JAKARTA, TelusuR.ID — Sebuah video yang memperlihatkan aksi pencoretan pada jilbab seorang Polisi Wanita (Polwan) di tengah kerumunan massa beredar luas di media sosial dan segera memantik gelombang kecaman. Dalam narasi yang berkembang di ruang digital, peristiwa itu dikaitkan dengan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia dari Universitas Indonesia. Meski konteks utuh kejadian tersebut masih menunggu klarifikasi lebih lanjut, reaksi publik terlanjur mengeras.
Di tengah riuh perdebatan, Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, angkat suara. Ia menilai tindakan mencoret jilbab bukanlah bentuk kritik terhadap kebijakan, melainkan serangan terhadap martabat individu yang justru mencederai makna gerakan itu sendiri.
“Kalau aksi dimenangkan dengan mencoret jilbab Polwan, itu bukan pergerakan, itu kemunduran moral. Yang dicoret bukan hanya kain, tapi martabat gerakan itu sendiri. Masyarakat tidak akan simpati pada narasi yang disampaikan dengan cara mempermalukan manusia,” ujar Antony.
Baginya, demonstrasi adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Jalanan, kata dia, memang ruang untuk menyuarakan keberatan dan tuntutan. Namun kebebasan itu tetap memerlukan batas: adab dan etika. Tanpa keduanya, pesan sebesar apa pun berisiko tenggelam oleh tindakan yang dianggap melecehkan.
“Publik bisa memahami kritik. Tapi ketika caranya menghina, publik berhenti mendengar substansi. Yang tersisa hanya citra buruk,” tegasnya.
Peristiwa ini pun menjadi pengingat bahwa keberanian tanpa kendali tidak selalu melahirkan perubahan. Di mata masyarakat, gerakan yang kuat bukanlah yang paling gaduh, melainkan yang mampu menjaga prinsip—tegas dalam sikap, namun tetap beradab dalam cara.
