebanyak 585 Kepala Keluarga (KK). Kehadiran Babinsa di lokasi tidak hanya untuk memonitor jalannya acara, tetapi juga membantu aparat desa dalam mengatur antrean agar warga terutama lansia dan ibu menyusui bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat dan nyaman.

Menurut Serda Nur, pendampingan ini merupakan bagian dari tugas pokok dalam mendukung program pemerintah terkait kesejahteraan sosial, sekaligus memastikan bahwa seluruh bantuan sampai utuh ke tangan yang berhak.

“Kami hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan dengan aman, tertib, dan transparan. Dengan total 585 KK penerima, potensi kerumunan cukup besar, sehingga pengaturan di lapangan sangat penting dilakukan agar warga tidak perlu mengantre terlalu lama,” ujar Nur di sela-sela kegiatan.

(Agus Kemplu)

Pekanbaru,TelusuR.ID — Sikap tegas Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan terhadap perusahaan sawit yang merusak daerah aliran sungai dinilai sebagai langkah penting dalam mengembalikan marwah penegakan hukum lingkungan di Provinsi Riau.

Komitmen Kapolda Riau untuk menindak perorangan maupun korporasi yang terbukti merusak sempadan sungai melalui aktivitas perkebunan sawit ilegal menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan lingkungan tidak boleh lagi berhenti pada slogan. Dalam keterangannya, Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan tidak akan tebang pilih terhadap korporasi yang menanam sawit hingga ke bibir sungai dan merusak daerah aliran sungai.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Gerakan Hijau untuk Indonesia sekaligus Pengurus PB PMII, Abduh Alfatih. Ia menilai sikap Kapolda Riau bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga keberanian moral untuk berdiri di sisi kepentingan rakyat dan masa depan ekologis daerah.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. Beliau menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tunduk di hadapan kekuatan modal yang merusak alam. Sungai adalah urat nadi kehidupan rakyat. Ketika sungai rusak, yang terancam bukan hanya ekosistem, tetapi juga kesehatan, ekonomi, dan masa depan masyarakat,” ujar Abduh Alfatih.

Menurut Abduh, Riau selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah strategis perkebunan sawit. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan sungai, hilangnya vegetasi alami, pencemaran air, serta meningkatnya risiko banjir dan erosi. Karena itu, langkah Polda Riau untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang merusak ekosistem harus dilihat sebagai terobosan penting.

Ia juga menilai program Green Policing yang digaungkan Polda Riau merupakan gagasan progresif. Program tersebut tidak hanya menempatkan polisi sebagai penegak hukum pidana, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan lingkungan hidup dan pelindung hak ekologis masyarakat. Beritariau melaporkan bahwa Green Policing Polda Riau menitikberatkan pada penegakan hukum sekaligus perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

“Green Policing adalah wajah baru kepolisian yang lebih humanis, visioner, dan berpihak pada kehidupan. Ini bukan sekadar tindakan terhadap pelanggar hukum, tetapi gerakan menyelamatkan ruang hidup masyarakat. Kapolda Riau sedang memberi pesan kuat bahwa pembangunan harus berjalan bersama etika ekologis,” tegas Abduh.

Abduh menambahkan, keberanian menindak perusahaan yang merusak daerah aliran sungai harus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat. Ia mendorong pemerintah daerah, aktivis lingkungan, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat adat untuk bersama-sama mendukung langkah Polda Riau.

Menurutnya, penegakan hukum lingkungan akan menjadi kuat apabila tidak berjalan sendirian. Negara, masyarakat sipil, dan dunia usaha harus berada dalam satu kesadaran bahwa lingkungan bukan objek eksploitasi tanpa batas, melainkan warisan hidup yang harus dijaga.

“Kami mendorong agar langkah Kapolda Riau tidak berhenti pada peringatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam penegakan hukum yang transparan, adil, dan konsisten. Perusahaan yang taat aturan harus dilindungi, tetapi korporasi yang merusak sungai harus ditindak. Di situlah wibawa negara hadir,” kata Abduh.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai bukan perkara kecil. Ketika sempadan sungai berubah menjadi kebun sawit, tanah kehilangan daya serap, air kehilangan kejernihan, dan masyarakat kehilangan sumber kehidupan. Karena itu, perlindungan sungai harus menjadi agenda bersama yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis jangka pendek.

Abduh menyebut sikap Irjen Pol Herry Heryawan sebagai contoh kepemimpinan kepolisian yang membaca masa depan. Menurutnya, tantangan keamanan hari ini tidak hanya soal kriminalitas konvensional, tetapi juga ancaman ekologis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

1. “Kepemimpinan Kapolda Riau patut diapresiasi karena mampu melihat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga keamanan manusia. Banjir, pencemaran, konflik lahan, dan rusaknya sumber air adalah ancaman nyata. Maka ketika polisi hadir melindungi sungai, sesungguhnya polisi sedang melindungi rakyat,” tutup Abduh.

Dengan sikap tegas tersebut, Polda Riau di bawah kepemimpinan Irjen Pol Herry Heryawan dinilai sedang membangun standar baru penegakan hukum lingkungan: tegas kepada pelanggar, berpihak kepada rakyat, dan setia menjaga alam sebagai sumber kehidupan.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Komisi Pengembangan Dana Umat dan Filantropi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (PDUF MUI Jatim) membuat terobosan strategis. Lembaga ini resmi menggandeng Kantor BPJS Ketenagakerjaan Juanda untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja bukan penerima upah di ekosistem pesantren.

Sinergi taktis ini dimatangkan dalam sebuah pertemuan formal yang dihadiri oleh jajaran petinggi kedua lembaga di Surabaya, Jumat (22/5/2026). Langkah kolaboratif tersebut diambil untuk merespons masih minimnya proteksi jaminan kerja bagi sektor informal keagamaan di wilayah Jawa Timur.

Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi PDUF MUI Jatim KH Miftah Jauhari, serta Ketua Departemen Corporate Relation PDUF MUI Jatim Syafii. Turut mendampingi Anggota Departemen 4 PDUF MUI Jatim Rena Paraswati, dan perwakilan staf BPJS Ketenagakerjaan Juanda, Afri.

Ketua Komisi PDUF MUI Jatim, KH Miftah Jauhari, berharap kolaborasi komprehensif ini mampu membawa kemaslahatan nyata bagi para pekerja non-upah di lingkungan pesantren. Melalui program perlindungan yang terarah, ketenangan bekerja para pengabdi umat diharapkan dapat meningkat.

“Ini merupakan program dari PDUF MUI Jatim untuk kemaslahatan umat, khususnya pemberian jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah di lingkungan pesantren,” ujar pria yang akrab disapa Gus Miftah itu dalam keterangan resminya diterima Telusur.id.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan Juanda menyambut sangat baik inisiatif mulia ini. Staf BPJS Ketenagakerjaan Juanda, Afri, menjelaskan bahwa meski pekerja pesantren masuk kategori segmen Bukan Penerima Upah (BPU), mereka tetap memiliki hak konstitusi yang setara untuk dilindungi negara.

Afri menguraikan bahwa para pekerja informal di lingkungan pesantren, seperti marbot, pengajar sukarela, hingga tenaga dapur, berhak mendapatkan hak jaminan keselamatan yang sama persis dengan pekerja kantoran atau segmen penerima upah formal.

Sinergi ini bahkan tercatat sebagai pionir pertama dalam sejarah perlindungan sosial nasional yang secara khusus menyasar klaster ekosistem pesantren. Selama ini, sektor pekerja keagamaan dinilai sering luput dari jangkauan program jaminan ketenagakerjaan resmi.

“Kerja sama antara PDUF MUI Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan Juanda ini akan menjadi yang pertama kalinya di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pekerja di lingkungan pesantren,” tandas Afri di sela-sela pertemuan.

Melalui skema jaminan ini, para pekerja pesantren nantinya akan mendapatkan berbagai manfaat perlindungan protektif. Komponen jaminan tersebut mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT) serta santunan kematian akibat risiko kerja senilai Rp42 juta.

Kabar baiknya, kemudahan akses penjaminan ini didukung penuh oleh kebijakan pemotongan nilai iuran dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah memberikan diskon iuran yang signifikan demi meringankan beban finansial para pekerja di sektor keagamaan lokal.

Melalui kebijakan stimulus tersebut, tarif premi bulanan yang semula normalnya sebesar Rp16.800 kini dipangkas menjadi hanya Rp8.400 saja. Tarif bersubsidi ini dikonfirmasi akan berlaku dan dapat dinikmati para pekerja pesantren hingga Desember 2026 mendatang.

Guna merealisasikan program besar ini, Ketua Departemen Corporate Relation PDUF MUI Jatim, Syafii, menambahkan bahwa hasil kesepakatan pertemuan strategis ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata di lapangan.

“Dalam waktu dekat kami bersama BPJS Ketenagakerjaan akan mengadakan pertemuan lanjutan. Kami akan segera membahas bagaimana teknis, skema pendataan, dan pelaksanaan regulasinya agar program ini segera berjalan,” pungkas Syafii.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur melalui Bidang Advokasi Partai bergerak taktis memperkuat barisan hukumnya. Partai berlambang merah-putih ini resmi menggelar seleksi penerimaan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Kamis (21/5/2026).

Agenda seleksi yang dipusatkan di kantor DPW PKS Jawa Timur di Surabaya ini diikuti oleh 10 peserta potensial. Seluruh peserta merupakan utusan pilihan dari sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

Program strategis ini disiapkan secara khusus untuk mencetak kader-kader advokat profesional yang tangguh. Nantinya, para pengacara baru ini tidak hanya ditugaskan mengawal kebutuhan hukum internal partai, tetapi juga diwajibkan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat luas.

Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, menegaskan bahwa kebutuhan terhadap kehadiran advokat dan pendamping hukum ke depan akan semakin vital. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dinamika persoalan hukum serta kompleksitas iklim demokrasi saat ini.

“Ke depan tantangan kita semakin kompleks. Karena itu, advokat menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal demokrasi di Jawa Timur,” ujar Bagus Prasetia Lelana saat memberikan arahan dalam pembukaan agenda seleksi di Surabaya, dikutip Telusur.id, Jumat (22/5/2026).

Bagus menambahkan, PKS berkomitmen melahirkan sosok advokat yang tidak hanya cakap dan memahami literatur hukum secara tekstual. Lebih dari itu, para kader hukum ini dituntut wajib memiliki empati dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap nasib masyarakat kecil.

Melalui program beasiswa ini, ia ingin menegaskan bahwa kehadiran PKS di tengah-tengah publik bersifat konsisten. PKS berkomitmen untuk tidak sekadar hadir mendekati momentum kontestasi politik atau menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) saja.

“PKS hadir membersamai masyarakat ketika mereka membutuhkan pendampingan hukum dan keadilan. Keberadaan tim advokasi sangat penting untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus membantu mitigasi persoalan hukum,” kata Bagus.

Lebih lanjut, Bagus membeberkan fakta lapangan bahwa banyak persoalan hukum yang menjerat publik muncul akibat minimnya pemahaman terhadap aturan. Kurangnya literasi regulasi ini sering kali membuat masyarakat maupun kader tergelincir pada masalah pidana atau perdata.

“Kadang niatnya baik, ingin membantu masyarakat, tetapi karena tidak memahami aturan hukum akhirnya justru terjerat masalah hukum. Karena itu, intervensi melalui jalur pendidikan hukum seperti PKPA ini menjadi sangat penting,” tutur Bagus menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Advokasi Partai DPW PKS Jatim, Arip Imawan, menjelaskan bahwa program beasiswa PKPA ini merupakan bagian dari cetak biru (blueprint) jangka panjang pembinaan kader hukum PKS di wilayah Jawa Timur.

Arip merinci bahwa seluruh peserta yang berhak mengikuti seleksi ketat ini merupakan kader pelopor di daerah masing-masing. Kualifikasi utamanya diprioritaskan bagi para kader yang telah menyelesaikan studi bergelar Sarjana Hukum (SH) maupun Sarjana Syariah (S.Sy).

Tidak main-main, PKS Jatim memasang target optimistis untuk melahirkan sedikitnya 50 advokat baru hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dihitung secara matematis guna memenuhi kebutuhan distribusi penasihat hukum di seluruh wilayah benteng daerah.

“Harapannya setiap DPD kabupaten/kota minimal memiliki satu advokat yang bisa membantu kebutuhan advokasi di daerah masing-masing. Keberadaan advokat di tiap daerah akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum,” jelas Arip.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat kelas bawah yang kerap kebingungan saat tersandung kasus hukum. “Banyak warga mengalami persoalan hukum tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana. Lewat program ini kami menghadirkan bantuan hukum gratis,” pungkasnya.

MOJOKERTO, TELUSUR.ID – Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto secara resmi mengajukan kesediaan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi bagi warga Nahdliyin tersebut rencananya akan digelar pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026 mendatang.

Kepastian pengajuan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan langsung kepada Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU di Jakarta tertanggal 21 Mei 2026. Langkah ini menjadi bukti keseriusan pihak pesantren dalam menyambut agenda akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menyatakan bahwa seluruh elemen di lembaganya telah menyatakan kesiapan penuh. Pihaknya berkomitmen total untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan forum pengambilan keputusan tertinggi NU itu.

“Kami berharap diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Amanatul Ummah siap secara lahir maupun batin untuk ikut menyukseskan agenda besar jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ujar KH Asep Saifuddin Chalim dalam keterangan resminya diterima Telusur.id, Jumat (22/5/2026)

KH Asep Saifuddin Chalim menegaskan bahwa Muktamar NU bukan sekadar agenda organisatoris rutin lima tahunan. Bagi beliau, perhelatan ini adalah momentum besar untuk memperkuat persatuan umat, melakukan kaderisasi ulama, serta merumuskan arah peradaban Islam Nusantara ke depan.

Menurutnya, Muktamar adalah forum strategis yang akan menentukan ke mana arah khidmah atau pengabdian Nahdlatul Ulama pada masa-masa mendatang. Atas dasar itulah, Amanatul Ummah ingin mengambil bagian dalam khidmah besar ini dengan memberikan pelayanan maksimal.

“Karena itu, kami ingin ikut berkhidmah dengan memberikan fasilitas terbaik dan pelayanan terbaik untuk seluruh warga Nahdliyin yang hadir dari berbagai penjuru,” kata kiai kharismatik yang akrab disapa Kiai Asep tersebut.

Lebih lanjut, ia menilai kawasan Pacet di Kabupaten Mojokerto sangat representatif untuk menggelar acara berskala nasional. Selain memiliki suasana khas dunia pesantren yang tenang dan kondusif, lokasinya juga dinilai sangat mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Kiai Asep menambahkan, lingkungan pesantren sengaja dipilih untuk memberikan suasana spiritual dan kekhidmatan tersendiri yang sangat sesuai dengan tradisi panjang NU. Hal ini diharapkan mampu menunjang jalannya musyawarah para ulama dengan lebih tenang.

Melalui pelaksanaan Muktamar ke-35 NU ini, Kiai Asep berharap forum ini mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat persaudaraan. Selain itu, agenda ini diharapkan memperkokoh konsolidasi organisasi serta peran nyata NU dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Kami ingin Muktamar NU menjadi ruang persatuan, ruang musyawarah para ulama dan kader terbaik NU untuk menjaga Indonesia dan merawat Islam Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah,” pungkasnya menutup pernyataan

Untuk mendukung ambisi besar tersebut, kompleks Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, telah menyiapkan berbagai infrastruktur penunjang. Fasilitas yang tersedia diklaim sangat memadai untuk menampung ribuan peserta.

Beberapa infrastruktur utama yang disiagakan di kompleks induk pesantren antara lain Masjid Raya Abdul Chalim setinggi tiga lantai, gedung guest house, hingga bangunan student center megah yang memiliki daya tampung maksimal hingga 4.000 peserta.

Kesiapan logistik dan akomodasi ini juga ditopang oleh fasilitas pendukung di kompleks MBI Amanatul Ummah, MTs-MA Hikmatul Amanah, serta Universitas KH Abdul Chalim yang menyediakan klinik medis tiga lantai, area parkir luas, wisma, apartemen mahasiswa, hingga gedung entrepreneurship.