TOTAL POLITIK JOMBANG Jadi Ruang Cangkruk Lintas Elemen, Bahas Persoalan Daerah hingga Masa Depan Kota Santri
JOMBANG,TelusuR.ID – Di tengah beragam tantangan pembangunan daerah, sejumlah tokoh, aktivis, pemuda, akademisi, hingga pelaku usaha di Kabupaten Jombang akan berkumpul dalam forum bertajuk TOTAL POLITIK JOMBANG (Part 1): Ngopi, Cangkruk, dan Membaca Persoalan Jombang Bersama.
Kegiatan yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2026, di Omah The Kien Lauw tersebut dirancang sebagai ruang dialog publik yang santai namun substantif. Forum ini tidak hanya membahas politik dalam pengertian praktis, melainkan mengajak masyarakat membaca berbagai persoalan daerah secara terbuka dan mencari solusi secara kolektif.
Panitia menyebutkan, Jombang memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi kerakyatan, serta semangat gotong royong. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari isu sosial dan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pelayanan publik, hingga ruang kreatif bagi generasi muda.
“Persoalan daerah tidak cukup dibahas dalam forum-forum formal. Dibutuhkan ruang yang lebih dekat dengan masyarakat agar aspirasi, kritik, dan gagasan bisa disampaikan secara terbuka,” demikian keterangan panitia dalam kerangka acuan kegiatan.
Mengusung tema “Merawat Jombang, Membuka Ruang Dialog, Menyusun Gagasan Bersama”, forum ini diharapkan menjadi wadah silaturahmi lintas komunitas sekaligus ruang bertukar pikiran mengenai arah pembangunan Kabupaten Jombang ke depan.
Dua tokoh yang dijadwalkan menjadi pengantar diskusi adalah Gus Misbah dan Gus Didin. Keduanya akan memantik pembahasan terkait berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
Peserta yang diundang berasal dari beragam latar belakang, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, komunitas sosial, pegiat seni dan budaya, akademisi, pelaku UMKM, unsur pemerintahan, media, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Jombang. Panitia menargetkan kehadiran sekitar 30 hingga 50 peserta.
Sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan antara lain kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pendidikan dan kepemudaan, pelayanan publik, penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya lokal, lingkungan hidup, tata ruang, serta peran komunitas dalam mengawal kebijakan publik.
Melalui forum tersebut, peserta juga akan menyusun catatan persoalan strategis daerah dan merumuskan rekomendasi awal yang dapat menjadi bahan pengawalan bersama.
Menurut penggagas TOTAL POLITIK JOMBANG, Edy Musyadad, ruang-ruang dialog publik seperti ini menjadi semakin penting di tengah kecenderungan masyarakat yang kian terpolarisasi dan minim ruang perjumpaan untuk membahas persoalan daerah secara jernih.
Edy menilai banyak kebijakan publik lahir tanpa cukup mendengar suara masyarakat di tingkat akar rumput. Akibatnya, tidak sedikit program pembangunan yang berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil warga.
“Jombang memiliki banyak potensi, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih ada. Mulai dari kemiskinan, lapangan kerja, kualitas pendidikan, tata kelola pelayanan publik, hingga ruang kreatif bagi anak muda. Semua itu membutuhkan keberanian untuk dibicarakan secara terbuka,” ujar Edy.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kondisi daerah bukanlah bentuk pesimisme, melainkan wujud kepedulian agar pembangunan berjalan lebih tepat sasaran. Menurutnya, budaya demokrasi yang sehat justru tumbuh ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan solusi secara setara.
“Selama ini masyarakat sering hanya menjadi objek pembangunan. Padahal mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang sangat penting. Karena itu TOTAL POLITIK JOMBANG ingin menghadirkan ruang di mana semua orang bisa duduk bersama tanpa sekat, tanpa atribut, dan tanpa kepentingan politik praktis,” katanya.
Edy juga mengingatkan bahwa Kabupaten Jombang sebagai daerah yang dikenal memiliki tradisi intelektual dan keagamaan yang kuat harus mampu menjadi contoh dalam membangun budaya dialog yang produktif. Menurutnya, masa depan daerah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah atau elite politik, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kalau masyarakat diam, maka persoalan akan terus menumpuk. Tetapi jika masyarakat mau berdialog, berkolaborasi, dan mengawal kebijakan secara kritis serta konstruktif, maka peluang menghadirkan perubahan akan jauh lebih besar. Dari cangkrukan sederhana inilah kita berharap lahir gagasan-gagasan besar untuk Jombang,” tegasnya.
Panitia berharap TOTAL POLITIK JOMBANG tidak berhenti sebagai forum diskusi sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan dialog publik yang berkelanjutan dan mampu menjembatani berbagai elemen masyarakat dalam membangun Jombang.
Dengan suasana cangkrukan yang hangat dan egaliter, kegiatan ini diharapkan melahirkan gagasan-gagasan segar sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi warga untuk menjawab berbagai persoalan daerah secara bersama-sama.
“Jombang membutuhkan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari ruang-ruang sederhana seperti cangkrukan, sering lahir gagasan besar yang mampu mendorong perubahan,” tulis panitia dalam penutup kerangka acuan kegiatan.
