SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kembali peran krusial koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan 56 pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur masa bakti 2025–2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (15/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Slamet Sutanto resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dekopinwil Jatim. Gubernur Khofifah menekankan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga keuangan biasa, melainkan sebuah gerakan yang memiliki akar sejarah dan nilai ideologis kuat untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari lapisan terbawah.
Khofifah menjelaskan bahwa eksistensi koperasi modern di dunia berawal dari Rochdale, Inggris, pada tahun 1844 sebagai jawaban atas dampak Revolusi Industri. Menurutnya, koperasi lahir sebagai jalan tengah dan solusi nyata atas perubahan sosial ekonomi yang masif pada masa itu.
“Koperasi lahir sebagai jawaban atas dampak Revolusi Industri. Ini adalah sesuatu yang sangat ideologis. Koperasi dibangun sebagai gerakan ekonomi berbasis kebersamaan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan,” ujar Khofifah di hadapan pengurus yang baru dilantik dikutip Telusur.id, Senin (16/3/2026).
Ia mencontohkan bagaimana negara-negara di Eropa tetap memberikan ruang besar bagi koperasi untuk bersaing di tengah kepungan korporasi global. Bahkan di pusat perbelanjaan mewah sekalipun, kehadiran sudut koperasi (corner of co-op) menjadi bukti bahwa usaha rakyat tetap bisa tumbuh berdampingan dengan modal besar.
Gubernur juga menyoroti keberhasilan internasional seperti Rabobank di Belanda, yang berawal dari koperasi petani hingga bertransformasi menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. Hal ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, koperasi mampu mengelola sektor strategis secara profesional.
Di Jawa Timur sendiri, Khofifah mengapresiasi munculnya model koperasi yang inovatif, seperti yang ditemukan di Bojonegoro. Jika biasanya korporasi besar yang memiliki koperasi karyawan, di wilayah tersebut justru terdapat koperasi yang mampu memiliki dan mengelola korporasi sendiri.
Lebih lanjut, Khofifah menyebut bahwa penguatan koperasi kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kebijakan Presiden untuk memisahkan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM dinilai sebagai langkah strategis agar koperasi bisa bergerak lebih fokus sebagai pilar utama ekonomi Indonesia.
“Pemisahan kementerian ini bertujuan agar koperasi bisa bergerak lebih besar dan kembali menjadi referensi utama soko guru ekonomi kita. Gerakan ini harus dibangun dengan napas ideologis, bukan sekadar urusan bisnis semata,” tegasnya.
Terkait capaian di tingkat lokal, Khofifah melaporkan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh pelosok desa. Hingga 15 Maret 2026, tercatat sudah ada 997 unit KDMP yang telah beroperasi secara aktif menjalankan aktivitas ekonomi desa.
Ia berharap ribuan koperasi desa tersebut dapat beroperasi semakin signifikan, terutama menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli mendatang. Sinergi antara pemerintah provinsi dan Dekopinwil diharapkan terus terjaga demi mempercepat pemerataan kesejahteraan di daerah.
Sementara itu, Ketua Harian Dekopin, Priskianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Jatim terhadap keberlangsungan gerakan koperasi. Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bekerja keras menjadikan koperasi sebagai alat yang efektif dalam menyejahterakan anggota dan masyarakat luas.
