Jombang, TelusuR.ID – Di penghujung bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, organisasi kemasyarakatan Squad Nusantara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (16/03/2026) tersebut merupakan bagian dari program sosial tahunan Squad Nusantara yang digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia selama bulan Ramadhan. Program ini melibatkan seluruh struktur organisasi, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan.

Ketua DPC Squad Nusantara Kabupaten Jombang, Adi, mengatakan bahwa kegiatan berbagi sembako ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan di tengah momentum bulan suci Ramadhan.

Menurutnya, selain sebagai wujud bakti sosial, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan antara organisasi dengan masyarakat agar kehadiran Squad Nusantara benar-benar dirasakan manfaatnya.

“Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Walaupun sederhana, kami berharap bantuan sembako ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat yang menerima,” ujarnya.

Adi juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Squad Nusantara Jawa Timur.

Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan oleh Ketua DPW Squad Nusantara Jawa Timur, Kemas Elfyansah Baki, yang telah memberikan support sehingga kegiatan bakti sosial tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Lebih lanjut, Adi berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kami berharap ke depan Squad Nusantara dapat terus hadir memberikan manfaat, tidak hanya melalui kegiatan sosial di bulan Ramadhan, tetapi juga dalam berbagai program yang mendukung kepedulian dan kebersamaan di masyarakat,” pungkasnya.

(*******)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi pembangunan infrastruktur melalui Program Pembinaan Jalan Kabupaten. Langkah strategis ini diwujudkan dalam bentuk bantuan aspal drum kepada pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat pemeliharaan akses jalan di tingkat lokal.

Program ini dirancang sebagai solusi taktis untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten dan jalan desa di seluruh wilayah Jawa Timur. Fokus utamanya adalah meningkatkan standar kenyamanan serta menjamin keselamatan bagi para pengguna jalan yang melintasi jalur-jalur penyangga ekonomi daerah.

Sejak diluncurkan pada tahun 2024, ribuan drum aspal telah disalurkan untuk mendukung perbaikan jalan di berbagai titik. Sebagai tahap awal implementasi dua tahun lalu, Pemprov Jawa Timur tercatat telah mendistribusikan lebih dari 1.500 drum aspal yang menyasar empat kabupaten prioritas.

Memasuki tahun 2025, volume bantuan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, sebanyak 5.300 drum aspal telah dialokasikan dan disalurkan kepada 20 kabupaten di Jawa Timur untuk memperluas jangkauan perbaikan infrastruktur jalan.

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2026, di mana pemerintah telah merencanakan total bantuan mencapai 7.000 drum aspal. Hingga saat ini, sebanyak 2.500 drum di antaranya telah didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan berdasarkan skala prioritas kerusakan jalan masing-masing.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa skema bantuan aspal drum ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antar-pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi ini penting agar penyelenggaraan infrastruktur jalan tidak hanya bertumpu pada satu lapis pemerintahan saja.

Dalam mekanisme program ini, Pemprov Jawa Timur berperan menyediakan material utama berupa aspal. Sementara itu, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa bertugas menyiapkan pelaksana lapangan serta tenaga kerja untuk melakukan pengerjaan perbaikan di lokasi.

“Dengan dukungan aspal dari Pemprov dan agregat dari kabupaten maupun desa, pemeliharaan jalan seperti penambalan lubang bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Khofifah saat ditemui di Surabaya, Senin (16/3/2026). Ia menekankan bahwa kecepatan penanganan adalah kunci keselamatan warga.

Khofifah menambahkan, peningkatan alokasi bantuan dari tahun ke tahun menjadi bukti komitmen kuat Pemprov Jatim dalam memperkuat konektivitas wilayah. Perbaikan jalan di tingkat desa dan kabupaten dinilai sebagai fondasi utama dalam memperlancar mobilitas masyarakat luas.

“Perbaikan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami ingin memastikan aksesibilitas semakin baik sehingga mobilitas warga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa kendala,” kata Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut.

Berdasarkan perhitungan teknis, total bantuan aspal sejak 2024 hingga akhir 2026 diprediksi mampu memperbaiki jalan seluas 485.000 meter persegi. Jika diasumsikan lebar jalan rata-rata lima meter, maka program ini setara dengan perbaikan hampir 100 kilometer ruas jalan.

Peningkatan infrastruktur ini diyakini akan memberikan dampak rembesan (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Jalan yang mulus akan memangkas biaya logistik dan mempercepat distribusi barang dari desa ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan.

Khofifah berharap kolaborasi ini terus diperkuat agar pemerataan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur dapat segera tercapai. “Kerja bersama antara provinsi, kabupaten, dan desa adalah kunci untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik bagi seluruh warga,” pungkasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi warga terdampak ekonomi. Pada Senin (16/3/2026), ribuan warga prasejahtera dan penarik becak memadati Lapangan Pemkab Jombang untuk menerima bantuan sosial yang dirancang sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan.

Penyaluran bantuan ini menyasar kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kehadiran program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui pemerintah daerah dalam memberikan proteksi kepada masyarakat yang paling merasakan dampak fluktuasi ekonomi.

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin S.Ag., M.Pd, yang hadir mewakili Bupati Warsubi, menegaskan bahwa perlindungan sosial adalah prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Didampingi Sekdakab Agus Purnomo dan jajaran Forkopimda, Gus Wabup menyerahkan bantuan secara simbolis sebagai bentuk dukungan moral bagi para penerima manfaat.

Secara teknis, program perlindungan sosial ini dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026. Alokasi anggaran ini sengaja difokuskan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga prasejahtera, terutama di tengah kondisi harga pangan dunia yang tidak menentu.

Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah dalam memitigasi dampak lonjakan harga komoditas pokok, khususnya beras. Dengan bantuan ini, pemerintah berharap tekanan inflasi di tingkat rumah tangga dapat diredam sehingga kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

“Bantuan ini merupakan instrumen perlindungan sosial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok, khususnya saat harga beras masih relatif tinggi di pasaran,” ujar Gus Wabup Salmanudin dalam sambutannya.

Gus Wabup menambahkan, intervensi ini bukan sekadar bantuan rutin, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat. Pemkab Jombang berkomitmen untuk terus mengawal agar kelompok rentan tidak semakin terpuruk akibat perubahan kondisi ekonomi makro.

Pada tahun anggaran 2026 ini, cakupan perlindungan sosial diperluas hingga menyentuh 2.495 penerima manfaat. Setiap warga menerima paket bantuan komprehensif berupa uang tunai senilai Rp100.000 dan beras berkualitas sebanyak 5 kilogram untuk membantu ketahanan pangan keluarga.

Rincian penerima manfaat terdiri dari 2.200 warga kategori PPKS dan 295 orang kategori PSKS yang telah melalui proses verifikasi ketat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa prinsip keadilan sosial terpenuhi dan bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang paling membutuhkan.

Gus Wabup menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial ini. Ia menginstruksikan seluruh jajaran, terutama Dinas Sosial, untuk memastikan proses distribusi berjalan tertib agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Melalui program ini, Pemkab Jombang berharap dapat menciptakan ketahanan sosial yang lebih kuat di tingkat akar rumput. Bantuan ini diharapkan tidak hanya sekadar meringankan beban sesaat, tetapi juga menjadi penyemangat bagi warga untuk tetap beraktivitas dan berusaha.

“Semoga bantuan ini menjadi penyemangat dan memberikan keberkahan bagi keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Kita terus berupaya agar perlindungan sosial di Jombang semakin merata dan tepat sasaran,” pungkas Gus Wabup menutup arahannya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kembali peran krusial koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan 56 pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur masa bakti 2025–2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (15/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Slamet Sutanto resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dekopinwil Jatim. Gubernur Khofifah menekankan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga keuangan biasa, melainkan sebuah gerakan yang memiliki akar sejarah dan nilai ideologis kuat untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari lapisan terbawah.

Khofifah menjelaskan bahwa eksistensi koperasi modern di dunia berawal dari Rochdale, Inggris, pada tahun 1844 sebagai jawaban atas dampak Revolusi Industri. Menurutnya, koperasi lahir sebagai jalan tengah dan solusi nyata atas perubahan sosial ekonomi yang masif pada masa itu.

“Koperasi lahir sebagai jawaban atas dampak Revolusi Industri. Ini adalah sesuatu yang sangat ideologis. Koperasi dibangun sebagai gerakan ekonomi berbasis kebersamaan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan,” ujar Khofifah di hadapan pengurus yang baru dilantik dikutip Telusur.id, Senin (16/3/2026).

Ia mencontohkan bagaimana negara-negara di Eropa tetap memberikan ruang besar bagi koperasi untuk bersaing di tengah kepungan korporasi global. Bahkan di pusat perbelanjaan mewah sekalipun, kehadiran sudut koperasi (corner of co-op) menjadi bukti bahwa usaha rakyat tetap bisa tumbuh berdampingan dengan modal besar.

Gubernur juga menyoroti keberhasilan internasional seperti Rabobank di Belanda, yang berawal dari koperasi petani hingga bertransformasi menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. Hal ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, koperasi mampu mengelola sektor strategis secara profesional.

Di Jawa Timur sendiri, Khofifah mengapresiasi munculnya model koperasi yang inovatif, seperti yang ditemukan di Bojonegoro. Jika biasanya korporasi besar yang memiliki koperasi karyawan, di wilayah tersebut justru terdapat koperasi yang mampu memiliki dan mengelola korporasi sendiri.

Lebih lanjut, Khofifah menyebut bahwa penguatan koperasi kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kebijakan Presiden untuk memisahkan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM dinilai sebagai langkah strategis agar koperasi bisa bergerak lebih fokus sebagai pilar utama ekonomi Indonesia.

“Pemisahan kementerian ini bertujuan agar koperasi bisa bergerak lebih besar dan kembali menjadi referensi utama soko guru ekonomi kita. Gerakan ini harus dibangun dengan napas ideologis, bukan sekadar urusan bisnis semata,” tegasnya.

Terkait capaian di tingkat lokal, Khofifah melaporkan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh pelosok desa. Hingga 15 Maret 2026, tercatat sudah ada 997 unit KDMP yang telah beroperasi secara aktif menjalankan aktivitas ekonomi desa.

Ia berharap ribuan koperasi desa tersebut dapat beroperasi semakin signifikan, terutama menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli mendatang. Sinergi antara pemerintah provinsi dan Dekopinwil diharapkan terus terjaga demi mempercepat pemerataan kesejahteraan di daerah.

Sementara itu, Ketua Harian Dekopin, Priskianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Jatim terhadap keberlangsungan gerakan koperasi. Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bekerja keras menjadikan koperasi sebagai alat yang efektif dalam menyejahterakan anggota dan masyarakat luas.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membongkar praktik pemerasan massal terhadap puluhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Kasus ini mencuat setelah lembaga antirasuah tersebut mengendus adanya perintah sistematis dari sang bupati untuk menghimpun dana ilegal.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa praktik lancung ini dijalankan dengan dalih pengumpulan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Mirisnya, dana tersebut rencananya akan dialokasikan bagi pihak eksternal di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Asep menjelaskan bahwa dalam melancarkan aksinya, Bupati Cilacap diduga mengerahkan sejumlah pejabat teras sebagai eksekutor lapangan. Nama-nama seperti Sumbowo (SUM), Ferry Adhi Dharma (FAR), dan Budi Santoso (BUD) disebut sebagai pihak yang meminta setoran langsung kepada tiap perangkat daerah.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saudara SUM, FAR, dan BUD meminta sejumlah uang dari tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan target setoran yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp750 juta,” ujar Asep dalam keterangannya pada Minggu (15/3/2026) dikutip Telusur.id.

Berdasarkan hasil penyelidikan, setiap satuan kerja pada awalnya dibebankan target setoran yang cukup besar. Asep menyebut angka antara Rp75 juta hingga Rp100 juta dipatok sebagai nilai awal yang harus diserahkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Namun, dalam perjalanannya, realisasi setoran yang diterima dari tiap instansi ternyata bervariasi. Angka yang masuk ke kantong para pengumpul dana tersebut tercatat mulai dari nilai terkecil Rp3 juta hingga yang tertinggi mencapai Rp100 juta per perangkat daerah.

KPK juga menyoroti peran sentral Asisten II Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma, dalam menentukan besaran pungutan tersebut. Ferry berperan sebagai penentu kebijakan terkait berapa nominal yang “layak” disetorkan oleh bawahannya kepada pimpinan.

Jika ada perangkat daerah yang merasa keberatan atau tidak sanggup memenuhi target awal, mereka diwajibkan menghadap Ferry. Proses negosiasi dilakukan agar target setoran bisa diturunkan sesuai kesepakatan yang dirasa tidak memberatkan instansi tersebut secara sepihak.

Laporan penyidik menunjukkan bahwa dalam kurun waktu singkat, yakni 9 hingga 13 Maret 2026, sedikitnya 23 perangkat daerah telah menyetorkan uang. Dari aksi cepat tersebut, total uang yang berhasil dikumpulkan oleh para tersangka telah menyentuh angka Rp610 juta.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sendiri berlangsung pada Jumat (13/3/2026) di wilayah Cilacap dengan mengamankan 27 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di Polres Banyumas, 13 orang di antaranya diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Daftar pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih mencakup pejabat penting, mulai dari Bupati Syamsul Auliya Rachman hingga jajaran Kepala Dinas dan Direktur RSUD. Mereka diduga terlibat langsung maupun tidak langsung dalam skema pengumpulan dana THR ilegal tersebut.

Selain mengamankan para terperiksa, KPK juga menyita sejumlah barang bukti krusial berupa dokumen, bukti elektronik, dan uang tunai Rp610 juta. Sebagian uang ditemukan telah tertata rapi di dalam goodie bag di kediaman pribadi Ferry, siap untuk didistribusikan.

Kini, KPK telah resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan Bupati Syamsul dan Sekda Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Keduanya langsung dijebloskan ke Rutan KPK untuk masa penahanan 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

MANILA, TELUSUR.ID – CEO sekaligus Founder Barong Grup, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy(Gus Lilur), mengumumkan peta jalan strategis untuk mentransformasi industri tembakau nasional menjadi kekuatan global.

Dari Manila, Filipina, ia merumuskan konsep ekspansi besar-besaran yang menggabungkan kekuatan korporasi skala internasional dengan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ribuan unit UMKM.

Langkah ini dimulai dengan penguatan struktur legalitas melalui pembentukan tiga jenis induk perusahaan utama, yakni sektor produsen rokok, pengelolaan tembakau, serta jaringan distribusi logistik.

“Hingga saat ini, enam induk perusahaan rokok telah disiapkan, di mana mayoritas telah menyelesaikan proses legalitas dan siap mengoperasikan pabrik dengan fasilitas lengkap,” ujar Gus Lilur dalam keterangan resminya dikutip Telusur.id.

Enam entitas tersebut mencakup jenama Rokok Bintang Sembilan (RBS), Bandar Rokok Nusantara (BARON), Joko Tole Nusantara (JOLENTARA), Madura Tembakau Nusantara (MADANTARA), Bandar Rokok Nusantara Global (BARONG), serta Madura Indonesia Tembakau (MASAKU). Diversifikasi merek ini dirancang untuk menyasar berbagai segmen pasar, baik domestik maupun ekspor.

Selain produsen rokok, Ia mengungkapkan, Barong Grup juga memperkuat hulu industri melalui Nusantara Global Tobacco (NGO) dan Bandar Tembakau Indonesia.

Untuk memastikan rantai pasok yang efisien, perusahaan juga mendirikan Angkut Barang Seluruh Nusantara (ABANG SETARA) sebagai induk perusahaan distribusi yang akan menjangkau seluruh wilayah tanah air.

Memasuki fase ekspansi, Santri Pengusaha Alumni Pesantren Denanyar itu menyebut Barong Grup berencana membangun gudang tembakau raksasa di 17 kabupaten yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

“Lokasi strategis seperti Sumenep, Temanggung, hingga Lombok Timur dipilih karena merupakan daerah penghasil tembakau terbaik yang menjadi keunggulan kompetitif industri rokok Indonesia,” terangnya.

Tidak hanya gudang, perusahaan juga bersiap mendirikan 19 pabrik rokok skala besar di 19 kabupaten berbeda. Selain di lokasi pusat bahan baku, pabrik-pabrik level menengah hingga skala internasional ini juga akan dibangun di wilayah strategis seperti Sidoarjo dan Malang untuk memperkuat jalur distribusi dan manufaktur.

Namun, Khalilur menekankan bahwa visi bisnisnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan murni ala konglomerat. Ia mengusung konsep sinergi “Usaha Rakyat, Usaha Konglomerat” dengan merancang pembangunan 2.000 unit Pabrik Rokok (PR) tingkat UMKM yang tersebar di 17 kabupaten di tiga provinsi tersebut.

Melalui skema ini, setiap PR UMKM akan mempekerjakan sekitar 20 karyawan, sehingga total penyerapan tenaga kerja diprediksi mencapai 40.000 orang.

“Langkah ini diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan melalui sektor industri kreatif tembakau,” ujarnya.

Nantinya, 2.000 PR UMKM tersebut akan dibiayai untuk melakukan manufaktur (maklun) terhadap enam jenis rokok kretek dengan racikan tembakau khas Nusantara. Mulai dari Virginia Blend asal Lombok, Oriental Blend dari Madura, hingga Srintil Blend yang menjadi kebanggaan Temanggung, semuanya akan diolah dengan standar kualitas tinggi.

Integrasi antara pabrik skala besar dengan ribuan UMKM ini diproyeksikan bakal melahirkan kekuatan ekonomi baru yang mampu mendominasi pasar global. Khalilur optimis bahwa strategi ini akan membawa Indonesia menjadi kaisar rokok dunia sekaligus mengangkat derajat ekonomi para petani tembakau lokal yang selama ini menjadi tulang punggung industri.

Rencana besar ini difinalisasi di Manila pada Minggu (15/3/2026), sebagai bagian dari agenda anjangsana usaha Barong Grup di wilayah Asia Tenggara. Dengan konsep yang matang, perusahaan berharap dukungan penuh dari semua pihak agar ekosistem industri rokok nasional dapat bangkit dan berjaya di kancah internasional.

Visi besar ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh warga negara Indonesia untuk bangga terhadap produk dalam negeri.”Dengan semangat keadilan sosial, Barong Grup berkomitmen untuk menjadikan industri rokok Indonesia sebagai lokomotif kesejahteraan rakyat menuju Republik Indonesia yang jaya raya,” pungkasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Nama KH Luqman Harist Dimyathi atau yang akrab disapa Gus Luqman mulai mencuat dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Isu ini menjadi topik hangat di kalangan pesantren menjelang pelaksanaan Muktamar NU mendatang.

Pembahasan mengenai figur masa depan NU tersebut mengemuka dalam acara buka puasa bersama yang digelar komunitas putra kiai se-Jawa Timur. Pertemuan strategis ini berlangsung di Pondok Tinggi (Ponti) Darul Ulum, Jombang, Sabtu (14/3/2026).

Ratusan putra kiai yang tergabung dalam komunitas Asparagus (Aspirasi Para Gus) se-Jawa Timur tampak memadati lokasi acara. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari ujung timur Banyuwangi hingga ujung barat Pacitan dan Magetan.

Suasana pertemuan berlangsung santai namun sarat dengan diskusi mendalam. Selain mempererat silaturahmi antar-pesantren, para Gus juga membedah dinamika internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Salah satu fokus diskusi adalah mencari sosok yang dinilai layak memimpin PBNU ke depan. Dinamika ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan tradisi pesantren dalam kepemimpinan nasional NU.

Tuan rumah kegiatan, KH Zahrul Jihad atau Gus Heri, mengatakan bahwa acara buka bersama ini merupakan agenda rutin. Forum ini telah berjalan selama sepuluh kali sebagai wadah komunikasi informal para putra kiai.

“Ini sudah yang ke-10 kali. Kegiatannya memang santai, tetapi biasanya juga ada pembahasan penting, termasuk rencana ke depan dan diskusi soal NU,” ujar Gus Heri dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026) dikutip Telusur.id

Gus Heri menegaskan bahwa pertemuan di Jombang tersebut murni membahas kepentingan organisasi dan pesantren. Ia membantah adanya keterkaitan forum ini dengan agenda politik praktis atau kepentingan partai tertentu.

“Justru yang kita bahas tentang NU. Kita mengkritisi NU agar lebih baik. Tidak ada kepentingan politik di sini,” tegas pengasuh pesantren di Jombang tersebut.

Terkait munculnya nama Gus Luqman, Gus Heri menilai Pengasuh Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan itu adalah figur yang memiliki pengaruh kuat. Gus Luqman dianggap sebagai salah satu tokoh potensial yang mampu menjaga marwah pesantren.

Di sisi lain, forum ini juga menyoroti pentingnya modernisasi pesantren melalui teknologi informasi. Hal ini disampaikan oleh tokoh Asparagus lainnya, KH Zahrul Ashar Asumta atau Gus Hans.

Gus Hans menilai jaringan komunikasi antar-pesantren perlu diperkuat dengan dukungan digital. Menurutnya, kolaborasi antar-lembaga akan jauh lebih efektif jika didukung oleh infrastruktur teknologi yang mumpuni.

“Komunikasi seperti ini perlu ditingkatkan. Kalau misalnya ada yang kekurangan tim IT, kita bisa saling membantu dengan jaringan pesantren yang sudah mapan teknologinya. Intinya saling menguatkan,” kata Gus Hans.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakapolres Jombang Kompol Syarlis ini ditutup dengan harapan agar aspirasi dari kalangan “Gus” dapat mewarnai kebijakan NU di masa depan. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan gagasan besar bagi kemajuan umat.

Boyolali,TelusuR.id — Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Idulfitri 1447 H, personel Komando Distrik Militer (Kodim) 0724/Boyolali turut terlibat dalam kegiatan Pos Pengamanan (Pos Pam) yang digelar Polres Boyolali di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Boyolali, (14/03/2026)

Kehadiran personel TNI dalam Pos Pam gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama masa libur Lebaran. Pos pengamanan ini difokuskan untuk membantu kelancaran arus mudik, mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang merayakan Idulfitri.

Komandan Kodim 0724/Boyolali, Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., mengatakan bahwa keterlibatan personel TNI dalam pengamanan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dan Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, kerja sama lintas instansi sangat penting untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan Idulfitri dapat berjalan dengan lancar.

“TNI siap membantu pengamanan arus mudik, mengantisipasi potensi gangguan keamanan, serta memberikan dukungan logistik maupun bantuan medis apabila dibutuhkan. Sinergi ini juga menjadi bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran perayaan Hari Raya,” ungkap Dandim.

Selain pengamanan, Pos Pam juga memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengecekan kesehatan, bantuan darurat, serta informasi bagi para pemudik yang melintas di wilayah Boyolali. Dengan adanya pelayanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan maupun saat merayakan Idulfitri.

Beberapa Pos Pam ditempatkan di titik-titik strategis yang menjadi jalur utama para pemudik, di antaranya Pos Pam Simpang Lima Boyolali, Pos Pam Sungai Durian, serta sejumlah lokasi di sekitar masjid dan tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat selama Idulfitri.

Dandim menegaskan bahwa Kodim 0724/Boyolali berkomitmen penuh untuk mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Personel yang bertugas di Pos Pam juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait guna memastikan arus mudik berjalan lancar dan aktivitas masyarakat tetap tertib.

“Dengan adanya Pos Pam ini, kami berharap masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan keselamatan dan menjaga ketertiban selama perjalanan maupun saat beraktivitas,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.id – Dalam rangka mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, Koramil 07/Tirtomoyo Kodim 072/Wonogiri berkolaborsi dengan seniman dan seniwati melaksanakan kegiatan berbagi takjil. Sabtu, (14/3/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang waktu berbuka puasa dengan melibatkan Seniman dan Seniwati Kecamatan Tirtomoyo, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turun langsung ke lapangan untuk membagikan takjil kepada masyarakat.

Sasaran pembagian takjil di antaranya para pengguna jalan, tukang ojek, serta masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar wilayah Denpasar Barat agar dapat berbuka puasa tepat waktu.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat yang melintas maupun warga sekitar.

Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya membawa takjil untuk berbuka, tetapi juga mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan berbagai kalangan.

Danramil 07/Tirtomoyo Lettu Inf Agung Suwarno melalui Sertu Nunung, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian seniman dan seniwati, TNI kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menumbuhkan rasa kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat dan semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)

KUALA LUMPUR, TELUSUR.ID – Langkah strategis diambil oleh Bandar Rokok Nusantara Global Grup atau Barong Grup untuk memperluas jangkauan bisnisnya di pasar internasional.

Pemilik Perusahaan Rokok Barong Grup, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), melakukan kunjungan konsultasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur guna mematangkan rencana akuisisi pabrik rokok di Malaysia.

Kunjungan ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Malaysia yang dikabarkan tidak lagi menerbitkan izin baru untuk pendirian pabrik rokok. Kondisi tersebut membuat opsi akuisisi atau pembelian pabrik rokok yang sudah ada menjadi langkah krusial bagi Barong Grup jika ingin memulai produksi dan mendistribusikan tembakau secara lokal di Negeri Jiran.

Setibanya di Kantor Kedubes RI, rombongan Barong Grup disambut hangat oleh Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Danang Waskito. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi penting untuk memvalidasi regulasi industri hasil tembakau di Malaysia serta memetakan peluang investasi bagi perusahaan asal Indonesia.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, Danang Waskito turut menghadirkan jajaran staf ahli kedutaan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah Sekretaris Kedutaan Maria Kusumanegari, staf Penerangan Sosial Budaya Cantika, serta Atase Perdagangan KBRI di Malaysia, Aziza Rahmaniar Salam.

Diskusi berlangsung produktif dengan fokus pada pendampingan hukum dan administratif bagi investor Indonesia. Atase Perdagangan, Aziza Rahmaniar Salam, memberikan dukungan konkret dengan memfasilitasi komunikasi antara Barong Grup dan praktisi hukum setempat yang ahli dalam proses akuisisi perusahaan di Malaysia.

Sinergi diplomatik ini segera membuahkan hasil saat Barong Grup berhasil menjalin komunikasi dengan Datok Syed, seorang pengacara Malaysia yang direkomendasikan oleh pihak kedutaan. Pertemuan lanjutan pun langsung dijadwalkan untuk membahas aspek teknis legalitas akuisisi tersebut di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

“Saya merasa sangat bahagia sebagai warga negara yang sedang berada di luar negeri. Berkonsultasi ke kedutaan serasa menemukan rumah orang tua, tempat di mana kami bisa mengadu dan mendapatkan solusi nyata atas rencana bisnis kami,” ujar Gus Lilur Pengusaha Nasional asal Situbondo itu dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Senin (16/3/2026).

Founder Barong Grup tersebut juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Menteri Luar Negeri dan seluruh jajaran KBRI Kuala Lumpur atas layanan prima yang diberikan. Keramahan dan kesigapan staf kedutaan dinilai menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi serta mendukung kepentingan ekonomi warganya di mancanegara.

Langkah ekspansi Barong Grup ini dipandang sebagai upaya memperkuat posisi industri tembakau nusantara di kancah regional. Melalui pabrik di Malaysia, Barong Grup menargetkan efisiensi distribusi sekaligus membuka jalur baru bagi ekspor tembakau dari tanah air ke pasar Asia Tenggara.

Setelah menyelesaikan urusan di Kuala Lumpur, pimpinan Barong Grup dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan bisnis menuju Manila, Filipina. Agenda anjangsana usaha ini diharapkan dapat memperluas jaringan kolaborasi strategis di sektor industri serupa di wilayah Pasifik.

Kunjungan ini diakhiri dengan pesan optimisme tentang kebanggaan menjadi warga negara Indonesia yang mendapatkan dukungan penuh dari instansi diplomatik. Barong Grup berkomitmen untuk terus membawa semangat keadilan sosial dan kemandirian ekonomi nasional dalam setiap langkah ekspansi globalnya.

“Saya bangga dan bahagia menjadi warga Indonesia. Salam keadialan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.