JAKARTA,TelusuR.ID – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 1 persen setiap tahun sebagai bagian dari upaya mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekan angka kemiskinan hingga berada di kisaran 4,5–5 persen pada 2029.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, mengatakan target tersebut disusun berdasarkan kondisi terkini angka kemiskinan nasional yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di level 8,25 persen per September 2025.
“Ada target-target penurunan angka kemiskinan yang harus konsisten setiap tahunnya itu 1 persen sehingga kita bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan di 2029 itu di angka 4,5–5 persen,” kata Iwan di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Menurut dia, konsistensi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan menjadi kunci utama agar target tersebut dapat terealisasi dalam lima tahun ke depan.
“Kalau target per tahunnya konsisten dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, maka target pemerintah di 2029 sebesar 4,5 persen itu bisa diwujudkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada 2026. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat masih berada di angka 0,85 persen.
Untuk mengejar target tersebut, BP Taskin menyiapkan sejumlah langkah strategis. Mulai dari integrasi program lintas kementerian dan lembaga, pemutakhiran data penerima bantuan, hingga sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Iwan menjelaskan, BP Taskin kini tengah menyosialisasikan Rencana Induk (Rinduk) Pengentasan Kemiskinan kepada pemerintah daerah. Dokumen itu akan menjadi peta jalan bersama bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengurangan kemiskinan secara terpadu.
Melalui skema integrasi tersebut, BP Taskin akan menyinergikan berbagai program dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan agar intervensi bantuan dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Iwan, validitas data menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Sebab, data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.
“Kalau data tidak diperbarui dengan baik, maka intervensi program pengentasan kemiskinan tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, proses verifikasi dan pembaruan data terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di kantong-kantong kemiskinan prioritas.
“Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program dan pelaksanaan bantuan bisa lebih efektif,” ujar Iwan.
