JAKARTA, TelusuR.ID – Rencana aksi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang akan digelar pada Jumat, 12 Juni 2026, mendapat respons positif dari pegiat sosial sekaligus Eksponen Gerakan Reformasi 1998, Andrianto Andri. Namun ia mengingatkan, kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat.

Mahasiswa UI berencana menggelar demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” dengan titik aksi dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Patung Arjuna Wijaya di Jalan Merdeka Barat, kawasan yang berada dalam radius pengamanan Istana Kepresidenan. Mereka mempersoalkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai rawan penyimpangan serta belum sepenuhnya tepat sasaran.

Andrianto menilai kritik mahasiswa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurut dia, mahasiswa memang memiliki fungsi historis sebagai penjaga moral publik dan pengawas kekuasaan.

“Saya mengapresiasi langkah teman-teman mahasiswa. Sikap kritis harus tetap hidup. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang tertib, argumentatif, dan tidak berubah menjadi vandalisme atau perusakan fasilitas publik,” kata Andrianto kepada TelusuR.ID, Kamis, 11 Juni 2026.

Pernyataan itu bukan datang dari ruang yang steril dari pengalaman. Sebagai aktivis yang pernah berhadapan langsung dengan represi politik pada era Orde Baru, Andrianto mengaku memahami betul kegelisahan generasi muda ketika melihat kebijakan negara dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

“Saya pernah mengalami sendiri tekanan rezim yang anti kritik. Karena itu saya memahami mengapa mahasiswa turun ke jalan. Itu bagian dari tradisi demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Meski demikian, Andrianto menilai substansi kritik harus dibedakan dengan penolakan membabi buta terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Ia melihat program MBG maupun KDMP lahir dari upaya pemerintah membangun fondasi kesejahteraan yang lebih merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah.

Menurut dia, arah kebijakan Presiden Prabowo sejatinya memiliki pijakan konstitusional yang kuat. Program-program tersebut merupakan manifestasi dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai instrumen utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

“Yang sedang dicoba dilakukan Presiden Prabowo adalah mengembalikan negara pada mandat konstitusi. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator, tetapi juga harus hadir memastikan rakyat mendapatkan hak-hak dasarnya,” kata Andrianto.

Ia tidak menampik bahwa pelaksanaan program pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan. Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap program strategis negara harus diperketat. Namun menurutnya, penyimpangan oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan tujuan besar program yang dirancang bagi kepentingan masyarakat luas.

“Korupsi harus ditindak tegas. Siapa pun yang menyalahgunakan program negara wajib diproses hukum. Tetapi kesalahan pelaksana tidak otomatis membuat gagasan besarnya menjadi salah. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya,” ujarnya.

Andrianto bahkan menilai pemerintahan Prabowo sedang menghadapi tantangan berat dalam mengeksekusi agenda-agenda transformasi sosial yang selama puluhan tahun hanya menjadi slogan politik. Ia menyebut berbagai resistensi, baik dari birokrasi maupun kelompok kepentingan tertentu, sebagai hambatan nyata yang harus dihadapi pemerintah.

“Banyak agenda besar yang selama ini tidak pernah benar-benar dijalankan. Ketika sekarang ada upaya untuk menjalankannya, tentu akan muncul resistensi. Karena itu kritik perlu diarahkan untuk memperbaiki, bukan menggagalkan,” katanya.

Bagi Andrianto, demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengawasi pemerintah, tetapi juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan melalui kritik yang konstruktif.

“Kalau ada kekurangan, mari kita koreksi bersama. Jika ada penyimpangan, mari kita awasi bersama. Tetapi jangan sampai energi kritik berubah menjadi tindakan destruktif yang justru merugikan kepentingan rakyat yang ingin diperjuangkan,” ujar Andrianto.

Ia menegaskan, keberhasilan maupun kegagalan program-program strategis seperti MBG dan KDMP pada akhirnya akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo dalam membuktikan komitmennya terhadap agenda kesejahteraan rakyat.

“Rakyat menunggu hasil, bukan sekadar janji. Karena itu program ini harus dikawal bersama agar tujuan besarnya tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Boyolali,TelusuR.ID – Koramil 14/Klego Kodim 0724/Boyolali melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik (Bintalsik) kepada 300 siswa SMK N 1 Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Kamis (11/06/2026).

Kegiatan yang dipimpin Peltu Suroji bersama delapan anggota Babinsa ini bertujuan membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berkarakter.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dan Han Mars. Melalui materi yang diberikan, siswa diajarkan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan.

Peltu Suroji mengatakan bahwa Bintalsik merupakan bentuk sinergi antara Koramil 14/Klego dengan pihak sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter siswa. Menurutnya, generasi muda yang memiliki disiplin dan jiwa nasionalisme tinggi akan lebih siap menjadi penerus bangsa yang berkualitas.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari para guru serta wali murid. Selain meningkatkan kebugaran fisik, Bintalsik juga menjadi sarana membangun mental, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air sehingga diharapkan mampu mencetak generasi yang berintegritas, berprestasi, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali terlihat di Dusun Gebang RT 04/04, Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kamis (11/6/2026). Karya Bakti TNI dan warga bersama unsur Forkopimcam bahu-membahu membangun Bank Sampah sekaligus memperkuat kesiapan Poskamling di wilayah setempat.

Kegiatan yang dipimpin oleh Peltu Sucipto tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dan melibatkan sekitar 35 warga masyarakat. Kehadiran Forkopimcam Paranggupito, Kepala Dusun Gebang beserta perangkat desa, serta warga setempat menambah semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan.

Pembuatan Bank Sampah menjadi fokus utama kegiatan sebagai langkah nyata meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih baik. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga melalui pengelolaan sampah yang terorganisir.

Selain itu, Forkopimcam juga melakukan pengecekan kelengkapan Poskamling guna memastikan sarana keamanan lingkungan berfungsi dengan baik. Poskamling yang siap dan lengkap dinilai penting untuk mendukung keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Melalui kegiatan karya bakti ini, terjalin sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat. Kebersamaan yang ditunjukkan warga Dusun Gebang menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman untuk semua.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Serka Mukmin melaksanakan pemantauan harga sembako di sejumlah kios dan warung yang berada di Kios Toko milik Bp.Sriyanto di Desa Girimargo Kec. Miri, Kamis (11/06/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus memastikan stok bahan pokok tetap tersedia.

Saat berada di kios, Serka Mukmin berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain memantau harga, Mukmin juga menanyakan ketersediaan stok serta kendala yang dihadapi para pedagang dalam memperoleh pasokan barang.

Mukmin menyampaikan bahwa pemantauan ini merupakan langkah deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok. Kehadiran Mukmin di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi sarana komunikasi antara pedagang dan aparat kewilayahan.

“Melalui kegiatan ini, kami dapat mengetahui secara langsung kondisi harga sembako di lapangan serta mendengar aspirasi para pedagang maupun warga. Jika ditemukan permasalahan yang berpotensi mengganggu stabilitas kebutuhan pokok masyarakat, akan segera dikoordinasikan dengan pihak terkait,” ujar Mukmin.

“ Kami sangat mengapresiasi kepedulian Babinsa yang rutin memantau harga dan ketersediaan sembako di kios kami. Kehadiran Babinsa membuat kami para pedagang merasa diperhatikan dan dapat menyampaikan kondisi yang ada di lapangan. Saat ini stok kebutuhan pokok masih tersedia dan harga relatif stabil, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Irna salah satu pemilik kios sembako.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Dalam rangka persiapan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2027, Bati Staf Ter Kodim 0724/Boyolali, Peltu Sutarto bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Boyolali melaksanakan pengecekan lokasi calon sasaran fisik TMMD yang bertempat di Desa Tegalgiri Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, Rabu (10/06/2026).

Kegiatan tersebut meliputi verifikasi lapangan, pengukuran panjang, lebar, serta perhitungan volume pekerjaan yang akan diusulkan dalam program TMMD mendatang. Pengecekan dilakukan secara detail guna memastikan kondisi lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi syarat untuk dijadikan sasaran pembangunan.

Bati Staf Ter Peltu Sutarto menjelaskan bahwa survei lapangan merupakan tahapan penting dalam proses pengajuan program TMMD. Data yang diperoleh dari hasil pengecekan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga.

“Melalui pengecekan ini, kami ingin memastikan bahwa sasaran fisik yang diusulkan memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan layak untuk dilaksanakan dalam program TMMD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Program TMMD sendiri merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan warga. Diharapkan, melalui proses verifikasi yang matang, program TMMD 2027 nantinya mampu menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, dan berdampak langsung bagi kemajuan desa.

(Agus Kemplu)

Satgas Yonif 521/DY Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis di Papua, Warga Napua Antusias Berobat

JAYAWIJAYA,TelusuR.ID – Kehadiran Satgas Pamtas Yonif 521/DY di Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada tugas pengamanan wilayah. Melalui pendekatan teritorial yang humanis, para prajurit “Macan Kumbang” kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi warga Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (11/6/2026).

Sejak pagi, warga dari berbagai kampung berdatangan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang disediakan personel kesehatan Satgas Yonif 521/DY. Pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pengobatan ringan hingga pembagian vitamin dan obat-obatan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat.

Antusiasme warga terlihat tinggi. Bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dengan akses layanan kesehatan yang terbatas, kehadiran tenaga kesehatan dari Satgas menjadi bantuan yang sangat berarti.

Tak hanya memberikan pelayanan medis, para prajurit juga membangun komunikasi hangat dengan warga. Suasana akrab tampak mewarnai kegiatan yang menjadi bagian dari program Pembinaan Teritorial (Binter) tersebut.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., menegaskan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan gratis merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat Papua.

Menurutnya, kehadiran Satgas di wilayah penugasan tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk di sektor kesehatan.

“Kami ingin memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran TNI di Papua bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi sahabat masyarakat dan hadir membantu kesulitan yang mereka hadapi. Semoga pelayanan kesehatan ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan warga Distrik Napua,” ujar Rahadyan.

Sejumlah warga mengaku terbantu dengan kegiatan tersebut. Mereka menilai layanan kesehatan gratis yang diberikan Satgas memudahkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Program pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis yang terus dilakukan Satgas Yonif 521/DY selama bertugas di Papua Pegunungan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, TNI berupaya memperkuat hubungan dengan warga sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat setempat.

Di tengah tantangan geografis Papua yang tidak mudah, kehadiran prajurit TNI melalui aksi-aksi kemanusiaan seperti ini menjadi bukti bahwa pengabdian kepada bangsa juga diwujudkan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat.

Semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat pun terus diperkuat, sejalan dengan komitmen menghadirkan Papua yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.

Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

TelusuR.ID – Ada kabar menarik dari seberang: sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dikabarkan tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.

Bagi sebagian orang, itu hanya kabar pasar modal. Harga saham naik-turun, investor panik, analis menulis catatan, lalu pasar bergerak lagi keesokan harinya. Tetapi bagi siapa pun yang membaca ekonomi Indonesia dalam bingkai lebih panjang, gejolak itu tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia seperti bunyi retakan kecil dari struktur lama yang selama puluhan tahun menopang hubungan tidak seimbang antara Indonesia sebagai pemilik sumber daya dan Singapura sebagai pusat pengolahan, perdagangan, pembiayaan, dan penempatan nilai tambah.

Gejolak saham itu dapat dibaca sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis. Ketika Indonesia mulai menata ulang pintu keluar komoditasnya, yang terganggu bukan hanya neraca perusahaan, melainkan juga model bisnis lama yang selama ini terlalu nyaman.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia ingin mengatur ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, saham di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, tetapi tidak nyaman: karena terlalu lama dapur Indonesia menjadi tempat orang lain berpesta.

Bukan Sekadar Saham yang Turun

Koreksi saham di bursa bukanlah bukti tunggal bahwa sebuah kebijakan benar. Pasar bisa salah baca. Investor bisa bereaksi berlebihan. Spekulasi bisa membesar. Karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa menjadikan pergerakan harga saham sebagai ukuran final keberhasilan kebijakan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika saham perusahaan yang bisnisnya terkait erat dengan komoditas Indonesia tertekan, itu memberi sinyal bahwa investor sedang menghitung ulang risiko. Apa yang mereka khawatirkan? Bukan hanya soal harga sawit atau batu bara. Yang mereka khawatirkan adalah perubahan aturan main.

Selama ini, banyak perusahaan komoditas menikmati pola yang relatif longgar: membeli, mengolah, memperdagangkan, mengekspor, menempatkan devisa, mengatur kontrak, dan menentukan margin melalui jaringan bisnis lintas negara. Dalam sistem seperti ini, Indonesia memang memperoleh penerimaan. Tetapi pertanyaan besarnya: apakah Indonesia memperoleh nilai tambah yang adil? Apakah harga ekspor tercatat mencerminkan nilai yang sebenarnya? Apakah devisa hasil ekspor benar-benar memperkuat sistem keuangan nasional? Apakah negara mengetahui siapa pemilik manfaat akhir dari rantai perdagangan itu?

Kebijakan DSI masuk ke jantung pertanyaan tersebut. Ia mencoba menarik ekspor komoditas strategis dari ruang yang terlalu tersebar, terlalu teknis, dan terlalu mudah dipengaruhi kepentingan perantara, menuju sistem yang lebih terpusat di bawah kendali negara.

Secara prinsip, ini adalah langkah besar. Tetapi justru karena besar, ia harus dibaca dengan dua mata: mata kedaulatan dan mata kewaspadaan.

Dari Gas, Sawit, Batu Bara, hingga Devisa

Sebelum bicara DSI, kita perlu melihat pola besarnya. Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita punya gas, batu bara, sawit, nikel, bauksit, tembaga, kayu, perikanan, panas bumi, dan pasar domestik yang besar. Tetapi dalam waktu panjang, struktur ekonomi kita seperti dapur besar yang pintunya terbuka. Bahan baku keluar. Uang hasil ekspor singgah di luar. Komoditas kita diolah di tempat lain. Lalu sebagian produk jadi itu kembali kita beli dengan harga lebih tinggi.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, orang lain menguasai logistik, pembiayaan, kontrak dagang, asuransi, penyulingan, penyimpanan, dan perdagangan ulangnya.

Di titik inilah Singapura sering disebut. Bukan karena Singapura salah menjadi negara maju. Justru sebaliknya: Singapura maju karena sangat disiplin membaca posisi kawasan. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang gas sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank yang kuat, trader global, kilang, pusat arbitrase, perusahaan asuransi, pasar keuangan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Sementara Indonesia terlalu lama berpikir bahwa memiliki sumber daya alam sudah cukup. Padahal dalam ekonomi modern, pemilik bahan baku belum tentu menjadi pemenang. Pemenangnya adalah pihak yang menguasai rantai nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Mari mulai dari energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian gas itu selama ini mengalir dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Ini bukan sekadar hubungan dagang biasa. Gas adalah urat nadi industri, rumah tangga, pusat data, gedung perkantoran, bandara, pelabuhan, dan pusat keuangan Singapura. Ketika kontrak gas Indonesia dengan Singapura akan berakhir pada 2028, pertanyaannya bukan hanya apakah kontrak itu diperpanjang atau tidak. Pertanyaan yang lebih besar adalah: untuk siapa gas Indonesia seharusnya diprioritaskan?

Selama puluhan tahun, menjual gas ke luar negeri dianggap wajar karena menghasilkan devisa. Tetapi cara pandang itu kini harus diperiksa ulang. Jika gas yang sama dapat dipakai untuk industri pupuk, petrokimia, manufaktur, pembangkit, smelter, dan kawasan industri dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar ekspor energi mentah.

Di sinilah kebijakan energi bertemu dengan kedaulatan industri. Gas bukan hanya komoditas. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah kedua adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, eksportir sumber daya alam Indonesia memperoleh dolar dari penjualan komoditas, tetapi tidak semua devisa itu benar-benar tinggal dan bekerja di dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema keuangan yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia mengekspor besar, tetapi rupiah tetap rentan. Komoditas kita laku, tetapi cadangan devisa tidak selalu mencerminkan seluruh kekuatan ekspor itu. Negara kaya ekspor, tetapi mata uangnya bisa tetap tertekan.

Karena itu, kebijakan DHE atau Devisa Hasil Ekspor menjadi penting. Pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisanya di sistem keuangan nasional. Pada tahap lebih lanjut, aturan itu diperketat lagi agar devisa tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat sistem keuangan dalam negeri.

Secara politik ekonomi, ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah upaya negara menarik kembali darah yang terlalu lama mengalir keluar dari tubuh ekonomi nasional.

Tetapi di sinilah persoalan sebenarnya muncul. Jika aturan DHE diperketat, apakah uang benar-benar pulang? Atau hanya pulang sebentar secara administratif, sementara keuntungan tetap dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri?

Di sinilah pengawasan menjadi kunci. Tanpa audit, transparansi, beneficial ownership, dan integrasi data ekspor-keuangan-pajak, kebijakan DHE hanya akan menjadi pagar yang tampak tinggi tetapi berlubang di bawahnya.

DSI: Jalan Kedaulatan atau Rente Baru?

Kebijakan DSI harus dibaca dalam konteks besar itu. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Dalam desainnya, komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy akan berada dalam tata kelola yang lebih terkonsolidasi. Negara ingin hadir lebih kuat dalam menentukan bagaimana komoditas strategis dijual ke pasar dunia.

Gagasan dasarnya dapat dipahami. Selama ini, ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan. Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi penerimaan publik yang kecil.

Namun, DSI juga membawa risiko serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu menciptakan dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja dengan transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus jelas: siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama dibuka dan diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Mengapa Bursa Singapura Bergetar?

Kembali ke kabar dari Bursa Singapura. Jika benar sejumlah saham sawit dan komoditas yang terkait dengan Indonesia tertekan setelah kebijakan DSI, itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pasar sedang menghitung ulang struktur keuntungan lama.

Selama mekanisme ekspor longgar, perusahaan dapat membangun model bisnis berdasarkan akses langsung pada komoditas Indonesia. Mereka dapat mengatur kontrak, margin, pembiayaan, dan rantai pasok dengan relatif bebas. Tetapi ketika negara Indonesia masuk lebih dalam, semua kalkulasi berubah.

Investor bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli dari Indonesia akan berubah? Apakah ekspor harus melalui mekanisme baru? Apakah biaya kepatuhan meningkat? Apakah pendapatan dalam dolar tetap sama? Apakah ada risiko pembayaran, risiko pasokan, dan risiko regulasi?

Itulah mengapa saham bisa tertekan. Bukan semata-mata karena pasar membenci kedaulatan Indonesia, tetapi karena pasar tidak suka ketidakpastian. Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku pasar justru berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut “risiko” oleh investor bisa jadi adalah “koreksi” bagi negara.

Singapura Pintar, Indonesia Terlalu Lama Membiarkan

Harus diakui, Singapura membangun keunggulannya dengan strategi negara yang konsisten. Ia menjadi hub karena membangun institusi. Ia menjadi pusat uang karena dipercaya. Ia menjadi pusat perdagangan karena efisien. Ia menjadi simpul energi karena infrastrukturnya siap.

Masalahnya bukan Singapura pintar. Masalahnya Indonesia terlalu lama membiarkan dirinya hanya menjadi halaman belakang dari rantai nilai kawasan.

Ada warisan kolonial dalam struktur ini: negeri tropis kaya bahan mentah memasok pusat dagang yang lebih maju. Tetapi setelah merdeka, pola itu tidak otomatis hilang. Ia bertahan karena ada kepentingan ekonomi yang menikmatinya.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian bank luar negeri menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Inilah yang dalam politik ekonomi disebut rente. Rente tidak selalu berupa amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, struktur pajak, celah regulasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaannya bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih penting: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kita perlu berhati-hati agar kritik terhadap struktur lama tidak berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, modal asing, teknologi, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Namun pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat. Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan tetap menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan persoalan besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku diambil, dimasak di tempat lain, lalu sebagian masakan dijual kembali kepada kita.

Sekarang Indonesia mulai mengunci lemari, menyalakan kompor sendiri, dan belajar memasak untuk rumahnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis ditata melalui DSI. Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada negara lain yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih besar: berapa lama lagi kita membiarkan nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya.

Rontoknya Saham Emiten Sawit di Singapura Dinilai Bukti DSI Mulai Mengguncang Status Quo Lama

JAKARTA, TelusuR.ID – Anjloknya saham sejumlah perusahaan sawit dan minyak kelapa sawit (CPO) yang tercatat di Bursa Singapura dipandang bukan sekadar gejolak pasar biasa. Bagi pegiat sosial sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, koreksi tajam tersebut justru menjadi indikator bahwa kebijakan baru pemerintah mulai menyentuh titik paling sensitif dalam rantai bisnis komoditas Indonesia: penguasaan arus ekspor dan devisa.

Dalam lima hari perdagangan terakhir, sejumlah emiten berbasis sawit yang memiliki aktivitas usaha besar di Indonesia mengalami tekanan signifikan. First Resources Ltd tercatat turun hingga 28 persen, MP Evans Group terkoreksi 24,2 persen, AEP Plantation melemah 21 persen, Golden Agri menyusut 18 persen, sementara Wilmar International turun 9,36 persen.

Menurut Andrianto, pasar sedang merespons perubahan fundamental yang dibawa pemerintah melalui kebijakan ekspor satu pintu yang dijalankan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Skema tersebut mewajibkan komoditas strategis yang berasal dari sumber daya alam Indonesia dipasarkan melalui DSI sebelum diekspor ke pasar global.

“Jika selama ini sebagian besar keuntungan dan kendali perdagangan berada di tangan korporasi eksportir, kini negara mulai mengambil kembali posisi strategisnya. Wajar bila pasar merespons keras,” kata Andrianto kepada TelusuR.id, Rabu, 10 Juni 2026.

Kebijakan itu, menurut dia, merupakan implementasi konkret Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selama puluhan tahun, kata dia, negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sementara kendali perdagangan dan devisa hasil ekspor kerap berada di luar jangkauan pemerintah.

Melalui DSI, pemerintah berupaya mengubah pola tersebut. Negara tidak lagi hanya menjadi penonton dalam lalu lintas perdagangan komoditas bernilai triliunan rupiah, melainkan ikut mengendalikan jalur ekspor demi memperkuat posisi tawar nasional.

Andrianto menilai koreksi saham di Singapura justru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mulai bekerja efektif.

“Kalau tidak berdampak, pasar tidak akan bereaksi seperti ini. Turunnya valuasi sejumlah emiten menunjukkan ada perubahan kalkulasi bisnis yang selama ini dianggap nyaman dan menguntungkan,” ujarnya.

Mengembalikan Devisa ke Dalam Negeri

Lebih jauh, Andrianto melihat kebijakan ekspor satu pintu sebagai upaya strategis untuk menahan kebocoran devisa yang selama ini diduga banyak mengalir dan tersimpan di pusat-pusat keuangan luar negeri.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis dunia. Namun sebagian manfaat ekonomi, terutama dari sisi perputaran devisa, dinilai belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

“Kita ingin hasil kekayaan alam Indonesia tidak berhenti di pelabuhan ekspor. Devisa yang dihasilkan harus kembali memperkuat perbankan nasional, mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankannya secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik rente yang selama ini menjadi penyakit kronis tata kelola sumber daya alam.

Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Ekonomi

Andrianto mengakui langkah pemerintah tidak akan berjalan tanpa resistensi. Perubahan besar dalam tata kelola ekspor berpotensi memicu tekanan dari pelaku pasar internasional maupun kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.

Namun ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik untuk melakukan koreksi struktural terhadap model ekonomi yang selama ini dianggap terlalu longgar terhadap arus keluar kekayaan nasional.

Menurut dia, gejolak sementara di pasar saham maupun nilai tukar merupakan konsekuensi yang lazim muncul ketika sebuah negara melakukan reposisi kebijakan ekonomi strategis.

“Yang penting pemerintah tetap konsisten. Jangan mundur hanya karena tekanan pasar jangka pendek. Reformasi ekonomi memang selalu menimbulkan guncangan sebelum menghasilkan manfaat yang lebih besar,” ujarnya.

Andrianto juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus menjaga stabilitas pasar keuangan melalui berbagai instrumen moneter guna meredam gejolak yang muncul akibat penyesuaian kebijakan.

Ia optimistis Indonesia memiliki kapasitas untuk melewati fase transisi tersebut. Dengan fondasi ekonomi yang relatif kuat, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperoleh manfaat jangka panjang dari reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengendalikan ekspor. Yang lebih penting adalah memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jika itu tercapai, maka gejolak yang terjadi hari ini akan tercatat sebagai bagian dari proses menuju kemandirian ekonomi nasional,” kata Andrianto.

SURABAYA, TelusuR.id — Peta gerakan buruh nasional mengalami pergeseran geopolitik yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Satu per satu tokoh buruh kritis yang sebelumnya konsisten berada di luar pemerintahan, kini akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam lingkaran inti kekuasaan negara.

Fenomena ini kian nyata setelah sejumlah nama besar mendarat di posisi strategis kabinet dan lembaga kepresidenan. Setelah Jumhur Hidayat resmi dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup, menyusul kemudian Said Iqbal yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Namun, di tengah masifnya gelombang eksodus para tokoh buruh ke dalam lingkaran istana, sebuah sikap kontras ditunjukkan oleh Andi Gani Nena Wea. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN) ini secara sadar memilih untuk tetap bertahan di luar koridor kekuasaan formal.

Langkah idealis ini tetap dipertahankannya, meskipun Andi Gani dikabarkan telah beberapa kali mendapatkan tawaran resmi untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Komitmen tersebut konsisten ia tunjukkan, baik pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo maupun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Sikap teguh dan independen yang dipertontonkan oleh Andi Gani tersebut sontak memantik simpati dan apresiasi positif dari berbagai elemen pekerja di daerah. Salah satu dukungan datang dari Lilies Pratiwining Setyarini, Sekretaris Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) Jawa Timur.

“Saya kira pilihan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sebuah hak politik dan pilihan prinsip. Saya pribadi mengapresiasi setinggi-tingginya sikap Bung Andi Gani yang memilih tetap setia bersama buruh di luar pemerintahan,” ujar Lilies kepada TelusuR.id, Kamis (11/6/2026).

Lilies melanjutkan bahwa keputusan politik Andi Gani untuk tidak tergiur dengan kursi kekuasaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Keberadaan figur sentral di luar lingkar pemerintahan dinilai krusial guna menjaga marwah check and balances serta keseimbangan kontrol sosial.

Menurut analisisnya, fungsi pengawasan dan kritik objektif terhadap kebijakan regulasi ketenagakerjaan bagaimanapun harus tetap disuarakan secara lantang dari luar sistem. Jika semua tokoh buruh masuk ke dalam pemerintahan, dikhawatirkan tidak ada lagi suara murni yang membela hak buruh di akar rumput.

Kendati demikian, alumnus pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut juga mengingatkan esensi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh elemen pekerja. Hal paling mendasar saat ini adalah menjaga persatuan buruh dan komitmen para tokoh untuk tetap memperjuangkan kesejahteraan.

Olah karena itu, rasa kekompakan dan sinergi lintas organisasi menjadi satu hal yang mutlak di tengah perbedaan posisi politik saat ini. Perbedaan tempat berjuang tidak boleh dijadikan alasan pecahnya solidaritas kaum buruh yang selama ini menjadi modal utama pergerakan.

“Keberadaan tokoh buruh di dalam kekuasaan juga bagus untuk menjembatani aspirasi kaum pekerja secara langsung. Paling tidak, kini buruh memiliki saluran komunikasi dan diplomasi yang kuat langsung di dalam kabinet pemerintahan,” tutur Lilies menambahkan sisi positifnya.

Sebelumnya, Andi Gani Nena Wea telah menyampaikan pesan terbuka kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota KSPSI di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pilihannya untuk tidak mengambil jabatan politik di pemerintahan dan memilih bertahan sebagai Presiden KSPSI adalah jalur perjuangan yang terhormat.

Bagi putra dari mendiang tokoh buruh internasional Jacob Nua Wea ini, berjuang bersama seluruh jajaran keluarga besar KSPSI AGN merupakan anugerah terbaik dalam hidupnya. Kendati memilih jalan yang berbeda, Andi Gani tetap menunjukkan sikap kedewasaan politiknya yang matang dengan tidak memusuhi rekan sejawatnya.

“Kita harus tetap mendoakan Bung Jumhur Hidayat dan Bung Said Iqbal agar sukses serta amanah dalam menjalankan tugas negara yang sedang diemban saat ini,” pungkas Andi Gani menyampaikan pesan damai sekaligus menutup keterangannya kepada internal organisasi.

Eksekutif Mangkir dari RDP Guru ASN, LBHAM Jombang: DPRD Kehilangan Taring, Bupati Harus Bertanggung Jawab

JOMBANG,TelusuR.ID — Upaya dua guru aparatur sipil negara (ASN) mencari keadilan atas keputusan pemberhentian yang menimpa mereka justru berujung pada panggung kosong. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Jombang untuk mengurai polemik tersebut gagal menghadirkan pihak paling penting: jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Jombang.

Ketidakhadiran pejabat eksekutif dalam forum resmi DPRD pada Rabu (10/6/2026) itu memantik kritik keras dari Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) Jombang. Organisasi tersebut menilai absennya pemerintah daerah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cermin lemahnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Direktur LBHAM Jombang, Faizuddin FM atau yang akrab disapa Gus Faiz, menyebut mangkirnya pihak eksekutif dari forum pengawasan legislatif sebagai sinyal buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.

“Ketika pejabat publik menghindari ruang klarifikasi yang disediakan lembaga perwakilan rakyat, publik berhak bertanya: apa yang sedang disembunyikan? Jangan sampai ketidakhadiran ini justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam proses pemberhentian guru ASN tersebut,” kata Gus Faiz, Kamis (11/6/2026).

Kasus ini bermula dari keberatan dua guru ASN terhadap prosedur penjatuhan sanksi yang berujung pada terbitnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian oleh Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Mereka meminta DPRD memfasilitasi pencarian fakta dan membuka ruang keadilan melalui mekanisme pengawasan politik.

Namun harapan itu tersendat. Alih-alih mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah, forum justru berlangsung tanpa kehadiran pihak yang memiliki kewenangan menjelaskan dasar kebijakan tersebut.

Bagi LBHAM, situasi ini tidak hanya merugikan para guru yang sedang memperjuangkan haknya, tetapi juga menghambat hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai kebijakan pemerintah.

Gus Faiz menilai kepala daerah tidak boleh bersembunyi di balik prosedur birokrasi ketika kebijakan yang diambil menyangkut nasib dan masa depan aparatur negara.

“Pemerintah seharusnya hadir memberikan penjelasan secara terbuka. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Terlebih ketika keputusan yang diambil berdampak langsung pada hak-hak warga negara,” ujarnya.

Tak berhenti mengkritik eksekutif, LBHAM juga menyoroti sikap DPRD Jombang yang dinilai belum menunjukkan ketegasan sebagai lembaga pengawas pemerintahan daerah. Menurut Gus Faiz, sejumlah anggota dewan terkesan berlindung di balik alasan keterbatasan kewenangan ketika menghadapi persoalan pemberhentian ASN.

Padahal, kata dia, fungsi utama parlemen daerah bukan sekadar menjadi ruang formal rapat dan pembahasan anggaran, melainkan menjalankan mandat konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

“DPRD adalah representasi kedaulatan rakyat. Jika dewan mulai merasa tidak berwenang mengawasi kebijakan yang dipersoalkan masyarakat, maka publik patut mempertanyakan di mana letak fungsi kontrol yang selama ini dibanggakan,” ujarnya.

Menurut Gus Faiz, fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif merupakan instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum serta prinsip keadilan.

Sikap kritis yang ditunjukkan Gus Faiz selama mengawal kasus ini memperlihatkan konsistensi LBHAM dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, khususnya kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan publik. Di tengah kecenderungan birokrasi yang kerap tertutup, keberanian menyuarakan akuntabilitas menjadi bagian penting dari upaya menjaga demokrasi lokal tetap sehat.

LBHAM mendesak Komisi A DPRD Jombang menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap pihak eksekutif dan memastikan seluruh pihak terkait hadir memberikan penjelasan secara terbuka. Ketegasan DPRD dinilai menjadi ujian penting bagi marwah lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah daerah sekaligus saluran perjuangan masyarakat pencari keadilan.

Jika ruang pengawasan kehilangan daya paksa dan pemerintah terus menghindari forum pertanggungjawaban publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib dua guru ASN, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi di tingkat daerah.