JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang, mengambil langkah strategis dalam upaya pembenahan data kemiskinan. Bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pemerintah setempat menggelar sosialisasi intensif mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Agenda yang berlangsung di balai desa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru mengenai sistem pendataan yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS. DTSEN kini menjadi instrumen utama negara dalam memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih mendalam dan terintegrasi.
Sistem DTSEN sendiri berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penggunaan NIK tunggal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara presisi, terutama sebagai basis data utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dari pemerintah.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen penting desa, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jajaran ketua RT/RW, hingga tokoh masyarakat. Hadir pula pendamping PKH, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan sinergitas pengawasan data di lapangan.
Kepala Desa Sentul, Misbakhul Arifin, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di wilayahnya tidak boleh lagi dilakukan secara sporadis. Menurutnya, segala bentuk intervensi pemerintah harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan bersandar pada validitas data yang akurat.
“Saya berharap pertemuan ini produktif dan menghasilkan sesuatu yang nyata untuk masyarakat Sentul. Semua program harus kita sukseskan dengan berbasis data,” ujar Misbakhul Arifin saat memberikan keterangan diterima Telusur.id Jumat (8/5/2026).
Misbakhul menambahkan, sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen kepemimpinannya untuk menyebarluaskan informasi terkait pengumpulan dan integrasi data. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat memahami bagaimana posisi ekonomi mereka tercatat dalam sistem negara.
Sementara itu, Ketua LPMD Sentul, Faizudin atau yang akrab disapa Gus Faiz, menjelaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dari kegiatan ini. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan publik dan bantuan sosial (bansos) ke depan benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.
Mengangkat tema “Sosialisasi Sistem Desil (DTSEN) Untuk Masyarakat Desa Sentul Menuju Keadilan Sosial”, acara ini menekankan pada pembagian tingkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem desil diharapkan mampu memetakan kelompok masyarakat dari yang paling rentan hingga yang mandiri.
“Sosialisasi DTSEN ini adalah fondasi penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan pemahaman dan partisipasi aktif semua pihak, sistem data tunggal ini dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat,” kata Gus Faiz dengan optimistis.
Dalam sesi inti, menghadirkan narasumber Via selaku pendamping PKH Desa Sentul. Ia memaparkan secara teknis mengenai mekanisme pembaharuan data yang kini dapat dilakukan secara lebih fleksibel oleh pihak desa bersama pendamping sosial.
Via menjelaskan bahwa pembaharuan data harus dilakukan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Jika ditemukan adanya perubahan status ekonomi warga, maka data tersebut harus segera dimutakhirkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Para ketua RT dan RW tampak antusias menanyakan teknis pengusulan warga yang dianggap layak masuk ke dalam sistem DTSEN namun selama ini belum terakomodasi.
Partisipasi aktif dari jajaran RT dan RW ini dianggap sebagai garda terdepan validasi data. Mengingat merekalah yang paling mengetahui kondisi harian warga di lingkungan masing-masing, peran mereka dalam verifikasi DTSEN menjadi sangat vital.
Di akhir kegiatan, Gus Faiz berpesan kepada seluruh pengurus RT dan RW agar tidak berhenti pada pertemuan tersebut saja. Ia meminta informasi mengenai sistem Desil dan DTSEN ini diteruskan kepada warga dalam rapat-rapat rutin di tingkat lingkungan.
Harapannya, melalui sosialisasi yang masif hingga ke tingkat terbawah, tidak ada lagi warga Desa Sentul yang merasa terpinggirkan secara administratif. Pemutakhiran data berbasis DTSEN ini menjadi harapan baru bagi terciptanya tata kelola bantuan sosial yang lebih adil di Kabupaten Jombang.
