Rontoknya Saham Emiten Sawit di Singapura Dinilai Bukti DSI Mulai Mengguncang Status Quo Lama
JAKARTA, TelusuR.ID – Anjloknya saham sejumlah perusahaan sawit dan minyak kelapa sawit (CPO) yang tercatat di Bursa Singapura dipandang bukan sekadar gejolak pasar biasa. Bagi pegiat sosial sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, koreksi tajam tersebut justru menjadi indikator bahwa kebijakan baru pemerintah mulai menyentuh titik paling sensitif dalam rantai bisnis komoditas Indonesia: penguasaan arus ekspor dan devisa.
Dalam lima hari perdagangan terakhir, sejumlah emiten berbasis sawit yang memiliki aktivitas usaha besar di Indonesia mengalami tekanan signifikan. First Resources Ltd tercatat turun hingga 28 persen, MP Evans Group terkoreksi 24,2 persen, AEP Plantation melemah 21 persen, Golden Agri menyusut 18 persen, sementara Wilmar International turun 9,36 persen.
Menurut Andrianto, pasar sedang merespons perubahan fundamental yang dibawa pemerintah melalui kebijakan ekspor satu pintu yang dijalankan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Skema tersebut mewajibkan komoditas strategis yang berasal dari sumber daya alam Indonesia dipasarkan melalui DSI sebelum diekspor ke pasar global.
“Jika selama ini sebagian besar keuntungan dan kendali perdagangan berada di tangan korporasi eksportir, kini negara mulai mengambil kembali posisi strategisnya. Wajar bila pasar merespons keras,” kata Andrianto kepada TelusuR.id, Rabu, 10 Juni 2026.
Kebijakan itu, menurut dia, merupakan implementasi konkret Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selama puluhan tahun, kata dia, negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sementara kendali perdagangan dan devisa hasil ekspor kerap berada di luar jangkauan pemerintah.
Melalui DSI, pemerintah berupaya mengubah pola tersebut. Negara tidak lagi hanya menjadi penonton dalam lalu lintas perdagangan komoditas bernilai triliunan rupiah, melainkan ikut mengendalikan jalur ekspor demi memperkuat posisi tawar nasional.
Andrianto menilai koreksi saham di Singapura justru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mulai bekerja efektif.
“Kalau tidak berdampak, pasar tidak akan bereaksi seperti ini. Turunnya valuasi sejumlah emiten menunjukkan ada perubahan kalkulasi bisnis yang selama ini dianggap nyaman dan menguntungkan,” ujarnya.
Mengembalikan Devisa ke Dalam Negeri
Lebih jauh, Andrianto melihat kebijakan ekspor satu pintu sebagai upaya strategis untuk menahan kebocoran devisa yang selama ini diduga banyak mengalir dan tersimpan di pusat-pusat keuangan luar negeri.
Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis dunia. Namun sebagian manfaat ekonomi, terutama dari sisi perputaran devisa, dinilai belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
“Kita ingin hasil kekayaan alam Indonesia tidak berhenti di pelabuhan ekspor. Devisa yang dihasilkan harus kembali memperkuat perbankan nasional, mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankannya secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik rente yang selama ini menjadi penyakit kronis tata kelola sumber daya alam.
Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Ekonomi
Andrianto mengakui langkah pemerintah tidak akan berjalan tanpa resistensi. Perubahan besar dalam tata kelola ekspor berpotensi memicu tekanan dari pelaku pasar internasional maupun kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.
Namun ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik untuk melakukan koreksi struktural terhadap model ekonomi yang selama ini dianggap terlalu longgar terhadap arus keluar kekayaan nasional.
Menurut dia, gejolak sementara di pasar saham maupun nilai tukar merupakan konsekuensi yang lazim muncul ketika sebuah negara melakukan reposisi kebijakan ekonomi strategis.
“Yang penting pemerintah tetap konsisten. Jangan mundur hanya karena tekanan pasar jangka pendek. Reformasi ekonomi memang selalu menimbulkan guncangan sebelum menghasilkan manfaat yang lebih besar,” ujarnya.
Andrianto juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus menjaga stabilitas pasar keuangan melalui berbagai instrumen moneter guna meredam gejolak yang muncul akibat penyesuaian kebijakan.
Ia optimistis Indonesia memiliki kapasitas untuk melewati fase transisi tersebut. Dengan fondasi ekonomi yang relatif kuat, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperoleh manfaat jangka panjang dari reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengendalikan ekspor. Yang lebih penting adalah memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jika itu tercapai, maka gejolak yang terjadi hari ini akan tercatat sebagai bagian dari proses menuju kemandirian ekonomi nasional,” kata Andrianto.
