JOMBANG, TELUSUR.ID – Arus informasi yang tak terbendung di era digital memerlukan filter kognitif yang kuat dari generasi muda. Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, hadir di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas, Jombang, Sabtu (09/06).

Kehadiran tokoh nasional ini bertujuan untuk memberikan wawasan strategis dalam Seminar Nasional bertajuk “Membangun Generasi Muda Cerdas Media Dalam Era Penyiaran Digital”. Acara yang berlangsung di Aula Gedung F lantai 2 ini diikuti dengan antusias oleh ratusan mahasiswa setempat.

Dalam paparannya, Ubaidillah mendorong agar mahasiswa Unwaha Jombang tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi mampu bertransformasi menjadi duta-duta digital yang baik. Ia menekankan bahwa kecerdasan bermedia adalah kompetensi wajib di masa kini.

Ketua KPI Pusat ini kemudian memberikan sebuah analogi yang menarik terkait kebijakan nasional. Ia membandingkan urgensi literasi media dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Ubaidillah, jika program MBG berfokus pada asupan gizi fisik, maka program literasi dari berbagai kementerian maupun KPI bertujuan memberikan “gizi informasi” bagi otak. Tujuannya agar generasi muda benar-benar ‘melek’ media sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ia memberikan peringatan keras agar upaya penguatan literasi digital tidak berujung sia-sia. Ubaidillah mengkhawatirkan kondisi di mana generasi muda justru terpapar informasi negatif dan destruktif di tengah masifnya kampanye literasi.

“Hari ini informasi tidak kurang, bahkan kita sedang mengalami banjir informasi. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mau memilah dan memilih mana yang bermanfaat,” papar Ubaidillah di kutip Telusur.id

Prinsip “saring sebelum sharing” kembali ditegaskan sebagai pilar utama dalam berkomunikasi di ruang siber. Ubaidillah ingin apa yang disampaikan oleh mahasiswa Unwaha ke ruang publik benar-benar akurat dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Kami sangat berharap, para peserta yang hadir pada hari ini bisa menjadi pionir dan duta-duta digital yang memberikan dampak positif ke depannya,” harap Ubaidillah dengan optimis.

Sisi historis dan ideologis kampus Unwaha juga tak luput dari sorotannya. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren, Unwaha menyandang nama besar KH Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh pesantren yang juga visioner di bidang media pada masanya.

Ubaidillah meyakini, dengan warisan nilai dari sang pahlawan nasional, Unwaha mampu melahirkan generasi yang bijak. Generasi ini diharapkan cakap dalam mengintegrasikan bidang dakwah, penyebaran informasi, dan pendidikan secara harmonis.

“Mudah-mudahan ke depan, dari rahim kampus ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang baru, yang memiliki integritas dan kecakapan komunikasi yang mumpuni,” tambah Ubaidillah.

Menyambut visi tersebut, Wakil Rektor Unwaha Jombang, Mohammad Fatchulloh atau yang akrab disapa Gus Khuk, memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai seminar nasional ini merupakan agenda yang sangat strategis bagi masa depan mahasiswa.

Gus Khuk memandang kegiatan ini sebagai upaya nyata dalam mengawal moral dan intelektualitas generasi bangsa Indonesia. Baginya, kecerdasan bermedia sosial adalah cerminan dari karakter individu yang matang di era modern.

“Seminar ini menyangkut langkah krusial dalam membangun generasi yang cerdas dan beretika dalam bermedia sosial,” tegas Gus Khuk dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Sebagai penutup, Gus Khuk berpesan agar seluruh mahasiswa Unwaha mampu memanfaatkan momentum kehadiran Ketua KPI Pusat sebagai titik tolak pengembangan diri. Ia berharap mahasiswa Unwaha tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan bertanggung jawab di dunia digital.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Menjelang peringatan Haul ke-55 KH Abdul Wahab Hasbullah (Mbah Wahab), seruan untuk meneladani nilai-nilai perjuangan sang pahlawan nasional kembali menggema. Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang juga merupakan cucu menantu Mbah Wahab, mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkaca pada ketokohan Kiai Wahab.

Gus Ubaidillah, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Kiai Wahab Hasbullah adalah sosok ulama pesantren yang memiliki kontribusi luar biasa bagi peradaban. Sejak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah pada tahun 2014, jasa-jasanya terus relevan untuk digali lebih dalam.

Menurutnya, peran strategis Mbah Wahab tidak hanya bergaung di tanah air, tetapi juga di kancah internasional. Salah satu jasa besarnya yang monumental adalah peran sentralnya dalam menyelamatkan makam Nabi Muhammad SAW di Tanah Suci.

Melalui tim Komite Hijaz yang diprakarsainya, Kiai Wahab berhasil melobi otoritas di Arab Saudi kala itu. “Berkat diplomasi tersebut, seluruh umat Islam di dunia hari ini bisa menikmati ziarah saat menjalankan ibadah umrah dan haji,” ungkap Gus Ubaidillah, dikutip Telusur.id

Di level nasional, Mbah Wahab dikenal sebagai pemikir cerdas yang mampu mencairkan kebuntuan politik melalui pendekatan budaya. Ide brilian tentang “Halal Bihalal” adalah warisan nyata yang digagasnya untuk meredam ketegangan antar-tokoh bangsa pasca-kemerdekaan.

Konsep Halal Bihalal tersebut menjadi ruang silaturahmi yang sangat efektif ketika perdebatan politik mulai memanas. Bagi Mbah Wahab, perdebatan ideologi boleh terjadi, namun persaudaraan sebagai satu bangsa harus tetap dijaga dengan baik.

“Mbah Wahab mengajarkan kita untuk menempatkan perdebatan pada ruangnya, namun tetap menjalankan silaturahmi dengan baik tanpa rasa benci,” tutur Gus Ubaidillah menjelaskan filosofi sang kakek buyut.

Gus Ubaidillah menilai semangat ini sangat krusial bagi Indonesia saat ini, terutama di tengah masa transisi pembangunan di bawah pemerintahan yang baru. Nilai-nilai moderasi dan persatuan menjadi fondasi yang tidak boleh goyah.

Ia berharap, teladan yang diberikan Mbah Wahab mampu menginspirasi pola komunikasi politik saat ini. Kritik dan saran kepada pemerintah diharapkan tetap disampaikan secara konstruktif dan sesuai pada porsinya masing-masing.

“Negara juga harus membuka telinga untuk mendengarkan masukan dari para tokoh. Dengan semangat perbaikan bangsa, kita bangun negara ini bersama-sama,” ujarnya menekankan pentingnya kolaborasi antara umara dan ulama.

Lebih lanjut, Gus Ubaidillah menaruh harapan besar pada peringatan Haul ke-55 tahun ini. Ia berharap para tokoh bangsa yang hadir dapat menyerap energi persatuan yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Mbah Wahab bersama Bung Karno.

Sinergi antara tokoh agama dan tokoh nasionalis dalam merintis serta menjalankan kemerdekaan adalah fakta sejarah yang patut dicontoh. Persatuan tersebut adalah kunci keberhasilan Indonesia melewati masa-masa sulit di awal kemerdekaan.

“Mudah-mudahan semangat kebersamaan ini bisa diteladani oleh para tokoh yang hadir besok di acara Haul Mbah Wahab yang ke-55,” beber Gus Ubaidillah di tengah persiapan acara.

Ia menggarisbawahi bahwa Mbah Wahab bukan hanya sekadar sosok agamawan atau politisi ulung. Lebih dari itu, Mbah Wahab adalah seorang “Rekonsiliator” sejati yang mampu menjembatani berbagai perbedaan demi kepentingan nasional.

“Negara ini sangat butuh teladan dari sosok-sosok rekonsiliator yang mampu menerima perbedaan. Intinya adalah bagaimana kita bisa sama-sama menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan peringatan Haul ke-55 KH Abdul Wahab Hasbullah akan dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada Minggu (10/05). Ribuan jemaah diprediksi akan memadati lokasi sejak pagi hari.

Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir dalam agenda besar tersebut. Di antaranya adalah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta ulama kharismatik KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq yang akan memberikan tausiyah.

SRAGEN,TelusuR.ID — Di tengah semangat gotong royong program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen, terselip kisah penuh harapan dari sudut Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Rumah sederhana milik Sukarni (56), warga Dukuh Katukan RT 16 Desa Puro, menjadi salah satu sasaran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam TMMD tahun ini. Kondisi rumah yang sebelumnya memprihatinkan kini mulai berubah berkat kolaborasi TNI dan warga setempat.

Perubahan itu turut mendapat perhatian Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD yang dipimpin Brigjen TNI Joni Pardede, S.Sos. Didampingi Kasiter Korem 074/Warastratama serta Dandim 0725/Sragen selaku Dansatgas TMMD Reguler ke-128, Brigjen TNI Joni Pardede meninjau langsung progres pembangunan rumah tersebut, Jumat (9/5/2026).

Kunjungan itu menghadirkan suasana hangat dan penuh empati. Di rumah sederhana yang selama bertahun-tahun menjadi tempat berteduh Sukarni, tampak para personel TNI dan warga bahu-membahu menyelesaikan pembangunan.

Sehari-hari, Sukarni bekerja mencari pasir di sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah ditinggal wafat suaminya. Di tengah keterbatasan yang dihadapi, ia tetap menjalani hidup dengan penuh keteguhan.

Bagi Sukarni, bantuan RTLH melalui program TMMD bukan sekadar renovasi rumah, melainkan hadirnya harapan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih layak dan nyaman.

“TMMD hadir untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kepedulian negara kepada rakyatnya. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat keberadaan TNI di tengah-tengah mereka,” ujar Brigjen TNI Joni Pardede.

Sementara itu, Dansatgas TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen menyampaikan bahwa pembangunan RTLH menjadi salah satu program prioritas karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, seluruh personel Satgas bersama warga terus bergotong royong agar pembangunan rumah dapat selesai tepat waktu sehingga segera bisa ditempati dengan nyaman oleh Sukarni.

Suasana akrab juga terlihat saat rombongan Wasev berdialog dengan warga sekitar. Kehadiran TNI dinilai tidak hanya membawa pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di lingkungan masyarakat.

Program TMMD Reguler ke-128 kembali menunjukkan kuatnya kemanunggalan TNI dan rakyat. Dari sebuah rumah sederhana milik janda pencari pasir di Desa Puro, tumbuh pesan tentang gotong royong, kepedulian, dan optimisme untuk menata masa depan yang lebih baik.

(Agus Kemplu)

KJRI Shanghai dan Diplomasi Pengetahuan untuk Masa Depan Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Kunjungan delegasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai sesungguhnya bukan sekadar agenda akademik atau kunjungan kelembagaan biasa. Di balik pertemuan itu tersimpan pelajaran strategis tentang bagaimana Indonesia harus membaca perubahan dunia dan menata ulang orientasi diplomasinya di abad ke-21.

Di tengah transformasi global yang bergerak sangat cepat, diplomasi modern tidak lagi cukup dijalankan melalui hubungan formal antarnegara, seremoni protokoler, atau pendekatan administratif semata. Diplomasi kini menjadi instrumen perebutan pengaruh, penguasaan teknologi, penguatan kapasitas nasional, dan pembangunan daya saing bangsa.

Dalam konteks itulah KJRI Shanghai tampil bukan hanya sebagai kantor perwakilan negara, melainkan sebagai simpul strategis kepentingan nasional Indonesia di salah satu pusat ekonomi, industri, perdagangan, dan inovasi terbesar dunia.

Delegasi Studi Strategis IPDN yang dipimpin Wakil Rektor IPDN Prof. Hyronimus Rowa bersama Direktur Pascasarjana IPDN Prof. Muhadam Labolo diterima langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Berlianto Situngkir. Pertemuan tersebut membuka ruang dialog yang penting mengenai arah baru diplomasi Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, teknologi, dan jejaring internasional.

Shanghai memberi gambaran nyata tentang bagaimana sebuah negara membangun kekuatan nasional secara terintegrasi. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan dunia, tetapi juga laboratorium besar tentang bagaimana negara, industri, kampus, riset, teknologi, dan kebijakan publik bergerak dalam satu arah pembangunan yang saling menopang.

Indonesia perlu membaca realitas ini secara lebih visioner.

Ke depan, kekuatan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah, besarnya sumber daya alam, atau jumlah penduduk. Dunia sedang bergerak menuju kompetisi berbasis inovasi, kecerdasan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan membangun ekosistem pengetahuan yang produktif.

Karena itu, diplomasi Indonesia harus mengalami transformasi besar: dari diplomasi administratif menuju diplomasi produktif; dari sekadar hubungan bilateral menuju penguatan kapasitas nasional; dari pendekatan seremonial menuju diplomasi berbasis pengetahuan (knowledge diplomacy).

Bagi mahasiswa IPDN, pengalaman tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari pendidikan kenegaraan yang lebih luas. Aparatur pemerintahan masa depan tidak cukup hanya memahami administrasi publik dan tata kelola domestik, tetapi juga harus memiliki perspektif global tentang bagaimana negara membangun pengaruh dan daya saing melalui diplomasi.

Dalam forum bersama KJRI Shanghai tersebut, terdapat sejumlah agenda strategis yang patut dicatat.

Pertama, pentingnya mendorong quality investment bagi Indonesia. Investasi tidak lagi cukup diukur dari besar kecilnya nilai modal yang masuk, melainkan dari sejauh mana investasi tersebut membawa transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri nasional, dan penguatan rantai produksi domestik. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi Indonesia harus semakin selektif dan berbasis kepentingan jangka panjang.

Kedua, penguatan perdagangan, pendidikan, dan budaya sebagai instrumen hubungan luar negeri yang saling terhubung. Diplomasi modern tidak lagi berdiri pada satu sektor semata. Produk budaya, kerja sama akademik, hingga pertukaran manusia kini menjadi bagian penting dalam membangun pengaruh negara.

Ketiga, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai sektor masa depan yang perlu diarusutamakan dalam diplomasi Indonesia. Shanghai menunjukkan bagaimana teknologi, inovasi, dan kreativitas dapat menjadi mesin pertumbuhan baru sebuah negara. Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini, tetapi membutuhkan SDM dan ekosistem yang mampu bersaing secara global.

Keempat, pemanfaatan simpul perdagangan seperti Yiwu sebagai akses bagi produk UMKM dan industri rumah tangga Indonesia. Selama ini banyak pelaku UMKM Indonesia menghadapi keterbatasan akses pasar internasional. Padahal, jaringan perdagangan global seperti Yiwu dapat menjadi pintu penting bagi produk lokal Indonesia untuk masuk ke pasar dunia.

Kelima, penguatan eksistensi perusahaan Indonesia di Tiongkok menjadi bukti bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas untuk bersaing di pasar global. Kehadiran berbagai perusahaan nasional di Shanghai menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia mulai bergerak dari sekadar promosi menuju penguatan posisi bisnis nasional di luar negeri.

Di sektor perbankan dan keuangan, misalnya, Bank Mandiri telah memiliki kantor cabang penuh (full branch) di Shanghai yang melayani transaksi perdagangan dan pembiayaan korporasi antara Indonesia dan Tiongkok. Bank Negara Indonesia (BNI) juga hadir melalui kantor perwakilan untuk mendukung pendanaan proyek, layanan remitansi, dan aktivitas bisnis masyarakat Indonesia di kawasan tersebut. Kehadiran sektor perbankan ini penting karena menjadi infrastruktur strategis bagi ekspansi ekonomi Indonesia di pasar Tiongkok.

Pada sektor consumer goods, Mayora Group melalui Mayora Shanghai berhasil memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar Tiongkok. Produk seperti Kopiko bahkan telah berkembang menjadi salah satu merek global yang dikenal luas di sana. Indofood juga memperkuat distribusi Indomie dan berbagai produk makanan lainnya di wilayah Shanghai dan Tiongkok Timur. Sementara Kapal Api mulai memperluas jaringan distribusi kopi kemasan dan penetrasi pasar gaya hidup urban di pusat-pusat perdagangan Shanghai.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai pemasok bahan mentah, tetapi mulai masuk ke rantai nilai global melalui produk konsumsi yang memiliki identitas merek kuat.

Di sektor investasi dan properti, Royal Golden Eagle (RGE) Group milik Sukanto Tanoto bahkan melakukan ekspansi strategis melalui akuisisi aset properti premium seperti Wanda Reign on the Bund di Shanghai. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia mulai tampil sebagai pemain global yang mampu melakukan investasi berskala internasional.

Sementara di sektor perikanan, PT Perikanan Indonesia (Perindo) memperluas kerja sama ekspor produk laut dengan mitra lokal seperti Shanghai Seafirst Co., Ltd. Kolaborasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk perikanan nasional untuk masuk ke pasar Tiongkok yang sangat besar.

Di luar perusahaan-perusahaan tersebut, penguatan ekosistem bisnis Indonesia juga mulai terlihat melalui berdirinya Kamar Dagang Umum Indonesia Shanghai (Indonesia Chamber of Commerce in Shanghai) yang diresmikan pada Maret 2026. Kehadiran kamar dagang ini menjadi wadah koordinasi strategis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin memperluas jaringan bisnis di Tiongkok.

Selain itu, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai di bawah Kementerian Perdagangan juga memainkan peran penting sebagai business matcher bagi eksportir Indonesia. Fungsi ini sangat strategis untuk membantu produk nasional menembus pasar Tiongkok yang kompetitif dan kompleks.

Namun di atas semua itu, terdapat satu dimensi yang semakin penting dalam hubungan Indonesia–Tiongkok: diplomasi pengetahuan.

Perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerja sama akademik kedua negara terus berkembang, mulai dari penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, hingga pembangunan pusat riset kolaboratif di bidang strategis seperti pertanian, herbal, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan industri kreatif.

Dalam konteks inilah KJRI Shanghai dapat memainkan peran sebagai jembatan strategis antara universitas, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah Indonesia dengan berbagai institusi di Shanghai dan kawasan sekitarnya.

Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan pasar dan investasi. Indonesia juga membutuhkan pengetahuan, teknologi, dan kapasitas baru untuk mempercepat transformasi nasional. Negara yang tertinggal dalam penguasaan pengetahuan akan sulit keluar dari jebakan negara berkembang.

Di titik inilah relevansi IPDN menjadi sangat penting.

Sebagai institusi pendidikan kader pemerintahan, IPDN memikul tanggung jawab besar untuk melahirkan aparatur negara yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki sensitivitas global dan kemampuan membaca perubahan zaman.

Aparatur masa depan harus memahami bahwa diplomasi bukan hanya urusan Kementerian Luar Negeri. Diplomasi hari ini berkaitan erat dengan pembangunan daerah, investasi, pendidikan, industri, hingga pelayanan publik. Pemerintah daerah pun kini dituntut mampu membangun jejaring internasional untuk mendukung pengembangan wilayahnya.

Karena itu, kunjungan ke KJRI Shanghai sesungguhnya adalah laboratorium pembelajaran tentang bagaimana negara modern bekerja. Dari sana terlihat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi oleh kemampuan menyatukan negara, kampus, industri, dan diplomasi dalam satu visi pembangunan.

Tiongkok berhasil menunjukkan bagaimana riset, industri, dan negara bergerak dalam arah yang relatif terintegrasi. Indonesia tentu tidak harus meniru sepenuhnya, tetapi dapat mengambil pelajaran penting: bahwa pembangunan nasional membutuhkan orkestrasi yang kuat antara pengetahuan, teknologi, dan kebijakan negara.

Jika hubungan Indonesia–Tiongkok ingin benar-benar menghasilkan nilai tambah, maka Indonesia harus hadir sebagai mitra yang cerdas, selektif, dan memiliki kapasitas sendiri. Diplomasi tidak boleh berhenti pada hubungan formal antarnegara, tetapi harus mampu menghasilkan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas nasional.

Dengan demikian, kunjungan delegasi IPDN ke KJRI Shanghai bukan sekadar agenda observasi kelembagaan. Di balik pertemuan itu tersimpan pesan yang jauh lebih besar: diplomasi Indonesia harus bergerak dari sekadar kehadiran menuju pengaruh, dari hubungan menuju kapasitas, dan dari kerja sama menuju kemandirian nasional.

Untuk itu, peran KJRI Shanghai, penguatan kerja sama riset, ekspansi bisnis nasional, serta pembentukan SDM aparatur seperti yang dilakukan IPDN harus saling terhubung dalam satu visi besar Indonesia yang lebih maju, adaptif, dan berdaya saing global.

Jacob Ereste
Menajamkan Visi Kebangsaan dan Diplomasi Spiritual GMRI
Catatan Diskusi Rutin GMRI, Kamis, 7 Mei 2026

TelusuR.ID – Indonesia hari ini tidak hanya memerlukan pemimpin administratif atau pengelola kekuasaan, tetapi membutuhkan sosok “Bapak Bangsa” yang mampu menjadi panutan moral, penuntun arah peradaban, sekaligus penggerak kesadaran kolektif bangsa. Sosok yang bukan sekadar hadir dalam struktur politik, melainkan hidup dalam nurani rakyat sebagai sumber keteladanan, pemersatu, dan penjaga cita-cita kebangsaan.

Gagasan itulah yang mengemuka dalam diskusi informal GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) pada Kamis, 7 Mei 2026, di Sekretariat GMRI, Jalan Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat. Diskusi berlangsung hangat namun sarat refleksi mendalam mengenai arah masa depan Indonesia di tengah krisis moral, kegaduhan politik, serta melemahnya orientasi kebangsaan.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Surya Wijaya dari Yogyakarta, Joyo Yudhantoro dari Komunitas Kalibata, Gus Indra, Gus Dibyo, serta Gus Baidowi yang menyimak dengan penuh perhatian uraian Sri Eko Sriyanto Galgendu mengenai jejak kejayaan peradaban Nusantara, khususnya sistem nilai dan tata kepemimpinan pada era Mataram Islam.

Dalam pemaparannya, Sri Eko Sriyanto Galgendu menegaskan bahwa kepemimpinan sejati tidak dapat hanya bertumpu pada kecerdasan intelektual ataupun kemampuan teknokratis semata. Sebuah bangsa besar hanya dapat dipimpin oleh manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, kejernihan batin, serta kemampuan membaca tanda-tanda zaman sebelum krisis menjadi kenyataan sosial yang menghancurkan.

Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan persoalan jenis kelamin, jabatan, ataupun dominasi politik, melainkan menyangkut kualitas kesadaran, kematangan jiwa, integritas moral, serta keluasan pandangan hidup. Karena itu, seorang pemimpin harus mampu menyatukan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual secara utuh dalam tindakan maupun kebijakan.

Sri Eko Sriyanto Galgendu juga mengurai besarnya amanah yang dipikulnya sebagai penerus wasiat moral dan spiritual dari sejumlah tokoh bangsa dan tokoh lintas agama, di antaranya Gus Dur, Paku Buwono XII, serta KH Prof. Dr. (HC) Habib Khirzin. Amanah tersebut bukan dimaknai sebagai simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab peradaban untuk menjaga harmoni Nusantara dan membangun kembali kesadaran spiritual bangsa yang mulai tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Dalam konteks itu, GMRI menggagas konsep Diplomasi Spiritual Global sebagai visi strategis Indonesia di masa depan. Gagasan ini menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai kekuatan politik atau ekonomi, tetapi sebagai pusat peradaban moral dunia — mercusuar yang memberi cahaya bagi bangsa-bangsa lain melalui nilai kemanusiaan, perdamaian, rekonsiliasi, dan kebijaksanaan spiritual.

Menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, dunia modern sedang mengalami krisis makna. Kemajuan teknologi tidak selalu diiringi kemajuan moral. Karena itu, Indonesia memiliki peluang historis untuk tampil membawa keseimbangan baru bagi dunia: menghadirkan politik yang berakar pada nurani, kekuasaan yang tunduk pada etika, serta pembangunan yang berpijak pada kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa moralitas harus ditempatkan di atas kekuasaan. Pemimpin sejati adalah mereka yang bekerja dengan hati, bukan semata dengan kalkulasi politik. Sebab hati yang bersih, tulus, dan ikhlas akan melahirkan perilaku politik yang sehat, pelayanan publik yang jujur, serta keberpihakan nyata kepada rakyat.

Di penghujung diskusi yang berlangsung dalam suasana akrab dan reflektif, dipanjatkan doa bersama untuk Surya Wijaya yang dalam waktu dekat akan mempersiapkan rangkaian kegiatan spiritual di Yogyakarta bersama sejumlah pemangku adat, tokoh budaya, dan pegiat kebangkitan spiritual Nusantara. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi gerakan kebangkitan moral dan spiritual bangsa guna memperkuat agenda muhibah GMRI ke berbagai negara dalam membawa misi Diplomasi Spiritual Global.

Dari diskusi sederhana itu mengemuka satu kesadaran penting: Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara besar secara jumlah penduduk, sumber daya alam, atau kekuatan ekonomi. Indonesia harus tumbuh menjadi bangsa yang besar dalam kebijaksanaan, keteladanan moral, dan kematangan spiritual. Sebab hanya bangsa yang mampu memimpin dirinya sendiri secara batiniah yang akan mampu memberi arah bagi dunia.

Pecenongan, 7 Mei 2026

JOMBANG, TELUSUR.ID – Perjuangan mencari keadilan terus dilakukan oleh Yogi Susilo Wicaksono, eks ASN Guru SDN Jipurapah 2, Plandaan, Jombang. Pasca diberhentikan dari status kepegawaiannya, Yogi kini melangkah ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang untuk mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Surat permohonan audiensi tersebut resmi dilayangkan Yogi ke pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada Jumat (08/05). Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya formal agar para wakil rakyat turut membedah polemik yang menimpa dirinya.

Yogi mengungkapkan bahwa sebelum menyambangi dewan, ia telah menempuh jalur administratif dengan mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Ia bertekad untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang terkait pemberhentian dirinya.

“Upaya banding ke BPASN sudah saya ajukan kemarin. Ini langkah selanjutnya, saya memohon ke DPRD Kabupaten Jombang untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat,” ujar Yogi saat memberikan keterangan kepada awak media diterima Telusur.id, Sabtu (9/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, Yogi berencana membeberkan fakta terkait penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian yang dituduhkan kepadanya. Ia menilai ada kekeliruan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

“Itu perlu kami klarifikasi kebenarannya. Kami akan menyandingkan bukti-bukti yang kami miliki, sekaligus menunjukkan adanya kejanggalan dalam substansi dan prosedur pemberhentian saya,” ungkapnya dengan tegas.

Yogi membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya tidak masuk kerja. Ia bahkan meyakini warga di sekitar sekolah tempatnya mengajar serta guru-guru dari sekolah lain di jalur yang sama mengetahui rutinitas kehadirannya setiap hari.

“Bahkan kalau mau ditelisik, sekolah-sekolah yang saya lalui menuju SDN Jipurapah 2 pasti tahu. Saya selalu melewati jalur itu untuk mengajar,” tutur Yogi meyakinkan.

Lebih jauh, ia mencium adanya indikasi motif non-profesional dalam kasus ini. Yogi menduga ada persoalan pribadi dengan pihak tertentu yang kemudian dikaitkan dengan kedinasan hingga berujung pada sanksi pemecatan.

“Kemungkinan ada benang merah dengan masalah pribadi, sepertinya memang arahnya ke sana,” ucap Yogi menduga-duga alasan subjektif di balik pemecatannya.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Erna Kuswati, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihaknya berjanji akan memberikan ruang bagi Yogi jika surat permohonan sudah didisposisi ke komisinya.

“Kalau memang disposisinya ke Komisi D, ya tetap kita terima dan kita fasilitasi. Kami terbuka untuk mendengarkan aspirasi warga,” kata Erna saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Meski demikian, Erna mengaku hingga saat ini jajaran dewan belum mengetahui secara mendalam mengenai detail polemik yang menimpa eks guru SDN Jipurapah 2 tersebut. Ia menekankan pentingnya melihat persoalan secara berimbang.

Sebagai langkah lanjutan, pihak dewan akan mendalami kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan hingga BKPSDM. “Kita harus crosscheck semuanya agar mendapatkan keterangan yang komprehensif dari semua sisi,” pungkas Erna.

JOMBANG,TelusuR.ID — Bupati Jombang H. Warsubi memberikan apresiasi atas dedikasi dan totalitas kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jombang dalam menjalankan pengabdian di tengah masyarakat. Menurut dia, Banser selama ini telah menunjukkan peran nyata dalam menjaga stabilitas sosial, membantu kegiatan kemasyarakatan, hingga terlibat aktif dalam aksi kemanusiaan.

Apresiasi tersebut disampaikan Warsubi saat menghadiri pembukaan Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) Satkorwil Banser Jawa Timur Angkatan XLI yang diselenggarakan PC GP Ansor Jombang di Pendopo Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jumat (8/5/2026).

Dalam sambutannya, Warsubi menilai Banser tidak hanya hadir sebagai organisasi kepemudaan berbasis kaderisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

“Saya mengapresiasi dedikasi dan totalitas Banser Jombang dalam berkhidmat. Banser selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, membantu kegiatan sosial, kebencanaan, dan berbagai agenda kemasyarakatan lainnya,” kata Warsubi.

Ia menambahkan, keberadaan Banser selama ini turut menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program sosial dan kemasyarakatan. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial yang dimiliki kader Banser dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat harmoni sosial di Kabupaten Jombang.

Menurut Warsubi, tantangan kehidupan sosial yang semakin dinamis membutuhkan kehadiran generasi muda yang memiliki kedisiplinan, loyalitas, dan semangat pengabdian tinggi. Karena itu, kaderisasi melalui Susbalan dinilai penting untuk memperkuat kualitas sumber daya kader GP Ansor dan Banser.

“Kami berharap kader GP Ansor dan Banser Jombang terus menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas kaderisasi, dan terus berkontribusi positif dalam pembangunan daerah maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan Susbalan Angkatan XLI berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Mei 2026, dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-92 GP Ansor yang mengusung tema “Bersatu, Berperan untuk Negeri”.

Ketua PC GP Ansor Jombang, Gus Fiqi, menegaskan bahwa Susbalan merupakan bagian penting dari proses kaderisasi untuk menyiapkan kader Banser yang militan, profesional, dan siap menjawab tantangan zaman.

Menurut dia, melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, Banser diharapkan mampu terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus hadir melayani masyarakat dalam berbagai bidang pengabdian.

JOMBANG, — Penasehat PC GP Ansor Jombang, H. Basyarudin Shaleh, menegaskan pentingnya kaderisasi berkelanjutan sebagai upaya menjaga soliditas dan militansi kader Ansor serta Banser di tengah dinamika tantangan organisasi yang terus berkembang.

Hal itu disampaikan Basyarudin saat menjadi inspektur apel pembukaan Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) Satkorwil Banser Jawa Timur Angkatan XLI di Pendopo Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jumat (8/5/2026).

Dalam amanatnya, ia menyebut Susbalan bukan sekadar pelatihan rutin, melainkan bagian penting dari proses pembentukan karakter kader agar tetap disiplin, loyal, dan memiliki semangat pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara.

“Susbalan adalah instrumen kaderisasi yang harus terus dilakukan dalam rangka menjaga militansi kader Ansor dan Banser agar tetap kuat, disiplin, solid, dan siap berkhidmat untuk agama, bangsa, dan negara,” ujar Basyarudin.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi organisasi ke depan semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan kader Banser yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta loyalitas terhadap organisasi dan nilai-nilai kebangsaan.

Ia menilai Banser selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain mengawal ulama dan kegiatan keagamaan, Banser juga aktif hadir dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

“Banser harus terus menjadi kader yang tangguh, siap hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan, dan menjadi perekat bangsa,” katanya.

Kegiatan Susbalan Angkatan XLI yang digelar PC GP Ansor Jombang itu berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Mei 2026. Ratusan peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses kaderisasi lanjutan di lingkungan Banser.

Pelaksanaan Susbalan juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-92 GP Ansor yang mengusung tema “Bersatu, Berperan untuk Negeri”. Tema tersebut menekankan pentingnya kebersamaan dan kontribusi nyata kader muda dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, GP Ansor Jombang berharap lahir kader-kader Banser yang semakin profesional, militan, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta komitmen menjaga keutuhan NKRI.

Jombang,TelusuR.ID — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang menggelar Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) Satkorwil Banser Jawa Timur Angkatan XLI di Pendopo Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jumat, 8 Mei 2026. Kegiatan kaderisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat militansi, soliditas, serta semangat pengabdian kader Ansor dan Banser terhadap bangsa dan negara.

Pembukaan Susbalan ditandai dengan apel yang dipimpin H. Basyarudin Shaleh sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya kaderisasi berkelanjutan sebagai fondasi utama menjaga kekuatan organisasi di tengah tantangan zaman.

Menurut Basyarudin, Susbalan bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan ruang pembentukan karakter kader agar tetap disiplin, tangguh, dan siap hadir di tengah masyarakat. “Susbalan adalah instrumen kaderisasi yang harus terus dilakukan dalam rangka menjaga militansi kader Ansor dan Banser agar tetap kuat, disiplin, dan siap mengabdi untuk agama, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Jombang H. Warsubi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang. Kehadiran pemerintah daerah dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap peran organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang selama ini aktif membantu masyarakat.

Dalam sambutannya, Warsubi menyampaikan apresiasi atas kontribusi Banser dalam berbagai kegiatan sosial dan pengabdian kemasyarakatan di Kabupaten Jombang. Ia berharap kader GP Ansor terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kontribusi nyata di berbagai sektor.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Banser yang telah berperan besar membantu Pemerintah Kabupaten Jombang. Kami berharap kader GP Ansor Jombang semakin solid dan terus berkontribusi di berbagai sektor, menjadi kader yang tangguh dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” kata Warsubi.

Ketua PC GP Ansor Jombang, Gus Fiqi, menjelaskan Susbalan Angkatan XLI berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Mei 2026, dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh kesungguhan agar mampu menyelesaikan pelatihan secara optimal.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Lahir ke-92 GP Ansor yang mengusung tema “Bersatu, Berperan untuk Negeri”. Tema itu mencerminkan semangat kebersamaan sekaligus dorongan agar kader muda Ansor mampu menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Tema ini menekankan pentingnya kebersamaan dan aksi nyata kader dalam pengabdian kepada bangsa, dengan semangat energi perjuangan untuk menciptakan pemuda yang adaptif, inovatif, dan berdedikasi tinggi,” ujar Gus Fiqi.

Sementara itu, Satkorwil Banser Jawa Timur, H. Reza, mengapresiasi konsistensi PC GP Ansor Jombang dalam menjalankan proses kaderisasi sesuai aturan organisasi. Menurut dia, pelaksanaan Susbalan menjadi indikator keseriusan organisasi dalam menyiapkan kader Banser yang berkualitas dan memiliki loyalitas tinggi.

Melalui Susbalan Angkatan XLI ini, GP Ansor Jombang berharap lahir kader-kader Banser yang tidak hanya tangguh secara fisik dan mental, tetapi juga memiliki semangat pengabdian yang kuat dalam menjaga keutuhan NKRI serta melayani masyarakat.

Wonogiri – Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Desa Sembukan, Kecamatan Sidoharjo dan di Desa Tambak Merang, Kecamatan Girimarto , Kabupaten Wonogiri. Jumat (8/5/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut turut didampingi Komandan Kodim 0728/Wonogiri, Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan, sebagai bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎Tim Itjenad yang dipimpin Kolonel Czi Bambang Iswandaru melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik jembatan, sekaligus mengevaluasi kualitas konstruksi agar aman, kokoh, dan sesuai dengan perencanaan teknis.
‎
‎“Kita ingin memastikan fisik bangunan aman, kokoh, dan sesuai standar teknis sesudah digunakan, serta yang terpenting jembatan ini memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan,” ujar Kolonel Czi Bambang.
‎
‎Selain pemeriksaan lapangan, tim juga melakukan pengecekan administrasi proyek, termasuk dokumen pendukung, penggunaan anggaran, serta laporan progres pembangunan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat.

‎
‎“Kelengkapan administrasi juga kita periksa dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan jembatan gantung Garuda yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Roricho Ivan Pattihahuan menegaskan bahwa kegiatan verifikasi ini menjadi sarana evaluasi sekaligus komunikasi antara Itjenad dan satuan kewilayahan dalam mendukung program pembangunan pemerintah.
‎
‎“Koordinasi melekat terus kita laksanakan agar jembatan perintis Garuda ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian setempat,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendukung mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
‎
‎Verifikasi yang dilakukan Itjenad merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan TNI AD di lapangan, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

(Agus Kemplu)