Jombang, TelusuR.ID — Upaya mendukung program ketahanan pangan alternatif terus dilakukan jajaran Polres Jombang, Polda Jawa Timur, melalui pemanfaatan lahan produktif untuk budidaya tanaman uwi ungu di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Program tersebut menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan lahan kosong agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kapolsek Kudu AKP Imam Subekti turun langsung meninjau perkembangan tanaman uwi ungu di lokasi penanaman, Senin (25/5/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan sesuai target program ketahanan pangan alternatif yang tengah dikembangkan.

Budidaya uwi ungu itu merupakan hasil kolaborasi antara Polres Jombang dan PCTA Indonesia. Dalam kerja sama tersebut, lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi dimanfaatkan sebagai area pengembangan tanaman pangan alternatif yang dinilai memiliki potensi besar di Kabupaten Jombang.

Saat melakukan monitoring, AKP Imam melihat kondisi tanaman yang tumbuh subur. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, rata-rata sulur tanaman telah menjalar sepanjang 70 hingga 100 sentimeter sejak awal masa tanam.

“Kondisi ini menunjukkan perkembangan tanaman berjalan cukup baik dan sesuai harapan,” kata AKP Imam di sela kegiatan peninjauan.

Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Ia menilai masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan menjadi area budidaya tanaman bernilai ekonomis.

“Melalui budidaya uwi ungu ini, kami ingin menunjukkan bahwa lahan yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

AKP Imam menambahkan, program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan potensi lokal.

Tanaman uwi ungu dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan karena termasuk tanaman pangan alternatif yang memiliki nilai gizi sekaligus potensi ekonomi bagi warga.

Pengembangan budidaya uwi ungu juga menjadi bentuk dukungan Polres Jombang terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kepolisian, kata dia, tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendukung program sosial yang berdampak langsung bagi warga.

Dalam pelaksanaannya, proses perawatan tanaman dilakukan anggota Polsek Kudu dengan pendampingan dari PCTA Indonesia. Perawatan dilakukan secara berkala, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pengawasan pertumbuhan tanaman agar hasil budidaya berkembang optimal.

Selain itu, monitoring rutin dilakukan untuk mengantisipasi gangguan hama maupun kendala lain yang dapat memengaruhi hasil panen di masa mendatang. Dengan perawatan maksimal, tanaman uwi ungu diharapkan mampu menghasilkan panen berkualitas dan memiliki nilai jual.

Program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan produktif itu diharapkan dapat menjadi contoh positif, baik di lingkungan internal kepolisian maupun masyarakat luas.

AKP Imam berharap program budidaya uwi ungu dapat terus berkelanjutan dan berkembang lebih luas ke depan. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif perlu terus ditingkatkan guna menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

“Kami ingin program ini terus berkelanjutan dan bisa menjadi inspirasi, baik di internal maupun masyarakat, bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari pemanfaatan lahan sederhana,” pungkasnya.

Jakarta, TelusuR.ID — Keterlibatan Kodam Jaya dalam membantu Polda Metro Jaya memburu pelaku begal di Jakarta dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons keresahan publik atas maraknya kejahatan jalanan. Namun, dukungan tersebut dinilai harus tetap berada dalam koridor yang jelas, yakni TNI memperkuat aspek pengamanan dan patroli, sementara kendali penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

Kodam Jaya sebelumnya mengerahkan personel, termasuk unsur batalion tempur, untuk memperkuat patroli bersama dalam mendukung pengamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan dukungan dilakukan melalui patroli gabungan mulai tingkat Koramil, Kodim, Polsek, Polres, hingga Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Ketua Solidaritas Muda Jakarta sekaligus Pengurus PB PMII, Abduh Alfatih, mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, negara tidak boleh terlihat abai ketika masyarakat diliputi rasa takut akibat aksi begal dan kejahatan jalanan.

“Kami mengapresiasi Kodam Jaya yang turun memperkuat keamanan Jakarta. Ini menunjukkan negara hadir dan tidak membiarkan warga menghadapi ancaman begal sendirian. Kehadiran aparat di ruang publik penting untuk mengembalikan rasa aman masyarakat,” kata Abduh di Jakarta.

Meski demikian, Abduh menegaskan keterlibatan Kodam Jaya tidak boleh mengaburkan prinsip dasar negara hukum. Ia menilai Polri tetap harus menjadi institusi utama dalam memimpin operasi, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga proses hukum terhadap pelaku.

“Sinergi TNI-Polri harus dibaca sebagai kolaborasi keamanan, bukan pergeseran kewenangan. Kodam Jaya hadir sebagai kekuatan pendukung, tetapi kendali operasi dan penegakan hukum tetap harus berada di Polda Metro Jaya. Ini penting agar pemberantasan begal berjalan tegas, tetapi tetap konstitusional,” ujarnya.

Abduh menilai Jakarta membutuhkan respons keamanan yang cepat, terukur, dan disiplin. Di sisi lain, ia menyoroti langkah Polda Metro Jaya yang telah membentuk Tim Pemburu Begal dan menangkap sejumlah pelaku kejahatan jalanan dalam beberapa hari operasi terakhir.

Berdasarkan laporan ANTARA, Polda Metro Jaya menangkap 16 pelaku begal dalam operasi selama tiga hari berturut-turut di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Abduh, capaian tersebut menunjukkan kapasitas operasional Polda Metro Jaya dalam memetakan kriminalitas, menindak pelaku, sekaligus membangun partisipasi masyarakat melalui poskamling, siskamling, dan pelaporan warga.

“Polda Metro Jaya sudah bergerak cepat. Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan, bukan pengambilalihan. Kodam Jaya dapat memperbesar daya gentar di lapangan, sementara Polda Metro Jaya tetap menjadi jangkar hukum. Formula ini paling sehat dalam negara demokratis,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar operasi pemberantasan begal tidak hanya mengandalkan pendekatan represif. Menurut dia, patroli besar dan tindakan tegas perlu dibarengi pemetaan titik rawan, pengawasan berbasis CCTV, pembinaan lingkungan, hingga pencegahan kriminalitas di tingkat akar rumput.

“Begal bukan hanya soal kriminalitas jalanan, tetapi juga terkait ruang kota yang lemah pengawasan, lingkungan yang rapuh, dan situasi sosial yang harus dibaca serius. Karena itu, penindakan harus tegas, tetapi pencegahan juga harus cerdas,” ujarnya.

Abduh menambahkan masyarakat membutuhkan aparat yang hadir secara proporsional, yakni tegas terhadap pelaku kejahatan, humanis terhadap warga, dan tetap tunduk pada aturan hukum.

Menurut dia, kolaborasi Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan mendapat dukungan publik selama dijalankan secara transparan, terukur, dan tidak melampaui kewenangan masing-masing institusi.

“Rakyat ingin aman, tetapi rakyat juga ingin negara bekerja sesuai aturan. Karena itu, kami mendukung Kodam Jaya membantu menjaga keamanan Jakarta, namun komando hukum tetap harus dipegang Polri. Keamanan dan demokrasi harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan,” tuturnya.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional di tingkat wilayah, Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Kopka Eko turun langsung ke sawah untuk mendampingi para petani memanen padi di lahan pertanian milik warga binaan, Senin (25/05/2026).

Kegiatan pendampingan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam mendukung produktivitas sektor pertanian, sekaligus memastikan ketersediaan pangan di tingkat desa tetap aman dan stabil.

Di sela-sela aktivitas memanen padi bersama warga, Kopka Eko menyampaikan bahwa pendampingan kepada petani tidak hanya dilakukan saat masa panen saja, melainkan sejak proses pengolahan lahan, penyemaian bibit, masa tanam, hingga perawatan tanaman dari hama.

“Kami selalu berupaya hadir di setiap tahapan pertanian. Hari ini, bersama-sama kita bersyukur bisa memanen padi dengan hasil yang cukup memuaskan. Kehadiran kami di sini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan semangat bagi para petani agar lebih giat dalam mengolah lahan pertanian mereka,” ujar Eko.

Lebih lanjut, Eko menambahkan bahwa interaksi langsung di sawah seperti ini juga menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi dan memelihara budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pemilik lahan Bapak Santoso, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran serta bantuan dari Babinsa. Menurutnya, pendampingan dari aparat teritorial sangat berarti dalam memacu semangat para petani di desa.

“Dengan adanya Pak Babinsa yang ikut turun langsung ke sawah, kami merasa lebih bersemangat. Beliau tidak hanya sekedar meninjau, tapi benar-benar ikut memanen bersama kami. Komunikasi yang terjalin dengan baik ini membuat kami para petani merasa sangat terbantu,” ungkapnya.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh anggota TNI bersama masyarakat di wilayah Kecamatan Teras. Tiga anggota Koramil 04/Teras yang dipimpin oleh Sertu Suyanto melaksanakan kegiatan Karya Bhakti bersama warga di Dukuh Kedung Jambe, Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Minggu (24/05/2026).

Kegiatan karya bhakti tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan dan perapihan area sekitar jalan desa yang mulai ditumbuhi semak belukar. Dengan penuh semangat, anggota TNI dan warga bahu membahu membersihkan rumput liar serta memangkas ranting-ranting pohon agar lingkungan menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman dilalui masyarakat.

Kehadiran anggota Koramil 04/Teras di tengah masyarakat mendapat sambutan positif dari warga. Selain membantu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat.

Sertu Suyanto mengatakan bahwa karya bhakti merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan dan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin terus hadir membantu masyarakat serta menjaga kekompakan antara TNI dan warga,” ujarnya.

Warga Dukuh Kedung Jambe pun mengaku senang dan berterima kasih atas keterlibatan anggota Koramil dalam kegiatan tersebut. Mereka berharap kebersamaan seperti ini terus terjalin demi menciptakan lingkungan desa yang bersih dan asri.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kegiatan karya bhakti ini diharapkan mampu memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Semangat gotong royong kembali terlihat di Persawahan Dusun Dawuhan, Desa Sokoboyo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Minggu (24/5/2026) kemarin.

Warga bersama aparat TNI dari Koramil 22 Slogohimo Kodim 0728/Wonogiri turun langsung melaksanakan kerja bakti pembuatan saluran irigasi yang sebelumnya terputus akibat kerusakan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian bersama terhadap kebutuhan para petani di wilayah tersebut.

Sejak pagi, masyarakat sudah berkumpul membawa peralatan kerja untuk memperbaiki saluran air yang menjadi sumber utama pengairan sawah warga.

Kehadiran Babinsa Desa Sokoboyo, Sertu Novi Wahyu, menambah semangat masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama.

Dengan penuh kebersamaan, warga dan aparat tampak kompak menggali, membersihkan jalur air, hingga memperkuat bagian saluran yang rusak.

Kepala Desa Sokoboyo, Ibu Endang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, saluran irigasi memiliki peranan sangat penting bagi keberlangsungan pertanian warga Dusun Dawuhan.

Ia berharap perbaikan ini mampu membantu para petani agar pasokan air ke lahan persawahan kembali lancar dan hasil panen dapat meningkat.

Selain aparat desa dan Babinsa, kegiatan ini juga melibatkan Ketua Relawan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Slogohimo, Serda Awaludin, bersama 10 anggota Relawan RPBS Slogohimo.

Tidak ketinggalan, sekitar 20 anggota Kelompok Tani Dawuhan ikut ambil bagian dalam kerja bakti tersebut. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dan aparat ini menunjukkan kuatnya solidaritas dalam menghadapi persoalan di lingkungan desa.

Babinsa Desa Sokoboyo, Sertu Novi Wahyu, mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan bentuk dukungan kepada warga, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas kehidupan pedesaan. Menurutnya, pekerjaan berat akan terasa ringan apabila dilakukan secara bersama-sama.

Kerja bakti pembuatan saluran irigasi di Persawahan Dusun Dawuhan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga selesai. Kebersamaan yang terjalin antara TNI, pemerintah desa, relawan, dan kelompok tani menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.

Semangat persatuan dan kepedulian seperti inilah yang diharapkan terus tumbuh demi kemajuan desa dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Wonogiri.

(Agus Kemplu)

ESENSI HAJI: DARI RITUAL MASSAL KE REVOLUSI BATIN

Oleh: Abdullah Rasyid

*Pengurus Pusat MES ( Masyarakat Ekonomi Syariah)

*Pendiri Great Institute

Setiap tahun, sekitar dua juta manusia meninggalkan rumahnya, menanggalkan jas, dasi, gelar doktor, seragam tentara, hingga jilbab bermerek, lalu mengenakan dua helai kain putih yang tak berjahit. Di bandara King Abdulaziz, mereka bukan lagi menteri atau pedagang pasar. Mereka hanya satu kata: haji.

Itulah pemandangan yang membuat ibadah haji berbeda dari semua rukun Islam lain. Shalat bisa dilakukan sendirian. Puasa adalah urusan perut masing-masing. Zakat bisa ditransfer lewat aplikasi. Tapi haji memaksa kita hadir, berdesakan, kepanasan, dan kehilangan privasi.

Pertanyaannya, yang jarang kita tanyakan di tengah euforia keberangkatan, adalah: untuk apa semua ketidaknyamanan itu dirancang?

Dari Fikih ke Makna

Selama puluhan tahun, narasi haji di Indonesia didominasi dua kutub: fikih dan logistik. Di pengajian, kita sibuk menghafal rukun, wajib, dam, dan larangan ihram. Di media, kita sibuk menghitung kuota, masa tunggu 30 tahun, dan harga haji plus.

Keduanya penting. Tapi keduanya tidak menjawab kegelisahan yang ditulis Arifin Nugroho dalam Menyembelih yang Tak Tampak, dan yang jauh sebelumnya dibedah Ali Syariati dalam Haji: mengapa masjid kita penuh, tapi korupsi jalan terus? Mengapa orang pulang bergelar haji, tapi wataknya tidak bergeser?

Jawabannya bukan pada kurangnya manasik, melainkan pada hilangnya esensi. Haji bukan sekadar perjalanan geografis ke Mekkah. Ia adalah perjalanan antropologis kembali ke titik nol manusia.

Arafah: Republik Kesadaran

Inti haji bukan di Ka’bah, tapi di Arafah. Nabi bersabda: Al-Hajju Arafah. Mengapa?

Arafah, dari kata ‘arafa, mengenal, adalah satu-satunya rukun yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dam, dan tidak bisa diulang. Jika tertinggal wukuf, hajinya batal.

Syariati menyebut Arafah sebagai “padang kesadaran”. Di sana, manusia dipaksa berhenti. Tidak ada tawaf, tidak ada sa’i, tidak ada lempar jumrah. Hanya diam, dari Dzuhur hingga Maghrib, di bawah terik yang sama untuk presiden dan pemulung.

Waktu itu dipilih bukan kebetulan. Dzuhur adalah titik matahari tergelincir, simbol kejatuhan ego. Maghrib adalah gelap, simbol kematian. Di antara keduanya, manusia diminta jujur: siapa dia tanpa jabatan, tanpa rekening, tanpa followers?

Itulah yang hilang dalam keberagamaan kita hari ini: momen berhenti. Kita terus bergerak, terus membangun citra saleh di media sosial, tapi tidak pernah wukuf.

Jumrah: Perlawanan yang Disalahpahami

Setelah sadar di Arafah, jamaah tidak langsung pulang. Mereka ke Muzdalifah, memungut tujuh kerikil kecil, lalu ke Mina untuk melempar.

Banyak yang mengira ini ritual mistis melawan setan. Padahal, sebagaimana diingatkan Al-Qur’an (Al-Hajj: 37), Allah tidak butuh batu kita.

Tujuh kerikil itu, bukan batu besar, bukan 40, bukan meriam, adalah kurikulum politik tauhid. Dalam tafsir sosiologis Syariati, tiga jumrah adalah tiga wajah thaghut abadi: Fir’aun (kekuasaan zalim), Qarun (harta yang menindas), dan Bal’am (agama yang dijual).

Kita melempar dengan tangan lemah, karena perlawanan sejati bukan soal kekuatan fisik, melainkan keberanian moral untuk berkata tidak.

Di Indonesia, jumrah itu bisa berarti menolak pungli di kelurahan, menolak riba dalam koperasi, atau menolak ceramah yang mengadu domba.

Jika haji tidak melahirkan keberanian itu, maka kita hanya melempar beton, bukan setan.

Qurban: Menyembelih Ismail Kita

Puncak dari semua itu adalah qurban. Kisah Ibrahim bukan tentang ayah yang tega, melainkan tentang cinta yang ditata ulang.

Allah tidak pernah meminta darah Ismail. Ia meminta Ibrahim melepaskan yang paling dicintai. Bagi kita hari ini, Ismail bukan anak. Ismail adalah kesombongan yang membuat kita tidak bisa minta maaf ke istri, kemalasan yang membuat kita tinggalkan Subuh, dan cinta dunia yang membuat kita tega menyakiti tetangga demi proyek.

Inilah yang disebut Arifin Nugroho sebagai “transformasi keshalihan”. Tanpa penyembelihan batin itu, haji hanya menambah gelar, bukan menambah takwa.

Penutup: Pulang Sebagai Manusia Baru

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan Ibn ‘Asyur, menegaskan: ibadah tidak diturunkan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melahirkan manusia rabbani.

Maka ukuran haji mabrur bukan oleh-oleh air zamzam, bukan pula foto di depan Ka’bah. Ukurannya sederhana dan menyakitkan: apakah setelah pulang, kita lebih mudah memaafkan? Apakah dagangan kita lebih jujur? Apakah lisan kita lebih terjaga?

Jika tidak, kita baru sampai ke Mekkah secara geografis, belum sampai secara spiritual.

Yaumut Tarwiyah adalah hari berpikir dan membawa bekal. Semoga tahun ini, bekal terbesar yang kita bawa bukan koper 32 kilogram, melainkan keberanian untuk menyembelih yang tak tampak.

Karena pada akhirnya, Tuhan tidak akan bertanya berapa kali kita tawaf. Ia akan bertanya: setelah semua putaran itu, apakah hatimu akhirnya berhenti di Dia?

MAKKAH, TELUSUR.ID – Hitungan hari menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia bersiap memasuki fase Armuzna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fase ini merupakan inti dari ibadah haji yang berlangsung intensif selama lima hingga enam hari, mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijah.

Dalam fase Armuzna, jemaah akan menjalani prosesi wukuf, mabit (bermalam), hingga melontar jumrah di bawah kondisi cuaca ekstrem. Mengingat tahapan ini menjadi bagian yang paling menguras tenaga, fisik, dan mental jemaah, kesiapan mitigasi di lapangan menjadi hal yang sangat krusial.

Kondisi tersebut melandasi kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, di Tanah Suci. Senator yang akrab disapa Ning Lia ini turun langsung menemui jemaah haji Indonesia, khususnya asal Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan mereka.

Salah satu titik kunjungan Ning Lia adalah pemondokan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam Rombongan 2 Kloter 77. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Mahd Al Resala, kawasan Ar-Raudhah, Makkah ini, berjalan hangat dan penuh dengan nuansa kekeluargaan.

Dalam dialog tersebut, Ning Lia memberikan motivasi sekaligus pesan penting agar jemaah benar-benar menjaga regulasi kesehatan mereka. Menurutnya, ketahanan stamina menjadi modal utama karena aktivitas ibadah di Armuzna menuntut mobilitas tinggi di tengah suhu panas yang menyengat.

“Armuzna merupakan rangkaian inti ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Cuaca di Tanah Suci cukup ekstrem, sehingga jemaah harus memperhatikan pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan memaksakan diri ketika kondisi tubuh kurang fit,” ujar Lia Istifhama dalam keterangannya diterima Telusur.id, Senin (25/5/2026).

Selain faktor kesehatan, Ning Lia memberikan apresiasi khusus terhadap soliditas jemaah asal Sumenep yang dikunjunginya tersebut. Pasalnya, rombongan ini merupakan jemaah haji mandiri non-KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) yang bergerak secara swadaya.

“Terbukti jemaah mandiri ini saling memberikan support wawasan satu sama lain sehingga mereka terlihat sangat siap. Kebersamaan antarjemaah sangat penting, karena perjalanan haji bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga bagaimana saling menjaga dan menguatkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini mengajak jemaah untuk terus merawat spirit positif dan rasa syukur. Ia mengingatkan bahwa takdir bisa menginjakkan kaki di tanah suci setelah masa tunggu yang panjang harus dibalas dengan doa-doa kebaikan bagi keluarga di tanah air.

Di sela-sela kunjungannya, Ning Lia juga memanfaatkan waktu untuk menyerap aspirasi terkait kualitas pelayanan di era Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di bawah kepemimpinan Gus Irfan Yusuf. Secara umum, jemaah mengaku puas dengan kelayakan fasilitas pemondokan yang bersih dan luas.

Meski demikian, pengawasan ketat DPD RI tetap mencatat adanya beberapa catatan evaluasi dari jemaah, salah satunya terkait distribusi logistik. Jemaah mengeluhkan sempat terjadinya keterlambatan kiriman katering pangan, di mana jatah makanan yang seharusnya tiba siang hari baru datang pada sore hari.

Pertemuan di Makkah ini juga mempertemukan Ning Lia dengan sejumlah tokoh masyarakat Madura, di antaranya Kiai Robith dan seorang pengusaha, Nurul Hidayatullah. Sebelum menutup kunjungan, sang senator bersama para jemaah menyempatkan diri untuk membaca kalimat talbiyah bersama secara khidmat.

Perhatian khusus juga diberikan Ning Lia saat menjenguk jemaah yang sedang sakit, termasuk jemaah disabilitas yang harus mengikuti skema murur. Sebagai informasi, murur adalah skema pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina dengan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau bermalam di tenda.

Ning Lia memastikan bahwa seluruh jemaah, termasuk yang sempat mengalami demam tinggi dan harus mengambil skema murur, tetap dalam kondisi terpantau dengan baik. “Ada beberapa jemaah yang murur dan sempat sakit, namun kesemuanya dipastikan mampu memasuki fase Armuzna dengan pendampingan khusus,” pungkasnya.

Budaya Perlawanan Rakyat: No Viral, No Justice

oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Menjelang senja di sebuah kedai kopi di bilangan Tangerang Selatan, Minggu, 24 Mei 2026, Jacob Ereste kembali melontarkan kegelisahan lamanya tentang nasib hukum dan politik di Indonesia. Sambil menyeruput kopi panas ditemani kudapan kampung kesukaannya, ia berbicara ringan, tetapi isi pikirannya menghantam keras.

Tak ada yang mencolok dari penampilan Jacob Ereste selain kesederhanaannya yang nyaris seperti orang desa kebanyakan. Namun, justru dari kesahajaan itu lahir kritik yang menelanjangi kenyataan sosial dengan cara yang telak dan tanpa tedeng aling-aling.

Baginya, ungkapan “No Viral, No Justice” bukan lagi sekadar keluhan publik yang frustrasi terhadap aparat penegak hukum. Frasa itu telah menjelma menjadi budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Bahkan lebih jauh, menurutnya, sudah berubah menjadi semacam “sekte sosial-politik” yang diam-diam dianut banyak orang.

Yang dimaksud “sekte” oleh Jacob Ereste tentu bukan agama, melainkan cara berpikir yang tertutup dan menyesatkan. Sebuah keyakinan baru bahwa keadilan tidak akan bergerak tanpa keramaian media sosial. Laporan ke polisi dianggap percuma bila tidak disertai tekanan publik. Hukum tidak lagi dipercaya bekerja atas dasar kebenaran, melainkan atas dasar seberapa gaduh sebuah perkara diperdengarkan.

Maka rakyat pun belajar cepat membaca “aturan main” yang kotor itu. Mereka percaya jalan paling efektif untuk menyelesaikan persoalan hukum bukan lagi melalui prosedur dan integritas, melainkan lewat tekanan massa, koneksi kekuasaan, atau transaksi uang.

Di titik inilah hukum berubah menjadi pasar gelap kekuasaan.

Undang-undang diperdagangkan. Putusan pengadilan dinegosiasikan. Status tersangka dapat diputihkan. Buronan bisa hidup nyaman di ruang terbuka seolah tak pernah melakukan kejahatan. Semua seakan sah selama ada kemampuan membeli jalan keluar.

Prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” kini terasa lebih nyata daripada semboyan penegakan keadilan itu sendiri. Moral dipermainkan, sementara hukum diperas menjadi mesin produksi uang dan alat barter kepentingan.

Jacob Ereste melihat keadaan ini bukan lagi sekadar penyimpangan individual, melainkan penyakit sistemik yang menjalar seperti wabah. Korupsi tidak lagi dipandang aib. Pelakunya masih dapat tampil terhormat, menyumbang sana-sini, berbicara soal moralitas, bahkan berlindung di balik ritual keagamaan sebagai kamuflase pencucian dosa sosial.

Masyarakat pun perlahan menjadi permisif. Yang penting menang. Yang penting bebas. Soal benar atau salah menjadi urusan belakangan.

Dalam situasi seperti itu, mereka yang tidak memahami “cara bermain” justru berpotensi menjadi korban malapraktik hukum. Rakyat kecil terseret, sementara pemilik modal dan kuasa menari di atas celah-celah aturan.

Karena itu, “No Viral, No Justice” sesungguhnya bukan sekadar slogan sinis, melainkan potret putus asanya rakyat terhadap institusi hukum yang kehilangan marwah. Kasus kecil dapat mengendap tanpa jejak, tetapi perkara yang meledak di TikTok, X, atau Instagram tiba-tiba bergerak cepat seperti tersengat listrik.

Jacob Ereste sengaja memakai istilah “sekte hukum” sebagai tamparan simbolik agar publik tersadar bahwa bangsa ini sedang menghadapi krisis kepercayaan yang sangat berbahaya. Ketika hukum hanya tunduk pada viralitas, maka negara sedang berjalan menuju titik nadir peradaban: keadilan bukan lagi hak warga negara, melainkan barang mewah yang hanya muncul setelah keributan dipertontonkan.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Anjangsana dan Dukung Ketahanan Pangan Warga di Kurima

Papua Pegunungan, TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY terus menunjukkan keterlibatannya dalam mendukung masyarakat di wilayah penugasan melalui kegiatan sosial dan pembinaan teritorial. Pada Sabtu (24/5), personel Satgas menggelar anjangsana sekaligus membantu program ketahanan pangan warga di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Danpos Kurima, Lettu Inf Dany Rizki Hardiyanto, S.Tr.Han. Dalam kegiatan itu, prajurit TNI mendatangi rumah-rumah warga dan ikut membantu aktivitas pertanian masyarakat setempat.

Kehadiran personel Satgas disambut antusias warga. Selain menjalin komunikasi dengan masyarakat, prajurit juga turun langsung membersihkan lahan pertanian dan membantu penanaman bibit tanaman pangan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan kegiatan anjangsana menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat Papua, sekaligus mendukung kesejahteraan warga melalui sektor pertanian.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan keluarga bagi masyarakat. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat membantu meningkatkan semangat warga dalam mengelola lahan pertanian demi mendukung ketahanan pangan di wilayah penugasan,” ujar Rahadyan.

Selain membantu pekerjaan di ladang, personel Satgas juga memberikan motivasi kepada warga agar terus memanfaatkan potensi alam yang tersedia untuk meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Suasana kebersamaan terlihat saat prajurit dan warga bekerja bersama di lahan pertanian maupun berbincang santai di rumah-rumah masyarakat.

Salah seorang warga Distrik Kurima, Martin Heselo (53), mengaku senang atas perhatian yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Menurutnya, keberadaan personel TNI tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan mengusung semangat “Hadir Berbakti dan Berbuat”, Satgas Yonif 521/DY menyatakan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat guna memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan warga di Papua Pegunungan.

Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

Oleh: Abdullah Rasyid
*Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia adalah negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki pasar halal raksasa, industri makanan halal yang tumbuh cepat, tren modest fashion yang mendunia, serta potensi zakat dan wakaf yang luar biasa besar. Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia bahkan masuk jajaran tiga besar ekosistem ekonomi syariah dunia.

Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab secara jujur: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar halal terbesar dunia, atau benar-benar mampu menjadi pemimpin halal dunia?

Pertanyaan ini penting karena hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi paradoks besar dalam ekonomi syariah nasional. Di tengah besarnya konsumsi halal masyarakat Indonesia, banyak produk halal justru masih berasal dari luar negeri. Mulai dari bahan baku farmasi halal, kosmetik, produk makanan olahan, hingga berbagai produk industri halal lainnya masih didominasi impor.

Artinya, kita besar sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai produsen.

Padahal ekonomi syariah sesungguhnya bukan sekadar soal label agama atau simbol identitas. Ekonomi syariah adalah soal tata kelola, keadilan ekonomi, transparansi, pemberdayaan umat, hingga kedaulatan ekonomi nasional.

Karena itu, ekonomi syariah seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi besar pembangunan nasional Indonesia.

Di era geopolitik ekonomi global saat ini, industri halal telah berubah menjadi arena persaingan ekonomi internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Turki telah bergerak jauh membangun industri halal sebagai instrumen kekuatan ekonomi nasional mereka. Malaysia membangun tata kelola halal yang kuat melalui JAKIM. UEA menjadikan Islamic finance sebagai instrumen geopolitik ekonomi global. Sementara Turki mengintegrasikan industri halal dengan manufaktur dan ekspor nasional.

Indonesia tidak boleh tertinggal.

Dengan bonus demografi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat halal global jika mampu membangun ekosistem ekonomi syariah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Di sinilah peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menjadi sangat strategis.

MES tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi seminar atau forum diskusi ekonomi Islam semata. MES harus naik kelas menjadi penggerak tata kelola ekonomi syariah nasional. MES harus mampu menjadi jembatan antara negara, industri, ulama, akademisi, UMKM, fintech syariah, dan masyarakat sipil.

Ke depan, tantangan ekonomi syariah tidak lagi hanya tentang literasi. Tantangannya jauh lebih besar: bagaimana membangun kedaulatan rantai pasok halal nasional (halal value chain sovereignty), memperkuat industri halal domestik, mendorong hilirisasi halal, serta memastikan ekonomi syariah tidak terjebak menjadi ekonomi elite.

Ini isu penting yang jarang dibicarakan secara terbuka.

Ekonomi syariah tanpa tata kelola yang baik berisiko melahirkan oligarki baru. Monopoli sertifikasi halal, rente ekonomi syariah, konsentrasi aset pada kelompok tertentu, hingga politisasi dana umat adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Karena itu ekonomi syariah harus dibangun di atas prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan independen.

Digitalisasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Masa depan ekonomi syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun:

fintech syariah,

blockchain halal,

digital zakat,

digital wakaf,

hingga AI-based halal assurance.

Teknologi bukan ancaman bagi ekonomi syariah. Justru teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperluas inklusi ekonomi umat sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan publik.

Indonesia memiliki peluang besar memimpin ekonomi syariah dunia jika mampu menggabungkan tiga hal sekaligus:

tata kelola yang bersih,

industrialisasi halal nasional,

dan transformasi digital ekonomi syariah.

Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045.

Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada jargon religius. Ia harus hadir sebagai kekuatan nyata untuk:

memperkuat UMKM,

menciptakan lapangan kerja,

membangun industri nasional,

mengurangi ketimpangan,

dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menjadi pasar halal terbesar dunia.

Indonesia harus menjadi produsen, inovator, dan pemimpin ekonomi halal global.