JOMBANG, TelusuR.id – Gelombang protes dari para pengemudi angkutan barang pecah di wilayah gerbang transit Jawa Timur. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam wadah Gerakan Sopir Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, Kamis (25/06/2026).
Aksi turun ke jalan ini dipusatkan di sekitar kawasan Terminal Kepuhsari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Massa pengemudi membentangkan berbagai tuntutan yang berkaitan langsung dengan benang kusut keselamatan berkendara, fasilitas jaminan sosial, serta keamanan jalur logistik.
Secara umum, ada beberapa poin krusial yang mereka suarakan kepada instansi terkait dalam aksi demonstrasi tersebut. Para sopir menuntut adanya penertiban terhadap maraknya aksi bajing loncat, aksi balap liar yang membahayakan, hingga dugaan pungutan liar (pungli) di jalanan.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan akumulasi kekecewaan para pengemudi yang sudah lama terpendam. Kebijakan di sektor perhubungan darat dinilai masih belum berpihak kepada kesejahteraan dan keselamatan para pengemudi angkutan barang.
Menurut Supri, salah satu persoalan paling mendesak yang harus segera diatasi adalah maraknya aktivitas balap liar di jalur protokol. Keberadaan pemuda yang menutup jalan secara sepihak untuk balapan dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk armada truk bermuatan berat.
Selain faktor gangguan keamanan, para sopir juga mengeluhkan minimnya fasilitas tempat istirahat (rest area) khusus armada besar di wilayah Jombang. Padahal, posisi geografis Kabupaten Jombang sangat strategis sebagai urat nadi logistik utama di bagian tengah Provinsi Jawa Timur.
“Jombang menjadi jalur transit bagi banyak sopir dari arah timur menuju wilayah barat. Jombang itu adalah titik lelah utama bagi kawan-kawan pengemudi, khususnya yang berjalan jauh dari arah Banyuwangi menuju ke barat,” kata Supri menjabarkan kondisi riil di lapangan.
Karena menjadi jalur lintas provinsi yang sangat strategis, ketersediaan fasilitas penunjang fisik pengemudi dinilai menjadi hal yang mutlak. Minimnya rest area yang representatif membuat para sopir terpaksa memarkir kendaraannya di bahu jalan luar kota yang rawan kriminalitas.
Ancaman kriminalitas jalanan seperti aksi premanisme bajing loncat juga menjadi momok menakutkan yang masih terus mengintai muatan truk. Supri menyebut persoalan ini sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak berwajib, namun ekosistem kejahatan jalanan tersebut tak kunjung lenyap.
“Persoalan bajing loncat itu masih sangat kerap kami temui di lapangan saat malam hari. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan merugikan kami para sopir yang bertanggung jawab penuh atas keutuhan barang muatan,” katanya melanjutkan keluhan.
Keluhan lain yang dibawa oleh massa aksi adalah ketidakpastian hukum mengenai kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang di beberapa ruas jalan. Supri menilai aturan tersebut sering kali berubah-ubah dan tidak diterapkan secara konsisten oleh petugas di lapangan.
Supri mencontohkan kasus nyata yang menimpa salah satu anggotanya yang terlibat kecelakaan fatal usai dihadang oleh komplotan pelaku balap liar. Mirisnya, dalam proses hukum pasca-insiden, sang sopir justru diperlakukan layaknya pelaku kejahatan utama, padahal posisinya adalah korban.
Merespons gelombang aksi tersebut, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan langsung turun tangan dengan menggelar audiensi tertutup bersama perwakilan sopir. Kapolres menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan dari para pengemudi angkutan barang tersebut telah ditampung secara resmi.
“Tadi dari teman-teman sopir sudah menyampaikan aspirasinya secara langsung, dan kita gelar audiensi bersama di dalam. Semuanya kami tampung dan akan kita tindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” ungkap AKBP Ardi Kurniawan usai menemui massa.
Terkait keluhan dugaan praktik pungli yang melibatkan oknum di jalanan, Kapolres menegaskan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam. Saat ini, Korps Bhayangkara sedang melakukan proses pemeriksaan intensif serta pendalaman informasi guna menyeret oknum tersebut ke ranah hukum.
Menutup keterangannya, Kapolres juga memaparkan alasan di balik kebijakan pembatasan truk di Jalan Veteran Mojoagung yang sempat dikeluhkan para sopir. Berdasarkan data evaluasi tahun 2026, angka kecelakaan di jalur tersebut sangat tinggi hingga memicu 12 kejadian fatal berujung maut.
