JAKARTA,TelusuR.ID – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menuai apresiasi luas dari kalangan Senator. Salah satunya datang dari Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menilai langkah Presiden sebagai momentum penting dalam menghidupkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 secara nyata dan terukur.

Menurut LaNyalla, selama puluhan tahun Pasal 33 lebih sering berhenti sebagai jargon konstitusional tanpa implementasi yang kuat di lapangan. Karena itu, pidato Presiden Prabowo dinilai sebagai sinyal tegas hadirnya keberanian politik negara untuk kembali menempatkan pengelolaan sumber daya alam di bawah kendali negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Presiden Prabowo menunjukkan komitmen nyata untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Ini bukan sekadar pidato politik, tetapi arah strategis pembangunan nasional,” ujar LaNyalla, Selasa (21/5/2026).

Tokoh yang juga dikenal sebagai penggagas Presidium Konstitusi bersama almarhum Try Sutrisno itu menegaskan bahwa semangat Pasal 33 merupakan fondasi utama ekonomi nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sektor strategis seperti tambang, migas, hasil laut, hingga kehutanan melalui BUMN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Bagi LaNyalla, langkah tersebut menjadi bentuk konkret “membumikan” Pasal 33 yang selama ini dianggap hanya menjadi simbol konstitusi.

Ia juga menilai Presiden tidak menutup diri terhadap investasi asing, namun ingin memastikan negara tetap memegang kendali utama dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya strategis nasional.

“Presiden tidak anti terhadap investasi asing. Yang ditekankan adalah kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, dengan negara sebagai subjek utama, bukan sekadar objek eksploitasi. Ini adalah interpretasi modern Pasal 33 yang tetap membuka kolaborasi global tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” katanya.

LaNyalla optimistis kebijakan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, apabila pengelolaan SDA dilakukan secara efektif dan berpihak pada negara, maka hasilnya dapat dialokasikan untuk memperkuat subsidi energi, membangun dana abadi desa, memperluas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga menghadirkan pelayanan publik yang lebih terjangkau.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan agenda besar tersebut harus dibarengi tata kelola yang bersih, profesional, dan bebas korupsi. Karena itu, ia mendorong seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara dan kelompok masyarakat sipil, ikut mengawal implementasi kebijakan agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

Bagi LaNyalla, langkah Presiden Prabowo menjadi titik awal penting bagi lahirnya model pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kedaulatan negara dan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Wonogiri,TelusuR.ID – Babinsa Koramil 23/Karangtengah Sertu Eko Agus melaksanakan pendampingan dan pengamanan penyaluran bantuan pangan dari pemerintah melalui Bulog berupa beras sebyak 20 kg dan minyak goreng 4 liter yang akan diberikan kepada 818 keluarga penerima manfaat (KPM), bertempat di balai desa Jeblogan Kecamatan Karangtengah, Jumat (22/5/2026).

Sertu Eko selaku Babinsa setempat mengatakan bahwa, “saya sebagai Babinsa selalu siap di libatkan dan selalu mendukung setiap kegiatan yang dilaksankan di desa binaan,
“Kegiatan kali ini berupa penyaluran bantuan beras Kepada sejumlah 424 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) warga Desa Ngargoharjo”, terang Babinsa.

“Pembagian beras dan minyak tersebut merupakan bentuk perhatian dari pemerintah guna membantu masyarakat kurang mampu demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, ucap Babinsa.

Lebih lanjut Sertu Eko mengatakan bahwa, “kehadiran kami Babinsa pada kegiatan ini sebagai bentuk dukungan  kepada setiap program-program yang diselenggarakan di desa binaan.

“Selain demi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, kehadiran kami juga untuk memastikan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran kepada warga yang kurang mampu”, tutup Babinsa

(Agus Kemplu)

JAKARTA,TelusuR.ID – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 1 persen setiap tahun sebagai bagian dari upaya mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekan angka kemiskinan hingga berada di kisaran 4,5–5 persen pada 2029.

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, mengatakan target tersebut disusun berdasarkan kondisi terkini angka kemiskinan nasional yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di level 8,25 persen per September 2025.

“Ada target-target penurunan angka kemiskinan yang harus konsisten setiap tahunnya itu 1 persen sehingga kita bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan di 2029 itu di angka 4,5–5 persen,” kata Iwan di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, konsistensi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan menjadi kunci utama agar target tersebut dapat terealisasi dalam lima tahun ke depan.

“Kalau target per tahunnya konsisten dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, maka target pemerintah di 2029 sebesar 4,5 persen itu bisa diwujudkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada 2026. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat masih berada di angka 0,85 persen.

Untuk mengejar target tersebut, BP Taskin menyiapkan sejumlah langkah strategis. Mulai dari integrasi program lintas kementerian dan lembaga, pemutakhiran data penerima bantuan, hingga sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.

Iwan menjelaskan, BP Taskin kini tengah menyosialisasikan Rencana Induk (Rinduk) Pengentasan Kemiskinan kepada pemerintah daerah. Dokumen itu akan menjadi peta jalan bersama bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengurangan kemiskinan secara terpadu.

Melalui skema integrasi tersebut, BP Taskin akan menyinergikan berbagai program dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan agar intervensi bantuan dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut Iwan, validitas data menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Sebab, data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.

“Kalau data tidak diperbarui dengan baik, maka intervensi program pengentasan kemiskinan tidak akan tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, proses verifikasi dan pembaruan data terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di kantong-kantong kemiskinan prioritas.

“Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program dan pelaksanaan bantuan bisa lebih efektif,” ujar Iwan.

JAYAWIJAYA,TelusuR.ID – Yonif 521/DY kembali menunjukkan sisi humanis pengabdian prajurit TNI melalui aksi nyata membantu masyarakat yang tengah berduka di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (21/5/2026).

Di tengah suasana duka yang menyelimuti salah satu keluarga warga, personel Satgas hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai saudara yang ikut merasakan kesedihan masyarakat. Kehadiran mereka disambut hangat oleh keluarga dan warga setempat yang tengah menjalani prosesi adat dan ibadah kedukaan.

Dalam kegiatan karya bakti tersebut, prajurit TNI bersama masyarakat bergotong royong membersihkan area rumah duka, mendirikan tenda, hingga membantu berbagai kebutuhan keluarga. Kebersamaan yang terjalin menciptakan suasana penuh kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat Papua Pegunungan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Rahadyan Surya Murdata menegaskan bahwa kehadiran Satgas di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan.

“Kami ingin hadir sebagai bagian dari keluarga masyarakat Papua. Di saat warga mengalami kesulitan maupun duka, sudah menjadi tanggung jawab moral kami untuk membantu dan meringankan beban mereka,” ujarnya.

Menurutnya, nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan harmonis antara prajurit TNI dan masyarakat di wilayah penugasan.

Warga Distrik Napua pun mengaku terbantu dengan keterlibatan personel Satgas. Kehadiran para prajurit dinilai memberikan dukungan moril sekaligus menghadirkan rasa tenang bagi keluarga yang ditinggalkan.

Aksi sosial ini menjadi gambaran nyata bagaimana pendekatan humanis terus dikedepankan Satgas Yonif 521/DY dalam menjalankan tugas di Papua Pegunungan. Tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, para prajurit juga aktif membangun kedekatan emosional dan memperkuat nilai kemanusiaan bersama masyarakat.

Melalui kegiatan karya bakti tersebut, Satgas berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan penuh kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat Papua.

Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY)

Karbon, Geopolitik, dan Masa Depan Kedaulatan Nasional

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang memasuki babak baru geopolitik global. Jika abad ke-20 ditandai perebutan minyak dan jalur perdagangan strategis, maka abad ke-21 mulai bergerak menuju perebutan energi bersih, mineral hijau, dan karbon. Negara-negara besar kini tidak hanya berlomba menguasai teknologi dan militer, tetapi juga berebut pengaruh dalam tata kelola lingkungan hidup dan ekonomi hijau dunia.

Di tengah perubahan itu, karbon telah berubah dari sekadar isu lingkungan menjadi instrumen geopolitik baru.

Uni Eropa menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Amerika Serikat menggelontorkan ratusan miliar dolar melalui Inflation Reduction Act, sementara China membangun dominasi industri kendaraan listrik, panel surya, hingga rantai pasok energi hijau global. Semua negara besar kini memahami bahwa transisi hijau bukan hanya soal menyelamatkan bumi, tetapi juga soal mempertahankan pengaruh ekonomi dan politik dunia.

Dalam konteks itulah Indonesia seharusnya membaca isu karbon bukan semata agenda lingkungan, melainkan agenda kedaulatan nasional.

Indonesia memiliki modal strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Indonesia memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen total mangrove dunia, menjadikannya negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Bahkan 12 dari 40 kawasan mangrove terpenting dunia berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 48 spesies mangrove asli atau sekitar 80 persen spesies mangrove dunia.

Indonesia juga memiliki salah satu hutan tropis terbesar dunia, cadangan gambut luas, serta ekosistem padang lamun yang sangat strategis dalam agenda dekarbonisasi global. Potensi karbon biru Indonesia diproyeksikan mampu menyerap sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun dari ekosistem mangrove dan lamun.

Jika dirinci, potensi penyerapan karbon dari mangrove mencapai sekitar 6,3 juta ton CO2e per tahun dari area hampir 1 juta hektare. Sementara ekosistem lamun diproyeksikan mampu menyerap sekitar 3,7 juta ton CO2e per tahun dari area lebih dari 860 ribu hektare.

Artinya, Indonesia sesungguhnya bukan pemain kecil dalam ekonomi karbon global. Indonesia adalah salah satu “pemilik paru-paru dunia” yang memiliki posisi tawar strategis di tengah transisi ekonomi hijau internasional.

Sayangnya, potensi besar itu belum sepenuhnya dibaca sebagai instrumen kekuatan nasional.

Selama ini, isu karbon sering dipahami terlalu teknokratis dan administratif. Perdebatan publik lebih banyak berkutat pada perdagangan karbon, sertifikasi, atau target emisi. Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana karbon dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional, diplomasi internasional, dan perlindungan kepentingan strategis negara.

Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu ketika sumber daya alam Indonesia hanya menjadi bahan mentah bagi negara lain. Dalam ekonomi hijau global, karbon dapat menjadi “komoditas strategis baru” yang menentukan posisi tawar negara dalam perdagangan internasional.

Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma baru: dari sekadar environmental policy menuju green statecraft.

Green statecraft adalah cara negara menggunakan sumber daya lingkungan, energi hijau, dan tata kelola karbon sebagai instrumen strategi nasional. Dalam pendekatan ini, karbon bukan hanya alat mitigasi perubahan iklim, tetapi juga instrumen diplomasi, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kedaulatan.

Indonesia harus memastikan bahwa tata kelola karbon nasional tidak terfragmentasi. Saat ini regulasi dan kelembagaan karbon masih tersebar di berbagai sektor dan kementerian. Kondisi ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, hingga hilangnya peluang ekonomi nasional.

Negara membutuhkan orkestrasi besar.

Karena itu, gagasan pembentukan Badan Otorita Karbon Nasional (BOKN) menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai pusat koordinasi tata kelola karbon nasional. Lembaga semacam ini dapat menjadi penghubung antara kepentingan lingkungan, ekonomi, perdagangan internasional, hingga diplomasi iklim Indonesia.

Di era geopolitik hijau, negara yang unggul bukan hanya negara dengan militer kuat, tetapi juga negara yang mampu mengendalikan rantai ekonomi hijau dunia.

Karbon kini telah menjadi bagian dari persaingan global baru.

Permintaan kredit karbon global diperkirakan melonjak sangat besar dalam dua dekade mendatang. Permintaan pasar karbon sukarela dunia diproyeksikan meningkat hingga 15 kali lipat pada 2030 dan bahkan hingga 100 kali lipat pada 2050. Nilai pasar karbon global diperkirakan dapat melampaui US$50 miliar pada 2030.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon bukan lagi isu pinggiran. Karbon adalah arena ekonomi baru dunia.

Namun di sinilah tantangan geopolitiknya muncul.

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target net zero emission mereka. Pada saat yang sama, banyak negara berkembang justru berpotensi hanya menjadi pemasok karbon murah tanpa memperoleh nilai tambah signifikan. Di sinilah ancaman “kolonialisme karbon” dapat muncul dalam wajah baru.

Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar atau objek eksploitasi ekonomi hijau global.

Kedaulatan karbon berarti negara tetap memegang kendali atas data karbon nasional, perdagangan karbon domestik, valuasi aset lingkungan, serta arah kebijakan ekonomi hijaunya sendiri. Indonesia tidak boleh membiarkan mekanisme global sepenuhnya menentukan harga dan masa depan sumber daya karbon nasional.

Di sisi lain, peluang ekonomi karbon Indonesia sangat besar. Karbon dapat menjadi sumber fresh money baru bagi negara melalui perdagangan karbon, investasi hijau, restorasi lingkungan, hingga pengembangan energi bersih.

Potensi ekonomi mangrove Indonesia bahkan sangat besar. Nilai perlindungan pesisir dari ekosistem mangrove diperkirakan dapat mencapai lebih dari US$10.000 hingga hampir US$50.000 per hektare per tahun. Selain itu, nilai produksi perikanan berbasis mangrove Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$825 juta per tahun.

Lebih dari itu, ekonomi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.

Namun semua itu hanya mungkin terjadi apabila negara hadir secara kuat melalui tata kelola yang jelas, terintegrasi, dan berbasis kepentingan nasional.

Karbon pada akhirnya bukan hanya soal emisi. Karbon adalah soal masa depan posisi Indonesia dalam percaturan dunia.

Apakah Indonesia akan menjadi pemain utama dalam geopolitik hijau global, atau justru hanya menjadi penonton di tengah perebutan ekonomi hijau dunia?

Jawaban atas pertanyaan itu sangat ditentukan oleh keberanian negara membangun strategi besar kedaulatan karbon nasional mulai hari ini.

Jacob Ereste : Diskusi Rutin Kamis-Senin GMRI Disambangi Sultan Saladin dan Permaisuri Dari Keraton Kanoman Cirebon

TelusuR.ID – Pertemuan rutin Kamis-Senin GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia), 21 Mei 2026 dikunjungi secara khusus Sultan Saladin dan permaisuri dari Kesultanan Kanoman, Cirebon. Acara ngobrol santai meluas ke berbagai sektor terkait dengan pemerintah, termasuk nilai dollar yang melonjak hingga kecemasan dari fenomena gerhana bulan pada bulan ramadhan lalu yang dibaca Sultan Salatin sebagai isyarat yang harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama, untuk diantisipasi oleh semua pihak agar tidak sampai menimbulkan kerugian dan menelan korban.

Tentang pemahaman spiritual, Sultan Saladin menginformasikan masih banyak Orang yang beranggapan bahwa spiritual itu klenik. Padahal, orang mencari ilmu dan belajar itu pun bagian dari laku spiritual. Artinya, sosialisasi tentang pengertian dan pemahaman spiritual masih diperlukan agar nilai-nilai yang terpenting dari spiritualitas itu, bisa menghantar bangsa dan negara Indonesia menjadi mercu suar yang menerangi dunia.

Topik diskusi informal GMRI sempat merespon kenaikan dollar yang menekan nilai rupiah. Dan untuk dapat menghadang pengaruh dollar yang cenderung terus melonjak, akan lebih efektif dan strategis bila pemerintah membuka sebanyak mungkin lapangan kerja sehingga uang bisa beredar dalam masyarakat. Pendapat dan saran ini selaras dengan gagasan Sri Eko Sriyanto Galgendu agar pemerintah tidak memperbanyak hari libur. Sebab hari libur artinya akan mengurangi mobilitas dan aktivitas warga masyarakat. Akibatnya, perputaran uang atau ekonomi juga menjadi terhambat. Tidak berputar, alias libur juga, kata pengusaha yang menekuni kuliner sejak 15 tahun silam di kawasan ring satu Istana Negara ini.

Meski begitu, seloroh Sultan Saladin saat menerima telepon dari seorang sahabat dari Jawa Tengah, ia mengatakan bahwa manusia yang paling merdeka di negeri ini adalah Mas Eko, kata Sultan yang biasa bertutur begitu sapaannya kepada Pemimpin Spiritual Nusantara yang semakin berkibar-kibar namanya karena begitu aktif tampil di berbagai acara, utamanya podcast politik yang panas.

Begitulah kata Sultan Saladin, bahwa manusia yang paling merdeka di negeri ini ada adalah Sri Eko Sriyanto Galgendu, ujarnya ketika menjawab seloroh Mas Gagu dalam pembicaraan santai lewat telepon genggamnya.

Bayar utang Kereta Cepat 540 milyar setiap bulan jelas menyedot dana perawatan fasilitas kereta api, sehingga kecelakaan kereta api di Bekasi sungguh tidak masuk akal, sebab 15 menit sebelumnya sudah bisa diketahui dan bisa diantisipasi oleh petugas pengawas bidang pemantauan.

Topik diskusi rutin informal GMRI kali ini pun meluas hingga masalah fasilitas publik di negeri kita ini yang kurang baik dan kurang bagus, misalnya dibanding dengan fasilitas publik di Negara Vietnam yang relatif lebih baik, menurut Sultan Saladin kerena menang pernah touring mengendarai motor hingga ke ujung wilayah perbatasan Vietnam dengan negara China. Dalam perjalanan sepanjang 400 kilometer, nyaris tidak ada jalan yang berlubang, kata Sultan Saladin yang dibenarkan oleh sang permaisuri yang selalu setia mendampingi seperti kehadiran mereka berdua ke Sekretariat GMRI sambil menyantap bakso Pak Botak yang gurih karena racikan kaldu dari kuahnya yang khas. Seperti minuman segar beras kencur dingin atau yang panas.

Pada akhirnya, topik diskusi memuncak pada sosol ideal seorang pemimpin di Indonesia yanh harus dan mutlak memiliki sifat dan sikap yang bijaksana. Sehingga kebijakan yang dilakukan bisa diterima oleh rakyat, karena kebijakan yang dilakukan dapat selaras dengan lingkungan dan aspirasi serta kehendak rakyat.

Pendapat tentang sikap seorang pemimpin yang bijak itu, diakui oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu tidak mudah dilakukan. Apalagi untuk mereka yang terlanjur merasa lebih senior atau tua dalam pengertian usia, enggan untuk menerima pendapat mereka yang lebih muda, apalagi harus menerima kritik atau sekedar saran.

Diskusi yang juga terkesan mengumbar kangen dan curhat ini, sungguh tidak terasa sudah lebih dari tiga jam, hingga topik kelahiran, kepemimpinan sampai kematian jadi bahasan. Terutama terkait dengan lahan pemakaman dan biaya yabg tidak murah. Apalagi pada waktu belakangan ini ada wacana kavling di pekuburan akan dikenakan pajak. Artinya, beban hidup rakyat memang semakin berat, karena tetap harus menanggung biaya anggota keluarga yang meninggal dunia.

Pecenongan, 21 Mei 2026

Boyolali,TelusuR.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2026 Kodim 0724/Boyolali resmi ditutup dalam upacara yang digelar di Lapangan Desa Kauman Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, Kamis (21/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Kabupaten Boyolali, TNI-Polri, perangkat daerah, serta masyarakat setempat.

Upacara penutupan dipimpin Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., selaku Inspektur Upacara dengan membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, S.E., M.Han. Dalam amanatnya disampaikan bahwa TMMD kali ini mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Melalui TMMD, TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi mempercepat pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya di wilayah pedesaan.

Selama satu bulan pelaksanaan, berbagai sasaran fisik berhasil diselesaikan, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, rehabilitasi jembatan, saluran air, RTLH, hingga pembangunan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik berupa penyuluhan, sosialisasi, pelayanan masyarakat, hingga program unggulan TNI AD seperti pembangunan jambanisasi, penyediaan air bersih, penghijauan, dan pembersihan lingkungan.

Pangdam IV/Diponegoro melalui amanatnya turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, hingga warga yang telah bergotong royong menyukseskan program TMMD di wilayah Boyolali.

Dengan berakhirnya TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh hasil pembangunan dapat dirawat dan dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang serta semakin memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam membangun desa menuju kesejahteraan.

(Agus Kemplu)

*””Refleksi 7 Tahun mengenang Peristiwa Kelam Tragedi BAWASLU 21 – 22 Mei 2019 : Luka-luka Demokrasi yang masih terasa hingga kini..”*

(Oleh : Akbar Husein, Relawan Prabowo 08 – Eks TAPOL 2019)

*Pendahuluan,*

Jakarta,TelusuR.ID – Mengenang peristiwa kelam Tragedi berdarah 7 Tahun silam yang persis terjadi didepan gedung BAWASLU pada tanggal 21–22 Mei 2019 lalu, sejatinya bukanlah untuk membangkitkan kembali luka-luka lama, melainkan hal ini untuk meneguhkan tekad bersama bahwa demokrasi di Indonesia harus terus dijaga dan harus tetap dilestarikan keberadaannya.

Dan sekali lagi bahwa luka-luka dari peristiwa tragedi pilu BAWASLU tersebut adalah suatu peringatan (warning) bagi kita semua yang tidak boleh kita abaikan begitu saja.

*Dari Protes Politik ke Aksi Rusuh ‘Chaos’ yang menimbulkan korban jiwa*

Apa yang dimulai sebagai bentuk ekspresi demokratis, protes terhadap hasil Pemilihan Presiden 2019, dalam sekejap berubah menjadi kekacauan yang berujung chaos.

Kala itu, narasi kecurangan pemilu bergulir deras, bukan sekadar sebagai gugatan hukum, melainkan sebagai retorika publik yang mengeras di jalanan.

Ketika hasil Pemilihan Presiden 2019 diumumkan, bukan hanya perbedaan pilihan politik yang mengemuka, tetapi juga amarah yang meledak ke jalanan. Demonstrasi yang pada awalnya bertujuan untuk menuntut keadilan dan transparansi, berubah menjadi bentrokan fisik, kerusuhan, dan aksi anarkhis.

Dimana puluhan ribu massa simpatisan dan pendukung fanatik Prabowo Soebianto ketika itu berkumpul di depan Gedung BAWASLU pada malam hari tanggal 21-22 Mei 2019 dengan membawa satu tuntutan utama yaitu “Menolak hasil Pilpres Curang” yang memenangkan pasangan petahana Joko Widodo–Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden tahun 2019 tersebut.

Massa fanatik pendukung Prabowo saat itu mengganggap bahwa sebagai petahana Presiden Jokowi itu telah berbuat Curang dan sudah menodai demokrasi serta parahnya lagi suara rakyat dikhianati oleh Jokowi.

Saat itu pula Aksi protes politik yang awalnya berlangsung damai, namun menjelang tengah malam situasi berubah drastis. Bentrokan pecah antara aparat keamanan Brimob Polri dengan Barisan massa dan kelompok-kelompok massa peserta Aksi.

Lemparan batu, lemparan bom molotov dan petasan (mercon) kembang api dari arah massa simpatisan dan pendukung fanatis Prabowo dilapangan langsung dibalas dengan rentetan tembakan gas air mata dan semburan air mobil water cannon yang membabi buta,

massa peserta Aksi yang tertangkap oleh Aparat Brimob Polri langsung dihajar ditempat tanpa ampun, hingga mereka babak belur dan terluka, selanjutnya mereka itu langsung dilempar dan dimasukkan ke dalam truk-truk mobil Brimob Polri.

Pada malam jahanam itu, Api kerusuhan pun mulai menjalar dan membakar kendaraan dan fasilitas sarana publik di sebagian besar wilayah Ibukota Jakarta,

Aksi Chaos di depan gedung BAWASLU pun mulai meluas hingga menjalar ke Blok A Pasar Tanah Abang, Jalan Sabang dan Jalan Wahid Hasyim Menteng, serta terus menjalar hingga ke Jalan raya Petamburan dan Flayover Slipi, lalu tepatnya di depan Asmara Brimob Petamburan terjadi kerusuhan besar dimana puluhan mobil terbakar, serta terjadi bentrokan berdarah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Tercatat lebih kurang sepuluh orang meninggal dunia dalam peristiwa kelam tersebut, ratusan orang lainnya luka-luka dan ribuan orang ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Kabar dari media sosial pun dibanjiri oleh kabar simpang siur yang berseliweran, semakin memperkeruh emosi kolektif.

Masyarakat yang sebelumnya netral mulai terbelah antara simpati dan kecemasan.

Di level masyarakat umum pun, kepercayaan antar sesama warga ikut runtuh karena polarisasi yang semakin tajam.

Yang jelas peristiwa kelam tragedi Berdarah BAWASLU, 21–22 Mei 2019 tersebut merupakan salah satu moment paling menyakitkan sepanjang sejarah demokrasi modern di tanah air setelah terjadinya Peristiwa Reformasi 1998.

Dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari babak kelam ini adalah bahwa garis batas antara protes dengan anarkhis sangatlah tipis ketika emosi massa yang tersulut sudah tidak mampu lagi untuk dikendalikan maka yang timbul ujungnya adalah Aksi kekerasan (Anarkhis).

*Penutup,*

Oleh karenanya dalam momentum Refleksi 7 Tahun mengenang peristiwa kelam Tragedi BAWASLU 21 – 22 Mei 2019 ini.

Dimana kami juga adalah pihak yang turut serta menjadi saksi sejarah dan korban dalam peristiwa kelam Tragedi BAWASLU tersebut, dan akibat dari rentetan pada peristiwa kelam Tragedi BAWASLU 21-22 Mei 2019 ini, beberapa waktu kemudian akhirnya kami pun turut ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Jokowi.

Untuk itulah dengan ini maka kami sangat mendukung dan mengapresiasi gerakan solidaritas yang diusung oleh kawan-kawan sesama Eks-TAPOL 2019 dan Eks-TAPOL era Jokowi yang pernah sama-sama merasakan penderitaan dan dinginnya tembok penjara yang hingga kini secara konsisten terus menyuarakan dan terus berjuang, sembari menantikan uluran tangan dan kemurahan hati Presiden Prabowo Soebianto agar mau peduli dan mau memberikan perhatiannya dengan memberikan Amnesti, Rehabilitasi dan Kompensasi kepada seluruh Eks-TAPOL 2019 dan Eks-TAPOL era Jokowi lainnya yang selama ini telah menjadi korban kekejaman dan kejahatan Jokowi.

Salam Djuang..!!

JAKARTA,TelusuR.ID – Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi nasional 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Menurut Andrianto, pidato Presiden mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menjadi momentum penting dalam penguatan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Semoga apa yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR itu dapat benar-benar diwujudkan tanpa hambatan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keleluasaan mengeruk hasil tambang dan kekayaan alam Indonesia,” ujar Andrianto dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Mantan Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) itu menilai kehadiran langsung Presiden dalam Sidang Paripurna DPR RI menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam nasional.

“Biasanya pengantar RAPBN disampaikan Menteri Keuangan. Namun kali ini Presiden hadir langsung dan menyampaikan gagasan yang menurut saya cukup revolusioner serta dibutuhkan rakyat Indonesia,” kata dia.

Andrianto menilai inti pidato Presiden berfokus pada upaya mengembalikan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.

Ia juga mengutip pandangan Presiden pertama RI, Sukarno, yang menyebut kemerdekaan sebagai “jembatan emas” menuju kesejahteraan rakyat.

Namun, menurut dia, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat kemerdekaan secara nyata.

“Masih banyak rakyat yang tertinggal dan belum menikmati hasil kemerdekaan. Itu terjadi karena belum adanya konsistensi para pemimpin dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Andrianto turut menyoroti pernyataan Presiden yang menegaskan tidak akan ada lagi pengusaha batu bara dan sawit yang melakukan ekspor secara sendiri-sendiri.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah disebut akan membentuk lembaga berbentuk BUMN yang bertugas mengelola ekspor hasil tambang dan sumber daya alam nasional.

“Sekarang baru batu bara, sawit, dan nikel. Ke depan mungkin bisa mencakup emas, tembaga, timah, dan komoditas lainnya. Ini merupakan terobosan kebijakan yang cukup menjanjikan,” katanya.

Menurut Andrianto, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan seharusnya mampu menyejahterakan rakyat apabila dikelola secara optimal serta bebas dari kebocoran.

Ia mengutip pernyataan Presiden yang menyebut potensi kehilangan negara akibat tata kelola yang tidak tepat selama ini mencapai 150 miliar dollar AS.

“Kalau dikelola dengan baik dan tidak ada kebocoran, seluruh rakyat tentu bisa hidup lebih makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Andrianto menilai pembentukan BUMN pengelola ekspor sumber daya alam dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil kekayaan alam lebih banyak dinikmati masyarakat.

“Selama ini rakyat hanya melihat ada segelintir orang yang kekayaannya sangat besar dibandingkan mayoritas rakyat Indonesia. Kondisi itu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur dia.

Ia berharap Presiden tetap konsisten menjalankan gagasan tersebut hingga dapat direalisasikan secara nyata.

“Semoga Presiden konsisten dengan apa yang telah disampaikan dan tidak berubah di kemudian hari,” kata Andrianto.

Sragen,TelusuR.ID – TMMD Reg ke-128 Di wilayah Kodim 0725/Sragen yang digelar selama 30 hari di Ds. Puro Kec. Karangmalang telah memasuki tahap akhir sejak dibuka oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, S.E., M.M. pada 22/04/2026 lalu dilapangan harmoni Plumbungan. Hari ini upacara kembali di gelar ditempat yang sama guna menandai berakhirnya program. Kamis, 21/05/2026.

Brigjen TNI Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., CFrA selaku inspektur upacara membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han.

Dalam Amanatnya mengatakan bahwa program TMMD kali ini mengusung Tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa”. Makna yang terkandung dari tema tersebut adalah menekankan pentingnya membangun desa sebagai fondasi pembangunan nasional, membangun desa merupakan strategi pemerintah guna mewujudkan pemerataan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing di masa mendatang”

“Program TMMD ini, merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi terpadu antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Polri, serta seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat pembangunan di daerah, Program ini juga menjadi bentuk kepedulian bersama untuk membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, daerah
tertinggal, terpencil, terisolasi, wilayah
perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, maupun daerah yang terdampak bencana alam”

“Pada penyelenggaraan Program TMMD Reguler ke-128 TA 2026, Kodam IV/Diponegoro melaksanakan kegiatan di empat lokasi, yaitu di Kabupaten Purbalingga, Kulon Progo, Pati, dan Sragen. Selain pelaksanaan TMMD Reguler tersebut, seluruh Kodim jajaran Kodam IV/Diponegoro juga secara serentak melaksanakan TMMD Sengkuyung Tahap II di wilayah masing-masing”

“Berbagai sasaran fisik yang telah berhasil diselesaikan meliputi pembangunan fasilitas umum berupa pembukaan dan perbaikan jalan, pembuatan maupun rehabilitasi jembatan, pembangunan saluran air dan irigasi, serta berbagai sarana infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat, Pembangunan fasilitas sosial juga dilaksanakan melalui renovasi dan pembangunan tempat ibadah, sekolah, puskesmas, pasar, ruang serbaguna, sarana olahraga, serta fasilitas sosial lainnya guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, kegiatan TMMD juga menyasar rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan jambanisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran”

“Di samping sasaran fisik, TMMD juga
melaksanakan berbagai kegiatan non fisik yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan
berbagai materi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing
dengan menghadirkan narasumber dari kementerian, lembaga pemerintah, non kementerian, serta dinas dan instansi terkait”

Sementara itu Dansatgas TMMD Reg-128 Letkol Inf Dindin Rohidin, S.IP mengatakan bahwa seluruh sasaran TMMD baik fisik maupun non fisik telah selesai 100%.

“sasaran fisik berupa cor jalan panjang 1.100m, Talud 150m, Rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembuatan jamban sehat sebanyak 10 unit dan sarana air bersih ( sumur bor) 1 unit telah selesai”

“Sasaran Non fisik meliputi penyuluhan Wawasan Kebangsaan, KB-Kes, Stunting, Posyandu dan penyuluhan penyakit tidak menular, Bin Kamtibmas dan bahaya narkoba, Peternakan dan perikanan, Pertanian dan perkebunan serta Bintal/rohani sudah dilaksanakan semua” jelas Dandim.

Selesai upacara, dilanjutkan dengan pembagian 80 paket sembako untuk keluarga anak stunting dan warga prasejahtera, peresmian Jamban sehat, peresmian Rehab RTLH, Sumur bor dan jalan cor.

(Agus Kemplu)