SIDOARJO, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa tuduhan penerimaan fee /Ijon sebesar 30 persen dalam proses pengajuan dana hibah pokir kelompok masyarakat (pokmas) tidak benar, tidak berdasar, serta tidak rasional.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah pokir pokmas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).
Dalam persidangan, Khofifah menanggapi pernyataan mantan Ketua DPRD Jawa Timur almarhum Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan fee sebesar 30 persen untuk gubernur, 30 persen untuk wakil gubernur, 10 persen untuk sekretaris daerah, serta 3–5 persen untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya tegaskan, tuduhan itu tidak benar,” tegas Khofifah, dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Jumat (13/2/2026).
Ia menjelaskan, jika dikaji secara matematis, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar logika. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat 64 organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut dia, apabila masing-masing OPD diasumsikan menerima 3 hingga 5 persen, maka total persentasenya telah melampaui 300 persen, belum termasuk persentase yang disebutkan untuk gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.
“Kalau 64 OPD dikali 5 persen saja sudah lebih dari 300 persen. Itu belum ditambah 30 persen gubernur, 30 persen wakil gubernur, dan 10 persen sekretaris daerah. Secara hitungan matematika saja sudah tidak masuk akal,” ujarnya.
Khofifah juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Jawa Timur agar tidak terpengaruh oleh informasi atau tuduhan yang tidak berdasar.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyaluran dana hibah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan, termasuk dalam mekanisme penyaluran dana hibah, guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dengan demikian, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa tuduhan penerimaan fee 30 persen tidak berdasar dan tidak benar. Ia berharap masyarakat Jawa Timur tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi.
