SURABAYA, TELUSUR.ID – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (PW GP Ansor Jatim) resmi meluncurkan 400 Posko Ramadhan yang tersebar di berbagai titik strategis di wilayah Jawa Timur. Peluncuran tahap pertama ini dipusatkan di Masjid An-Nur Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat (27/2/2026).

Kegiatan peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Kasatkorwil Banser Jawa Timur, H. Rizza Ali Faizin, bersama jajaran pengurus pimpinan wilayah serta ratusan kader Ansor-Banser setempat. Kehadiran posko ini menjadi bukti kesiapan organisasi dalam mengawal kenyamanan ibadah umat Muslim di Jawa Timur.

Program Posko Ramadhan ini merupakan bagian dari komitmen nyata Ansor Jatim dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang kerap meningkat selama bulan suci. Selain itu, keberadaan posko ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ring 1 Jawa Timur.

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menyampaikan bahwa kehadiran ratusan posko ini adalah bentuk khidmat tanpa batas Ansor kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Ramadhan harus menjadi bulan yang penuh kedamaian bagi seluruh lapisan warga.

“Ansor dan Banser hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan kondusif. Posko ini menjadi pusat koordinasi, pelayanan, serta respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan,” tegas Safril dalam keterangan resminya dikutip Telusur.id, Sabtu (28/2/2026).

Pada tahap awal, peluncuran difokuskan pada titik-titik yang dianggap sebagai wilayah prioritas dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Langkah ini diambil agar pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat bisa langsung dirasakan sejak hari pertama memasuki bulan suci.

Selanjutnya, jumlah dan jangkauan Posko Ramadhan akan terus diperluas dan diperkuat menjelang masa mudik Idul Fitri. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat serta meminimalkan potensi kerawanan yang biasa terjadi selama arus mudik dan balik.

Adapun fungsi utama dari posko-posko ini mencakup pengamanan kegiatan ibadah hingga pengawasan potensi gangguan Kamtibmas di lingkungan sekitar. Kader yang bertugas diinstruksikan untuk selalu siaga dalam memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan.

Tak hanya itu, posko ini juga berperan sebagai pusat layanan informasi dan bantuan sosial bagi masyarakat. Ansor Jatim memastikan akan terus bersinergi dengan TNI-Polri, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lainnya demi menjaga kondusivitas wilayah.

Melalui semangat pengabdian ini, Ansor Jatim optimistis kehadiran 400 Posko Ramadhan dapat menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam membangun rasa aman. Harapannya, solidaritas sosial antarwarga semakin kuat sehingga stabilitas keamanan di Jawa Timur tetap terjaga hingga momentum lebaran tiba.

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana hangat dan penuh antusiasme terlihat di Balai Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, saat digelar kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dalam rangka TMMD Reguler 127 Kodim 0728/Wonogiri.

Warga desa dari berbagai kalangan hadir memenuhi ruangan, duduk rapi dan menyimak setiap materi yang disampaikan. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah kehidupan sehari-hari.

‎Penyuluhan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri ini menghadirkan narasumber berpengalaman, yaitu Dwi Rusmini, Yatno, Suwardi, dan Endah Susilowati. Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat.

“Mereka mengajak warga untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan, mengelola sampah, hingga melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal,”. Sabtu (28/2/2026).

‎Salah satu poin penting yang disampaikan adalah urgensi penanaman pohon sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Penanaman pohon dinilai mampu mencegah erosi, menjaga ketersediaan air, serta menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat.

Para peserta tampak antusias, bahkan beberapa warga menyampaikan komitmennya untuk mulai menanam pohon di pekarangan rumah maupun lahan kosong di desa mereka.

‎Diharapkan, melalui penyuluhan ini, warga Desa Kembang semakin sadar dan termotivasi untuk menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

TMMD Reguler 127 pun tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang akan terus tumbuh dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

(Agus Kemplu)

TEHERAN, TELUSUR.ID – Eskalasi konflik di Timur Tengah mencapai titik didih yang mengkhawatirkan setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengumumkan dimulainya serangan militer besar-besaran terhadap wilayah kedaulatan Israel pada Sabtu (28/2/2026).

Operasi militer ini melibatkan gelombang pertama rudal balistik dan pesawat tak berawak (drone) yang diluncurkan langsung dari wilayah Iran. Serangan ini menandai babak baru konfrontasi terbuka yang berpotensi menyeret kekuatan global ke dalam pusaran perang.

Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Times of Israel, IRGC menegaskan bahwa tindakan ini merupakan balasan langsung atas rangkaian agresi yang dilakukan oleh pihak yang mereka sebut sebagai “musuh kriminal”.

“Serangan gelombang pertama rudal dan drone ekstensif ini dilakukan sebagai respons atas agresi musuh yang bermusuhan terhadap Republik Islam Iran,” tulis pernyataan resmi IRGC, menegaskan posisi Teheran dalam konflik ini dikutip Telusur.id.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa dalam satu jam terakhir, puluhan rudal balistik terpantau melintasi ruang udara kawasan menuju target-target strategis di Israel. Kondisi ini memicu kepanikan massal di beberapa wilayah pusat pemukiman.

Hingga berita ini diturunkan, sirine tanda bahaya terus menderu di seluruh penjuru Israel, mulai dari perbatasan utara hingga wilayah selatan, menandakan ancaman udara yang sangat serius dan masif.

Otoritas medis Israel menyatakan sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Namun, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menginstruksikan seluruh warga untuk tetap berada di ruang perlindungan bom demi keamanan.

Situasi yang semula merupakan konflik regional kini berubah drastis menjadi isu Perang Dunia setelah Amerika Serikat (AS) secara resmi menyatakan keterlibatan militer penuh untuk menyerang daratan Iran bersama Israel.

Kekuatan udara Amerika Serikat yang berbasis di Timur Tengah dilaporkan telah bergabung dengan Angkatan Udara Israel. Aliansi ini melakukan serangan udara terkoordinasi yang menyasar jantung pertahanan Republik Islam tersebut.

Pesawat tempur jarak jauh dan rudal presisi milik Pentagon dilaporkan telah menghantam sejumlah fasilitas militer serta infrastruktur strategis milik IRGC. Washington menyebut langkah ini sebagai komitmen “besi” untuk menjaga eksistensi Israel.

Ledakan besar dilaporkan mengguncang beberapa kota utama di Iran, termasuk kawasan pinggiran ibu kota Teheran. Kepulan asap hitam menyelimuti langit Iran seiring dengan serangan balasan yang dilancarkan pihak sekutu.

Keterlibatan langsung militer Amerika Serikat dalam menyerang wilayah kedaulatan Iran menandai titik balik paling berbahaya dalam sejarah geopolitik modern. Banyak pengamat menilai ini adalah pembuka pintu bagi perang regional berskala besar.

Dunia kini menanti reaksi dari negara-negara kekuatan besar lainnya seperti Rusia dan China. Jika aliansi lain turut campur, maka kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia III bukan lagi sekadar prediksi, melainkan realitas yang di ambang mata.

Analisis Dampak Ekonomi: Guncangan Global akibat Eskalasi AS-Iran

Jika konflik ini benar-benar meluas menjadi perang regional atau global, pasar keuangan dan komoditas dunia diprediksi akan mengalami “Black Swan Event” dengan dampak sebagai berikut:

* Ledakan Harga Minyak Mentah (Crude Oil)

Keterlibatan langsung Iran dan AS di Teluk Persia mengancam penutupan Selat Hormuz, jalur distribusi bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Analis memprediksi harga minyak bisa melambung melampaui $150 – $200 per barel dalam hitungan hari, memicu inflasi energi global yang ekstrem.

* Emas sebagai “Safe Haven”

Di tengah ketidakpastian perang, investor akan menarik aset mereka dari pasar saham (bursa efek) dan beralih ke emas. Harga emas dunia diperkirakan akan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa karena dianggap sebagai aset paling aman saat terjadi krisis geopolitik skala besar.

* Disrupsi Rantai Pasok Global

Timur Tengah adalah titik transit penting perdagangan udara dan laut antara Asia dan Eropa. Perang terbuka akan memaksa maskapai penerbangan dan kapal logistik mencari rute lebih jauh, yang berujung pada lonjakan biaya logistik dan kelangkaan barang di berbagai belahan dunia.

* Kepanikan Pasar Saham Nasional

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia dan bursa global lainnya kemungkinan besar akan terkoreksi tajam (merah). Investor cenderung melakukan aksi jual masif (panic selling) untuk memegang uang tunai (US Dollar atau emas).

* Ancaman Resesi Global

Kombinasi dari lonjakan harga energi dan gangguan perdagangan dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi banyak negara, memicu resesi yang lebih dalam dibanding era pandemi, terutama bagi negara-negara importir minyak.

JOMBANG, TelusuR.ID – Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menuntut sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks tersebut, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD memiliki fungsi penting sebagai jembatan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirancang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, memberikan penjelasan terkait sorotan publik terhadap pokir dewan yang belakangan memunculkan polemik. Ia menegaskan bahwa pokir bukan sekadar usulan program, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang menjamin keterwakilan aspirasi rakyat dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai forum, termasuk reses.

“Dengan mengusulkan pokir, anggota DPRD memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Hadi Atmaji dalam press release yang diterima media ini, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang itu menjelaskan bahwa mekanisme pokir juga menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi publik.

Melalui kegiatan reses dan dialog bersama masyarakat, DPRD menjaring berbagai aspirasi yang kemudian dirumuskan menjadi usulan program prioritas. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengajuan pokir. Seluruh usulan pokir disampaikan secara resmi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sehingga proses perencanaan dapat dipantau secara terbuka.

“Setiap usulan pokir dapat ditelusuri asal dan tujuan penggunaannya. Ini menjadi bagian dari upaya meminimalisir potensi penyimpangan serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran,” paparnya.

Menurutnya, implementasi pokir yang baik akan menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan. Keputusan pembangunan tidak hanya didominasi pendekatan teknis birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Hadi Atmaji menambahkan, pokir juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena banyak usulan pokir yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang pelayanan publik.

Selain itu, melalui proses partisipatif yang terstruktur, pokir dinilai mampu mendorong efisiensi anggaran.

Sumber daya daerah dapat dialokasikan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian, pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen demokrasi yang memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (gus)

JAKARTA, TelusuR.ID — Sebuah video yang memperlihatkan aksi pencoretan pada jilbab seorang Polisi Wanita (Polwan) di tengah kerumunan massa beredar luas di media sosial dan segera memantik gelombang kecaman. Dalam narasi yang berkembang di ruang digital, peristiwa itu dikaitkan dengan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia dari Universitas Indonesia. Meski konteks utuh kejadian tersebut masih menunggu klarifikasi lebih lanjut, reaksi publik terlanjur mengeras.

Di tengah riuh perdebatan, Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, angkat suara. Ia menilai tindakan mencoret jilbab bukanlah bentuk kritik terhadap kebijakan, melainkan serangan terhadap martabat individu yang justru mencederai makna gerakan itu sendiri.

“Kalau aksi dimenangkan dengan mencoret jilbab Polwan, itu bukan pergerakan, itu kemunduran moral. Yang dicoret bukan hanya kain, tapi martabat gerakan itu sendiri. Masyarakat tidak akan simpati pada narasi yang disampaikan dengan cara mempermalukan manusia,” ujar Antony.

Baginya, demonstrasi adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Jalanan, kata dia, memang ruang untuk menyuarakan keberatan dan tuntutan. Namun kebebasan itu tetap memerlukan batas: adab dan etika. Tanpa keduanya, pesan sebesar apa pun berisiko tenggelam oleh tindakan yang dianggap melecehkan.

“Publik bisa memahami kritik. Tapi ketika caranya menghina, publik berhenti mendengar substansi. Yang tersisa hanya citra buruk,” tegasnya.

Peristiwa ini pun menjadi pengingat bahwa keberanian tanpa kendali tidak selalu melahirkan perubahan. Di mata masyarakat, gerakan yang kuat bukanlah yang paling gaduh, melainkan yang mampu menjaga prinsip—tegas dalam sikap, namun tetap beradab dalam cara.

Sragen, TelusuR.id – Dalam upaya membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan berjiwa nasionalis, Babinsa Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen Sertu Eko Cipto melaksanakan pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) kepada siswa SMA Negeri I Gemolong, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan yang digelar di lapangan sekolah tersebut berlangsung penuh semangat. Sertu Eko dengan tegas namun humanis memberikan materi dasar PBB, mulai dari sikap sempurna, penghormatan, hadap kanan-kiri, hingga gerakan jalan di tempat dan langkah tegap.

Menurut Eko Cipto, pelatihan PBB tidak hanya bertujuan melatih kekompakan fisik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta rasa cinta tanah air kepada para siswa.

“Melalui latihan ini, kami ingin membentuk mental dan karakter siswa agar lebih disiplin, kompak, dan memiliki semangat kebangsaan,” ujarnya.

Para siswa terlihat antusias mengikuti setiap arahan. Meski sempat melakukan kesalahan dalam gerakan, mereka tetap berusaha memperbaiki dengan penuh semangat. Sesekali terdengar aba-aba lantang dari Babinsa yang membuat suasana latihan semakin hidup.

Dengan adanya pelatihan PBB ini, diharapkan para siswa tidak hanya mahir dalam baris-berbaris, tetapi juga mampu menerapkan sikap disiplin dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan klarifikasi tegas terkait polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari pos anggaran pendidikan. Ia menyatakan bahwa tidak ada kekeliruan dalam pengalokasian dana tersebut di dalam APBN.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik berbagai pihak yang menentang pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2026. Diketahui, dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sekitar Rp 223,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk menyokong program MBG.

Misbakhun menekankan pentingnya membangun pemahaman masyarakat mengenai siapa sebenarnya penerima manfaat program ini. Ia menjelaskan bahwa dari target 84 juta penerima, mayoritas merupakan anak-anak dan siswa sekolah di seluruh penjuru Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran ini menggunakan pendekatan cross cutting policy. Strategi ini sengaja diambil untuk membagi fungsi anggaran sesuai dengan penerima manfaatnya guna memperkuat efektivitas fungsi anggaran itu sendiri.

“Ini dalam kaitan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya,” ujar Misbakhun dalam keterangannya pada Kamis (26/2/2026) dikutip Telusur.id.

Ia menilai hal ini sangat relevan karena sasaran utamanya adalah pemenuhan gizi siswa sekolah.

Politisi ini menilai mekanisme tersebut sepenuhnya merupakan bagian dari strategi kebijakan alokasi anggaran pemerintah. Ketika fokus pemerintah adalah memperkuat penerima manfaat MBG, maka kebijakan cross cutting budget policy menjadi langkah yang logis untuk diambil.

Ia juga menegaskan bahwa pilihan strategi ini berada di bawah kewenangan penuh pemerintah. Sebagai pemilik mandat untuk mengoperasionalkan APBN, pemerintah memiliki hak untuk menentukan strategi alokasi yang dianggap paling efektif.

Alih-alih dipermasalahkan, Misbakhun berpendapat bahwa strategi anggaran ini seharusnya mendapatkan apresiasi. Ia menyebut langkah ini sebagai strategi cerdas dan meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mempolitisasinya sebagai kesalahan alokasi.

Terkait kekhawatiran penurunan dana pendidikan, ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini merupakan amanat konstitusi yang mewajibkan porsi 20% dari total belanja APBN.

Seiring dengan meningkatnya volume APBN setiap tahun, maka nilai nominal anggaran pendidikan pun otomatis ikut meroket. Oleh karena itu, ia menganggap kritik yang membenturkan dana MBG dengan kebutuhan infrastruktur sekolah sebagai pandangan yang tidak proporsional.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen membangun infrastruktur pendidikan, termasuk sekolah rakyat di pelosok melalui Kementerian Sosial. Dengan demikian, program MBG dan pembangunan fisik sekolah dipastikan berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.

SEMARANG, TELUSUR.ID – Penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memasuki babak baru.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap belasan Kepala Desa (Kades) yang diduga kuat mengetahui praktik lancung tersebut pada Jumat (27/02).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa hari ini pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 orang saksi.

Langkah ini dilakukan untuk memperdalam bukti-bukti terkait keterlibatan sejumlah pihak dalam skandal suap yang telah menjerat pucuk pimpinan di Kabupaten Pati.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat siang dikutip Telusur.id

Lokasi pemeriksaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini dipilih guna memudahkan proses koordinasi penyidikan terhadap para saksi yang merupakan pejabat di tingkat desa tersebut.

Daftar saksi yang diperiksa kali ini meliputi Joko Waluyo (Kades Kedalingan), Sri Suharti (Kades Karangmulyo), Darsono (Kades Sitirejo), Suko (Kades Larangan), Padmo Dwi H. (Kades Maitan), Masito (Kades Pakis), hingga Suwono (Kades Tambahagung). Nama-nama tersebut dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait mekanisme permintaan uang yang terjadi di wilayah masing-masing.

Selain itu, penyidik juga memanggil Mat Kosim (Kades Mojomulyo), M. Sulistiono (Kades Wukirsari), Sumali (Kades Srikaton), Mahfud (Kades Sumberarum), serta Sukiman selaku Kades Mencon yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kades se-Kecamatan Puncakwangi. Keterangan Sukiman dianggap krusial untuk memetakan dugaan aliran dana melalui koordinasi paguyuban.

Skandal ini sebelumnya memuncak pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 20 Januari 2025. Dari delapan orang yang diamankan, KPK resmi menetapkan empat tersangka utama, termasuk Bupati Pati periode 2025-2030, Sudewo. Tiga tersangka lainnya merupakan Kepala Desa yakni Abdul Suyono, Sumarniono, dan Karjan.

Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti yang sangat mencolok, yakni uang tunai sebesar Rp2,6 miliar. Ironisnya, uang yang diduga hasil perasan terhadap para calon perangkat desa tersebut ditemukan petugas dalam kondisi tersimpan di dalam karung.

Kasus ini bermula saat Pemkab Pati mengumumkan pembukaan formasi jabatan perangkat desa untuk Maret 2026. Dengan kekosongan mencapai 601 jabatan di 401 desa, momentum ini diduga sengaja dimanfaatkan oleh Sudewo dan tim suksesnya untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mematok tarif tertentu kepada para calon.

Hingga saat ini, KPK terus menelusuri apakah ada tersangka lain yang ikut menikmati aliran dana “karung” tersebut. Pemeriksaan para saksi di Semarang hari ini diharapkan mampu menguak seberapa masif praktik pungutan liar yang merusak tatanan birokrasi di tingkat desa Kabupaten Pati.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Kabar yang paling dinantikan jutaan guru di Indonesia akhirnya pecah dari jantung Istana Kepresidenan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya baru saja mengumumkan kebijakan yang membuat haru para pahlawan tanpa tanda jasa.

Fokus utama pemerintah kini tak lagi sekadar janji, melainkan lonjakan insentif yang selama ini jalan di tempat selama 20 tahun terakhir!

Di hadapan media pada Jumat (27/02), Seskab Teddy mengungkap sebuah fakta mengejutkan sekaligus melegakan. Sejak tahun 2005, angka insentif bagi para guru seolah membeku. Namun, di bawah komando Presiden Prabowo, sejarah baru tercipta.

Insentif tersebut resmi dinaikkan menjadi Rp400 ribu, sebuah langkah berani yang menjadi kado manis bagi mereka yang berjuang di garis depan pendidikan.

Tak hanya guru honorer, kejutan besar juga menyasar para guru non-ASN di seluruh pelosok negeri. Tunjangan yang awalnya “mentok” di angka Rp1,5 juta kini melonjak drastis menjadi Rp2 juta.

Kenaikan Rp500 ribu per bulan ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk pengakuan nyata negara atas keringat dan dedikasi para pendidik yang selama ini kurang mendapat apresiasi setimpal.

Namun, yang paling bikin “viral” adalah instruksi tegas Presiden soal nasib uang tersebut. Seskab Teddy membongkar rahasia bahwa sistem lama yang lambat kini resmi dibasmi. Tidak ada lagi ceritanya guru harus sabar menanti tunjangan cair setiap tiga bulan sekali melalui birokrasi pemerintah daerah yang berbelit-belit.

“Presiden memberi instruksi agar setiap bulan, tunjangan itu langsung diberikan langsung ke rekening gurunya,” tegas Teddy dikutip Telusur.id.

Kebijakan “Potong Kompas” ini memastikan dana tersebut mendarat tepat waktu di tangan guru setiap bulan tanpa potongan atau hambatan administratif di tingkat daerah.

Seskab Teddy menjamin bahwa sistem yang sudah berjalan ini diwadahi langsung oleh Kementerian Dikdasmen. Artinya, transparansi dan kecepatan menjadi harga mati. Transformasi ini dilakukan agar para guru tidak lagi dipusingkan oleh urusan finansial yang macet, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam mendidik putra-putri bangsa.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan sama sekali tidak ada yang dikurangi. Justru, pemerintah menambah anggaran secara spesifik untuk menyentuh kebutuhan paling dasar, yakni kesejahteraan individu gurunya.

“Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah dan lebih detail fokus kepada gurunya,” tambah Seskab.

Langkah spektakuler ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak pihak menilai bahwa perhatian langsung dari Istana terhadap nominal insentif ini adalah bukti bahwa kesejahteraan pendidik adalah kunci utama menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar bumbu politik semata.

Dengan insentif yang melonjak dan sistem pencairan bulanan yang pasti, masa depan guru di Indonesia kini terlihat jauh lebih cerah. Pemerintah seolah ingin mengirim pesan kuat: Tidak boleh ada lagi guru yang lapar saat sedang mengajar.

Saatnya para pendidik fokus mengukir prestasi, selagi negara memastikan dapur mereka tetap mengepul setiap harinya.

Poto – Seskab Teddy/Setpres

Wonogiri,TelusuR.ID – Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 127 yang digelar oleh Kodim Wonogiri kembali menghadirkan kisah kepedulian yang menyentuh hati.

Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, program yang menjadi bagian dari pengabdian TNI ini juga menyentuh langsung kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah sasaran.

Jumat (27/2/2026). Di sela-sela kesibukan pembangunan, tim kesehatan TMMD terus siaga menerima laporan warga yang membutuhkan pertolongan.

Salah satu momen mengharukan terjadi saat Pelda Agung Iriyanto bersama tim kesehatan bergerak cepat mendatangi rumah seorang warga lanjut usia yang dilaporkan sedang sakit.

Rumah tersebut berada tidak jauh dari pos kotis TMMD Reguler 127, sehingga tim dapat segera memberikan penanganan. Setibanya di lokasi, pemeriksaan kesehatan langsung dilakukan dengan penuh ketelitian dan kepedulian.

Bu Karminah (69), yang tampak haru dan bersyukur atas kehadiran tim kesehatan TNI di kediamannya. Di tengah keterbatasan akses layanan kesehatan dan jauhnya jarak untuk berobat, bantuan yang datang langsung ke rumah menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi dirinya dan keluarga.

“Sentuhan humanis ini menunjukkan bahwa kehadiran TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun harapan,”.

Aksi cepat tanggap yang dilakukan tim kesehatan ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui TMMD Reguler 127, TNI tidak hanya hadir sebagai aparat negara, tetapi juga sebagai sahabat dan pelindung masyarakat.

Kepedulian seperti inilah yang membuat program TMMD selalu dinanti, karena membawa manfaat nyata sekaligus mempererat ikatan emosional antara TNI dan warga desa.

(Agus Kemplu)