JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang, mengambil langkah strategis dalam upaya pembenahan data kemiskinan. Bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pemerintah setempat menggelar sosialisasi intensif mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Agenda yang berlangsung di balai desa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru mengenai sistem pendataan yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS. DTSEN kini menjadi instrumen utama negara dalam memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih mendalam dan terintegrasi.

Sistem DTSEN sendiri berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penggunaan NIK tunggal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara presisi, terutama sebagai basis data utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dari pemerintah.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen penting desa, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jajaran ketua RT/RW, hingga tokoh masyarakat. Hadir pula pendamping PKH, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan sinergitas pengawasan data di lapangan.

Kepala Desa Sentul, Misbakhul Arifin, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di wilayahnya tidak boleh lagi dilakukan secara sporadis. Menurutnya, segala bentuk intervensi pemerintah harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan bersandar pada validitas data yang akurat.

“Saya berharap pertemuan ini produktif dan menghasilkan sesuatu yang nyata untuk masyarakat Sentul. Semua program harus kita sukseskan dengan berbasis data,” ujar Misbakhul Arifin saat memberikan keterangan diterima Telusur.id Jumat (8/5/2026).

Misbakhul menambahkan, sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen kepemimpinannya untuk menyebarluaskan informasi terkait pengumpulan dan integrasi data. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat memahami bagaimana posisi ekonomi mereka tercatat dalam sistem negara.

Sementara itu, Ketua LPMD Sentul, Faizudin atau yang akrab disapa Gus Faiz, menjelaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dari kegiatan ini. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan publik dan bantuan sosial (bansos) ke depan benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.

Mengangkat tema “Sosialisasi Sistem Desil (DTSEN) Untuk Masyarakat Desa Sentul Menuju Keadilan Sosial”, acara ini menekankan pada pembagian tingkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem desil diharapkan mampu memetakan kelompok masyarakat dari yang paling rentan hingga yang mandiri.

“Sosialisasi DTSEN ini adalah fondasi penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan pemahaman dan partisipasi aktif semua pihak, sistem data tunggal ini dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat,” kata Gus Faiz dengan optimistis.

Dalam sesi inti, menghadirkan narasumber Via selaku pendamping PKH Desa Sentul. Ia memaparkan secara teknis mengenai mekanisme pembaharuan data yang kini dapat dilakukan secara lebih fleksibel oleh pihak desa bersama pendamping sosial.

Via menjelaskan bahwa pembaharuan data harus dilakukan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Jika ditemukan adanya perubahan status ekonomi warga, maka data tersebut harus segera dimutakhirkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Para ketua RT dan RW tampak antusias menanyakan teknis pengusulan warga yang dianggap layak masuk ke dalam sistem DTSEN namun selama ini belum terakomodasi.

Partisipasi aktif dari jajaran RT dan RW ini dianggap sebagai garda terdepan validasi data. Mengingat merekalah yang paling mengetahui kondisi harian warga di lingkungan masing-masing, peran mereka dalam verifikasi DTSEN menjadi sangat vital.

Di akhir kegiatan, Gus Faiz berpesan kepada seluruh pengurus RT dan RW agar tidak berhenti pada pertemuan tersebut saja. Ia meminta informasi mengenai sistem Desil dan DTSEN ini diteruskan kepada warga dalam rapat-rapat rutin di tingkat lingkungan.

Harapannya, melalui sosialisasi yang masif hingga ke tingkat terbawah, tidak ada lagi warga Desa Sentul yang merasa terpinggirkan secara administratif. Pemutakhiran data berbasis DTSEN ini menjadi harapan baru bagi terciptanya tata kelola bantuan sosial yang lebih adil di Kabupaten Jombang.

Sragen,TelusuR.ID – Suasana penuh keakraban dan kebersamaan tampak dalam pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen di Desa Terik Kalang, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jumat (8/5/2026).

Di sela kegiatan pembangunan jalan beton, anggota Satgas TMMD, Serda Nurdin, menerima suguhan makanan dan minuman yang diantarkan langsung oleh Ibu Suwarti, salah satu warga setempat. Bentuk perhatian sederhana tersebut menjadi wujud nyata kedekatan antara TNI, POLRI, dan masyarakat dalam membangun desa bersama-sama.

Dengan penuh ketulusan, Ibu Suwarti mengaku merasa bahagia dapat ikut mendukung para anggota Satgas TMMD yang sedang bekerja membangun akses jalan di desanya.

“Suguhan ini sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada bapak-bapak Satgas TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen yang telah membantu membangun jalan beton di desa kami. Dulu jalannya masih berupa tanah, sekarang sudah mulai bagus dan nyaman dilalui. Saya ikhlas membantu menyediakan makanan dan minuman sederhana untuk bapak-bapak TNI dan POLRI,” ujar Bu Suwarti.

Kebersamaan yang terjalin antara aparat dan warga mencerminkan semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran program TMMD tidak hanya membawa pembangunan fisik, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Semangat saling mendukung seperti yang ditunjukkan Ibu Suwarti menjadi bukti bahwa keberhasilan pembangunan desa lahir dari kerja sama dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

(Agus Kemplu)

Jombang,TelusuR.ID – Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) MWCNU Jogoroto kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui kegiatan Kajian Fikih dengan pembahasan Bab Qurban, yang dilaksanakan pada Kamis Wage, 07 Mei 2026 M / 19 Dzulqa’dah 1447 H di Musholla An-Nur Al-Faqih, Dusun Janti Timur RT 02 RW 04 Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Kegiatan ini menghadirkan Gus Ahmad Marzuqi Abda’u, M.H dari Pondok Pesantren Ghozalia Sumber Mulyo dan KH. Mukhsin Al Jaelani sebagai mushohih. Kehadiran para ulama tersebut menegaskan bahwa LBM MWCNU Jogoroto tidak sekadar menggelar forum pengajian rutin, tetapi juga menghadirkan ruang ilmiah yang serius, kritis, dan solutif dalam menjawab persoalan fikih masyarakat.

Ketua LBM MWCNU Jogoroto, Khusnul Khitam, S.Pd menyampaikan bahwa kajian ini merupakan bentuk nyata ikhtiar NU dalam membangun masyarakat yang tidak hanya religius secara semangat, tetapi juga benar secara pemahaman hukum syariat.

“Menjelang Idul Adha, masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh terkait tata cara dan hukum Qurban sesuai tuntunan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu, LBM hadir untuk memastikan pemahaman keagamaan masyarakat tetap kuat, moderat, dan berlandaskan dalil,” ujarnya.

Kajian ini sekaligus menjadi bukti bahwa MWCNU Jogoroto terus bergerak aktif memperkuat budaya literasi keagamaan di tengah masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi instan dan maraknya pemahaman keagamaan yang seringkali tidak terverifikasi, forum Bahtsul Masa’il menjadi benteng penting dalam menjaga tradisi tabayyun, musyawarah, dan pengambilan hukum secara hati-hati sebagaimana diwariskan para ulama pesantren.

Sementara itu, Ketua PRNU Desa Janti, H. Makhi, M.Pd.I mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kajian fikih semacam ini memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat agar pelaksanaan ibadah tidak hanya semarak secara tradisi, tetapi juga tepat secara syariat.

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena masyarakat tidak cukup hanya beribadah, tetapi juga harus memahami dasar hukumnya. Ini adalah bagian dari penguatan umat dan penguatan tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama,” tuturnya.

Selain menjadi forum kajian hukum Islam, kegiatan ini juga mempererat silaturahmi antar pengurus NU, tokoh agama, dan masyarakat se-Kecamatan Jogoroto. Semangat kebersamaan yang terbangun menunjukkan bahwa NU di tingkat MWC terus hadir sebagai penggerak pendidikan umat, perekat sosial masyarakat, sekaligus penjaga tradisi Islam yang damai, ilmiah, dan membumi.

Melalui kegiatan ini, LBM MWCNU Jogoroto diharapkan semakin mampu menjadi pusat rujukan keagamaan masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan fikih kontemporer, sekaligus memperkuat peran NU dalam membangun umat yang cerdas, kritis, dan berakhlakul karimah.

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong kembali terlihat dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Kamis (07/05/2026), proses pendirian baja penopang jembatan mulai dilaksanakan dengan melibatkan Babinsa Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali bersama warga setempat.

Di tengah teriknya cuaca, Babinsa Koramil 10/Sambi Peltu Hendrik Jampa tampak turun langsung membantu proses pemasangan baja penopang. Kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat yang sejak awal aktif bergotong royong demi percepatan pembangunan jembatan tersebut.

Pendirian baja penopang menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda. Struktur ini nantinya akan menjadi penyangga utama yang memperkuat konstruksi jembatan agar aman dan kokoh digunakan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Peltu Hendrik Jampa mengatakan, keterlibatan TNI melalui Babinsa merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur desa yang bermanfaat langsung bagi warga. Selain mempercepat pekerjaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Pembangunan jembatan ini sangat penting untuk menunjang akses transportasi dan perekonomian warga. Kami akan terus membantu agar pengerjaan berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Warga Desa Nglembu pun menyambut baik keterlibatan Babinsa dalam pembangunan tersebut. Mereka berharap Jembatan Perintis Garuda nantinya dapat mempermudah akses antarwilayah serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan antara TNI dan warga, pembangunan Jembatan Perintis Garuda diharapkan menjadi simbol kemajuan desa sekaligus memperkuat budaya gotong royong yang terus terjaga di tengah masyarakat Boyolali.

(Agus Kemplu)

Belajar dari Dunia, Membangun Pemerintahan Digital Indonesia

Dari Diplomasi Pengetahuan Menuju Kedaulatan Digital Bangsa

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

TelusuR.ID – Di tengah gelombang revolusi kecerdasan buatan, big data, dan digital governance, ukuran kemajuan sebuah negara telah berubah secara fundamental. Kekuatan negara modern tidak lagi semata ditentukan oleh sumber daya alam, luas wilayah, atau kekuatan militer, melainkan oleh kualitas tata kelolanya: seberapa cepat negara melayani rakyat, seberapa adaptif menghadapi perubahan, dan seberapa cerdas membangun kolaborasi global untuk kepentingan nasional.

Karena itu, pembangunan pemerintahan digital bukan lagi agenda administratif atau proyek teknologi semata. Ia telah menjadi strategi peradaban sekaligus penentu daya saing bangsa di masa depan.

Kesadaran tersebut terasa kuat dalam kunjungan strategis delegasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Institute for Global Public Policy (IGPP) Fudan University Shanghai, Tiongkok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Rektor IPDN Prof. Hyronimus Rowa bersama Prof. Muhadam Labolo, sementara penulis dipercaya memimpin rombongan mahasiswa IPDN dalam agenda Strategic Study mengenai tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.

Kunjungan ini bukan sekadar perjalanan akademik, melainkan ruang pembelajaran strategis tentang bagaimana negara modern membangun birokrasi yang efektif, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Di tengah kompetisi global yang semakin kompleks, satu hal menjadi semakin jelas: negara yang ingin maju tidak bisa bekerja dalam isolasi. Kemajuan lahir dari keterbukaan terhadap pertukaran pengetahuan, pengalaman, teknologi, dan perspektif global.

Fudan University menjadi contoh penting bagaimana institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai pusat diplomasi pengetahuan (knowledge diplomacy). Melalui Institute of International Studies (IIS) dan IGPP, Fudan aktif membangun jejaring akademik dan riset dengan Indonesia dalam bidang hubungan internasional, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama tersebut melibatkan berbagai perguruan tinggi dan lembaga strategis Indonesia, mulai dari Universitas Indonesia, UGM, UMY, UIII, BRIN, hingga sejumlah pusat kajian kebijakan publik. Tema yang dibahas pun mencerminkan dinamika geopolitik dan tata kelola global masa kini: Laut China Selatan, Belt and Road Initiative, diplomasi budaya, faith diplomacy, hingga masa depan hubungan ASEAN–China.

Namun di balik seluruh diskusi itu, terdapat satu benang merah yang sangat relevan bagi Indonesia hari ini: kebutuhan mendesak untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan global.

Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah transformasi birokrasi. Di satu sisi, masyarakat bergerak semakin digital. Publik menuntut pelayanan yang cepat, transparan, sederhana, dan responsif. Namun di sisi lain, birokrasi sering kali masih bekerja dengan pola lama: lambat, sektoral, hierarkis, dan minim integrasi.

Karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi baru, portal layanan, atau sistem elektronik semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun paradigma dan budaya kerja baru dalam pemerintahan.

Budaya kolaborasi harus menjadi fondasi utama.

Pemerintahan digital tidak mungkin dibangun di atas ego sektoral. Negara modern membutuhkan integrasi data, interoperabilitas sistem, sinergi kelembagaan, dan kemampuan bekerja lintas disiplin secara cepat dan adaptif. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi lahir bukan karena satu institusi yang dominan, melainkan karena kemampuan seluruh ekosistem pemerintahan bergerak dalam visi yang sama.

Pelajaran penting lainnya dari Shanghai adalah kuatnya orientasi pada hasil (result-oriented governance). Teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi hanyalah instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi.

Rakyat tidak mengukur keberhasilan negara dari seberapa canggih platform digital yang dimiliki pemerintah. Yang mereka rasakan adalah apakah pelayanan menjadi lebih mudah, apakah birokrasi semakin cepat, apakah akses terhadap negara semakin sederhana, dan apakah pemerintah benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Karena itu, digitalisasi pemerintahan sejatinya adalah proyek kemanusiaan. Teknologi harus memperkuat kehadiran negara, bukan menjauhkan negara dari rakyat.

Transformasi digital juga harus dibangun di atas fondasi integritas. Sistem secanggih apa pun akan kehilangan makna apabila tidak didukung etika pelayanan publik, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepemimpinan yang visioner.

Di era global yang semakin terkoneksi, Indonesia membutuhkan aparatur negara yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kapasitas strategis, wawasan global, literasi digital, dan kemampuan membaca arah perubahan dunia.

Kunjungan akademik seperti ini menjadi penting karena membuka kesadaran baru bahwa masa depan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Negara yang unggul bukan sekadar negara dengan teknologi paling maju, tetapi negara yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan publik yang efektif dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agenda transformasi digital memiliki relevansi kuat dengan visi Asta Cita: membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, modern, dan berpihak kepada rakyat.

Indonesia membutuhkan birokrasi yang lebih lincah, adaptif, kolaboratif, dan berbasis inovasi. Dunia berubah terlalu cepat untuk dihadapi dengan pola pikir dan cara kerja lama.

Karena itu, semangat “belajar dari dunia untuk membangun Indonesia” bukan sekadar slogan akademik. Ia merupakan kebutuhan strategis bangsa.

Kita boleh belajar dari negara mana pun, menyerap pengalaman terbaik dunia, dan membangun jejaring global seluas mungkin. Namun tujuan akhirnya harus tetap satu: memperkuat kedaulatan Indonesia melalui sistem pemerintahan yang modern, cerdas, dan mampu melayani rakyat secara adil dan efektif.

Sebab pada akhirnya, masa depan bangsa tidak dibangun oleh mereka yang merasa paling tahu. Masa depan dibangun oleh mereka yang terus belajar, terbuka terhadap perubahan, berani berinovasi, dan mampu bekerja bersama demi menghadirkan negara yang benar-benar hadir untuk rakyat.

Surakarta,TelusuR.ID – Kesadaran akan kebersihan lingkungan menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Babinsa Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Ska, Serda Djoko Riyadi dengan penuh kepedulian mengajak warga Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) Pukul 09.00 wib, Kamis (07/05/2025), Serda Djoko Riyadi menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan, karena lingkungan yang kumuh dapat menjadi sumber berbagai penyakit.

“Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, atau buatlah lubang sampah yang bisa ditutup kembali setelah penuh. Dengan begitu, lingkungan kita akan tetap sehat, bersih, dan nyaman untuk ditinggali,” imbaunya kepada warga.

Kegiatan ini bukan hanya sekadar ajakan, tetapi juga bentuk nyata kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di wilayah binaan.

“Sebagai Babinsa, tugas kami bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kesejahteraan warga. Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan warga juga lebih terjaga. Selain itu, melalui kegiatan seperti ini, kami bisa lebih dekat dengan masyarakat dan mendengar langsung keluhan serta aspirasi mereka, imbuh Serda Djoko Riyadi

Ajakan ini pun disambut baik oleh warga Kelurahan Serengan. Mereka merasa terbantu dengan adanya imbauan dan dukungan dari Babinsa dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu, Bapak Slamet dan Baharudin salah satu warga, mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Kami sangat senang dan bangga memiliki Babinsa yang peduli dengan lingkungan kami. Semoga ke depannya, semakin banyak warga yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan agar kampung kita semakin nyaman dan sehat.”

Kegiatan Komsos ini diharapkan dapat menjadi pemicu kesadaran kolektif warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, masyarakat dapat hidup lebih sehat, aktivitas sehari-hari berjalan lancar, dan suasana kampung menjadi lebih nyaman.

Melalui langkah sederhana seperti ini, TNI bersama masyarakat terus membangun kebersamaan dan gotong royong demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Semoga semangat menjaga kebersihan ini bisa terus berlanjut dan menjadi budaya di Kelurahan Serengan.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.ID — DPRD Kabupaten Jombang bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Ruang Utama Paripurna DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (7/5/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, itu menjadi forum penyerapan aspirasi masyarakat sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dalam forum tersebut, berbagai unsur masyarakat, PSHT, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Kesbangpol menyampaikan masukan, kritik, dan saran terkait substansi aturan yang tengah dibahas.

Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi yang konstruktif. DPRD Jombang dinilai membuka ruang partisipasi publik secara luas agar regulasi yang dihasilkan lebih aspiratif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kartiyono mengatakan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Menjaga ketenteraman dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat,” ujar politisi PKB tersebut.

Ia menegaskan, pembahasan raperda akan dilakukan secara bertahap dan terbuka dengan tetap menerima berbagai masukan dari masyarakat.

“Kita lanjutkan pembahasannya dan kita perbaiki bersama-sama. Kami berupaya agar hasilnya benar-benar lebih baik,” katanya.

Menurut Kartiyono, seluruh saran dan kritik yang muncul dalam forum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi agar nantinya dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Sejumlah peserta rapat juga mengapresiasi sikap terbuka DPRD Jombang dalam menerima berbagai pandangan masyarakat. Pendekatan dialogis tersebut dinilai mencerminkan komitmen DPRD dalam menghadirkan produk hukum yang berpihak pada kepentingan publik.

Selain membahas aspek penegakan aturan, forum juga menyoroti pentingnya edukasi dan pembinaan sosial kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai perlu dikedepankan agar penerapan perda tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan.

Kartiyono berharap raperda tersebut nantinya mampu menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun anggota Bapemperda yang hadir dalam rapat tersebut, antara lain Dodit Eko Prasetyo (PDIP), Jawahirul Fuad (PDIP), Muhammad Thoyyib (PKS), dan Mahwal Huda (Gerindra). Selama rapat berlangsung, sejumlah wartawan juga diperbolehkan melakukan peliputan. (gus)

DEPOK, TelusuR.ID — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo memberikan ceramah umum kepada jajaran pegawai Badan Siber dan Sandi Negara di Kantor BSSN, Depok, Rabu (6/5/2026).

Dalam paparannya, Kapolri menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Polri dan BSSN dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital nasional.

Menurut Listyo Sigit, keamanan siber kini menjadi salah satu elemen strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi kepentingan masyarakat di ruang digital. Karena itu, penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, serta penegakan hukum di bidang siber perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Polri terus memperkokoh infrastruktur, penegakan hukum, dan SDM di bidang keamanan siber sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa,” ujar Kapolri di kutip TelusuR.id.

Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam membangun sistem keamanan digital yang adaptif dan responsif terhadap berbagai ancaman siber, mulai dari kejahatan digital hingga potensi gangguan terhadap sistem strategis nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menerima penghargaan Adibhakti Sanapati sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam penguatan keamanan siber serta sistem persandian nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menegaskan bahwa kerja sama strategis antara BSSN dan Polri menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan siber nasional yang kuat di tengah perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

Menurutnya, tantangan keamanan digital ke depan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan data, melindungi ruang siber nasional, serta menciptakan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat.

Ceramah umum tersebut juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama antara Polri dan BSSN dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber sekaligus mendukung percepatan transformasi digital nasional yang aman dan berkelanjutan.

JAKARTA, TelusuR.ID — Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat program unggulan ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika) dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Sebanyak 3.717 “Sobat Ananda Bersinar” yang terdiri dari 2.899 siswa dan 818 guru dari 833 sekolah SMA/SMK/MA/SR se-DKI Jakarta resmi dikukuhkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto, di Menara 165, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh BNN Provinsi DKI Jakarta tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda DKI Jakarta, pejabat tinggi BNN, serta sejumlah tokoh masyarakat. Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pelajar sebagai peer educator atau pendidik sebaya sekaligus agen perubahan dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam sambutannya, Suyudi menegaskan bahwa pelantikan “Sobat Ananda Bersinar” bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian bersama terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

“Kita berharap anak-anak Indonesia tumbuh sehat, berkembang, cerdas, dan kuat sebagaimana amanat Presiden RI. Jangan sampai generasi muda salah arah dan justru menjadi kontraproduktif terhadap program pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Suyudi di kutip Telusur.id.

Menurut dia, keterlibatan pelajar dan guru dalam program tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Para siswa juga didorong untuk menjadi contoh positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

BNN menilai pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan anak muda secara langsung menjadi salah satu strategi efektif dalam membangun kesadaran kolektif tentang bahaya narkotika sejak dini.

Suyudi berharap program “Sobat Ananda Bersinar” di DKI Jakarta dapat menjadi model yang diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, BNN optimistis gerakan pencegahan narkotika dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang besar dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Menutup sambutannya, Suyudi berpesan kepada para “Sobat Ananda Bersinar” untuk mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dan menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing.

“Jadilah cahaya penerang bagi teman-teman dan lingkungan sekitar. Jangan beri ruang bagi narkotika untuk merusak mimpi dan masa depan kalian,” katanya.

BNN juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan saat ini tidak ditujukan untuk memusuhi individu, melainkan melawan kejahatan narkotika, dengan tetap mengedepankan pendekatan pemulihan bagi korban penyalahgunaan dan pembinaan bagi generasi penerus bangsa.