Boyolali,TelusuR.ID — Babinsa Koramil 19/Juwangi Kodim 0724/Boyolali, Koptu Ahmad Muzaini, turun langsung membantu warga membangun pondok kebun di Desa Cerme, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Sabtu (23/5/2026).

Pondok tersebut dibangun secara gotong royong sebagai fasilitas penunjang aktivitas pertanian warga. Selain digunakan untuk berteduh saat hujan maupun terik matahari, pondok juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen jagung agar lebih aman.

Koptu Ahmad Muzaini mengatakan keterlibatan Babinsa dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan warga di wilayah binaan.

“Gotong royong ini menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan TNI dengan masyarakat. Kehadiran Babinsa diharapkan bisa membantu warga sekaligus mempererat hubungan sosial,” kata Ahmad Muzaini di sela kegiatan.

Warga Desa Cerme menyambut positif keterlibatan Babinsa dalam pembangunan pondok kebun tersebut. Mereka menilai kehadiran aparat teritorial memberi semangat tambahan dalam menyelesaikan pekerjaan bersama.

Budaya gotong royong yang masih terjaga di lingkungan pedesaan dinilai menjadi modal sosial penting dalam memperkuat solidaritas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas pertanian warga.

Kegiatan bersama aparat dan masyarakat seperti ini rutin dilakukan di wilayah Kecamatan Juwangi sebagai bagian dari pembinaan teritorial dan upaya menjaga kedekatan TNI dengan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serma Rumbawa, bersama Bhabinkamtibmas Aipda Fajar dan warga menggelar kerja bakti membersihkan saluran air di RT 02 RW 03, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Minggu (24/5/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB itu dilakukan dengan membersihkan selokan dan mengangkut sampah di lingkungan permukiman warga. Aksi gotong royong tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Serma Rumbawa mengatakan kerja bakti menjadi bagian dari kepedulian aparat teritorial terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat.

“Kerja bakti ini bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan silaturahmi dengan warga,” kata Rumbawa di sela kegiatan.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah munculnya penyakit dan mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan.

Warga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bahu-membahu membersihkan saluran air yang dipenuhi endapan lumpur dan sampah rumah tangga.

Selain kerja bakti, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong sebagai bagian dari kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal.

“Kalau lingkungan bersih, masyarakat juga akan lebih sehat dan nyaman,” ujar Rumbawa.

Kegiatan kerja bakti bersama aparat dan warga ini rutin dilakukan di sejumlah wilayah binaan di Kota Surakarta sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Untuk Mendukung Arah Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo Partisipasi dan Peran Rakyat Harus Dilibatkan
Oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Syafrie Syamsuddin, tentang ekonomi Indonesia yang dikuasai segelintir orang melalui praktik tambang ilegal, sejatinya bukan sekadar alarm bagi negara, tetapi juga tamparan keras bagi nurani bangsa. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kerugian triliunan rupiah akibat penyelundupan hasil bumi dan tambang, melainkan kedaulatan Indonesia itu sendiri.

Jika benar negara telah kehilangan kendali atas kekayaan alamnya, maka yang sesungguhnya sedang terjadi adalah pembajakan terhadap amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi realitas yang tampak justru sebaliknya: kekayaan negeri ini mengalir ke kantong mafia, sementara rakyat tetap berkubang dalam kemiskinan.

Karena itu, tekad Presiden Prabowo Subianto untuk menutup ruang gerak mafia tambang dan mafia hasil bumi harus dipandang sebagai momentum penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa. Namun persoalannya tidak sesederhana sekadar menangkap pelaku atau membongkar jaringan penyelundupan. Penyakit utamanya terletak pada lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola, serta minimnya keterlibatan rakyat dalam mengawal jalannya kebijakan negara.

Di sinilah letak persoalan paling mendasar: pemerintah masih terlalu sering bekerja sendirian, seolah rakyat hanya penonton pembangunan. Padahal tanpa keterlibatan publik, program sehebat apa pun akan mudah bocor, diselewengkan, bahkan diperalat oleh kepentingan para pemburu rente.

Ajakan Menhan kepada insan pers untuk ikut membela negara melalui pengawasan ekonomi patut diapresiasi. Pers memang memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol sosial. Tetapi ironisnya, di tengah seruan keterbukaan itu, akses informasi justru terasa makin tertutup. Banyak kementerian dan lembaga pemerintah seperti kehilangan fungsi humasnya. Situs resmi mereka miskin data, minim penjelasan, dan nyaris tak menyediakan ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.

Akibatnya, publik hanya dijejali seremoni tanpa pernah benar-benar memahami arah, tujuan, serta substansi program pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul kecurigaan, disinformasi, hingga banjir hoaks yang sulit dibendung.

Karena itu, gagasan pembentukan Forum Kolaborasi Media Pemerintah yang pernah dilontarkan M. Qodari perlu segera diwujudkan secara serius, bukan sekadar menjadi slogan administratif. Negara membutuhkan sistem komunikasi publik yang sehat, terbuka, dan terintegrasi hingga ke daerah. Sebab demokrasi yang sehat hanya mungkin tumbuh dari arus informasi yang jujur dan dapat diakses rakyat.

Kerja sama antara pemerintah dan media tidak boleh dimaknai sebagai alat pencitraan kekuasaan. Fungsi utamanya justru untuk membangun kesadaran publik agar rakyat ikut memahami, mengawasi, sekaligus terlibat dalam pembangunan nasional. Rakyat yang paham akan menjadi energi penggerak pembangunan. Sebaliknya, rakyat yang dibutakan hanya akan menjadi objek manipulasi politik.

Kegaduhan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan publik terhadap program yang sejatinya sangat dibutuhkan masyarakat kecil. Demikian pula program Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga swasembada pangan yang melibatkan TNI dan Polri. Semua program itu akan sulit berhasil jika rakyat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pasif, bukan pelaku utama pembangunan.

Padahal pembangunan ekonomi nasional tidak mungkin berdiri kokoh tanpa partisipasi rakyat. Sebab ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, investasi, atau statistik makro yang dipamerkan di forum internasional. Ekonomi sejatinya adalah soal apakah rakyat mampu hidup layak, bekerja dengan martabat, memperoleh akses pendidikan, pangan, dan masa depan yang adil.

Di titik inilah arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo akan diuji. Jika benar ingin kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945, maka ekonomi Indonesia tidak boleh lagi dikuasai oligarki yang menjadikan negara sekadar alat memperkaya diri. Negara harus hadir untuk memastikan kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat.

Namun itu semua tidak cukup hanya dengan pidato politik dan jargon nasionalisme ekonomi. Pemerintah wajib membuka ruang partisipasi rakyat seluas-luasnya. Pers harus diberi akses yang sehat dan terbuka. Media sosial perlu diarahkan menjadi ruang edukasi publik, bukan ladang kebencian dan manipulasi informasi.

Sebab pada akhirnya, kedaulatan ekonomi tidak akan pernah lahir dari elit yang bekerja dalam ruang tertutup. Kedaulatan ekonomi hanya mungkin berdiri kokoh bila rakyat dilibatkan sebagai pemilik sah negeri ini — bukan sekadar penonton yang terus diminta bersabar di tengah melimpahnya kekayaan bangsanya sendiri.

Bumi Serpong Damai, 23 Mei 2026

Haji: Jalan Pulang Menemukan Diri
Oleh: —Mohammad Sami’an, SPdI., MPdI.,

JOMBANG,TelusuR.ID – Di tengah denyut kesahajaan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, percakapan tentang haji mengalir bukan sekadar sebagai uraian fikih, melainkan sebagai tafsir kehidupan. Di sebuah rumah sederhana di Gang 5 Desa Tambakrejo, Mohammad Sami’an, SPdI., MPdI., berbicara tentang ibadah haji dengan nada teduh—menghubungkan syariat dengan hakikat, ritual dengan ruhani, serta perjalanan fisik dengan pengembaraan batin manusia menuju Tuhan.

Bagi Ustadz Sami’an, haji bukan semata perpindahan tubuh menuju Tanah Suci, melainkan perjalanan pulang menuju fitrah kemanusiaan. Sebuah perjalanan untuk membersihkan hati dari debu-debu dunia, sekaligus meneguhkan kembali cinta manusia kepada Sang Khalik.

“Haji adalah rukun Islam kelima. Namun tidak semua orang mendapat panggilan menjadi tamu Allah. Mereka yang berhaji adalah orang-orang pilihan yang dimuliakan-Nya,” tuturnya lirih.

Dalam pandangannya, seluruh rangkaian ibadah haji sesungguhnya adalah jejak spiritual para nabi yang diwariskan kepada umat manusia lintas zaman. Setiap ritual bukan hanya gerak lahiriah, melainkan simbol yang memuat pesan peradaban dan pelajaran kemanusiaan.

Arafah: Padang Kesetaraan Manusia

Wukuf di Arafah, menurut Sami’an, adalah momentum ketika manusia ditanggalkan dari segala atribut duniawi. Di hamparan padang itu, tak ada lagi sekat antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Semua mengenakan pakaian yang sama, berdiri setara di hadapan Allah SWT, membawa kerendahan dan pengharapan yang sama.

Tradisi para nabi menyebut Arafah sebagai tempat pertemuan kembali Nabi Adam AS dan Siti Hawa setelah lama dipisahkan. Karena itu, Arafah bukan hanya ruang pengampunan, tetapi juga simbol rekonsiliasi manusia dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan Tuhannya.

“Di Arafah, manusia belajar bahwa seluruh kemuliaan dunia hanyalah sementara. Yang tersisa hanyalah ketundukan di hadapan Allah,” ujarnya.

Karena itu pula, ia menegaskan, tidak ada ruang bagi keputusasaan di Padang Arafah. Seorang jamaah harus meyakini bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa manusia.

Lempar Jumrah: Melawan Iblis dalam Diri

Di Mina, ritual lempar jumrah sering dipahami sekadar simbol melempar setan. Namun bagi Sami’an, maknanya jauh lebih dalam: manusia sedang melawan sisi gelap dalam dirinya sendiri—kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, dan godaan kekuasaan dunia.

Ia mengingatkan kembali kisah Nabi Ibrahim AS yang tetap teguh menjalankan perintah Allah meski digoda iblis untuk membatalkan pengorbanannya.

“Allahu Akbar yang terus diucapkan saat melempar jumrah adalah penegasan bahwa tidak ada yang lebih besar selain Allah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pula keinginan diri,” katanya.

Maka sesungguhnya, jumrah adalah pelajaran tentang keberanian moral: kemampuan manusia menundukkan ego demi ketaatan yang lebih tinggi.

Tawaf dan Sa’i: Falsafah Gerak Kehidupan

Dalam perspektif tasawuf, tawaf adalah metafora kehidupan. Manusia diajarkan untuk terus bergerak, berikhtiar, dan mencari makna di tengah putaran zaman.

“Kita tidak menyembah Ka’bah. Ka’bah adalah arah. Tawaf mengajarkan bahwa hidup tidak boleh berhenti. Manusia harus terus berjalan dalam orbit pengabdian kepada Allah,” ungkapnya.

Sementara sa’i antara Shafa dan Marwah menghadirkan kisah agung seorang ibu: Siti Hajar. Di tengah kegersangan padang pasir, ia berlari mencari air demi kehidupan putranya, Nabi Ismail AS. Dari perjuangan itulah lahir pesan besar tentang kesabaran, ketangguhan, dan ikhtiar manusia menghadapi ujian kehidupan.

Bagi Sami’an, sa’i adalah simbol bahwa pertolongan Tuhan sering kali lahir dari keteguhan usaha manusia sendiri.

Haji Mabrur: Ukurannya Akhlak

Di tengah masyarakat yang kadang memaknai haji sebatas gelar sosial, Sami’an mengingatkan bahwa kemabruran tidak diukur dari pakaian putih, panggilan “Pak Haji”, atau simbol-simbol status sepulang dari Tanah Suci.

Ukuran haji mabrur justru tampak pada perubahan akhlak.

“Tanda pertama haji mabrur adalah semakin rukun dengan keluarga, semakin lembut kepada tetangga, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, Tanah Suci adalah madrasah kesabaran. Di tengah panas, kepadatan, dan ujian emosi, manusia ditempa untuk belajar mengendalikan diri. Karena itu, orang yang hajinya diterima akan tampak dari tutur katanya yang lebih halus, sikapnya yang lebih teduh, dan kepeduliannya yang semakin besar kepada sesama.

“Kalau punya harta, ringan bersedekah. Kalau punya tenaga, ringan membantu. Kalau punya ilmu, hadir memberi solusi,” katanya.

Haji dan Jalan Penyucian Ruhani

Pada akhirnya, haji adalah jalan penyucian jiwa. Sebuah perjalanan panjang agar manusia kembali mengenal Tuhan sekaligus mengenali dirinya sendiri.

“Haji bukan hanya perjalanan badan, tetapi perjalanan ruh menuju Allah. Orang yang pulang haji harus semakin dekat kepada Allah dan semakin membawa manfaat bagi manusia,” tutup Sami’an.

Dari percakapan itu, tersirat satu pesan penting: haji sejatinya bukan akhir perjalanan spiritual, melainkan awal kelahiran kembali manusia yang lebih jernih hati, lebih lembut akhlak, dan lebih sadar bahwa hidup hanyalah pengabdian.

Menjelang datangnya Dzulhijjah, Sami’an juga mengingatkan pentingnya menghidupkan sepuluh hari pertama bulan mulia itu dengan amal saleh, terutama puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Dalam keyakinan umat Islam, hari-hari tersebut merupakan momentum pelipatgandaan pahala, penghapusan dosa, sekaligus latihan penyucian diri sebelum manusia benar-benar sampai pada makna pengorbanan yang hakiki.

MAKKAH, TELUSUR.ID – Manajemen penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 terus mendapatkan sorotan positif dari berbagai lapisan jemaah asal Indonesia. Salah satu pengakuan objektif datang dari rombongan jemaah asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang merasakan langsung transformasi kenyamanan selama berada di tanah suci.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan jemaah saat bertemu dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Jawa Timur, Lia Istifhama. Momentum serap aspirasi itu berlangsung secara khidmat di sela-sela pelaksanaan ibadah di Makkah Al-Mukarromah.

Dalam kesempatan tersebut, senator yang akrab disapa Ning Lia ini mendengarkan langsung kesaksian para jemaah terkait efektivitas manajemen operasional. Publik menilai, tata kelola di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berjalan jauh lebih terstruktur dan responsif.

Perwakilan jemaah haji asal Lamongan, Khafidh Ihyauddin, mengungkapkan bahwa skema pelayanan tahun ini mengalami lompatan kualitas yang sangat drastis. Rasa nyaman dan aman bahkan sudah dirasakan sejak awal pemberangkatan dari tanah air.

“Sejak di Asrama Haji Surabaya, kami sudah disajikan pola pelayanan yang sangat baik. Setibanya kami di Arab Saudi, proses penjemputan di bandara hingga pengantaran ke hotel tempat menginap berjalan lancar tanpa kendala,” ujar pria yang akrab disapa Gus Khafidh tersebut, Sabtu (23/5/2026) dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id.

Gus Khafidh menambahkan, pemenuhan hak-hak dasar jemaah selama berada di maktab juga dipenuhi secara maksimal oleh petugas. Fasilitas vital seperti kelayakan kamar penginapan, distribusi logistik konsumsi, hingga ketersediaan air minum dinilai sangat memadai serta terjaga kebersihannya.

Menurut analisisnya, integrasi seluruh aspek pelayanan di lapangan, mulai dari sektor transportasi massal hingga sistem akomodasi kini berjalan selaras. Pola ini berdampak langsung pada ketenangan psikologis jemaah, sehingga fokus beribadah menjadi lebih optimal.

“Kalau kita bandingkan dengan cerita-cerita pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini terasa sangat luar biasa. Semua instrumen layanan di lapangan dirasakan jauh lebih siap, tanggap, dan profesional,” imbuh tokoh muda asal Lamongan tersebut.

Gus Khafidh juga memberikan catatan khusus mengenai dedikasi para petugas haji yang dinilai bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kinerja maksimal dari para petugas di garis depan ini membuat pelaksanaan ibadah wajib maupun sunnah dapat berjalan secara khusyuk.

Di sisi lain, faktor tantangan alam berupa cuaca ekstrem di Arab Saudi yang dilaporkan menyentuh angka 45 hingga 47 derajat Celsius tidak menjadi penghalang. Meskipun kondisi suhu udara yang menyengat sempat memicu kelelahan, sistem mitigasi kesehatan dinilai tetap berada pada koridor optimal.

“Kendati kondisi cuaca di luar ruangan terpantau sangat panas, kami para jemaah secara umum tetap merasa nyaman, tenang, dan puas dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci,” jelas Gus Khafidh membeberkan fakta lapangan.

Lebih lanjut, Gus Khafidh menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Ning Lia selaku representasi DPD RI Jawa Timur. Ia mengapresiasi langkah nyata sang senator yang menyempatkan diri turun langsung menemui petugas dan jemaah di Makkah.

“Dengan adanya pengawasan langsung secara vertikal di lapangan seperti ini, pelaksanaan dan evaluasi haji sangat bisa dimungkinkan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya,” tutur Gus Khafidh menyampaikan harapannya.

Merespons kesaksian tersebut, Anggota DPD RI Lia Istifhama menegaskan bahwa indikator kepuasan jemaah ini merupakan buah dari kinerja Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf. Inovasi kebijakan yang diterapkan oleh menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu dinilai sukses memotong rantai birokrasi yang rumit.

Ning Lia menggarisbawahi bahwa pembentukan kementerian khusus yang fokus mengurusi haji dan umrah membawa dampak akselerasi yang nyata. Pemisahan kelembagaan ini membuat fokus penanganan jemaah, mitigasi masalah, serta koordinasi maktab di Arab Saudi menjadi jauh lebih tajam dan terukur.

“Kami dari DPD RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Menhaj Gus Irfan beserta seluruh jajaran di lapangan. Harapannya, sistem yang sudah berjalan bagus ini terus disempurnakan demi kemaslahatan seluruh umat,” pungkas Ning Lia sebelum melanjutkan peninjauan fasilitas maktab.

Jacob Ereste : Program MBG dan Koperasi Merah Putih Idealnya Dapat Disinergikan Dengan Seluruh Potensi dan SDM Manusia Serta SDA Yang Ada di Daerah

TelusuR.ID – Klaim Dahlan Iskan bahwa sejak UUD 1945 berlaku, baru Presiden Prabowo Subianto yang berani menerapkannya. Presiden Indonesia sebelumnya seperti ragu, apakah pasal 33 UUD 1945 itu bisa dilaksanakan. Bahwa kekayaan alam adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran negara.

Praktik yang selama ini terjadi, kejayaan alam adalah milik perusahaan, baik swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kata Dahlan Iskan lebih jauh mengurai, mereka mendapat izin dari pemerintah. Setelah itu terserah perusahaan: mau dijual ke mana hasilnya. Praktik ini sudah berlangsung sejak awal Indonesia merdeka.

Pada jaman Bung Karno, azas ekonomi Indonesia adalah “ekonomi terpimpin”. Presiden Soeharto mengubah azas ekonomi menjadi tanpa nama, tapi praktiknya adalah kapitalistik. Liberal, tapi melakukan subsidi untuk BBM dan sejumlah komoditas yang penting. Pada jaman Orde Baru juga lahir UU Penanaman Modal Asing (PMA). Agaknya, tidak sepenuhnya benar bila tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya. Minimal ekonomi berdasarkan pada koperasi sudah berulang kali disuarakan oleh para ekonom kita, termasuk model Ekonomi Pancasila seperti yang digaungkan Prof. Mubyarto sejak awal tahun 1980-an dari Yogyakarta. Prof. Sri Edi Swasono tidak kalah lantang mengedepankan konsep ekonomi Indonesia yang berbasis koperasi. Bukan pasar liberal, tetapi ekonomi yang mensejahterakan.

Karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto saat rapat paripurna DPR RI, berjanji hendak mewujudkan amanah dari Pasal 33 UUD 1945, saat dollar mengilas habis rupiah hingga nyungsep pada Sabtu, 23 Mei 2026 tersungkur menjadi Rp 17.700,- Bagi Sri Edi Swasono sendiri, Sistem Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafat dan sistem ekonomi kerakyatan yang menolak kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, mengutamakan emansipasi dan partisipasi serta menolak eksploitasi dan individualisme demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Penolakan Sri Edi Swasono terhadap kapitalisme dan sosialisme, ekonomi Pancasila berada di jalan tengah. Menolak pasar bebas yang bersifat kapitalistik, tapi tidak juga menggunakan sistem komando — seperti sistem ekonomi terpimpin — semasa Soekarno.

Perekonomian harus dipandang serta dilakukan secara bersama dengan menjunjung tinggi kebersamaan, dalam ikatan persaudaraan antar manusia. Demikian juga sifat dan sikap emansipasi dan partisipasi harus menjamin kesetaraan dengan melibatkan semua pihak. Karena dalam proses pembangunan dalam arti yang luas untuk bangsa Indonesia, tidak boleh satu pun ada pihak yang tertinggal atau ditinggalkan. Karena manusia Indonesia tidak boleh dimarginalkan atau terpinggirkan dalam proses, apalagi kemudian ketika akan menikmati pembangunan yang dilakukan itu.

Dalam konteks inilah tanggung jawab pemerintah untuk berperan aktif dalam pengelolaan sistem perekonomian nasional untuk melindungi hajat hidup orang banyak, sekaligus menjadi agar tidak terjadi ketimpangan, utamanya antara yang kaya dengan masyarakat yang miskin.

Gagasan Prof. Dr. Sri Edi Swasono jelas ingin mewujudkan amanah dari Pasal 33 UUD 1945 dan mengimplementasikan sila-sila Pancasila agar tidak cuma menjadi slogan atau semacam mantra hapalan dibibir semata.

Ekonomi kerakyatan yang ideal dapat diwujudkan melalui koperasi untuk menjaga demokrasi ekonomi seperti yang diungkapkan dajan pidato pengukuhan beliau sebagai Guru Besar. Dan melalui konsep koperasi sebagai pilar utama untuk meraih ekonomi yang demokratis dan mandiri, patut menjadi pilihan, dibanding dengan neoliberalisme. Karena konsep neoliberalisme justru menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan rakyat. Kecuali itu, neoliberalisme ekonomi yang menciptakan daulat pasar, bukan daulat rakyat.

Akibatnya, pembangunan bagi negara dan bangsa Indonesia yang mengacu pada neoliberalisme memberi peluang untuk menggusur rakyat miskin. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang didasari oleh sistem koperasi adalah manifestasi ekonomi kerakyatan. Karena itu, praktik ekonomi dengan sistem koperasi paling cocok untuk diterapkan bagi bangsa dan negara Indonesia sambil menjaga budaya persatuan serta ikatan kebersamaan — gotong royong — sistem kekeluargaan dalam budaya kita.

Masalahnya sejak dahulu hingga sekarang, mengapa membangun ekonomi yang berbasis pada koperasi di Indonesia tidak juga mampu diwujudkan ?

Pertanyaan klasik ini memang cukup luas untuk diurai, mulai dari rasa ikatan kebersamaan untuk melakukan sesuatu bagi warga bangsa Indonesia yang semakin menyurut, dimana sikap dan sifat individualisme dan egosentrisitas terus bertumbuh liar untuk bersaing hingga melupakan ikatan kebersamaan dan persatuan — gotong royong dan kekeluargaan — tergerus oleh dominasi budaya Barat yang mengusung kapitalisme dan leberalisme yang sangat kuat bersifat dan bertabi’at individual dan persaingan bebas yang semakin menjauhkan budaya gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan dalam kesadaran persatuan yang bias.

Itulah sebabnya, pelaksanaan Koperasi Merah Putih hendaknya dapat disinergikan dalan pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) serta membantu warga masyarakat dalam mengembangkan produksi masyarakat di daerah untuk berkembang dan maju bersama, tanpa penindasan dari unit usaha lainnya yang digelontori dengan modal besar.

Praktik MBG yang terus gaduh dan ricuh, jelas karena praktik pelaksanaan nya tidak disinergikan dengan potensi yang sudah ada dalam masyarakat. Mulai dari tata kelola SDM hingga pemanfaatan bahan mentah sampai pada fasilitas yang sudah ada — mulai dari KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada, sampai tenaga kerja dari daerah setempat, layak dan patut untuk dimanfaatkan serta diberdayakan. Sehingga warga masyarakat tidak terkesan merasa ditinggal.

Itulah sebabnya, peran Kementerian Koperasi hingga perangkatnya yang ada di daerah dapat dimaksimalkan berperan untuk menyediakan bahan baku MBG yang diperlukan, sehingga tidak sampai terjadi monopoli — mulai dari peranan pemerintah pusat yang terkesan mengabaikan peran perangkat dan kelembagaannya yang ada di daerah, tidak berfungsi dan dibiarkan menjadi penonton dari semua yang diskenariokan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, selama pelaksanaan program pemerintah yang bagus dan terbaik sekalipun, selama tidak memiliki kesadaran untuk melibatkan perangkat dari pemerintah daerah serta warga masyarakat setempat, maka program unggulan sebaik apapun, tidak akan mendapat sambutan — apalagi dukungan –dari perangkat pemerintah di daerah serta warga masyarakat setempat. Maka itu, konsep emansipasi, partisipasi dan semacam — konsepsi dalam membangun ekonomi berbasis koperasi — untuk mematikan sistem ekonomi kerakyatan hendak dicapai, maka peran serta dan keterlibatan seluruh perangkat pemerintah yang ada di daerah harus bisa disinergikan dengan segenap potensi yang ada di daerah. Jika tidak, bukan saja program Koperasi Merah Putih saja yang akan memble — tidak maksimal fungsinya — tapi juga program MBG yang terus menimbulkan masalah Karena tidak mengajar dalam tradisi dan budaya masyarakat setempat.

Tangerang, 23 Mei 2026

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana malam di wilayah Kecamatan Batuwarno pada Jumat malam(22/5/2026) terlihat aman dan kondusif berkat Patroli Cipta Kondisi yang dilaksanakan Koramil 06 Batuwarno tersebut menyasar sejumlah titik di wilayah desa guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Kehadiran aparat di tengah warga mendapat sambutan positif karena dinilai mampu memberikan rasa nyaman serta mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Patroli di dua lokasi yang menjadi sasaran utama, yakni KMP Desa Sumberejo dan KMP Desa Sumberagung. Aparat melakukan dialog langsung dengan warga sambil memantau situasi lingkungan sekitar.

Warga yang ditemui juga diimbau untuk tetap menjaga kerukunan, meningkatkan kewaspadaan, dan segera melapor apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Pelda Sugeng dan Sertu Mintoyo dengan pendekatan humanis dan penuh keakraban, keduanya tampak aktif berdiskusi bersama masyarakat.

Tidak hanya sekadar patroli keamanan, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi sosial antara aparat dan warga untuk mendengar langsung kondisi serta aspirasi masyarakat di lapangan.

Dalam suasana sederhana di warung dan tempat berkumpul warga, aparat memberikan pesan penting tentang menjaga stabilitas keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Kehangatan obrolan sambil menikmati kopi malam menciptakan kedekatan emosional yang membuat warga merasa lebih diperhatikan. Kegiatan seperti ini dinilai sangat efektif dalam mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

Situasi di wilayah Kecamatan Batuwarno terpantau aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan menonjol. Patroli Cipta Kondisi ini menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam menjaga keamanan wilayah serta menciptakan suasana yang damai bagi masyarakat.

Dengan sinergi antara aparat dan warga, diharapkan lingkungan Batuwarno tetap kondusif dan nyaman untuk seluruh masyarakat.

(Agus Kemplu)

Papua Pegunungan,TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY terus memperkuat pendekatan humanis di wilayah penugasan dengan menggelar kegiatan anjangsana dan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/5/2026).

Kegiatan yang dipimpin personel Pos Apalapsili tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga. Selain menyerahkan bantuan kebutuhan pokok, prajurit TNI juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan serta kondisi yang dihadapi warga sehari-hari.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Kehadiran prajurit Satgas Yonif 521/DY disambut antusias oleh masyarakat, mulai dari orang tua hingga anak-anak yang tampak akrab berinteraksi bersama personel TNI.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat Papua.

“Melalui kegiatan anjangsana ini, kami ingin menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran Satgas bukan hanya menjalankan tugas pengamanan wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga masyarakat di Papua Pegunungan,” ujarnya.

Menurut Rahadyan, pendekatan persuasif dan komunikasi langsung dengan warga menjadi langkah penting untuk mempererat kepercayaan antara TNI dan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Papua.

Salah satu tokoh masyarakat Distrik Apalapsili, Melki (37), mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Ia menilai bantuan sembako yang diterima masyarakat sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami merasa diperhatikan dan senang karena bapak-bapak TNI datang langsung melihat keadaan masyarakat di sini,” katanya.

Kegiatan berlangsung aman dan tertib serta mencerminkan semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui aksi sosial tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap dapat terus menjaga situasi kondusif sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat Papua Pegunungan.

(Pen Satgas Yonif 521/DY)

MENJAGA BUMI, MENJAGA REPUBLIK: PIDATO PRABOWO, KEDAULATAN EKONOMI, DAN MASA DEPAN INDONESIA HIJAU

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

JAKARTA,TelusuR.ID – Dunia sedang berubah. Ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi hanya datang dari perang militer, konflik ideologi, atau perebutan wilayah. Ancaman terbesar abad ini justru bergerak perlahan, tetapi dampaknya menghantam langsung kehidupan manusia: kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, krisis pangan, hingga kebocoran ekonomi nasional.

Banjir, kekeringan, polusi udara, kerusakan laut, cuaca ekstrem, hingga hilangnya kekayaan negara akibat tata kelola yang lemah kini saling berkaitan dalam satu persoalan besar: masa depan republik.

Di tengah situasi global yang penuh gejolak itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada 20 Mei 2026 menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam. Pidato itu bukan sekadar pidato APBN biasa. Ia terasa seperti deklarasi arah baru ekonomi Indonesia.

Prabowo menyampaikan kegelisahan yang selama ini hidup di benak banyak rakyat Indonesia: negeri ini sesungguhnya kaya, tetapi kekayaannya terlalu lama bocor.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, cadangan nikel besar, batu bara, sawit, gas, laut yang luas, serta kekayaan biodiversitas luar biasa. Namun di saat yang sama, masih banyak desa tertinggal, irigasi rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rakyat kecil hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Paradoks itulah yang menjadi inti pidato Prabowo.

Bahwa masalah Indonesia bukan terutama kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya tata kelola dan kebocoran kekayaan nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik, pidato tersebut memperlihatkan upaya menggeser Indonesia dari model ekonomi yang terlalu liberal menuju ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Negara ingin kembali hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pengarah pembangunan nasional.

Pasal 33 kembali ditempatkan sebagai fondasi moral pembangunan: bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun menariknya, arah itu tidak sepenuhnya anti pasar. Prabowo tetap berbicara tentang entrepreneurship, inovasi, industrialisasi, dan efisiensi. Yang ingin dibangun tampaknya adalah jalan tengah: pasar tetap hidup, tetapi negara memastikan pasar bekerja untuk kepentingan nasional.

Di titik ini, gagasan pembangunan Indonesia mulai mendekati model developmental state Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Taiwan. Negara memimpin industrialisasi, melindungi kepentingan nasional, sekaligus membangun kapasitas industri dan teknologi.

Tetapi di era modern, pembangunan nasional tidak lagi cukup hanya berbicara soal industri dan pertumbuhan ekonomi. Dunia kini memasuki fase baru ketika lingkungan hidup menjadi bagian penting dari geopolitik global.

Carbon tax, perdagangan karbon, energi hijau, hingga Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) telah mengubah lingkungan hidup menjadi instrumen ekonomi internasional.

Negara-negara maju kini berlomba membangun ekonomi hijau. Investasi global bergerak menuju energi terbarukan, kendaraan listrik, industri rendah karbon, dan perdagangan karbon bernilai miliaran dolar.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang luar biasa.

Hutan tropis Indonesia bukan sekadar kawasan hijau. Mangrove bukan sekadar tanaman pesisir. Gambut bukan hanya lahan basah. Semua itu adalah aset geopolitik dan ekonomi masa depan.

Indonesia memiliki potensi karbon biru terbesar di dunia melalui mangrove dan ekosistem pesisir. Nilai ekonomi karbon Indonesia diperkirakan dapat mencapai miliaran dolar per tahun apabila mampu dikelola secara serius, transparan, dan terintegrasi.

Karena itu, menjaga bumi sejatinya adalah menjaga republik.

Pidato Prabowo tentang menghentikan kebocoran ekonomi menemukan relevansi penting di sini. Sebab kebocoran kekayaan negara tidak hanya terjadi melalui manipulasi ekspor, under invoicing, atau transfer pricing. Kebocoran juga terjadi ketika kerusakan lingkungan dibiarkan tanpa kendali.

Hutan yang rusak berarti hilangnya potensi ekonomi karbon. Laut yang tercemar berarti hilangnya sumber pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Polusi dan krisis iklim pada akhirnya menjadi beban APBN, memperbesar biaya kesehatan, bencana, dan kemiskinan.

Dengan kata lain, kerusakan lingkungan adalah bentuk kebocoran ekonomi nasional yang paling mahal dalam jangka panjang.

Karena itu industrialisasi Indonesia ke depan tidak boleh lagi dibangun dengan paradigma eksploitasi sumber daya alam semata. Hilirisasi harus bergerak menuju industrialisasi hijau berbasis teknologi, inovasi, dan keberlanjutan.

Indonesia tidak boleh berhenti sebagai eksportir bahan mentah. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menjadi negara industri yang merusak masa depan ekologisnya sendiri.

Di sinilah tantangan terbesar pembangunan Indonesia modern: bagaimana membangun ekonomi yang kuat tanpa menghancurkan lingkungan hidup.

Prabowo tampaknya memahami bahwa negara membutuhkan kedaulatan ekonomi sekaligus ketahanan ekologis. Ketahanan pangan membutuhkan tanah dan air yang sehat. Kemandirian energi membutuhkan transisi energi bersih. Industrialisasi masa depan membutuhkan standar hijau global.

Karena itu negara harus hadir melalui tata kelola yang kuat, modern, dan berbasis digital governance.

Digitalisasi tata kelola ekspor, blockchain untuk rantai perdagangan komoditas, integrasi data lintas kementerian, hingga real-time monitoring perdagangan sumber daya alam menjadi penting untuk menutup celah manipulasi dan kebocoran.

Tetapi teknologi saja tidak cukup.

Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa negara kuat tanpa integritas justru dapat berubah menjadi pusat rente baru. Venezuela gagal bukan karena kekurangan minyak, tetapi karena lemahnya institusi dan rusaknya tata kelola. Nigeria lama terjebak dalam paradoks serupa: kaya sumber daya, tetapi bocor oleh korupsi dan kelemahan negara.

Karena itu ujian Indonesia bukan hanya nasionalisme.

Ujiannya adalah kompetensi.

Negara yang kuat harus sekaligus bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

BUMN yang diberi mandat strategis harus diaudit secara independen, berbasis meritokrasi, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Industrialisasi harus menghasilkan transfer teknologi, lapangan kerja, riset, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Jika berhasil, Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya.

Kebocoran ekonomi mengecil. Hilirisasi bergerak menuju industri teknologi dan energi hijau. Perdagangan karbon menjadi sumber pertumbuhan baru. APBN menjadi alat pembangunan berkelanjutan. Dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat.

Dalam skenario terbaik, Pasal 33 UUD 1945 tidak berhenti sebagai teks konstitusi, tetapi berubah menjadi mesin pemerataan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Sekolah menjadi lebih baik. Guru lebih sejahtera. Desa lebih produktif. Industri nasional lebih kuat. Lingkungan hidup tetap terjaga.

Namun jika gagal, nasionalisme ekonomi hanya akan berubah menjadi monopoli birokrasi baru. Negara menjadi besar, tetapi tidak efektif. Kekayaan alam tetap bocor, hanya berganti tangan.

Karena itu masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan negara membangun tata kelola yang bersih, modern, dan visioner.

Pidato Prabowo pada akhirnya bukan sekadar pidato tentang APBN.

Ia adalah refleksi tentang luka lama republik: negeri kaya yang terlalu lama kehilangan kekayaannya sendiri.

Dan di tengah ancaman krisis iklim global, pesan itu menjadi semakin penting.

Sebab menjaga bumi bukan lagi sekadar agenda lingkungan hidup. Ia telah menjadi agenda kedaulatan nasional.

Menjaga bumi berarti menjaga pangan, menjaga energi, menjaga ekonomi, menjaga masa depan generasi muda, dan menjaga keberlangsungan republik.

Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa tata kelola hanya akan menjadi cerita sedih.

Jika Indonesia mampu menutup kebocoran ekonomi, memimpin industrialisasi hijau, menjaga lingkungan hidup, dan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, maka inilah fondasi Indonesia baru.

Sebuah republik yang tidak lagi sekadar kaya sumber daya, tetapi juga kaya peradaban, kaya keberlanjutan, dan kaya keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, bangsa besar bukanlah bangsa yang paling banyak memiliki kekayaan alam, melainkan bangsa yang mampu menjaga bumi sekaligus memastikan kekayaan itu tidak bocor dari tangan rakyatnya sendiri.

Boyolali,TelusuR.ID — Kehadiran Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tengah masyarakat kembali menunjukkan manfaat nyata. Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali, Serma Maryono, yang turun langsung membantu pembangunan talud bersama warga di Dukuh Gajihan, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jumat (22/05/2026).

Dengan penuh semangat, Serma Maryono bersama warga bergotong royong mengerjakan pembangunan talud sepanjang 80 meter. Pekerjaan diawali dengan penggalian tanah untuk pondasi agar konstruksi talud lebih kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Pembuatan pondasi dilakukan secara maksimal supaya ketahanan talud lebih kokoh, terutama untuk mengantisipasi longsor saat musim penghujan,” ujar Serma Maryono di sela kegiatan.

Kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan tidak hanya membantu mempercepat pekerjaan, tetapi juga menjadi penyemangat bagi warga. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan kuatnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membangun desa.

Menurutnya, pembangunan talud tersebut sangat penting demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar, khususnya saat curah hujan tinggi yang rawan menyebabkan tanah longsor.

Sementara itu, Danramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Wahid menegaskan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari tugas kewilayahan sekaligus bentuk tanggung jawab TNI kepada rakyat.

“Babinsa harus selalu hadir di tengah masyarakat, mampu melaksanakan cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat terhadap setiap perkembangan wilayah,” terang Danramil.

Ia berharap keberadaan Babinsa tidak hanya membantu mengatasi kesulitan warga, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Dengan kebersamaan dan gotong royong seperti ini, hubungan antara TNI dan masyarakat akan semakin kuat,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)