JOMBANG, TelusuR.id — Berbagai upaya dalam mendukung program strategis ketahanan pangan nasional terus diwujudkan secara nyata melalui aksi konkret di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh jajaran kepolisian di tingkat sektor yang getol mendampingi para petani lokal guna mengoptimalkan hasil bumi.

Aksi jemput bola ini digawangi oleh Bhabinkamtibmas Desa Mojotrisno, Aipda Abdul Hamid. Anggota Polri ini melaksanakan monitoring dan pengecekan berkala terhadap komoditas tanaman jagung di wilayah binaannya di bawah terik matahari pada Jumat (12/6/2026).

Kegiatan pemantauan intensif tersebut dilaksanakan di atas lahan pertanian produktif milik Sugianto, seorang petani setempat. Lahan yang menjadi percontohan tersebut berlokasi di kawasan Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Di atas tanah seluas 5.400 meter persegi tersebut, hamparan tanaman jagung tumbuh dengan subur dan seragam. Saat ini, usia tanaman pangan tersebut telah menginjak sekitar 35 hari dan diperkirakan siap memasuki masa panen raya pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam kegiatan itu, Aipda Abdul Hamid melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi fisik tanaman serta mengecek potensi serangan hama. Tidak hanya aspek teknis, ia juga memberikan motivasi dan dukungan psikologis kepada pemilik lahan agar tetap semangat mengelola pertaniannya.

Langkah humanis ini mendapat dukungan penuh dari tingkat komando atas. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR, melalui Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, menegaskan bahwa keterlibatan korps baju cokelat di sektor agraria adalah instruksi langsung yang wajib dikawal.

Kompol Yogas menyebut peran aktif institusi kepolisian ini merupakan bentuk pengejawantahan dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat saat ini memang tengah membidik capaian swasembada pangan yang kokoh sebagai salah satu pilar utama kedaulatan negara.

“Polri hadir sebagai penggerak ketahanan pangan dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan produktif yang dimiliki. Melalui pendampingan secara berkala, diharapkan hasil pertanian semakin optimal dan mampu mendukung swasembada,” ujarnya saat memberikan konfirmasi.

Kompol Yogas menegaskan bahwa jajaran Polsek Mojoagung akan terus mengawal para petani di wilayah hukumnya melalui skema pemantauan berkala. Kehadiran personel di sawah-sawah warga bukan untuk mencampuri urusan teknis, melainkan bentuk kepedulian negara terhadap nasib sektor pertanian daerah.

Menurutnya, pemenuhan gizi dan pangan yang mandiri merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Kerja sama lintas sektoral antara aparat penegak hukum dan kelompok tani menjadi kunci utama suksesnya program makro pemerintah tersebut.

“Kami berharap kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dapat memberikan semangat dan rasa percaya diri kepada para petani untuk terus meningkatkan produktivitas. Dengan kerja sama yang baik, kami optimistis program swasembada pangan dapat terwujud,” tegas Kompol Yogas.

Ia menambahkan, keberhasilan budidaya jagung di lahan milik Sugianto ini diharapkan dapat memicu efek domino yang positif bagi wilayah sekitar. Pola tanam yang disiplin dan perawatan yang terpantau bisa menjadi cetak biru (blueprint) bagi para petani lain di Kecamatan Mojoagung.

Jika sistem ini direplikasi secara massal, maka pemenuhan pasokan pangan di tingkat regional Jombang dipastikan aman dan mandiri dari ketergantungan pasokan luar. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada kestabilan harga pasar dan kesejahteraan ekonomi para petani di akar rumput.

Melalui sinergi yang terus dirawat antara Polri dan masyarakat, program ketahanan pangan nasional diharapkan tidak mandek sebagai jargon seremonial semata. Gerakan berkelanjutan dari pelosok desa seperti di Jombang ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi nyata bagi ketahanan nasional yang berdaulat.

Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan, yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.

Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran. Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar, sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura, Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik, pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak, siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer, pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga, kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi, arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya, Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang, pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga, penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik, keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan, dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang, pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar. Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas. Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan, teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan. Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership, integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit. Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru. Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara. Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas? Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut “risiko” oleh investor bisa jadi adalah “koreksi” bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya: mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar. Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya.

Pererat Kemanunggalan TNI-Rakyat, Satgas Yonif 521/DY Gelar Kunjungan dan Pengobatan Gratis di Distrik Eragayam

MAMBERAMO TENGAH,TelusuR.ID – Satgas Pamtas Yonif 521/DY menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi warga Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Jumat (12/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus membantu pemenuhan layanan kesehatan di wilayah pedalaman.

Pelayanan kesehatan yang dipimpin Danpos Eragayam Satgas Yonif 521/DY, Lettu Inf Anggi Hardika, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi, warga mendatangi lokasi kegiatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, hingga pembagian obat-obatan secara gratis. Bagi sebagian warga, program tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperoleh layanan kesehatan mengingat keterbatasan akses fasilitas medis di daerah pegunungan Papua.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah penugasan.

Menurutnya, kehadiran prajurit tidak hanya bertugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Kami ingin membantu meringankan kesulitan warga sekaligus mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik antara TNI dan masyarakat Distrik Eragayam,” kata Rahadyan.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, personel Satgas juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berdialog langsung dengan warga. Berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat didengarkan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat antara aparat dan masyarakat setempat.

Kehadiran personel TNI di tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang bertugas di wilayah Papua Pegunungan.

Salah seorang tokoh masyarakat Eragayam, Darius Gombo, mengaku terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Ia menilai program tersebut sangat bermanfaat bagi warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang selalu hadir membantu masyarakat. Pengobatan gratis ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Distrik Eragayam.

Jacob Ereste: Negara Sibuk Bangun Infrastruktur, Tapi Membiarkan Seniman dan Intelektual Hidup Pas-Pasan

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia terus membanggakan pembangunan jalan tol, bendungan, kawasan industri, hingga proyek-proyek strategis bernilai triliunan rupiah. Namun di balik gegap gempita pembangunan fisik itu, ada kelompok yang selama ini seolah terlupakan: seniman, budayawan, penulis, peneliti, dan kaum intelektual yang justru menjadi fondasi peradaban bangsa.

Kritik keras itu mengemuka dari budayawan dan penulis Jacob Ereste yang menyoroti minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan pekerja kreatif dan intelektual. Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi paradoks besar: negara ingin menjadi bangsa maju berbasis pengetahuan, tetapi membiarkan para produsen gagasan hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

“Bagaimana mungkin negara ingin melahirkan karya-karya besar, inovasi, dan pemikiran cemerlang jika para penciptanya masih dipaksa memikirkan biaya hidup dari hari ke hari?” demikian substansi kritik yang mengemuka dalam seminar “Asrul Sani Dalam Dinamika Kebudayaan Indonesia” yang digelar Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI), Sanggar Pelakon, dan Perpustakaan Nasional di Jakarta, 10 Juni 2026.

Dalam forum itu, sosiolog Prof. Dr. Imam Prasodjo mengusulkan pembentukan yayasan atau foundation yang secara khusus menyediakan dukungan pendanaan bagi seniman, budayawan, penulis, dosen, dan peneliti. Gagasan tersebut langsung mendapat sambutan luas karena menyentuh persoalan yang selama ini dianggap tabu: kemiskinan di kalangan pekerja intelektual.

Fakta yang terungkap bahkan cukup menyentak. Imam Prasodjo mengaku pernah menyaksikan langsung banyak seniman mendatangi rumah penyair besar Taufik Ismail hanya untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa penghormatan terhadap karya seni di Indonesia sering berhenti pada pujian, bukan kesejahteraan.

Lebih ironis lagi, kondisi serupa juga dialami kalangan akademisi. Tidak sedikit dosen yang harus mengajar di beberapa kampus sekaligus, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan menjalani aktivitas di luar profesinya demi menutupi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.

Jacob Ereste menilai keadaan ini sebagai alarm serius bagi masa depan bangsa. Menurutnya, negara terlalu sering memuji pentingnya sumber daya manusia unggul, bonus demografi, dan ekonomi kreatif, tetapi gagal menyediakan sistem perlindungan yang layak bagi mereka yang menjadi penggerak utama lahirnya ide, inovasi, dan kebudayaan.

“Bangsa ini tidak akan kekurangan gedung megah, tetapi bisa kehilangan para pemikir besar jika kondisi seperti ini terus dibiarkan,” tulis Jacob Ereste.

Ia menegaskan, banyak negara maju telah lama memiliki dana abadi kebudayaan dan riset untuk menjamin keberlangsungan hidup para pekerja kreatif. Negara-negara tersebut memahami bahwa karya besar tidak lahir dari ruang yang penuh kecemasan ekonomi.

Sebaliknya di Indonesia, para seniman, penulis, budayawan, dan peneliti masih harus berjuang sendirian. Mereka dipuji ketika menghasilkan karya, tetapi sering ditinggalkan saat menghadapi kesulitan hidup.

Karena itu, gagasan pembentukan yayasan atau dana abadi bagi pekerja kreatif dan intelektual dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah urgensi nasional. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para seniman atau dosen, melainkan masa depan kualitas peradaban Indonesia.

Pertanyaannya kini sederhana: apakah negara akan terus menggelontorkan triliunan rupiah untuk pembangunan fisik, sementara para pencipta gagasan yang membangun jiwa bangsa dibiarkan bertahan hidup dengan cara mereka sendiri?

Satu Kelalaian Bisa Berujung Bencana, Babinsa Sragen Gencarkan Edukasi Pencegahan Kebakaran

SRAGEN,TelusuR.ID – Ancaman kebakaran yang dipicu kelalaian masih menjadi perhatian serius aparat teritorial di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan cuaca yang cenderung panas dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Babinsa Koramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen, Serka Bambang, mengintensifkan sosialisasi dan imbauan kepada warga agar lebih waspada terhadap berbagai potensi penyebab kebakaran, baik di lingkungan rumah tangga maupun tempat usaha.

Pesan itu disampaikan saat Serka Bambang melakukan komunikasi sosial (Komsos) dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan warga untuk rutin memeriksa instalasi listrik, memastikan kompor dan peralatan memasak dalam kondisi aman, serta menghindari praktik pembakaran sampah yang berpotensi memicu api menjalar ke area lain.

Menurut Bambang, banyak kasus kebakaran berawal dari kelalaian sederhana yang sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang cukup.

“Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan sering kali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Karena itu kami mengajak seluruh warga untuk lebih peduli terhadap keselamatan lingkungan, mulai dari memeriksa instalasi listrik, mematikan kompor setelah digunakan, hingga tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampak kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Menurutnya, langkah sederhana seperti memeriksa kondisi rumah sebelum ditinggalkan dapat menjadi tindakan penting untuk menghindari risiko yang lebih besar.

“Satu menit untuk memeriksa kondisi rumah sebelum ditinggalkan dapat menyelamatkan harta benda bahkan nyawa. Mari bersama-sama menjadi pelopor keselamatan bagi keluarga dan lingkungan sekitar,” katanya.

Selain memberikan edukasi, Babinsa juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan segera melaporkan kepada aparat atau petugas terkait apabila menemukan potensi bahaya yang dapat memicu kebakaran.

Langkah preventif tersebut diharapkan mampu menekan angka kejadian kebakaran sekaligus membangun budaya kewaspadaan di tengah masyarakat.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.id – Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PWNU Jawa Timur melayangkan refleksi kritis mengenai kondisi sosiopolitik bangsa saat ini. Lesbumi mengingatkan kembali pentingnya elemen masyarakat untuk pulang kepada akar tradisi Nusantara dan berani memposisikan kebudayaan sebagai panglima kehidupan.

Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur, Riadi Ngasiran, menilai bahwa selama ini panggung politik praktis terlampau mendominasi hajat hidup masyarakat dan menjebak generasi muda ke dalam pola pikir pragmatis. Langkah Lesbumi merebut kembali jargon “kebudayaan sebagai panglima” menjadi antitesis atas dominasi politik dan ekonomi faksi Orde Baru hingga era Reformasi.

Pandangan mendalam tersebut diutarakannya menjelang pembukaan agenda akbar Muktamar Kebudayaan Indonesia yang diinisiasi oleh Lesbumi PBNU. Hajatan kebudayaan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Universitas Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Politik sebagai panglima yang menjadi gejala sosial sejak Reformasi belum bergeser menjadikan kebudayaan sebagai arah perbaikan bangsa di tengah krisis moral. Terbukti, makin merajalelanya kasus korupsi dan perilaku tak mengindahkan adab menjangkiti kehidupan kita,” tutur Riadi Ngasiran dalam keterangannya diterima Telusur.id Jumat (12/6/2026).

Menurut pengamat sejarah pergerakan Islam ini, makna kembali ke akar budaya menjadi kian darurat akibat adanya fenomena generasi muda yang tercerabut dari nilai bangsanya sendiri. Padahal, khazanah lokal seperti Islam yang melekat erat dengan tradisi Jawa, Melayu, Sunda, Bugis, hingga Banjar, adalah modal utama kemajuan peradaban.

Riadi mengenang keberhasilan forum serupa, yakni Muktamar Sastra Indonesia 2018 di Sukorejo Situbondo, yang mampu mempertemukan tokoh lintas iman dan etnis seperti KH Mustofa Bisri hingga Zawawi Imron. Ia berharap muktamar di Jombang tahun ini mampu meniru kesuksesan tersebut dalam melahirkan pemikiran yang jernih dan genial.

Sesuai rencana organisasi, Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 ini akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Forum ini dipastikan menarik perhatian publik karena menghadirkan kombinasi pembicara lintas sektoral, mulai dari kalangan intelektual, agamawan, seniman, hingga para politikus nasional.

Di sisi lain, perhelatan akbar ini juga bertepatan dengan momentum sakral peringatan satu abad lahirnya salah satu tokoh muassis (pendiri) Lesbumi, Asrul Sani, yang jatuh pada 10 Juni 2026. Ketua Lesbumi PBNU, KH Muhammad Jadul Maula, menyebut momentum ini sangat pas untuk menggali ulang pemikiran besar sang maestro.

“Bukan semata-mata figurnya, tapi kita ingin menggali lagi pemikiran kebudayaan Asrul Sani yang sampai sekarang sebetulnya masih sangat relevan. Beliau merumuskan bahwa kebudayaan dalam NU adalah sarana mendidik manusia yang ditopang tiga pilar utama: agama, ilmu pengetahuan, dan seni,” urai Kiai Jadul.

Pengasuh Pondok Pesantren Kaliopak Bantul ini menegaskan bahwa ketiga pilar peninggalan Asrul Sani tersebut wajib berjalan secara selaras, seimbang, dan tidak saling meniadakan. Dari garis filosofis itulah, sudut pandang dan karakter kebudayaan Nahdlatul Ulama yang ramah serta membumi dapat dilihat secara utuh.

Sementara itu, panitia lokal kegiatan, Ki Wasis, menambahkan bahwa muktamar tiga hari ini sengaja dirancang terbuka untuk umum. Forum ini mempertemukan ulama, akademisi, hingga pelaku ekonomi kreatif sebagai oase penyegar di tengah kondisi himpitan ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesumpekan.

Aktivitas muktamar pun dikemas interaktif dan tidak monoton, di mana selain seminar juga digelar pameran pusaka, kaligrafi, pertunjukan ludruk, tari topeng, hingga macapatan. Guna menjamin kelancaran acara, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Jombang juga telah menyatakan kesiapan penuh menerjunkan tim medis di lokasi.

Dipilihnya kampus Unwaha Tambakberas sebagai lokasi utama bukan tanpa alasan strategis, melainkan karena kampus dinilai ideal sebagai “dapur peracik seni-budaya”. Lesbumi berharap, luaran dari muktamar ini mampu mendorong fungsi ribuan masjid di Indonesia agar tidak sekadar menjadi tempat ibadah formalitas belaka.

Masjid-masjid di tanah air didorong bertransformasi menjadi pusat ilmu, seni, dan kebudayaan Islamis yang hidup, sehingga mampu mengentaskan umat dari belenggu kemiskinan kultural maupun struktural. Ruh tradisi masa kemerdekaan inilah yang ingin dihidupkan kembali agar Indonesia mampu menjadi mercusuar peradaban dunia.

Melalui keteguhan pada akar tradisi dan nilai spiritual, Lesbumi optimistis Muktamar Kebudayaan ini melahirkan rumusan jenius yang aplikatif bagi umat. Rumusan tersebut nantinya akan menjadi panduan strategis dalam menjalankan misi amar ma’ruf nahi munkar yang mengedepankan etika, moral, dan akhlak mulia.

Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 di Jombang ini pada akhirnya bukan sekadar seremoni keagamaan dan kebudayaan tahunan. Ini adalah ikhtiar kultural Nahdlatul Ulama untuk memastikan bahwa menjelang momentum Indonesia Emas, seni dan budaya tetap berdiri kokoh sebagai benteng jati diri bangsa yang majemuk.

JOMBANG, TelusuR.id — Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen penuhnya untuk menyukseskan program strategis nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah awal ini ditandai dengan menggelar acara koordinasi dan komitmen bersama bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekonomi Kabupaten Jombang melalui Sensus Ekonomi 2026”.

Hajatan besar skala nasional tersebut berlangsung secara khidmat di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis (11/6/2026) pagi. Menariknya, agenda ini juga diikuti secara hibrida melalui sambungan virtual oleh ratusan petugas sensus yang tengah menjalani masa pelatihan intensif di berbagai tempat.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Hadir pula Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jombang Ibrahim Hadi Wibowo, serta jajaran kepala OPD dan camat se-Kabupaten Jombang.

Pada momentum krusial ini, dilakukan prosesi penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran Forkopimda dan Kepala BPS Jombang. Langkah seremonial tersebut menjadi wujud nyata dari lahirnya sinergi yang kuat antara instansi vertikal dan horizontal untuk mengawal jalannya pendataan di lapangan.

Sebagai bentuk dukungan nyata dan kepedulian terhadap garda terdepan pendataan, dilakukan pula pemasangan rompi serta atribut kartu identitas secara simbolis kepada perwakilan petugas. Atribut ini wajib dikenakan oleh para petugas sebagai tanda pengenal resmi saat mendatangi rumah warga maupun pelaku usaha.

Tidak hanya atribut fisik, para petugas lapangan juga mendapatkan hak jaminan keselamatan kerja yang mumpuni selama bertugas. Hal ini ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis oleh Kepala BPJS Jombang sebagai bentuk mitigasi risiko atas pekerjaan mereka.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Deklarasi SE2026 oleh perwakilan petugas, yang disusul dengan pemaparan teknis oleh Kepala BPS Jombang. Dalam paparannya, disebutkan bahwa seluruh petugas sensus akan resmi diterjunkan ke lapangan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Bupati Jombang Warsubi dalam arahannya menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi yang digelar sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik ini memiliki urgensi yang sangat vital. Hasil akhir dari SE2026 akan menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan ekonomi, serta penyusunan program yang berpihak kepada masyarakat,” jelas Bupati Jombang saat memberikan pemaparan di hadapan para tamu undangan.

Bagi masyarakat Jombang sendiri, sensus ini dipercaya membawa manfaat jangka panjang yang sangat besar dalam memetakan potensi daerah. Data akurat ini nantinya akan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Jombang seperti pertanian padi dan tebu, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor pariwisata religi.

Secara mikro, data yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk merancang program bantuan modal, pelatihan kerja, dan stimulus ekonomi yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM. Selain itu, basis data ini membantu pemerintah memetakan tantangan nyata pelaku usaha sehingga dapat dicarikan solusi regulasi yang tepat.

Bupati Warsubi secara tegas juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah untuk aktif memfasilitasi jalannya sensus. Media massa lokal dan nasional juga diajak aktif menyebarluaskan informasi positif demi menciptakan lingkungan pendataan yang kondusif di masyarakat.

Kepada para pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga industri besar, Bupati Warsubi mengimbau agar menyambut kedatangan petugas sensus dengan hangat. Pelaku usaha diharapkan dapat memberikan data yang sebenar-benarnya tanpa ada hal-hal yang ditutupi demi kebaikan bersama.

Bupati juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau cemas mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka berikan. Pemerintah menjamin penuh bahwa data yang masuk ke database BPS dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan bocor ke pihak mana pun.

“Informasi yang Bapak dan Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai undang-undang. Data ini tidak akan digunakan untuk keperluan perpajakan maupun penegakan hukum, melainkan semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan,” tegas Bupati Warsubi untuk menenangkan publik.

Menutup arahannya, sebuah pantun jenaka disampaikan oleh orang nomor satu di Jombang tersebut untuk membakar semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. “Jalan-jalan ke kota tua, naik kereta keliling kota. Sensus Ekonomi kita jalani bersama, bersinergi wujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua,” pungkasnya penuh optimisme.

Dapur MBG Banyak Disuspensi, Aktivis Jombang Soroti Kinerja Verifikator dan Dugaan Intervensi Investor

JOMBANG,TelusuR.ID — Gelombang penangguhan operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan, publik mulai mempertanyakan bagaimana fasilitas yang sebelumnya dinyatakan layak justru belakangan dinilai tidak memenuhi standar.

Sorotan keras datang dari Majelis Rakyat Jombang (MRJ). Organisasi ini menilai banyaknya dapur yang berujung disuspensi menjadi cermin lemahnya proses verifikasi pada tahap awal. Jika sebuah dapur lolos penilaian, namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka ada persoalan mendasar dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi pintu pertama pengendalian mutu program.

Sekretaris Jenderal MRJ, Syadat Al Mahiri, menilai fenomena tersebut sulit dilepaskan dari dugaan verifikasi yang dilakukan secara seremonial dan minim ketelitian.

“Jika sejak awal dinyatakan layak, mengapa kemudian disuspensi karena dianggap tidak memenuhi standar? Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dan integritas proses verifikasi yang dilakukan,” kata Syadat dalam keterangan yang diterima TelusuR.ID, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut dia, persoalan yang muncul tidak semata berkaitan dengan aspek administratif. Syadat mengaku menerima informasi mengenai adanya dugaan tekanan dari sejumlah investor terhadap tim verifikasi agar meloloskan dapur yang secara teknis belum memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Dugaan tekanan tersebut, kata dia, dilakukan dengan mengatasnamakan pemilik modal besar maupun pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran pengambil kebijakan. Situasi semacam itu, apabila benar terjadi, berpotensi merusak independensi verifikator dan membuka ruang kompromi terhadap standar kualitas yang semestinya tidak bisa ditawar.

“Ada informasi yang kami terima mengenai upaya menekan tim verifikasi agar tetap meloloskan dapur yang belum siap. Bahkan disebut-sebut membawa nama tokoh berpengaruh maupun oknum tertentu di internal lembaga agar verifikator di daerah tidak berani menolak,” ujarnya.

Syadat menegaskan, program MBG merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menyerap dana publik dalam jumlah besar. Karena itu, tata kelolanya harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.

Ia juga mengingatkan bahwa publik belum lama ini dikejutkan oleh penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan petinggi BGN dalam perkara dugaan korupsi. Peristiwa tersebut, menurutnya, semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program.

“Kasus yang menjerat mantan pejabat BGN seharusnya menjadi peringatan bahwa ada persoalan tata kelola yang tidak bisa dianggap sepele. Pimpinan yang baru harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan sekadar langkah administratif,” katanya.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Jombang, Deny Setiawan, menegaskan pihaknya lebih berfokus pada pembinaan dan pendampingan teknis terhadap mitra pengelola dapur.

Menurut Deny, SPPI bertugas memastikan setiap pengelola memahami standar yang ditetapkan BGN, baik bagi dapur yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

“Fokus kami adalah edukasi dan asistensi. Kami mendampingi pengelola agar seluruh fasilitas dan prosedur yang dibutuhkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk mencegah kesalahan teknis yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Namun ketika dimintai tanggapan mengenai dugaan adanya tekanan dari investor terhadap tim verifikasi, Deny memilih berhati-hati. Ia tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan atas informasi tersebut dan mempersilakan awak media mengonfirmasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan terkait.

Polemik ini menambah daftar pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program MBG. Di satu sisi, pemerintah dituntut mempercepat perluasan layanan pemenuhan gizi. Namun di sisi lain, percepatan itu tidak boleh mengorbankan standar, integritas verifikasi, serta akuntabilitas penggunaan uang negara.

Kasus Korupsi MBG Mengembang, Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Diduga Atur Mitra dan Setor Uang ke Pejabat BGN

JAKARTA,TelusuR.ID – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkembang. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru berinisial AYS, pihak swasta yang diduga memiliki peran sentral dalam pengaturan mitra pelaksana program sekaligus pemberian uang kepada pejabat BGN.

Penetapan tersangka diumumkan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) usai penyidik memeriksa sedikitnya 10 saksi dan dua orang ahli, serta melakukan gelar perkara untuk menguji kecukupan alat bukti.

Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Syarief Sulaiman Nahdi, mengungkapkan AYS diduga memperoleh akses khusus dari tersangka sebelumnya, SS, yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Akses tersebut diduga digunakan untuk mengendalikan proses penentuan dan verifikasi mitra Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan penyidik, AYS disebut memiliki kemampuan untuk mengetahui lokasi-lokasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih kosong. Informasi itu kemudian diduga dimanfaatkan untuk mengatur masuknya calon mitra tertentu ke dalam program.

Tidak hanya itu, penyidik menemukan indikasi adanya intervensi terhadap proses seleksi mitra. Sejumlah calon SPPG yang sebelumnya telah lolos verifikasi disebut dibatalkan statusnya dan dikembalikan ke tahap awal pendaftaran. Langkah tersebut diduga dilakukan untuk membuka ruang bagi pihak lain yang ingin memperoleh akses menjadi mitra MBG.

Kejaksaan juga mengungkap dugaan praktik yang lebih serius. AYS disebut memfasilitasi pendaftaran SPPG baru meskipun portal resmi Program MBG telah ditutup. Dugaan itu memperlihatkan adanya perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin masuk ke dalam program strategis nasional tersebut.

“Tersangka AYS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar padahal portal MBG sudah tutup,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar JAM PIDSUS, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Setelah proses pengaturan titik dapur dan mitra berjalan, AYS diduga memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Uang tersebut disebut diberikan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dan diduga berasal dari sejumlah mitra yang menginginkan bantuan agar dapat lolos menjadi bagian dari Program MBG.

Temuan penyidik mengarah pada dugaan adanya praktik jual-beli akses dalam pengelolaan program yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi mencederai tujuan utama program sekaligus merugikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.

Atas dugaan perbuatannya, AYS dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyidikan, Kejaksaan Agung menahan AYS selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penetapan tersangka baru ini menandai babak lanjutan pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Penyidik kini masih menelusuri aliran dana, pola pengaturan mitra, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. Fokus penyidikan juga diarahkan pada ada atau tidaknya aktor yang memiliki peran lebih besar dalam dugaan penyimpangan tata kelola salah satu program prioritas nasional itu.

JOMBANG, TelusuR.id — Babak baru kepemimpinan partai politik di tingkat daerah kembali bergulir setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa resmi menetapkan nahkoda baru. Mandat kepemimpinan tertinggi dijatuhkan kepada Anas Burhani yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Jombang periode terbaru.

Keputusan krusial tersebut diumumkan secara langsung dalam agenda Sosialisasi Ketetapan Tim DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Jawa Timur. Menyesuaikan dengan dinamika organisasi modern, jalannya pengumuman penting tersebut digelar secara daring melalui sambungan Zoom Meeting pada Kamis (11/6/2026).

Pelaksanaan sosialisasi daring ini diikuti secara khidmat oleh seluruh jajaran struktural elit partai, mulai dari Dewan Syura hingga Dewan Tanfidz DPC PKB se-Jawa Timur. Dari jajaran pengurus pusat, agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Momentum bersejarah bagi peta politik Jombang akhirnya pecah saat giliran nama daerah santri tersebut dibacakan oleh pimpinan pusat. “DPC PKB Jombang, Anas Burhani. Selamat,” ucap Cucun Ahmad Syamsurijal secara lugas saat memberikan ketetapan resmi di hadapan ratusan peserta virtual.

Gema pengumuman tersebut sontak disambut dengan penuh rasa syukur dan antusiasme tinggi oleh jajaran DPC PKB Jombang yang menyimak dari tempat terpisah. Dari balik layar monitor, tampak hadir mendampingi seluruh jajaran pengurus teras, Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang, hingga jajaran pengurus DPAC se-Kabupaten Jombang.

Usai resmi memegang tongkat komando kepemimpinan PKB Jombang, Anas Burhani langsung menyampaikan pidato komitmen politiknya di hadapan para kader. Ia menegaskan kesiapannya untuk segera memperkuat langkah konsolidasi partai secara masif, terstruktur, hingga menyentuh tingkat akar rumput.

Anas menggarisbawahi bahwa seluruh elemen kader dan simpatisan harus bergerak bersama dalam satu barisan yang solid tanpa adanya keretakan. Kerja keras kolektif mutlak diperlukan demi mempertahankan sekaligus mendongkrak capaian politik yang selama ini telah berhasil diraih PKB di Kabupaten Jombang.

“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan memperkuat soliditas organisasi, memperluas basis dukungan masyarakat, serta bekerja lebih keras untuk melipatgandakan kemenangan PKB Jombang pada agenda-agenda politik mendatang,” tegas Anas Burhani.

Di samping fokus pada penguatan internal, Anas Burhani membuat gebrakan dengan menegaskan bahwa kepengurusan baru nanti akan mengusung konsep inklusif. Ia berjanji akan memberikan porsi ruang yang jauh lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Langkah ini diambil untuk mengikis kesan kaku dan menyuntikkan energi baru yang lebih segar, kreatif, dan adaptif di tubuh PKB Jombang. Kolaborasi yang harmonis antara kebijaksanaan kader senior dan kecepatan berpikir generasi muda diyakini akan menjadi senjata andalan baru partai dalam memperluas jangkauan.

“Anak-anak muda yang memiliki kapasitas, loyalitas, kreativitas, dan semangat pengabdian akan kami libatkan pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan yang baru. Regenerasi dan kolaborasi ini menjadi kunci untuk melipatgandakan kemenangan PKB di Jombang,” tambah tokoh muda tersebut.

Menurut analisis Anas, keterlibatan aktif generasi milenial dan Gen Z sangat penting untuk menjawab tantangan dinamika sosial politik zaman sekarang. Pendekatan berbasis digital dan komunitas kreatif dinilai menjadi jalan tol bagi PKB untuk merangkul pemilih pemula yang jumlahnya sangat mendominasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi, langkah taktis terdekat yang akan dilakukan Anas adalah menyusun formasi lengkap kabinet DPC PKB Jombang. Dokumen susunan pengurus tersebut nantinya akan langsung diserahkan ke tingkat pusat untuk mendapatkan pengesahan dan legalitas formal.

Dengan kepemimpinan baru ini, PKB Jombang optimistis dapat semakin memperkuat perannya sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Konsolidasi yang matang diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan tren kemenangan yang selama ini telah menjadi tradisi politik PKB di Kabupaten Jombang.