BANGKALAN, TELUSUR.ID – Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangeleyan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Khairul Umam atau Haji Her, kembali menjadi sorotan usai membagikan uang Rp 50.000 pada ribuan ompreng.

Kali ini, Pengusaha Jawa Timur yang menasional dikenal suka berbagi itu akan membangun rumah warga yang rusak menggunakan hasil dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapurnya.

Dengan tegas, Haji Her menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengambil keuntungan dari program MBG tersebut. Bahkan, bagi hasil yang sudah ditentukan juga tidak akan diambil.

“Hasilnya tidak akan saya minta. Misal ada hasil, ya buat warga yang rumahnya tidak layak di sini lah. Buat warga Bangkalan,” ujar Haji Her, dikutip Telusur.id, Sabtu (14/2/2026).

Dia juga meminta agar pengurus di SPPG miliknya tidak mengurangi porsi dan kualitas MBG yang diberikan pada siswa. Kata dia, Jangan ambil hak orang. Semua petugas kan sudah ada komisinya.

“Haram mengambil untung di luar haknya,” tegas Haji Her yang juga mempunyai gudang tembakau di Madura itu.

Haji Her juga memberikan komentar terkait uang Rp 50.000 yang diberikan pada 1.877 siswa di 19 sekolah di Kecamatan Tanah Merah. Dia mengaku, uang tersebut merupakan hasil dari SPPG yang dimilikinya.

“Ya itu salah satu hasilnya saya kasihkan lagi ke siswa, supaya siswa semangat belajar,” katanya.

Tambahan informasi, sebelumnya viral di media sosial dan pemberitaan, Haji Her membuat heboh karena memberikan uang Rp 50.000 ke ribuan ompreng MBG. Ompreng-ompreng tersebut lalu dibagikan dan diterima langsung oleh siswa di 19 sekolah di Bangkalan.

Haji Her dikenal sebagai pengusaha tembakau asal Pamekasan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Aksi sosialnya ini diharapkan dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Dengan aksi sosialnya ini, Haji Her menunjukkan bahwa dirinya benar-benar ingin membantu masyarakat dan tidak ingin mengambil keuntungan dari program MBG.

‎Wonogiri, TelusuR.ID – Selaku Babinsa yang desa binaanya menjadi sasaran TMMD Reguler 127 Tahun 2026, Serda Tri Samekta tidak hanya berpangku tangan saja, sang Babinsa tampak aktif memberikan arahan tegas namun penuh semangat kepada personel Satgas TMMD Reguler Kodim 0728/Wonogiri sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di sasaran.

Dalam arahannya, Babinsa menekankan pentingnya kekompakan, disiplin yang paling utama, dan tanggung jawab seluruh personel agar setiap pekerjaan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Suasana pengarahan tampak serius namun tetap humanis, mencerminkan kesiapan Satgas TMMD untuk bekerja bersama masyarakat demi kemajuan desa.
‎
‎Adapun sasaran fisik TMMD yang akan dikerjakan meliputi pengecoran jalan guna memperlancar akses transportasi warga, pembangunan talud jalan untuk mencegah longsor, pembuatan sumur bor sebagai solusi ketersediaan air bersih, jambanisasi , renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta rehabilitasi masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat. Seluruh sasaran tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak warga desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
‎
‎Melalui program TMMD ini, TNI kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan semangat gotong royong, TMMD diharapkan mampu meninggalkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh warga, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

(Agus Kemplu)

Wonogiri, TelusuR.ID – Di balik kesuksesan sebuah kegiatan pasti ada banyak pihak yang memiliki andil, diantaranya adalah petugas kesehatan. Kesehatan lapangan adalah salah satu unsur penentu kesuksesan sebuah kegiatan, apalagi kegiatan TMMD reguiler 127 ini yang juga melibatkan tim kesehatan yang selalu berada di lapangan yang siap melayani baik anggota Satgas maupun warga setempat.

Tidak Hanya melayani Anggota TNI saja, Tim Kesehatan Satgas TMMD 127 Kodim 0728/Wonogiri juga berikan layanan kesehatan kepada warga Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Jumat (13/2/2026)
‎
‎Tentu akan mempengaruhi kondisi kesehatan para personel Satgas TMMD Reguler 127 Kodim 0728/Wonogiri, sehingga perlu secara rutin memeriksa kondisi kesehatan anggota Satgas TMMD dan warga yang ikut bekerja di lapangan.

‎
‎“Kita memberikan pelayanan tidak hanya kepada personel Satgas TMMD saja akan tetapi juga kepada warga sekitar, siapapun bisa berobat dan cek kesehatan kepada kami tim Keslap,” ungkap PNS Purwanti.
‎
‎Bahkan, dikatakan PNS Purwanti tim Kesehatan siaga dalam waktu 24 jam. Juga secara berkala, melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap anggota Satgas baik yang tidak ada keluhan maupun yang ada keluhan, termasuk pemberian obat dan vitamin.
‎
‎“Tim Kesehatan selalu siap sedia melayani anggota Satgas maupun warga. Hal ini sudah menjadi tugas kami memastikan kondisi kesehatan personel Satgas dan warga baik yang ikut bekerja maupun warga di sekitar lokasi TMMD sehingga diharapkan mereka selalu dalam kondisi prima,” pungkasnya.
‎
‎Salah satu warga, Marsono (49) yang ikut kerja bakti bersama anggota Satgas TMMD menyampaikan terima kasih kepada TNI yang sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di tengah pekerjaan pembangunan akses jalan.
‎
‎“Terima kasih kepada bapak TNI dan Tim Kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada kami, dan membuka jalan yang dulunya jalan jelek kini menjadi jalan yang mulus,” tandasnya.

(Agus Kemplu)

Karanggede,TelusuR.ID – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), anggota Koramil 16/Karanggede melaksanakan patroli kewilayahan pada Jumat malam (13/2).

Kegiatan patroli dilaksanakan oleh Serka Teguh Aryanto mulai pukul 20.00 WIB hingga 21.30 WIB di wilayah Desa Bantengan, Kecamatan Karanggede. Patroli tersebut bertujuan untuk memantau kondisi keamanan desa binaan serta memastikan situasi tetap kondusif.
Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan pemantauan wilayah serta komunikasi dengan masyarakat sekitar guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Hingga patroli berakhir, situasi di Desa Bantengan terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin Koramil 16/Karanggede dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah binaannya.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (DPD ASPADIN) Jawa Timur (Jatim) secara resmi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) SNI Wajib di Hotel Leedon, Surabaya, Kamis (12/02).

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh produsen AMDK di Jawa Timur memiliki ketaatan hukum yang absolut terhadap regulasi negara.

Ketua DPD ASPADIN Jawa Timur, Raden Mas Kuswartono, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap SNI dan pelaporan SIInas yang terintegrasi dengan OSS bukan sekadar urusan administratif, melainkan benteng pertahanan bisnis.

“SNI adalah jaminan mutu bagi masyarakat dan fondasi keberlangsungan usaha. Kita harus memandang digitalisasi dan sistem SIInas sebagai instrumen yang memproteksi industri dari persaingan yang tidak sehat,” tegas Kuswartono.

Aspirasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Hadir mewakili Kepala Dinas, Indra Haryanto, menandaskan bahwa langkah ASPADIN Jatim sejalan dengan visi pemerintah provinsi.

“Kami mendukung penuh visi Ketua DPD ASPADIN Jatim. Dengan penguatan standar kualitas, industri AMDK Jawa Timur tidak hanya menjadi pemain lokal, tetapi benar-benar menjadi barometer bagi industri nasional,” ujar Indra Haryanto.

Kegiatan ini menghadirkan pakar dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, yakni Dewi Retno Anggraeni, Aneke Rintiasti, dan Riza Anggriani. Fokus utama Bimtek ini adalah praktik langsung pelaporan digital, guna memastikan tidak ada hambatan teknis bagi anggota dalam memenuhi kewajiban negara.

Dengan semangat ‘Melangkah Bersama, Sukses Bersama’, ASPADIN Jawa Timur terus bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, modern, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya serta keamanan bagi seluruh konsumen di Indonesia.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Rohmadi, M.Pd resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jombang periode 2026–2029.

Pria Kelahiran Ngawi dan mengenyam pendidikan tinggi di STIT UW dan Magister di Unipdu itu terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) KNPI Jombang 2026 yang digelar di Aula Bung Tomo Pemkab Jombang, Jumat (13/2/2026).

Dalam Musdalub tersebut, sidang dipimpin Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Timur, M. Bashori. Seluruh peserta musyawarah menyepakati Rohmadi sebagai ketua terpilih tanpa melalui pemungutan suara.

Hal itu ditengarahi dalam proses rekomendasi Pengajar di Stikes Husada ini mengantongi semua Organisasi Kepemudaan (OKP) yang menjadi peserta dalam agenda rapat tertinggi organisasi tingkat daerah tersebut.

Ini menandai soliditas organisasi pemuda di Jombang solid. Rohmadi dikenal sebagai kader muda yang memiliki rekam jejak panjang di dunia organisasi. Sejak usia pelajar, ia aktif di IPNU, kemudian berproses di PMII Jombang, hingga Ansor Kabupaten Jombang dan LTNNU.

Dalam sambutannya, Rohmadi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan KNPI sebagai ruang kolaborasi pemuda lintas organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. KNPI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus ruang konsolidasi gagasan kreatif anak muda Jombang,” tegasnya.

Ia juga mengusung visi besar penguatan peran pemuda dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, literasi, dan penguatan nilai kebangsaan. Menurutnya, tantangan generasi muda ke depan tidak hanya soal lapangan kerja, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

Rohmadi juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kewirausahaan. Ia berharap KNPI dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensi dan minat mereka.

Sementara itu, pimpinan sidang Musdalub, M. Bashori, mengapresiasi proses pemilihan yang berlangsung demokratis dan kondusif. “Terpilihnya Rohmadi secara aklamasi menunjukkan adanya kepercayaan dan harapan besar dari pemuda Jombang agar KNPI semakin solid dan progresif,” ujarnya.

Bashori juga berharap Rohmadi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa KNPI Jombang ke arah yang lebih baik. Ia juga mengajak seluruh pemuda Jombang untuk mendukung Rohmadi dalam menjalankan tugasnya.

Dengan terpilihnya Rohmadi, diharapkan KNPI Jombang dapat menjadi lebih solid dan progresif dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan peran pemuda di Jombang.

Rohmadi sendiri berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa KNPI Jombang ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, Rohmadi siap memimpin KNPI Jombang periode 2026-2029 dan membawa organisasi pemuda tersebut ke arah yang lebih baik.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR mengikuti kegiatan Zoom Metting Launching operasional dan grounbreaking SPPG Polri serentak sekaligus meresmikan 3 (tiga) gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jombang di Kecamatan Gudo, Perak, dan Kudu, pada Jumat (13/2/2026) pagi.

Kegiatan dipusatkan di Jalan Raya Gudo, Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan rasa syukur atas peresmian gedung SPPG yang berjalan aman dan lancar. Ia menjelaskan bahwa dengan diresmikannya tiga SPPG tersebut, maka total SPPG yayasan Kemala Bhayangkari Polres Jombang yang telah berdiri kini berjumlah enam unit.

Kapolres menegaskan bahwa Polres Jombang bersama Yayasan Kemala Bhayangkari berkomitmen penuh mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut tidak hanya bertujuan menekan angka stunting di Kabupaten Jombang, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, menggerakkan ekonomi lokal, serta menyerap tenaga kerja sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti tiga SPPG Polri, yakni SPPG Gudo, SPPG Perak, dan SPPG Kudu. Acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian simbolis melalui penekanan tombol oleh perwakilan BGN, pemotongan pita di SPPG Gudo, serta peninjauan langsung fasilitas gedung.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr. Hexawan Tjahya Widada dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang senantiasa mendukung keberadaan SPPG Polres Jombang sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

Dengan diresmikannya tiga SPPG tersebut, diharapkan upaya peningkatan kualitas gizi anak serta penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jombang dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Kapolres Jombang berharap SPPG ini ke depan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah penerima di wilayah Kabupaten Jombang.

Sragen, TelusuR.ID – Serka Sriyanto Babinsa Jekani beserta 2 orang anggota Koramil 14/Mondokan Kodim 0725/Sragen memimpin kegiatan kerja bakti pembuatan saluran air di Desa Jekani Kecamatan Mondokan, Jumat (13/02/2026) . Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga aliran air menjadi lancar.

Babinsa dan warga bahu membahu membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur, serta memperbaiki bagian-bagian saluran yang rusak.
“Saluran air ini sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk keperluan sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, kami bersama warga berinisiatif untuk melakukan kerja bakti pembuatan saluran air ini,” ujar Serka Sriyanto.

Sriyanto menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya. Ia berharap, dengan adanya saluran air yang baik, kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Bp. Wiyono salah satu Tokoh masyarakat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Babinsa dan seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. “Kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Saluran air yang lancar akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Setelah dilakukan kerja bakti, saluran air kini berfungsi dengan baik. Air mengalir lancar dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Masyarakat pun merasa senang dan berterima kasih atas kepedulian Babinsa dan semua pihak yang telah membantu.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Menjelang bulan suci Ramadan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab Jombang) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pon, Kaliwungu Jombang, Jumat (13/2/2026) pagi. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok di tengah masyarakat.

Bupati Jombang Warsubi yang akrab disapa Abah Bupati turun langsung didampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin, bersama Satgas Pangan, Bulog, serta perwakilan Bapanas yang dipimpin oleh Puspa Dewi, S.E., selaku Kasubag Tata Usaha Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Tim Satgas Pangan menyisir stan pedagang satu per satu. Fokus utama pantauan meliputi komoditas beras, cabai, telur, hingga daging. Terpantau beberapa komoditas mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, sementara yang lain masih fluktuatif. Dan stok bahan pangan di Kabupaten Jombang aman.

“Hari ini, kami dari Satgas Pangan Kabupaten Jombang bersama Bapanas melaksanakan sidak pasar menjelang Ramadan. Fokus utama kami adalah memantau ketersediaan bahan pokok serta memastikan fluktuasi harga di tingkat pedagang tetap dalam batas wajar,” ujar Bupati Warsubi.

“Sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan harga akan kita laksanakan Operasi Pasar bersama dengan Bulog”, tambah Bupati.

Bupati Warsubi didampingi Puspa Dewi dari Bapanas kepada media menyampaikan bahwa hasil pantauan harga di Pasar Pon beras SPHP medium di pasar tercatat di angka Rp12.000 per kg, sedangkan beras premium mencapai Rp14.900. Untuk telur
ada kenaikan dari Rp.28.000 menjadi Rp. 29.000.

“Alhamdulillah harga daging sapi relatif terkontrol di angka Rp110.000 per kg, sementara daging ayam stabil di kisaran Rp28.000 hingga Rp29.000. Bawang merah berada di kisaran Rp35.000 (standar Rp41.000), sedangkan bawang putih turun ke harga Rp28.000. Harga cabai rawit turun dari Rp80.000 menjadi Rp70.000 per kg. Cabai besar dan cabai keriting stabil masih diharga Rp28.000 hingga Rp30.000.

Puspa Dewi, S.E dari Bapanas menyebut bahwa Jombang mencatatkan harga cabai yang lebih rendah dibanding Kabupaten Kediri yang mencapai Rp75.000.
Harga Bawang merah dinilai masih aman berada di kisaran Rp35.000 (standar Rp41.000).

Bapanas juga menyarankan para pedagang untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang. “Kami menyarankan pedagang untuk langsung mengambil pasokan dari pabrik agar harga jual ke masyarakat tetap sesuai regulasi ,” ujar Puspa Dewi.

Puspa Dewi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan stok pangan tidak kosong. “Yang kita khawatirkan adalah stok kosong. Kami meminta Pemkab dan instansi terkait untuk terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar,” tambahnya.

Selain meninjau stan pasar, rombongan juga meninjau pelaksanaan Pasar Murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang sebagai upaya intervensi harga bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Secara keseluruhan, stok kebutuhan pokok di Jombang aman dan kondisi harga pangan di Jombang cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyongsong Ramadan”, pungkas Bupati Jombang Warsubi.

SIDOARJO, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa tuduhan penerimaan fee /Ijon sebesar 30 persen dalam proses pengajuan dana hibah pokir kelompok masyarakat (pokmas) tidak benar, tidak berdasar, serta tidak rasional.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah pokir pokmas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

Dalam persidangan, Khofifah menanggapi pernyataan mantan Ketua DPRD Jawa Timur almarhum Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan fee sebesar 30 persen untuk gubernur, 30 persen untuk wakil gubernur, 10 persen untuk sekretaris daerah, serta 3–5 persen untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya tegaskan, tuduhan itu tidak benar,” tegas Khofifah, dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, jika dikaji secara matematis, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar logika. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat 64 organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut dia, apabila masing-masing OPD diasumsikan menerima 3 hingga 5 persen, maka total persentasenya telah melampaui 300 persen, belum termasuk persentase yang disebutkan untuk gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

“Kalau 64 OPD dikali 5 persen saja sudah lebih dari 300 persen. Itu belum ditambah 30 persen gubernur, 30 persen wakil gubernur, dan 10 persen sekretaris daerah. Secara hitungan matematika saja sudah tidak masuk akal,” ujarnya.

Khofifah juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Jawa Timur agar tidak terpengaruh oleh informasi atau tuduhan yang tidak berdasar.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyaluran dana hibah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan, termasuk dalam mekanisme penyaluran dana hibah, guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa tuduhan penerimaan fee 30 persen tidak berdasar dan tidak benar. Ia berharap masyarakat Jawa Timur tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi.