Jombang,TelusuR.ID – Polres Jombang menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR., di lapangan Mapolres Jombang, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Jombang Kompol Syarlis, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, perwira staf, PNPP Polres Jombang, serta Ketua dan Pengurus Bhayangkari Cabang Jombang.

Rotasi jabatan yang dilaksanakan meliputi sejumlah posisi strategis di lingkungan Polres Jombang. Jabatan Kasat Reskrim yang sebelumnya diemban AKP Dimas Robin Alexander kini diserahterimakan kepada AKP Magribi Agus Saputra yang sebelumnya menjabat Kanit II Subbidpaminal Bidpropam Polda Jawa Timur. Sementara itu, AKP Dimas Robin Alexander mendapat tugas baru sebagai Kanit II Subbidpaminal Bidpropam Polda Jawa Timur.

Selain itu, jabatan Kapolsek Kabuh yang sebelumnya dijabat AKP Tommi Hermanto kini dipercayakan kepada AKP Muhammad Yogie Pratama yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Mojokerto. Sedangkan AKP Tommi Hermanto mendapat penugasan baru sebagai Kasihukum Polres Jombang.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Kapolsek Mojowarno. AKP Susilo mendapat tugas baru sebagai Kasubbagkerma Bagops Polres Jombang dan posisinya digantikan oleh Iptu Dhira Wira Prasasta yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur.

Sementara itu, AKP Mohamad Djulan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Jogoroto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagbinops Bagops Polres Jombang. Jabatan Kapolsek Jogoroto selanjutnya diisi oleh AKP Fadilah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tembelang.

Jabatan Kapolsek Tembelang kini dipercayakan kepada AKP Sartono yang sebelumnya menjabat Kapolsek Plandaan. Posisi Kapolsek Plandaan kemudian diisi oleh AKP Solihin Budi Santoso yang sebelumnya menjabat Kapolsek Peterongan.

Untuk jabatan Kapolsek Peterongan, kini diemban oleh AKP Hidayaturrahman yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur. Sedangkan Kapolsek Sumobito AKP Bagus Tejo Purnomo mendapat tugas baru sebagai Kapolsek Ngusikan menggantikan Iptu Suraji.

Iptu Suraji selanjutnya dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Bandar Kedungmulyo menggantikan Iptu Zaenal Abidin yang kini menempati jabatan baru sebagai Kasubbagren Progar Bagren Polres Jombang.

Di sisi lain, AKP Trisulo Hadi Warjianto yang sebelumnya menjabat Kapolsek Megaluh ditunjuk sebagai Kapolsek Sumobito. Jabatan Kapolsek Megaluh kini diisi oleh Iptu Irfendi Fibrianto yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur.

Selain rotasi jabatan tersebut, Iptu Rangga Nurrizaldy yang sebelumnya menjabat Kanit 3 Satreskrim Polres Jombang dimutasikan sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Dalpers Ro SDM Polda Jawa Timur dalam rangka mengikuti Pendidikan S-2 STIK Reguler Angkatan ke-16 Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Kapolres Jombang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polres Jombang.

“Atas berkat rahmat Allah SWT, saya mengucapkan selamat atas jabatan yang baru. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah dilaksanakan pada jabatan sebelumnya. Semoga sukses di tempat tugas yang baru. Saya juga memohon maaf apabila selama kebersamaan terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan,” ujar AKBP Ardi Kurniawan.

Secara khusus, Kapolres memberikan apresiasi kepada pejabat lama yang dinilai telah menunjukkan kinerja optimal, terutama dalam pengungkapan berbagai kasus selama bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Jombang.

“Terima kasih atas segala hal yang telah dilakukan untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Selama menjabat, hampir seluruh kasus dapat diungkap dengan baik. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Kepada para pejabat yang baru bergabung, Kapolres menyampaikan ucapan selamat datang serta berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan.

“Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Polres Jombang. Semoga pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik dan membawa inovasi demi kemajuan organisasi,” katanya.

Lebih lanjut, AKBP Ardi Kurniawan menegaskan bahwa seluruh personel Polres Jombang harus mengedepankan prinsip respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Menurutnya, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Saya ingin permasalahan apa pun harus diselesaikan dengan turun langsung ke lapangan. Prinsip utama di Polres Jombang adalah respons cepat terhadap laporan masyarakat, baik di Polres maupun di jajaran. Kita harus hadir, memberikan manfaat bagi masyarakat Jombang, dan jangan sampai menyakiti hati masyarakat,” tegasnya.

Acara sertijab yang dirangkaikan dengan kegiatan pamit kenal tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat soliditas dan semangat pengabdian seluruh personel Polres Jombang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Idealisme Mahasiswa Harus Kita Jaga Bersama Sebagai Ahli Waris Negeri Ini

Oleh : Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Gelombang aksi dan unjuk rasa mahasiswa yang muncul sejak Agustus 2025 hingga hari ini tampaknya sedang dihadapkan pada sebuah operasi pembentukan opini yang sistematis. Aksi mahasiswa tidak lagi dilihat sebagai ekspresi kegelisahan intelektual terhadap persoalan bangsa, melainkan dicurigai sebagai gerakan pesanan yang ditunggangi kepentingan tertentu. Akibatnya, substansi kritik yang mereka suarakan tenggelam oleh narasi yang berusaha mendeligitimasi gerakan itu sendiri.

Yang mengherankan, tudingan semacam itu sering kali lebih ramai dibicarakan ketimbang persoalan yang sesungguhnya sedang dikeluhkan rakyat. Seolah yang menjadi masalah bukan kemiskinan, bukan sulitnya lapangan pekerjaan, bukan melemahnya daya beli masyarakat, bukan pula ketidakpastian ekonomi yang terus menghantui kehidupan rakyat kecil. Yang dipersoalkan justru mereka yang berani menyuarakan kegelisahan tersebut.

Padahal dalam negara demokrasi, aksi dan unjuk rasa merupakan bagian dari mekanisme koreksi sosial yang sah. Bahkan kehadirannya menjadi penanda bahwa masih ada warga negara yang peduli terhadap perjalanan bangsa. Ketika mahasiswa turun ke jalan, yang patut didengar pertama kali adalah isi tuntutannya, bukan buru-buru mencari siapa yang berada di belakangnya.

Lebih ironis lagi, tugas menyampaikan aspirasi rakyat sesungguhnya berada di pundak para anggota parlemen yang telah disumpah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun ketika saluran formal politik kehilangan kepekaan terhadap suara rakyat, jalanan sering kali menjadi ruang terakhir bagi publik untuk menyampaikan kegelisahannya.

Karena itu, anggapan bahwa setiap aksi mahasiswa selalu ditunggangi kepentingan asing atau kekuatan politik tertentu perlu disikapi dengan akal sehat dan kebijaksanaan. Tidak semua kritik adalah makar. Tidak semua demonstrasi adalah konspirasi. Dan tidak semua mahasiswa yang turun ke jalan kehilangan independensinya sebagai kaum intelektual.

Fakta menarik justru terlihat pada aksi mahasiswa terakhir pada Juni 2026. Sasaran aksi diarahkan bukan ke Istana Negara, melainkan ke DPR di tingkat pusat maupun daerah. Pilihan ini mengandung pesan yang sangat jelas: mahasiswa sedang mengingatkan lembaga legislatif agar kembali menjalankan mandat rakyat yang selama ini dipercayakan kepadanya.

Peringatan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya pihak yang membiayai aksi mahasiswa tentu tidak boleh dianggap enteng. Jika memang ada aktor yang membeli gerakan mahasiswa dengan uang, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan moral terhadap masa depan bangsa. Sebab yang dirusak bukan hanya sebuah aksi demonstrasi, melainkan idealisme generasi muda yang selama ini menjadi benteng terakhir nurani publik.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, ketika nilai tukar rupiah terus berhadapan dengan kuatnya dolar dan kehidupan rakyat semakin berat, mahasiswa dituntut memiliki ketajaman berpikir yang lebih kuat daripada godaan materi. Sebab sejarah telah mengajarkan bahwa perubahan besar tidak pernah lahir dari amplop, melainkan dari keberanian moral untuk mengatakan benar terhadap yang benar dan salah terhadap yang salah.

Mahasiswa tidak boleh kehilangan posisi sebagai kekuatan kritis bangsa. Mereka harus tetap menjadi penjaga akal sehat publik ketika banyak pihak mulai kehilangan keberanian untuk berbicara jujur. Sebab begitu idealisme mahasiswa berhasil dibeli, saat itulah masa depan bangsa mulai digadaikan sedikit demi sedikit.

Karena itu, siapa pun yang terbukti meracuni idealisme mahasiswa harus diusut secara tuntas. Bukan semata demi penegakan hukum, melainkan demi menjaga warisan moral bangsa yang kelak akan berpindah ke tangan generasi penerus. Sebab kerusakan terbesar dalam sebuah negara bukan hanya korupsi uang negara, tetapi korupsi nilai yang membuat generasi mudanya kehilangan integritas.

Menjaga mahasiswa berarti menjaga masa depan Indonesia. Menjaga idealisme mereka berarti menjaga harapan bangsa agar tidak tersesat dalam labirin kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan yang sering kali mengorbankan kepentingan rakyat.

Sebab pada akhirnya, negeri ini akan diwariskan kepada mereka. Dan kualitas masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas karakter, integritas, kecerdasan intelektual, serta kedalaman spiritual mahasiswa hari ini.

Tangerang, 25 Juni 2026

JAKARTA,TelusuR.ID — Pengamat hukum sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai perkara hukum yang menjerat Roy Suryo dan dokter Tifa berpotensi kehilangan makna apabila persidangan hanya berfokus pada dugaan pencemaran nama baik tanpa menyentuh substansi yang melatarbelakanginya. Menurut dia, perkara ini bukan sekadar sengketa pidana biasa, melainkan telah berkembang menjadi isu publik yang menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kekuasaan.

Dalam pandangan Andrianto, pertanyaan yang sesungguhnya ingin dijawab publik bukanlah semata apakah Roy Suryo dan dr Tifa melakukan pencemaran nama baik, melainkan apakah tuduhan yang mereka lontarkan memiliki dasar faktual atau tidak. Karena itu, menurutnya, pengadilan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak mengabaikan pokok persoalan yang menjadi sumber lahirnya perkara.

“Jika pengadilan hanya berhenti pada soal pencemaran nama baik, sementara substansi yang diperdebatkan tidak pernah diuji secara terbuka, maka publik akan melihat proses hukum ini hanya menyentuh akibat, bukan akar masalahnya,” kata Andrianto, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, selama hampir dua tahun terakhir polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menjadi konsumsi publik yang terus memunculkan perdebatan, spekulasi, bahkan polarisasi politik. Karena itu, persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur semestinya menjadi momentum untuk mengakhiri kontroversi tersebut melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Andrianto menilai hukum tidak boleh diposisikan sebagai alat untuk membungkam pertanyaan publik, melainkan harus menjadi instrumen untuk menemukan kebenaran yang dapat diterima semua pihak.

“Negara hukum tidak dibangun di atas asumsi dan keyakinan politik. Negara hukum dibangun di atas pembuktian. Karena itu, jika memang ijazah itu asli, buktikan secara terang. Jika ada tuduhan palsu, bantah dengan fakta yang tidak terbantahkan. Dengan cara itulah polemik ini selesai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perkara tersebut telah melampaui batas konflik personal antara pelapor dan terlapor. Isu yang diperdebatkan, kata dia, menyangkut integritas seorang kepala negara yang pernah memimpin Indonesia selama dua periode.

“Persoalannya bukan lagi soal suka atau tidak suka kepada Jokowi. Ini menyangkut standar integritas pejabat publik. Dalam negara demokrasi, dokumen yang menjadi syarat pencalonan pemimpin adalah dokumen publik yang harus dapat diuji apabila muncul keraguan di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Andrianto, ketertutupan terhadap substansi persoalan justru berpotensi memperpanjang ruang spekulasi dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Ia mengingatkan bahwa setiap kontroversi yang tidak diselesaikan secara tuntas akan terus hidup dalam ruang sosial dan politik, bahkan setelah proses hukum berakhir.

“Jangan sampai putusan pengadilan nantinya hanya menjawab apakah Roy dan Tifa bersalah atau tidak, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang selama ini berkembang di masyarakat. Kalau itu yang terjadi, polemik ini tidak akan selesai. Ia hanya berubah bentuk dan terus menjadi sumber kecurigaan publik,” ujarnya.

Andrianto juga menyoroti keputusan aparat penegak hukum yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa. Menurut dia, langkah tersebut masih sejalan dengan prinsip hukum modern yang menempatkan penahanan sebagai upaya terakhir, bukan instrumen penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia mengingatkan bahwa hukum pidana tidak boleh dijalankan berdasarkan tekanan opini publik maupun dorongan politik dari kelompok tertentu.

“Hukum harus berdiri di atas prinsip objektivitas. Jika proses hukum mulai dipengaruhi tekanan massa atau kepentingan politik, maka yang terancam bukan hanya nasib para terdakwa, tetapi kredibilitas sistem peradilan itu sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Andrianto juga menyinggung perkara Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur yang sebelumnya divonis dalam kasus serupa terkait polemik ijazah Jokowi. Menurut dia, perjalanan perkara tersebut, termasuk keputusan pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, patut menjadi bahan refleksi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang kini memasuki tahap persidangan.

Ia menilai rangkaian peristiwa hukum yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi bukan lagi persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi fenomena hukum dan politik yang memiliki dimensi kepentingan publik yang luas.

Karena itu, Andrianto berharap majelis hakim berani mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan kepastian hukum yang substantif, bukan sekadar kepastian hukum prosedural.

“Pengadilan tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang menghina dan siapa yang dihina. Pengadilan harus berani menjawab pertanyaan yang lebih besar: apakah kebenaran yang dipersoalkan publik selama ini memang ada atau tidak. Di situlah letak keadilan substantif yang sesungguhnya,” ujarnya.

Menurut Andrianto, putusan yang hanya berorientasi pada aspek formal perkara berisiko melahirkan kemenangan hukum yang bersifat administratif, tetapi gagal menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sebaliknya, pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh aspek yang relevan akan memperkuat legitimasi putusan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Persidangan ini harus menjadi ruang pencarian kebenaran, bukan sekadar ruang penghukuman. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib Roy Suryo dan dr Tifa, melainkan juga kredibilitas hukum dalam menjawab salah satu kontroversi politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir,” kata Andrianto.

TOTAL POLITIK JOMBANG Jadi Ruang Cangkruk Lintas Elemen, Bahas Persoalan Daerah hingga Masa Depan Kota Santri

JOMBANG,TelusuR.ID – Di tengah beragam tantangan pembangunan daerah, sejumlah tokoh, aktivis, pemuda, akademisi, hingga pelaku usaha di Kabupaten Jombang akan berkumpul dalam forum bertajuk TOTAL POLITIK JOMBANG (Part 1): Ngopi, Cangkruk, dan Membaca Persoalan Jombang Bersama.

Kegiatan yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2026, di Omah The Kien Lauw tersebut dirancang sebagai ruang dialog publik yang santai namun substantif. Forum ini tidak hanya membahas politik dalam pengertian praktis, melainkan mengajak masyarakat membaca berbagai persoalan daerah secara terbuka dan mencari solusi secara kolektif.

Panitia menyebutkan, Jombang memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi kerakyatan, serta semangat gotong royong. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari isu sosial dan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pelayanan publik, hingga ruang kreatif bagi generasi muda.

“Persoalan daerah tidak cukup dibahas dalam forum-forum formal. Dibutuhkan ruang yang lebih dekat dengan masyarakat agar aspirasi, kritik, dan gagasan bisa disampaikan secara terbuka,” demikian keterangan panitia dalam kerangka acuan kegiatan.

Mengusung tema “Merawat Jombang, Membuka Ruang Dialog, Menyusun Gagasan Bersama”, forum ini diharapkan menjadi wadah silaturahmi lintas komunitas sekaligus ruang bertukar pikiran mengenai arah pembangunan Kabupaten Jombang ke depan.

Dua tokoh yang dijadwalkan menjadi pengantar diskusi adalah Gus Misbah dan Gus Didin. Keduanya akan memantik pembahasan terkait berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

Peserta yang diundang berasal dari beragam latar belakang, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, komunitas sosial, pegiat seni dan budaya, akademisi, pelaku UMKM, unsur pemerintahan, media, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Jombang. Panitia menargetkan kehadiran sekitar 30 hingga 50 peserta.

Sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan antara lain kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pendidikan dan kepemudaan, pelayanan publik, penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya lokal, lingkungan hidup, tata ruang, serta peran komunitas dalam mengawal kebijakan publik.

Melalui forum tersebut, peserta juga akan menyusun catatan persoalan strategis daerah dan merumuskan rekomendasi awal yang dapat menjadi bahan pengawalan bersama.

Menurut penggagas TOTAL POLITIK JOMBANG, Edy Musyadad, ruang-ruang dialog publik seperti ini menjadi semakin penting di tengah kecenderungan masyarakat yang kian terpolarisasi dan minim ruang perjumpaan untuk membahas persoalan daerah secara jernih.

Edy menilai banyak kebijakan publik lahir tanpa cukup mendengar suara masyarakat di tingkat akar rumput. Akibatnya, tidak sedikit program pembangunan yang berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil warga.

“Jombang memiliki banyak potensi, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih ada. Mulai dari kemiskinan, lapangan kerja, kualitas pendidikan, tata kelola pelayanan publik, hingga ruang kreatif bagi anak muda. Semua itu membutuhkan keberanian untuk dibicarakan secara terbuka,” ujar Edy.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kondisi daerah bukanlah bentuk pesimisme, melainkan wujud kepedulian agar pembangunan berjalan lebih tepat sasaran. Menurutnya, budaya demokrasi yang sehat justru tumbuh ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan solusi secara setara.

“Selama ini masyarakat sering hanya menjadi objek pembangunan. Padahal mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang sangat penting. Karena itu TOTAL POLITIK JOMBANG ingin menghadirkan ruang di mana semua orang bisa duduk bersama tanpa sekat, tanpa atribut, dan tanpa kepentingan politik praktis,” katanya.

Edy juga mengingatkan bahwa Kabupaten Jombang sebagai daerah yang dikenal memiliki tradisi intelektual dan keagamaan yang kuat harus mampu menjadi contoh dalam membangun budaya dialog yang produktif. Menurutnya, masa depan daerah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah atau elite politik, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kalau masyarakat diam, maka persoalan akan terus menumpuk. Tetapi jika masyarakat mau berdialog, berkolaborasi, dan mengawal kebijakan secara kritis serta konstruktif, maka peluang menghadirkan perubahan akan jauh lebih besar. Dari cangkrukan sederhana inilah kita berharap lahir gagasan-gagasan besar untuk Jombang,” tegasnya.

Panitia berharap TOTAL POLITIK JOMBANG tidak berhenti sebagai forum diskusi sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan dialog publik yang berkelanjutan dan mampu menjembatani berbagai elemen masyarakat dalam membangun Jombang.

Dengan suasana cangkrukan yang hangat dan egaliter, kegiatan ini diharapkan melahirkan gagasan-gagasan segar sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi warga untuk menjawab berbagai persoalan daerah secara bersama-sama.

“Jombang membutuhkan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari ruang-ruang sederhana seperti cangkrukan, sering lahir gagasan besar yang mampu mendorong perubahan,” tulis panitia dalam penutup kerangka acuan kegiatan.

Sragen,TelusuR.ID – Sebagai upaya mendukung stabilitas pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, Sertu Ikhsan, Babinsa Desa Slendro Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen, melaksanakan pengecekan harga serta ketersediaan sembako di Pasar Tradisional Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kamis (25/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sertu Ikhsan berkeliling pasar sambil berdialog dengan para pedagang dan pembeli untuk mengetahui perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok. Selain memantau stok barang, Babinsa juga menyerap informasi terkait kendala yang dihadapi pedagang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari hasil pemantauan, stok sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan kebutuhan harian lainnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Aktivitas perdagangan pun berlangsung lancar dengan kondisi pasar yang tetap kondusif.

Sertu Ikhsan mengatakan bahwa kegiatan monitoring pasar merupakan bagian dari tugas Babinsa untuk mengetahui kondisi wilayah secara langsung, termasuk perkembangan ekonomi masyarakat.

“Pasar tradisional merupakan salah satu barometer kondisi ekonomi masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, kami dapat mengetahui perkembangan harga dan ketersediaan sembako sehingga apabila ada gejolak dapat segera dikoordinasikan dengan instansi terkait. Alhamdulillah, hingga saat ini stok kebutuhan pokok di Pasar Slendro masih aman dan aktivitas jual beli berjalan lancar,” ungkap Sertu Ikhsan.

Menurutnya, pemantauan secara rutin juga bertujuan memberikan rasa tenang kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah.

Di sela-sela pemantauan, Sertu Ikhsan juga mengajak para pedagang untuk terus menjaga kualitas barang dagangan serta tidak melakukan penimbunan yang dapat memicu gejolak harga di pasaran. Ia berharap sinergi antara pedagang, masyarakat, dan pemerintah dapat terus terjalin sehingga kebutuhan pokok warga tetap tersedia, terjangkau, dan distribusinya berjalan lancar.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Suasana penuh semangat dan kebanggaan mewarnai kegiatan penyambutan personel Abit Dikmaba PK dan Dikmata PK Gelombang II Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Marsling Area (MA) Gladagsari, Yonif TP 454/Satriyo Digdoyo, Kabupaten Boyolali, Kamis (25/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali.

Penyambutan para prajurit muda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan personel TNI Angkatan Darat sekaligus mempererat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran para lulusan pendidikan pertama tersebut diharapkan mampu memberikan energi baru dalam mendukung tugas-tugas pertahanan wilayah serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kodam IV/Diponegoro, khususnya Kabupaten Boyolali.

Dalam sambutannya, Bupati Boyolali Bapak Agus Irawan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh personel Abit Dikmaba PK dan Dikmata PK Gelombang II TA 2026. Ia menegaskan bahwa menjadi seorang prajurit TNI merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara telah melewati berbagai tahapan pendidikan yang tidak mudah. Oleh karena itu, implementasikan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Jadilah prajurit yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap kehadiran para prajurit muda dapat semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, Kabupaten Boyolali yang dikenal aman, kondusif, dan memiliki budaya gotong royong yang kuat membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk TNI, untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kehadiran para prajurit Yonif TP 454 yang akan mengabdikan diri di wilayah Boyolali. Ia menegaskan bahwa tradisi penyambutan satuan merupakan bentuk penghormatan dan kebanggaan kepada para prajurit yang siap mengemban tugas demi bangsa dan negara.

“Kehadiran Yonif TP 454 di wilayah Boyolali diharapkan semakin memperkuat soliditas TNI AD, meningkatkan kesiapsiagaan satuan, serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” tegas Dandim.

Dandim juga berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia mengajak para prajurit untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menghormati adat istiadat setempat, serta hadir sebagai solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Dengan semangat pengabdian yang tinggi, para prajurit muda Abit Dikmaba PK dan Dikmata PK Gelombang II TA 2026 diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat. Kehadiran mereka di Kabupaten Boyolali menjadi harapan baru dalam mewujudkan wilayah yang aman, maju, dan sejahtera.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Babinsa Koramil 11 Manyaran Kodim 0728/Wonogiri melaksanakan kegiatan Anjangsana dan Komunikasi Sosial (Komsos) di wilayah Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Kamis (25/6/2026). Bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat.

Anjangsana di kediaman Bapak Kalis di Dusun Banaran RT 03/RW 18, Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga bersilaturahmi dengan Bapak Joko dan Bapak Sukiran, yang merupakan tokoh pemuda sekaligus pengusaha di Kecamatan Manyaran.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Melalui komunikasi yang terbuka, Babinsa dan para tokoh masyarakat saling bertukar informasi mengenai perkembangan situasi wilayah serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Bapak Kalis menyampaikan apresiasi atas kehadiran Babinsa yang rutin menjalin komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan wilayah yang aman dan kondusif.

“Kami siap mendukung seluruh program pemerintah serta menjaga kondusivitas di Kecamatan Manyaran. Kami juga akan terus menjaga sinergi dan kerja sama yang baik dengan Kodim 0728/Wonogiri demi kepentingan masyarakat,” ujar Bapak Kalis.

Selain itu, Bapak Kalis menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan. Ia menyatakan siap berkoordinasi dan segera memberikan informasi kepada Babinsa apabila terdapat kejadian menonjol maupun potensi gangguan keamanan di wilayah binaan.

Anjangsana dan komunikasi sosial ini, Babinsa Koramil 11 Manyaran berharap hubungan baik dengan seluruh komponen masyarakat semakin erat. Dengan kebersamaan dan sinergi yang terus terjalin, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Manyaran tetap aman, damai, dan kondusif.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.id – Gelombang protes dari para pengemudi angkutan barang pecah di wilayah gerbang transit Jawa Timur. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam wadah Gerakan Sopir Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, Kamis (25/06/2026).

Aksi turun ke jalan ini dipusatkan di sekitar kawasan Terminal Kepuhsari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Massa pengemudi membentangkan berbagai tuntutan yang berkaitan langsung dengan benang kusut keselamatan berkendara, fasilitas jaminan sosial, serta keamanan jalur logistik.

Secara umum, ada beberapa poin krusial yang mereka suarakan kepada instansi terkait dalam aksi demonstrasi tersebut. Para sopir menuntut adanya penertiban terhadap maraknya aksi bajing loncat, aksi balap liar yang membahayakan, hingga dugaan pungutan liar (pungli) di jalanan.

Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan akumulasi kekecewaan para pengemudi yang sudah lama terpendam. Kebijakan di sektor perhubungan darat dinilai masih belum berpihak kepada kesejahteraan dan keselamatan para pengemudi angkutan barang.

Menurut Supri, salah satu persoalan paling mendesak yang harus segera diatasi adalah maraknya aktivitas balap liar di jalur protokol. Keberadaan pemuda yang menutup jalan secara sepihak untuk balapan dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk armada truk bermuatan berat.

Selain faktor gangguan keamanan, para sopir juga mengeluhkan minimnya fasilitas tempat istirahat (rest area) khusus armada besar di wilayah Jombang. Padahal, posisi geografis Kabupaten Jombang sangat strategis sebagai urat nadi logistik utama di bagian tengah Provinsi Jawa Timur.

“Jombang menjadi jalur transit bagi banyak sopir dari arah timur menuju wilayah barat. Jombang itu adalah titik lelah utama bagi kawan-kawan pengemudi, khususnya yang berjalan jauh dari arah Banyuwangi menuju ke barat,” kata Supri menjabarkan kondisi riil di lapangan.

Karena menjadi jalur lintas provinsi yang sangat strategis, ketersediaan fasilitas penunjang fisik pengemudi dinilai menjadi hal yang mutlak. Minimnya rest area yang representatif membuat para sopir terpaksa memarkir kendaraannya di bahu jalan luar kota yang rawan kriminalitas.

Ancaman kriminalitas jalanan seperti aksi premanisme bajing loncat juga menjadi momok menakutkan yang masih terus mengintai muatan truk. Supri menyebut persoalan ini sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak berwajib, namun ekosistem kejahatan jalanan tersebut tak kunjung lenyap.

“Persoalan bajing loncat itu masih sangat kerap kami temui di lapangan saat malam hari. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan merugikan kami para sopir yang bertanggung jawab penuh atas keutuhan barang muatan,” katanya melanjutkan keluhan.

Keluhan lain yang dibawa oleh massa aksi adalah ketidakpastian hukum mengenai kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang di beberapa ruas jalan. Supri menilai aturan tersebut sering kali berubah-ubah dan tidak diterapkan secara konsisten oleh petugas di lapangan.

Supri mencontohkan kasus nyata yang menimpa salah satu anggotanya yang terlibat kecelakaan fatal usai dihadang oleh komplotan pelaku balap liar. Mirisnya, dalam proses hukum pasca-insiden, sang sopir justru diperlakukan layaknya pelaku kejahatan utama, padahal posisinya adalah korban.

Merespons gelombang aksi tersebut, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan langsung turun tangan dengan menggelar audiensi tertutup bersama perwakilan sopir. Kapolres menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan dari para pengemudi angkutan barang tersebut telah ditampung secara resmi.

“Tadi dari teman-teman sopir sudah menyampaikan aspirasinya secara langsung, dan kita gelar audiensi bersama di dalam. Semuanya kami tampung dan akan kita tindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” ungkap AKBP Ardi Kurniawan usai menemui massa.

Terkait keluhan dugaan praktik pungli yang melibatkan oknum di jalanan, Kapolres menegaskan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam. Saat ini, Korps Bhayangkara sedang melakukan proses pemeriksaan intensif serta pendalaman informasi guna menyeret oknum tersebut ke ranah hukum.

Menutup keterangannya, Kapolres juga memaparkan alasan di balik kebijakan pembatasan truk di Jalan Veteran Mojoagung yang sempat dikeluhkan para sopir. Berdasarkan data evaluasi tahun 2026, angka kecelakaan di jalur tersebut sangat tinggi hingga memicu 12 kejadian fatal berujung maut.

TNI AD Kebut Pembangunan Jaringan Air Bersih di Maniamolo, Progres Sudah Capai 77 Persen

Nias Selatan,TelusuR.ID – Komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat terus diwujudkan melalui pembangunan sarana air bersih di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Melalui program Bakti TNI untuk Rakyat, personel Koramil 12/Teluk Dalam bersama warga terus mempercepat pembangunan bak penampungan dan jaringan pipanisasi air bersih di Desa Idala Jaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kamis (25/6/2026).

Pada tahap pengerjaan saat ini, personel TNI dan masyarakat bergotong royong melakukan pembentangan pipa sebagai bagian dari perluasan jaringan distribusi air menuju permukiman warga. Medan yang cukup berat dan kondisi geografis yang menantang tidak menyurutkan semangat para prajurit maupun masyarakat untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.

Sinergi antara TNI dan warga menjadi kunci utama percepatan pembangunan. Kehadiran prajurit di lapangan tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dalam mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga kini, progres pembangunan sarana air bersih tersebut telah mencapai 77 persen. Pekerjaan terus dikebut agar fasilitas yang sangat dinantikan warga itu segera dapat beroperasi dan memberikan akses air bersih yang lebih mudah, layak, serta berkelanjutan bagi masyarakat Desa Idala Jaya Hilisimaetano.

Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Sandy, S.I.P., mengatakan pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga, termasuk kebutuhan air bersih.

“Pembangunan sarana air bersih ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap pengerjaan dapat segera selesai sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga dalam jangka panjang,” ujar Sandy.

Program ini menjadi salah satu bentuk implementasi tugas pembinaan teritorial TNI AD yang tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan bakti sosial dan pembangunan infrastruktur dasar, TNI terus berupaya memperkuat kemanunggalan dengan rakyat sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat di daerah.

Dengan progres yang terus menunjukkan perkembangan signifikan, warga berharap fasilitas air bersih tersebut segera rampung dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selama ini masih terkendala keterbatasan akses air bersih.

Ketika Ulama Berebut Jabatan: Alarm Moral bagi Organisasi Keagamaan

Oleh Faizuddin FM

Ketua PAC PERGUNU Kecamatan Tembelang

Jabatan sejatinya bukan sesuatu yang layak diburu. Dalam tradisi Islam, amanah kepemimpinan idealnya datang sebagai bentuk kepercayaan umat kepada seseorang yang dinilai memiliki kapasitas, integritas, dan keteladanan. Jabatan diberikan karena kelayakan, bukan diperjuangkan karena ambisi.

Karena itu, ketika seseorang memperoleh amanah tanpa memintanya, tanpa melobi, tanpa membangun faksi, dan tanpa menghalalkan berbagai cara untuk meraihnya, maka di situlah terdapat harapan bahwa kepemimpinan tersebut akan mendapatkan bimbingan serta pertolongan Allah SWT.

Namun realitas yang berkembang hari ini menunjukkan gejala yang berbeda. Jabatan tidak lagi sekadar amanah, melainkan berubah menjadi komoditas yang diperebutkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam ranah politik dan pemerintahan, tetapi juga mulai merambah organisasi-organisasi keagamaan yang semestinya menjadi benteng moral masyarakat.

Di banyak tempat, kontestasi kepemimpinan organisasi keagamaan kian menyerupai pertarungan politik praktis. Manuver, lobi, penggalangan dukungan, pembentukan kelompok-kelompok kepentingan, hingga kampanye terselubung menjadi pemandangan yang sulit dihindari. Jabatan yang dahulu dipandang sebagai beban pengabdian perlahan berubah menjadi simbol prestise dan alat memperoleh pengaruh.

Ketika ulama mulai sibuk berebut kursi, masyarakat berhak bertanya: apakah yang sedang diperjuangkan masih dakwah, atau sudah bergeser menjadi hasrat kekuasaan?

Pertanyaan ini penting karena ulama bukan sekadar pemimpin organisasi. Mereka adalah penjaga nilai, pembimbing umat, sekaligus figur yang selama ini menjadi rujukan moral masyarakat. Ketika mereka terjebak dalam persaingan yang sarat ambisi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kursi kepemimpinan, melainkan juga kewibawaan agama itu sendiri.

Islam sejak awal telah memberikan peringatan keras mengenai ambisi terhadap jabatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa’i, Nabi Muhammad SAW menolak mengangkat orang yang meminta jabatan dan menunjukkan ambisi terhadap kekuasaan.

Pesan hadis tersebut sangat jelas: kepemimpinan bukanlah hak yang harus direbut, melainkan amanah yang diberikan kepada mereka yang layak memikulnya.

Larangan ini bukan tanpa alasan. Rasulullah memahami bahwa ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sering kali melahirkan persoalan moral yang jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Ketika hasrat berkuasa menjadi motivasi utama, maka objektivitas, keikhlasan, dan keberpihakan pada kemaslahatan umum perlahan terkikis.

Ada setidaknya tiga konsekuensi serius ketika jabatan dikejar dengan ambisi yang berlebihan.

Pertama, hilangnya pertolongan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, seseorang yang memperoleh kekuasaan karena dorongan ambisinya sendiri akan lebih banyak bergantung pada kemampuan pribadi daripada pertolongan Ilahi. Kepemimpinannya kehilangan dimensi spiritual yang menjadi sumber kebijaksanaan dan keteguhan moral.

Kedua, jabatan berpotensi berubah menjadi sumber penyesalan. Kekuasaan yang semula terlihat membanggakan sering kali menjelma menjadi beban berat ketika harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Tidak sedikit pemimpin yang menikmati jabatan saat berkuasa, tetapi menyesal ketika menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusannya.

Ketiga, terbukanya pintu ketidakadilan. Ambisi yang berlebihan cenderung melahirkan keberpihakan. Mereka yang berjuang keras merebut jabatan sering kali merasa memiliki “utang politik” kepada kelompok pendukungnya. Akibatnya, keputusan-keputusan organisasi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kemaslahatan bersama, melainkan pada kepentingan kelompok yang mengantarkannya ke puncak kekuasaan.

Yang lebih mengkhawatirkan, fenomena perebutan jabatan di kalangan ulama dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik. Masyarakat yang selama ini memandang ulama sebagai teladan akan melihat kontradiksi antara ajaran yang disampaikan dengan praktik yang dipertontonkan. Ketika mimbar mengajarkan keikhlasan tetapi panggung organisasi dipenuhi persaingan kekuasaan, maka kredibilitas moral menjadi taruhannya.

Karena itu, organisasi keagamaan perlu kembali meneguhkan ruh pengabdiannya. Jabatan harus ditempatkan sebagai sarana pelayanan, bukan tujuan perjuangan. Kepemimpinan harus lahir dari musyawarah yang jernih, bukan dari transaksi kepentingan. Dan ulama harus kembali menjadi teladan dalam mengendalikan ambisi, bukan justru menjadi bagian dari perlombaan kekuasaan yang mereka kritik sendiri.

Pada akhirnya, yang akan dikenang sejarah bukanlah siapa yang berhasil merebut jabatan, melainkan siapa yang mampu menjaga amanah ketika jabatan itu berada di tangannya. Sebab dalam pandangan Islam, kebesaran seorang pemimpin tidak diukur dari tingginya kursi yang diduduki, melainkan dari ketulusan pengabdian yang ia berikan kepada umat.