JOMBANG — Harapan besar yang dulu disematkan pada program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kabupaten Jombang kini mulai pudar. Program yang digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan itu justru meninggalkan tanda tanya besar. Di sejumlah titik, bangunan TPS3R dilaporkan mangkrak, tak berfungsi, dan seolah ditinggalkan begitu saja.

Fakta di lapangan itu diungkapkan Manager Program Perhimpunan Mitra Bumi (PIM-B) Jombang, M Djali. Ia menuturkan, kegagalan TPS3R bukanlah cerita baru, melainkan akumulasi dari persoalan serius sejak tahap perencanaan awal.

“Banyak TPS3R yang mangkrak. Ini bukan kebetulan, tapi cermin dari perencanaan yang tidak serius. Bahkan, kalau boleh dibilang, sudah tercium bau ‘busuk’ dari pelaksanaan program TPS3R di Jombang,” ujarnya, Selasa (17/12).

Menurut Djali, masalah bermula dari minimnya sosialisasi kepada masyarakat serta ketidaksiapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditunjuk sebagai pengelola. Alih-alih dibekali pendampingan yang memadai, KSM justru dilepas tanpa arahan yang jelas. Akibatnya, aturan yang seharusnya menjadi pegangan dalam pengelolaan TPS3R kerap diabaikan, hingga aktivitas pengolahan sampah berhenti di tengah jalan.

Padahal, konsep TPS3R dirancang sebagai sistem terpadu—mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Namun ketika konsep itu tak dijalankan secara konsisten, fasilitas yang dibangun justru berubah menjadi beban baru di tingkat lokal, bukan solusi jangka panjang bagi persoalan sampah.

Di titik inilah, Djali menyoroti peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penanggung jawab program. Menurutnya, lemahnya pembinaan, pendampingan, hingga pengawasan menjadi faktor utama mangkraknya TPS3R di berbagai lokasi.

“Peran DLH seolah hilang di sini. Mulai dari pembinaan, pendampingan, sampai pengawasan sangat lemah. Ujungnya jelas, TPS3R mangkrak,” tegasnya.

PIM-B Jombang, lanjut Djali, tidak tinggal diam. Pihaknya tengah melakukan kajian internal sekaligus menyiapkan langkah advokasi untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program TPS3R. Ia menekankan, setiap program yang dibiayai dari anggaran rakyat wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Kami akan terus mengawal. Program pengelolaan sampah ini jangan hanya berhenti sebagai proyek seremonial. Harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Terlihat arogan dan ngawur, itulah gambaran dalam proses penyediaan lahan untuk pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Desa Mojongapit, Jombang.

Hal itu ditengarahi tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan aturan. Terlebih, bangunan adalah aset milik instansi lain, meski tanah adalah merupakan milik desa setempat.

Betapa tidak, bangunan SDN 3 Mojongapit dirobohkan begitu saja tanpa melihat aspek-aspek, dan hanya berdasar pada hasil Musdes (Musyawarah Desa).

Namun, dalam keputusan Musdes tersebut tidak melibatkan wali murid dan pihak sekolah terkait. Padahal, bangunan itu sebenarnya masih difungsikan. Otomatis hal ini langsung menimbulkan kegelisahan di lingkungan sekolah.

Kepala SDN Mojongapit 3, Zumaroh Is’adah, mengungkapkan bahwa proses pembongkaran dilakukan mendadak. Panggung kegiatan siswa yang baru selesai dibangun dua bulan lalu serta papan nama sekolah menjadi bagian pertama yang diratakan.

“Awalnya para pekerja dulu mengosongkan ruang, lalu alat berat datang begitu saja dan langsung bekerja. Panggung baru kami bangun untuk kegiatan siswa, tapi belum sempat dipakai sudah dihancurkan,” ujar Zumaroh saat ditemui di sekolah, Selasa (16/12).

Zumaroh pun menyayangkan tindakan arogansi tersebut. Meski, pihak desa memang telah memberi informasi awal pada 17 November. Dan mengundang untuk pembahasan dalam forum musdes.

Namun, ia tidak menegasi jawaban atas informasi awal tersebut. Zumaroh menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan atas bangunan tersebut.

Ia pun menegaskan bahwa itu merupakan aset milik dinas pendidikan dan yang mempunyai kewenangan penuh pemerintah kabupaten jombang dari pihak aset (DPKAD) dan sarpras.

“Pada tanggal 20 November menghubungi. Lalu saya jawab, kemarin kan sudah saya kasih pak Sarpras, kenapa tidak dihubungin. Dan saya kasih juga kontaknya pihak aset,” bebernya.

Lalu, tanggal 21 November pihak desa memberikan undangan kepada Zumaroh untuk mengikuti Musdes tanggal 22 November. Namun, ia tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan lain.

“Tiba-tiba saja tanggal 25 November memberitahukan hasil Musdes yang memutuskan untuk menempati lahan tersebut atas persetujuan pihak terkait, bilangnya begitu,” jelas Zumaroh.

Mendengar hal itu, ia pun berharap ada pertimbangan ulang mengingat aktivitas belajar mengajar masih berjalan normal. Dan merobohkan itu juga harus ada surat dari pihak terkait.

“Saya tanya, mana suratnya. Jawabnya enteng bilangnya menyusul. Jawab saya, apa tidak menimbulkan masalah,” tuturnya.

Padahal, menurutnya, area depan sekolah selama ini juga menjadi lokasi olahraga, ruang gerak siswa, hingga tempat upacara. Fasilitas olahraga seperti lintasan lompat jauh dan lompat jangkit ikut terdampak pembongkaran.

Dari ruangan yang telah dibongkar tersebut, pada tanggal 28 November 2025 merupakan ruangan yang difungsikan sebagai UKS, fasilitas kegiatan ketrampilan siswa dan ruang dapur.

“Kami sempat menawarkan penggunaan lahan belakang yang lebih lapang, tapi pihak desa tetap menginginkan area depan. Kami serba sulit,” keluhnya.

Ditengah situasi yang serba sulit itu. Wali murid SDN 3 Mojongapit tak tinggal diam yang meminta untuk pembongkaran dihentikan dan menuntut bangunan dikembalikan seperti sedia kala.

“Sewaktu pembongkaran juga yang menghentikan wali-wali murid. Dan wali murid pun minta agar itu dikembalikan seperti semula. Tanggal 1 Desember itu sudah berhenti sampai sekarang,” tegasnya.

Zumaroh melanjutkan, baru kemarin Pak Dandim dan juga Dewan Pendidikan meninjau ke SDN 3 Mojongapit.” Dari kami dan wali murid permintaannya ya dikembalikan lagi,” katanya.

Sementara, pihak desa Mojongapit saat dikonfirmasi melalui Sekretaris Desa, Danuri mengatakan sebelum ditentukan untuk pembangunan gerai Kopdes Merah Putih sudah dilakukan tinjauan di tiga tempat termasuk SDN 3 Mojongapit.

“Pertama di SDN Mojongapit 2 yang sudah merger, lalu di belakang balai desa. Dan SDN 3 yang merupakan rumah guru. Ini disesuaikan dengan persyaratan pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Danuri yang juga merupakan Komite SDN 3 Mojongapit menyampaikan, mencari solusi kembali setelah ada penolakan dari wali murid. Ia juga tidak menampik dalam musdes tidak melibatkan wali murid.

“Ya nanti, kita bangun kembali untuk papan nama yang telah dibongkar itu,” katanya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Menutup Tahun 2025 dan menyongsong Tahun Baru 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sukolilo bersama Forkopimcam menggelar acara Doa Bersama untuk keselamatan bangsa.

Kegiatan rutin yang selalu diadakan setiap akhir tahun ini dikemas dengan berbagai kegiatan seperti Khatmil Quran, Istighotsah, serta Silaturahmi antar tokoh agama di wilayah Sukolilo. Acara dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Sukolilo, Rabu, 17 Desember 2025.

Acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini turut dimeriahkan dengan tasyakuran atas pergantian camat Sukolilo yang baru, Muhammad Aries Hilmi, S.ST, M.KP, yang menggantikan Muhammad Zulchaidir, S.ST, M.MT. Camat Zulchaidir yang kini dipindahkan tugasnya ke Kecamatan Asemrowo, diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif di tempat baru.

Ketua MUI Kecamatan Sukolilo, Prof. Dr. KH. Moh. Mukhrojin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan adalah suatu keniscayaan.

“Ketika berganti pemimpin, harus ada peningkatan yang lebih baik dari yang sebelumnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar umat beragama untuk menciptakan wilayah yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur, sebuah wilayah yang damai, sejahtera, dan penuh berkah.”

Sebagai Ketua Umum MUI Sukolilo, Prof. Mukhrojin berharap, semoga tahun 2026 akan membawa perubahan yang lebih baik, baik untuk wilayah Sukolilo maupun untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan.

“Doa bersama ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar tokoh agama dan masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di Kecamatan Sukolilo,” pungkasnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur yang digelar pada 19 Desember 2025 di Hotel JW Marriott Surabaya menjadi momentum penting bagi konsolidasi dan penguatan kader partai.

Gambaran itu terlihat dari sejumlah kader partai yang masuk dalam bursa kandidat Ketua DPW PKB Jawa Timur. Manager Steering Committee (SC) Muswil PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq menyebut sejumlah nama masuk dalam bursa kandidat Ketua DPW PKB Jatim.

“Kita sebut saja, ada Gus Halim (Abdul Halim Iskandar), Mbak Anik Maslachah, Fauzan Fuadi, Baddrut Tamam, dan saya sendiri,” kata Thoriqul Haq, Rabu (17/12/2025).

Mantan Bupati Lumajang itu menegaskan bahwa Muswil tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat soliditas internal serta menyiapkan kepemimpinan partai ke depan.

“Muswil ini selain sebagai ajang konsolidasi dan penguatan kader, juga menjadi sarana penjaringan aspirasi dari bawah terkait agenda PKB Jawa Timur kedepan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Thoriq itu.

Cak Thoriq mengatakan dalam Muswil kali ini setiap DPC PKB se Jatim untuk mengusulkan nama calon Ketua DPW PKB Jatim. Usulan ini diharapkan mencerminkan aspirasi kader di tingkat daerah sekaligus memperkuat proses demokrasi internal partai.

“Setiap DPC kami minta mengajukan nama sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan PKB Jatim ke depan,” tambahnya.

Mantan Bupati Lumajang ini menuturkan, setiap kader memiliki kesempatan untuk memimpin PKB Jatim. Pihaknya memberi peluang kepada setiap kader untuk berekpresi salah satunya ikut andil dalam pemilihan Ketua PKB Jatim di Muswil ini.

“Muswil ini meskipun bersifat musyawarah, artinya memberikan kesempatan kepada semua DPC untuk menentukan siapa yang nantinya akan memimpin Jatim ke depan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Abud Halim Iskandar adalah Ketua DPW PKB Jatim saat ini. Ia juga Anggota DPR RI. Sedangkan Anik Maslachah adalah Sekretaris DPW PKB Jatim. Ia juga Ketua Komisi B DPRD Jatim.

Sosok Fauzan Fuadi adalah Bendahara DPW PKB Jatim. Ia juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim. Sementara Baddrut Tamam adalah Staf Khusus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ia mantan Bupati Pamekasan. Sedangkan Thoriqul Haq adalah Manager SC Muswil PKB Jatim 2025. Ia mantan Bupati Lumajang.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kembali, serikat buruh datangi kantor DPRD Jombang. Kali ini, ratusan buruh yang berunjuk rasa tersebut tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (PTP SBPJ-GSBI Jombang).

Setelah sebelumnya DPC F Sarbumusi Jombang juga melakukan unjukrasa pada Senin (15/12) kemarin yang menyampaikan 4 tuntutan. Dan ditemui oleh berbagai pihak dari dewan, dan Disnaker Jombang.

Di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, massa aksi SPBJ-GSBI berorasi secara bergantian dan menyuarakan dua tuntutan utama. Yaitu terkait PHK sepihak oleh perusahaan dan kenaikan UMK Jombang tahun 2026.

Meski massa aksi terlihat tertib dalam unjukrasa tersebut. Penjagaan oleh kepolisian begitu ketat dan sesuai SOP standar Dalmas. Bahkan, Kapolres Jombang turut membersamai massa tersebut.

Beragam poster, banner tuntutan disertai kibaran bendera serikat buruh dibentangkan. Panasnya cuaca tidak menghalangi langkah para buruh yang didominasi pekerja pria ini dalam menyuarakan aspirasi mereka.

Orasi yang disampaikan melalui sound itu juga menarik perhatian masyarakat maupun pengendara yang melintas di lokasi DPRD Jombang yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kepatihan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ketua PTP SBPJ-GSBI Jombang, Hadi Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya menuntut kenaikan UMK sebesar 8-10 persen pada tahun depan.

Menurutnya, tuntutan ini diajukan menyusul adanya informasi yang menyebut bahwa angka kenaikan yang diusulkan hanya sekitar 3,6 persen.

“Angka tersebut sangat minim. Di tahun 2026, semua kebutuhan hidup pasti naik. Kaum buruh membutuhkan kenaikan upah yang layak,” ujar Hadi, Selasa (16/12).

Selain UMK, para buruh yang tergabung dalam SPBJ-GSBI Jombang ini juga menyuarakan kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) terhadap 105 karyawannya.

Hari menyatakan sebagian besar pekerja telah menandatangani kesepakatan pemutusan hubungan kerja (PB) karena khawatir tidak mendapat pesangon sama sekali.

Kata dia, saat ini hanya tersisa 21 orang yang bertahan dan memperjuangkan hak mereka melalui serikat. Tujuannya agar mereka memperoleh hak pesangon 100 persen.

“Tidak seperti rekan-rekan yang telah menyetujui PB dan hanya mendapat 50 persen pesangon yang dibayar cicilan selama 10 bulan,” terangnya.

Hadi juga menyayangkan alasan perusahaan yang menyatakan merugi sebagai dasar PHK. Menurutnya, alasan tersebut tidak konsisten dengan tindakan perusahaan yang mampu melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama empat bulan.

Selain itu, lanjut dia, perusahaan mampu melunasi ke koperasi perusahaan senilai Rp1,5 miliar, dan membangun sejumlah fasilitas baru.

“Kondisi ini dinilai tidak etis jika perusahaan tetap beralasan sedang merugi,” bebernya.

Sementara, di gedung DPRD Jombang, massa aksi menelan kekecewaan. Hal itu ditengarahi seluruh anggota DPRD tidak berada dikantor karena sibuk dengan kegiatan diluar kota.

Padahal, sejak pagi massa buruh ini rela berpanas-panasan dan meninggalkan pekerjaan masing-masing.

Pengunjuk rasa pun menyatakan kekecewaan karena tidak ada satu pun perwakilan DPRD yang menemui mereka selama aksi berlangsung, dengan alasan sedang melakukan studi banding.

“Kami sangat kecewa. Padahal, pemberitahuan dan undangan penyampaian aspirasi ini sudah dikirim jauh hari sebelumnya. Janjinya, kami akan ditemui pada Kamis mendatang. Jika tidak dipenuhi, kami siap menggelar aksi yang lebih besar,” ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Rusdiyanto, mengakui telah menerima aspirasi dari serikat buruh.

Pihaknya telah melakukan komunikasi dan identifikasi awal terkait dugaan PHK tidak prosedural di PT SGS.

Dia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembinaan agar perusahaan menaati prosedur yang berlaku.”Kami juga ingin para pekerja memahami mekanisme PHK yang sesuai aturan,” tuturnya.

Isawan menambahkan, aspirasi buruh terkait usulan kenaikan UMK 2026 sebesar 8-10 persen telah masuk dalam pembahasan tim deteksi dini dan sempat didiskusikan dalam hearing dengan Komisi D DPRD.

Disnaker menyatakan akan terus memfasilitasi proses penyelesaian kedua permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan kondisi ini, teman-teman dari buruh berharap adanya dukungan dari dewan. Hanya saja saat ini tadi anggota dewan tidak ada di tempat. Berkaitan dengan kenaikan Upah, diusulkan naik 8-10 persen. Oleh tim deteksi dini kami sudah teridentifikasi pada waktu kami Hearing dengan dewan komisi D,” pungkasnya.

Surakarta, TelusuR.ID – Babinsa Danukusuman Koramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta Serda Tito sambangi Murid murid Pendidikan usia dini Kartini Jl Sri Kuncoro No 11 Danukusuman Serengan Kota Surakarta, Senin 15/12/2025 pukul 09.00 WIB.

Pendidikan usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum anak-anak memasuki Sekolah Dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan untuk kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut agar nantinya tidak ketinggalan dalam mengikuti pelajaran, mereka merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibina dengan baik dan benar sehingga nantinya diharapkan mereka bisa membawa indonesia yang maju dan kreatif dilingkup dunia, Ungkap Serda Tito.

Tak lupa ucapan dari Guru guru PAUD berterimakasih kepada anggota Koramil dalam hal ini Babinsa Danukusuman yang berkenan meluangkan waktu untuk bersilahturahmi dan memberikan motivasi semangat belajar anak anak dalam meraih cita cita yang tinggi.

(Agus Kemplu)

Boyolali, TelusuR.ID – Dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah binaannya, Babinsa Koramil 19/Juwangi Kodim 0724/Boyolali, Koptu Shokib, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama warga di Dukuh Gambang, Desa Juwangi, Kabupaten Boyolali, Senin (15/12/2025).

Kegiatan komsos ini menjadi sarana bagi Babinsa untuk lebih mengenal warga secara langsung sekaligus menjalin silaturahmi agar tercipta hubungan yang harmonis, akrab, dan penuh kebersamaan. Dengan suasana santai dan penuh keakraban, Koptu Shokib berbincang langsung dengan masyarakat setempat, mendengarkan aspirasi serta bertukar informasi terkait kondisi dan perkembangan wilayah desa binaan.

Menurut Koptu Shokib, komunikasi sosial merupakan bagian dari tugas pokok Babinsa yang harus dilaksanakan secara rutin. Selain untuk mencari informasi dan mengetahui situasi wilayah, komsos juga menjadi media efektif untuk membangun kedekatan emosional antara TNI dan masyarakat.

“Melalui komsos seperti ini, kami bisa lebih dekat dengan warga, saling berbaur, dan menjalin hubungan kekeluargaan. Dengan kedekatan tersebut, diharapkan tercipta kerja sama yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Babinsa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan wujud nyata pengabdian TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan terus hadir di tengah-tengah warga, Babinsa berkomitmen untuk mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman, kondusif, dan harmonis.

Kegiatan komsos ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang merasa senang dan terbantu dengan kehadiran Babinsa yang selalu siap berbaur serta mendampingi warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

(Agus Kemplu)

JOMBANG – Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR, bersama Wakapolres, Kasat Narkoba, serta personel Polres Jombang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sebuah rumah di Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang.

Tempat tersebut merupakan lokasi penanaman ganja yang ditanam oleh seorang terduga pelaku berinisial R asal Surabaya yang telah diamankan. Setelah sebelumnya polusi menangkap Y asal Ngoro, Jombang.

Kedatangan jajaran Polres Jombang tersebut juga merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang kemudian dilakukan pendalaman oleh Satresnarkoba.

Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti berupa sejumlah tanaman ganja yang ditanam di dalam area rumah tersebut.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan pada hari ini (15/12), pihaknya mengamankan seorang berinisial R yang jadi terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Di TKP tersebut, dua dari tiga kamar di rumah difungsikan sebagai greenhouse untuk tanaman ganja. Ada pula dua ruangan lain yakni bagian dapur dan bagian kebun belakang yang juga jadi tempat penanaman ganja ini.

“Hasil penggeledahan sementara, ditemukan lebih dari 110 batang tanan ganja,” ujar Ardi dikutip Telusur.id.

Selain menemukan tanaman ganja yang masih fresh, polisi juga menemukan ganja yang sudah dipetik seberat 5,3 kilogram serra beberapa ganja yang direndam dalam toples.

Dari keterangan pelaku, lanjut Kapolres, dia mengaku baru sekali panen, meski demikian masih didalami lagi. Ia juga menyampaikan, terungkapnya tanaman ganja dalam rumah yang disewa R itu, disebutnya berawal dari pengembangan petugas.

“Ini berkat pengembangan pelaku yang membeli bibit atau biji ganja di wilayah Kecamatan Diwek,” katanya.

Selanjutnya, terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jombang guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Jombang menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Unjukrasa didepan Kantor DPRD Jombang, DPC Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) sampaikan sejumlah tuntutan diantaranya tuntut pencopotan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, Sarbumusi juga menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 10 persen dari UMK tahun 2025. Menurut Luthfi Mulyono, ada 4 tuntutan yang disuarakan buruh pada aksi di depan kantor DPRD Jombang kali ini.

Masing-masing tuntutan itu adalah, evaluasi dan copot Kadisnaker Jombang, evaluasi tunjangan perumahan dan operasional DPRD Jombang, evaluasi dan bekukan lembaga DEPEKAP, LKS TRIPARTITE dan DETEKSI DINI, dan terakhir naikankan UMK Tahun 2026 Sebesar 10% dari UMK Tahun 2025.

“Tuntutannya tetap seperti dalam isi surat, jadi meminta untuk melakukan evaluasi, depekap, LKS Tripartite dan deteksi dini, Disnaker agar dievaluasi secara menyeluruh kalau bisa dibekukan sementara,” ujar Luthfi, Ketua DPC F Sarbumusi Jombang.

Ia pun meminta pada Bupati Jombang selaku pemangku kebijakan agar melakukan evaluasi kinerja Disnaker, secara menyeluruh, termasuk mencopot kepala Dinasnya.

“Untuk Disnaker kita minta agar dievaluasi secara menyeluruh, karena ada beberapa hal terkait hukum administrasi negara yang kita anggap bertentangan dan ada beberapa kasus yang malah marak terjadi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah perusahaan yang nakal yang terjadi di Jombang. Menurutnya, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan di tengah kota, seperti PHK masal, peraturan perusahaan tidak ada BPJS.

“Nah, itu yang kita sampaikan semua tadi diruangan saat bertemu DPRD agar dievaluasi sesuai dengan fungsinya,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan DPRD ini, nantinya diharapkan dapat memberi dampak serius ke Disnaker Jombang.

Kata dia, perlu dievaluasi agar ada langkah serius dari dinas. Selain itu, ada beberapa kasus yang kita sampaikan ke dinas terkait beberapa pelanggaran.

“Salah satunya ada di PT Sui Long, terus PT SGS, terus PT BPR Padat Ganda, Keplaksari, sama teman-teman ekspedisi seperti shopee grup terjadi PHK yang hari ini marak,” bebernya.

Ditanya terkait hasil pertemuan dengan DPRD dan Dinas terkait, Luthfi mengaku bahwa terdapat beberapa kesepakatan.

Ia mengatakan, DPRD menyepakati bahwa agar dinas menyampaikan laporan secara berkala, atas tuntutan teman-teman, ke DPRD, dan nanti DPRD akan menindaklanjuti dengan eksekutif.

Dikesempatan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, mengatakan hari hasil pertemuan dengan buruh, ada beberapa hal yang diserap aspirasinya oleh komisi D.

” Ada beberapa hal yang disampaikan tadi termasuk meminta untuk mengevaluasi kinerja Disnaker, melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan, kemudian kenaikan UMK, karena belum ada aturan dari Kemenaker yang baru, mengapa tidak memakai aturan yang lama, dan ini tadi kita tampung dulu aspirasinya, belum ada langkah real dari kami,” jelasnya.

Anggota Legislatif Dari Dapil 2 Jombang membeberkan usai diterimanya aspirasi para buruh, nantinya komisi D akan melakukan rapat dengan pihak Dinas dan eksekutif.

“Ini masih bersifat menyerap aspirasi dari buruh, kita juga belum melakukan tindaklanjut yang real, karena kami harus berunding dulu dengan pak Bupati, karena kita tidak ingin salah mengambil kebijakan, yang bisa merugikan buruh dan apindo,” ujarnya.

Meski demikian, Politisi Parta Golkar ini mengaku komisi D akan menjalankan tuntutan dari para buruh. Menurutnya, Komisi D akan menjalankan sesuai tupoksi, dan mengawasi.

“Disnaker menyanggupi beberapa point dari buruh, dan kita akan monitoring yang ketat, dan kami akan meminta laporan dari dinas dan serikat, sehingga kami jamin semua jalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Risdianto mengaku berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan Sarbumusi sudah terjawab oleh Bupati.

“Jadi, berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan teman-teman Sarbumusi, kemarin sudah di jawab secara tertulis oleh pak Bupati, dan Abah Bupati memberikan apresiasi ya, dan suratnya dibalas langsung oleh Abah Bupati,” kata Isawan.

Ia menjelaskan bahwa memang secara substansi, dan secara ketentuan memang sudah sesuai dengan yang terkandung dalam surat dari Bupati.

“Sehingga tentunya terkait dengan hal-hal yang masih menjadi, kayak tadi terkait dengan verval, kami akan berkoordinasi dengan bagian hukum kami, karena masih ada persepsi yang belum sama, sehingga perlu ada pertemuan teknis, agar ada persamaan persepsi,” pungkasnya.

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kratonan Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta Serma Aris Setyo Utomo dan Kopka Resbiyanto beserta Aipda Danar dan pemerintah Kelurahan Kratonan gelar kegiatan tes uji kemampuan linmas, (14/12/2025)

Serma Aris mengungkapkan bahwa, Tes kemampuan Linmas kelurahan umumnya berfokus pada pelatihan dan pembinaan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Linmas di masyarakat. Tidak ada tes standar khusus namun kegiatan evaluasi biasanya mencakup materi yang Diuji meliputi Pengetahuan, Teori Tugas dan Fungsi Linmas, peran dalam penanganan bencana, menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial.

Pengetahuan tentang pengamanan lingkungan, pengamanan kegiatan masyarakat.
Pemahaman dasar mengenai landasan hukum dan struktur organisasi Linmas, termasuk sinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tiga pilar, Tegasnya

Sedabgkan Kopka Resbiyanto menambahkan bahwa Keterampilan dasar dalam pertolongan pertama pada korban kecelakaan atau bencana, serta penanganan kebakaran langkah urutan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Damkar. Selain itu kita juga mengadakan tes kebugaran fisik untuk memastikan anggota Linmas siap menjalankan tugas operasional.

(Agus Kemplu)