Boyolali, TelusuR.ID – Dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan, Babinsa Koramil 03/Mohosongo Kodim 0724/Boyolali, Sertu Jaswandi, melaksanakan komunikasi sosial (komsos) bersama para peternak sapi di Dukuh Gumulan, Kelurahan Kemiri, Kabupaten Boyolali, Minggu (14/12/2025).

Kegiatan komsos tersebut menjadi sarana Babinsa untuk memberikan motivasi sekaligus wawasan kepada para peternak mengenai pentingnya peningkatan kualitas genetik sapi potong. Menurut Sertu Jaswandi, mutu genetik bibit ternak merupakan salah satu faktor strategis yang sangat menentukan dalam mempercepat laju produksi serta perkembangan peternakan sapi.

“Peningkatan kualitas multi genetik sapi dapat dilakukan melalui pengembangan pembibitan secara berkelanjutan. Program pembibitan yang terencana, baik melalui kawin alami maupun inseminasi buatan (kawin suntik), dengan menggunakan ternak unggul akan menghasilkan sapi potong yang berkualitas,” jelasnya.

Ia juga berharap para peternak di wilayah tersebut semakin bersemangat dalam mengembangkan usaha ternaknya. Dengan tersedianya sapi potong berkualitas, diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan para peternak.

Sementara itu, Sularno, salah satu pemilik peternakan sapi di Dukuh Gumulan, mengaku senang dan terbantu dengan pendampingan yang diberikan Babinsa. Menurutnya, pengetahuan dan motivasi tersebut menambah semangat para peternak untuk terus mengembangkan usaha yang telah dijalani selama ini.

“Kami berharap kegiatan pendampingan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, karena sangat memberikan dorongan dan semangat bagi para peternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi di wilayah ini,” ungkap Sularno.

Melalui kegiatan komsos tersebut, Babinsa tidak hanya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan sektor peternakan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Boyolali.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID — Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus hukum yang menjerat Kakek Masir (71), warga Situbondo, Jawa Timur, yang dituntut dua tahun penjara karena menangkap burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.

Menurut Musaffa Safril, penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan substantif, tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan normatif-positivistik. Ia menilai, terdapat sejumlah alasan sosiologis, ekonomis, dan kemanusiaan yang patut menjadi pertimbangan serius dalam perkara tersebut.

“Secara sosiologis, Kakek Masir merupakan tulang punggung keluarga. Dari sisi ekonomi, yang bersangkutan berasal dari keluarga tidak mampu dan infonya tercatat sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Ditambah lagi faktor usia lanjut, 71 tahun, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan rasa keadilan,” ujar Musaffa Safril, Senin (15/12/25).

Ia menegaskan bahwa Ansor menghormati prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun demikian, hukum juga harus memberi ruang pada pertimbangan non-yuridis, terutama dalam konteks kesenjangan sosial dan kondisi faktual terdakwa.

Dalam konteks upaya hukum, Musaffa Safril menyebut amicus curiae (sahabat pengadilan) sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan. Amicus curiae, jelasnya, dapat diajukan oleh NGO, akademisi, maupun organisasi kemasyarakatan untuk memberikan kajian dan masukan hukum kepada majelis hakim.

“Pengadilan pada prinsipnya terbuka menerima amicus curiae. Memang, hakim tidak berkewajiban menjadikannya dasar putusan karena amicus curiae bukan dokumen persidangan. Namun ia dapat menambah khazanah dan referensi bagi hakim, sebagaimana amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mendorong hakim menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, amicus curiae dapat diajukan selama persidangan masih berjalan, dan paling tepat disampaikan pada tahap pembuktian. Khusus dalam kasus Kakek Masir, Musaffa menekankan bahwa penyusunan amicus curiae harus dilakukan secara komprehensif, dengan landasan asas dan dalil hukum yang kuat.

“Mengingat adanya prinsip equality before the law dan pendekatan positivisme hukum, terlebih karena perbuatan ini disebut sebagai perbuatan berulang, maka amicus curiae harus menitikberatkan pada aspek kesenjangan sosial. Sajian tersebut harus didukung bukti konkret mengenai status sosial Kakek Masir dan kondisi kehidupan keluarganya,” tegasnya.

Menurutnya, argumentasi tersebut dapat menjadi pertimbangan sosiologis bagi majelis hakim dalam menentukan putusan yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Sebagai bentuk nyata keberpihakan pada keadilan sosial, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur itu juga menyatakan telah menginstruksikan LBH Ansor Situbondo untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Kakek Masir.

“Ansor tidak ingin hukum kehilangan nuraninya. Karena itu, kami mendorong pendampingan maksimal agar hak-hak Kakek Masir tetap terlindungi dan proses hukum berjalan dengan mempertimbangkan keadilan sosial,” pungkas Musaffa Safril.

Jakarta, TelusuR.ID — Suara kritik keras datang dari Ketua Umum Gerakan Muda Nasional (GEMA Nasional), Eko Saputra. Ia mengecam pernyataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, yang menolak bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan dalih menjaga harga diri bangsa.

Dengan nada tegas, Eko menilai pernyataan tersebut tidak berpihak pada penderitaan rakyat yang sedang berjuang menyelamatkan hidupnya.

“Saya mengecam keras pernyataan Ketua DPD RI yang menolak bantuan asing dengan alasan harga diri. Kita justru kehilangan harga diri ketika mengemis utang ke luar negeri, dan kehilangan nurani saat aset bangsa dijual ke pihak asing,” ujar Eko dalam rilis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (13/12).

Sebagai aktivis nasional sekaligus putra asli Aceh, Eko menilai negara seharusnya hadir secara maksimal. Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang hingga kini belum menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional.

“Saya merasa aneh dan janggal. Kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan tragedi ini sebagai Bencana Nasional? Padahal penanganannya terkesan lambat, banyak wilayah belum terjangkau, medan sangat sulit, akses transportasi dan komunikasi terputus, debit air mencapai empat meter, ditambah lumpur tebal serta balok-balok kayu. Banyak warga yang kelaparan,” ungkapnya.

Menurut Eko, jika pemerintah menolak bantuan asing, maka seharusnya seluruh kekuatan negara dikerahkan secara penuh dan serius. Penetapan status Bencana Nasional, kata dia, adalah langkah mendesak dan logis.

“Ini jadi konyol. Tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional, dibantu pihak asing juga tidak boleh. Beberapa hari lalu Menteri Sosial juga menyatakan bahwa penggalangan donasi harus izin terlebih dahulu. Apakah negara ini mau membunuh rakyatnya secara perlahan? Atau sudah tidak punya nurani terhadap penderitaan rakyat?” tegas Eko dengan nada geram.

Lebih jauh, Eko mengungkapkan bahwa tragedi ini bukan sekadar isu nasional baginya. Keluarga kandungnya sendiri turut menjadi korban banjir di Aceh, tepatnya di Kota Langsa.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden yang tidak menetapkan status Bencana Nasional di Sumatera, dengan alasan menjaga harga diri bangsa.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, Gerakan Muda Nasional membuka donasi terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin membantu para korban bencana. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 0663583759 atas nama Eko Saputra.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan pasokan serta harga berbagai komoditas pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali.

Hal itu ditegaskan Bupati Jombang Warsubi usai melakukan inspeksi dan pemantauan komoditas kebutuhan pokok di Pasar Pon. Ia memastikan semua bahan pokok terbilang dalam batas wajar dan stabil.

Dalam pemantauan tersebut, Bupati Warsubi didampingi Sekda, serta dari unsur Kejaksaan juga Polres Jombang mengecek secara detail ketersediaan dan harga sejumlah bahan kebutuhan utama masyarakat tersebut.

Hasilnya, harga beras jenis SPHP masih stabil, yaitu berkisar antara Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium dijual sekitar Rp13.000 per kilogram dan beras premium di angka Rp15.000 per kilogram.

Warsubi menyebut, secara keseluruhan, situasi pasar masih normal. Hanya harga telur ayam ras yang mengalami sedikit penyesuaian, dari semula Rp27.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram.

“Yang naik harga telur dari Rp 27 ribu menjadi Rp 28 ribu,” ujar Warsubi, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (13/12).

Selain beras, komoditas penting lain juga menunjukkan kondisi yang stabil. Harga minyak goreng kemasan merek tertentu bertahan di level Rp18.000 per liter.

Untuk kebutuhan protein, harga ayam potong berada pada rentang Rp35.000 sampai Rp36.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah berkisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram dan bawang putih sekitar Rp27.000 per kilogram.

Warsubi mengatakan bahwa selain stabilitas harga, ketersediaan stok seluruh bahan pangan tersebut juga dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat selama masa perayaan akhir tahun.

“Untuk ketersediaan stok bahan pokok menjelang natal dan tahun baru di Jombang stok sangat terjamin dan tidak ada kelangkaan. Jadi masyarakat jangan khawatir,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Perum Bulog. Pemimpin Cabang Bulog KC Mojokerto, Muhammad Husin, yang ikut mendampingi Bupati Warsubi memantau harga bahan pokok.

Husin menyampaikan cadangan pangan strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng dalam keadaan aman. Ia menegaskan stok kebutuhan itu masih cukup dan siap didistribusikan.

“Harga-harga, termasuk beras SPHP yang kami salurkan, juga relatif stabil,” imbuhnya.

Ia menambahkan beras SPHP telah didistribusikan ke berbagai saluran, seperti pasar tradisional, Kios Distribusi Mitra Pangan (KDMP), hingga ritel modern.

Harga eceran beras jenis ini di tingkat pedagang berkisar antara Rp11.500 sampai Rp12.000 per kilogram, angka yang masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram.

Bulog juga menjamin kelancaran distribusi gula dan minyak goreng untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar. Langkah ini diyakini dapat menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Harapannya masyarakat tidak perlu cemas terhadap kemungkinan kenaikan harga atau kesulitan mendapatkan bahan pokok di penghujung tahun ini,” pungkasnya.

JAKARTA, TelusuR.ID — Di tengah upaya memperkuat fondasi kesehatan nasional, pemerintah bersama BPJS Kesehatan kembali menegaskan komitmennya menjaga Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pilar utama terwujudnya Universal Health Coverage (UHC). Komitmen itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar pada Jumat (12/12).

Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan JKN yang kini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia—capaian tertinggi sejak program jaminan kesehatan nasional pertama kali dijalankan. Angka ini menandai langkah besar negara dalam memastikan seluruh warganya memiliki akses layanan kesehatan yang adil dan merata.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut JKN sebagai ambisi besar negara dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Meski demikian, ia mengingatkan tantangan yang terus membayangi, terutama terkait keberlanjutan pembiayaan di tengah inflasi alat kesehatan dan meningkatnya kasus penyakit katastropik.

Senada, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai UHC bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga keaktifan peserta JKN, memperluas pemerataan layanan hingga ke daerah terpencil, serta meningkatkan literasi kesehatan di tingkat keluarga.

Dari sisi kebijakan kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya penguatan pendekatan promotif dan preventif sebagai langkah strategis menekan beban pembiayaan kesehatan. Menurutnya, Kementerian Kesehatan berfokus pada regulasi dan upaya kesehatan masyarakat, sementara BPJS Kesehatan menjalankan peran utama dalam pembiayaan layanan kuratif.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti memaparkan berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat. Mulai dari layanan BPJS Keliling, aplikasi digital Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA melalui WhatsApp di 08118165165, hingga Care Center 165, seluruhnya dirancang untuk mempermudah dan memperluas jangkauan pelayanan.

Ghufron juga menegaskan bahwa JKN adalah wujud nyata semangat gotong royong bangsa, di mana peserta yang sehat turut menopang mereka yang membutuhkan layanan kesehatan.

Dengan penguatan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi layanan yang berkelanjutan, pemerintah bersama BPJS Kesehatan menegaskan tekad menjaga keberlangsungan JKN demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, tangguh, dan sejahtera. (Ratno)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Forum Harmoni Pemuda Jawa Timur mendesak agar Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur segera dilaksanakan. Musda dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk mengakhiri stagnasi organisasi sekaligus memastikan roda kepemimpinan KNPI Jatim kembali berjalan secara sehat, demokratis, dan progresif.

Di tengah dinamika kepemudaan yang semakin cepat dan kompleks, Forum Harmoni menilai KNPI Jawa Timur tidak boleh terjebak dalam kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut. Regenerasi dan pengambilan keputusan strategis, menurut mereka, hanya dapat dilakukan melalui forum Musda yang sah dan inklusif.

“Regenerasi kepemimpinan harus segera ditegakkan. Keputusan-keputusan strategis tidak mungkin lahir tanpa Musda yang terbuka, sah, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kepemudaan,” ujar Fransiscus Hapsektio,
Sekretaris Pemuda Katolik Komda Jatim, Sabtu (13/12/2025).

Forum Harmoni Pemuda Jawa Timur juga menilai Musda KNPI Jatim penting sebagai momentum untuk menyatukan kembali energi pemuda lintas organisasi, memperkuat konsolidasi, serta memetakan arah gerakan kepemudaan agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Tanpa kepemimpinan definitif, peran strategis KNPI sebagai rumah besar pemuda dinilai tidak berjalan optimal.

Dalam pernyataannya, Forum Harmoni menyoroti kondisi stagnasi KNPI Jawa Timur yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tanpa kepemimpinan definitif. Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI disebut telah melakukan berbagai pendekatan struktural dan pemetaan organisasi, hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal Musda. Bahkan, kepengurusan caretaker pun belum dibentuk, meskipun masa kepengurusan sebelumnya telah melampaui periode yang diatur dalam PD/PRT KNPI.

“Atas kondisi ini, kami mendesak agar segera ditetapkan jadwal dan mekanisme Musda KNPI Jawa Timur yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama,” tegas Fransiscus.

Forum Harmoni menilai, Musda harus menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan baru serta kepemimpinan yang visioner. Dengan demikian, KNPI Jawa Timur diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai wadah konsolidasi pemuda yang solid, produktif, dan inspiratif.

Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan Forum Harmoni Pemuda Jawa Timur yang digelar pada 10 Desember 2025 di Hotel Harris Gubeng, Surabaya, bertepatan dengan kegiatan Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Pertemuan ini mempertemukan pimpinan organisasi kepemudaan dari berbagai latar belakang di Jawa Timur.

Forum Harmoni Pemuda Jawa Timur merupakan forum kultural yang mewadahi pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama dan lintas organisasi kemasyarakatan keagamaan. Forum ini secara konsisten membangun kolaborasi, sinergi, dan konsolidasi guna menjaga harmoni serta memperkuat peran strategis pemuda dalam kehidupan kebangsaan.

Sejumlah tokoh pemuda turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur, perwakilan Peradah Jawa Timur, Ketua Pemuda LDII Jawa Timur, Ketua Gemabudhi Jawa Timur, Ketua GAMKI Jawa Timur, Ketua Pemuda PGIW Jawa Timur, serta elemen kepemudaan lainnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR bersama para Pejabat Utama (PJU) Polres Jombang, para Kapolsek jajaran, serta personel Dalmas melaksanakan latihan Dalmas sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam pelayanan kegiatan unjuk rasa. Sabtu (13/12/2025)

Latihan yang digelar di lapangan Mapolres Jombang tersebut bertujuan untuk menyamakan pola tindak dan meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi berbagai potensi dinamika massa saat unjuk rasa berlangsung. Dalam kegiatan ini, personel dilatih mulai dari formasi Dalmas awal, Dalmas lanjut, hingga simulasi pengendalian massa secara humanis dan sesuai prosedur.

Kapolres Jombang menegaskan bahwa latihan Dalmas ini merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum. Ia menekankan agar seluruh personel selalu mengedepankan sikap humanis, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Melalui latihan ini, diharapkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur sesuai dengan standar operasional prosedur,” ujar AKBP Ardi Kurniawan.

Kegiatan latihan Dalmas berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Dengan adanya latihan ini, Polres Jombang siap memberikan rasa aman serta menjamin kelancaran pelaksanaan unjuk rasa secara tertib dan kondusif.

Boyolali, TelusuR.ID – Membangun infrasruktur di desa, Babinsa Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali Serda Supriyadi bersama warga melaksanakan karya bakti bersama pembangunan talud jalan sebagai penahan tanah agar tidak selalu longsor dan menutup saluran air, bertempat di Tagung Desa Rembun Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Sabtu (13/12/25)

Babinsa Serda Supriyadi mengatakan bahwa, pelaksanaan karya bakti bersama masyarakat ini merupakan salah satu wujud nyata dan peran aktif serta sumbangsih TNI khususnya aparat kewilayahan kepada rakyat di daerah, sehingga kemanunggalan TNI-Rakyat tetap terjaga.

Tugas pokok TNI salah satunya adalah membantu Pemerintah Daerah, diantaranya membantu percepatan pembangunan desa seperti ini. Kita selaku Babinsa adalah ujung tombak satuan kewilayahan akan selalu mendukung program pemerintah di segala bidang  seperti pertanian, pembangunan, kesehatan dan masih banyak lagi,” ucapnya.

Masih di lokasi yang sama, Bapak Suhadi (48) selaku tokoh masyarakat yang juga hadir ikut dalam kegiatan ini mengatakan, mewakili warga masyarakat Kelurahan bukit bambu kami mengucapkan terima kasih kepada Babinsa yang selama ini selalu bersama-sama kami setiap ada kegiatan.

“Dengan harapan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik antara TNI dan warga di Kelurahan Bukit Bambu ini akan semakin solid dan kuat,” jelasnya.

(Agus Kemplu)

Dumai,TelusuR.ID – Sebuah acara Silaturahmi Kebangsaan yang bertujuan untuk menyampaikan pernyataan sikap dukungan masyarakat Kota Dumai terhadap pembentukan dan penempatan Satuan Grup 3 Kopassus TNI AD berlangsung dengan lancar. Acara ini diselenggarakan di Aula Kelenteng, Jalan Kelakap Tujuh, (13/12/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pimpinan daerah, perwakilan TNI-Polri, serta tokoh masyarakat dari berbagai elemen, menunjukkan dukungan yang luas dan multisektoral. Para hadirin antara lain:

· Sugiyarto, Wakil Wali Kota Dumai

· Brigjen TNI Bram Pramudia, Komandan Grup 3 Kopassus

· AKBP Angga Febrian Herlambang, Kapolres Dumai

· Ayu Junaidi, Ketua IKMTD Kota Dumai

· Perwakilan DPRD Kota Dumai

· Tokoh Agama: Pdt. T. Sihombing dan Pdt. Morris Yosafat Hutabarat

· Lembaga Adat Melayu: Datuk Seri Drs. H. Zamhuri Egap, MM (Ketua) dan Januarial, Ag., M.Pd.I (Sekretaris Umum)

· Chandra Abdul Gani, Ketua FPK-LKKMD

· Timo Kipda, S.H., Ketua DMDI Kota Dumai

· Drs. H. Ismail Abas, MA, Ketua FKUB Kota Dumai

· Drs. H. Zakaria, M.Pd.I, Ketua MUI Kota Dumai

· IKMBD Kota Dumai: P. Sinaga (Ketua Umum), Monang Maradongan Simanungkalit (Sekretaris Umum), B. Pasaribu (Humas), dan Robby Suyandana Sirait

· B. Alwi Saputra, S.Ip., M.Pd., Tokoh Tionghoa dan Pendidikan

· Serta sejumlah pengurus organisasi lainnya di Kota Dumai.

Dalam forum tersebut, para tokoh masyarakat membacakan Pernyataan Sikap yang berisi lima poin utama dukungan:

1. Siap mendukung sepenuhnya pembentukan dan penempatan Satuan Grup 3 Kopassus di Kota Dumai.

2. Meyakini bahwa kehadiran Grup 3 Kopassus akan memperkuat keamanan, ketertiban, serta mendorong kemajuan daerah.

3. Siap bersinergi dengan TNI, Pemerintah Daerah, Forkompimda, dan seluruh elemen bangsa demi menjaga stabilitas wilayah.

4. Menyambut kehadiran Prajurit Kopassus sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Dumai dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

5. Siap memberikan dukungan moral, sosial, dan partisipasi positif demi kelancaran penempatan dan tugas Grup 3 Kopassus.

Pernyataan sikap ditutup dengan tekad bersama: “Masyarakat Dumai bersatu mendukung Kopassus demi keamanan Daerah dan keutuhan NKRI.”

Acara ini menegaskan komitmen bersama antara institusi pertahanan dengan seluruh komponen masyarakat Dumai dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, serta memperkokoh persatuan bangsa.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Bupati Jombang, Warsubi S.H., M.Si., Jumat (12/12/2025) pagi, secara simbolis melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan dari Pendopo Kabupaten Jombang. Bantuan ini ditujukan bagi saudara-saudara sebangsa yang tengah terdampak bencana alam di wilayah Sumatera.

Kegiatan pelepasan ini menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian kemanusiaan yang digalang oleh seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Jombang. Bantuan logistik yang terkumpul merupakan hasil gotong royong dan uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jombang.

Bupati Jombang Warsubi yang didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si beserta segenap Kepala Perangkat Daerah yang hadir menegaskan bahwa bantuan yang dikirimkan memiliki makna jauh melampaui nilai materi.

“Bantuan ini adalah uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah. Kami berharap, bantuan ini bukan sekadar barang, melainkan harapan dan semangat di tengah situasi sulit yang dialami korban bencana,” tuturnya

Bupati Warsubi berharap bantuan tersebut dapat segera diterima dan termanfaatkan secara optimal di lokasi bencana, guna memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan semangat warga terdampak.

Logistik yang dikirimkan oleh Pemkab Jombang mencakup kebutuhan darurat yang esensial, seperti: bahan makanan pokok, obat-obatan dan kebutuhan sanitasi, terpal dan selimut, serta kebutuhan darurat lainnya.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ini dikoordinasikan secara terpusat. Logistik akan diserahkan terlebih dahulu ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, sebelum kemudian diteruskan ke lokasi-lokasi yang paling terdampak di Sumatera.

Mengakhiri sambutannya Bupati Warsubi mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa bersama. “Mari kita doakan bersama, semoga bencana ini segera mereda, masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan bangkit kembali, serta seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan cepat, lancar, dan efektif,” ajaknya.

Bupati Warsubi S.H., M.Si., melalui kegiatan ini, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kekompakan dan kerja sama yang ditunjukkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Semangat kebersamaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan hari ini menjadi pengingat penting bagi seluruh Jombang untuk terus peduli terhadap sesama yang membutuhkan.